Sementara biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung jemaah rerata sebesar Rp 56,04 Juta.

Selanjutnya, hasil kesepakatan ini sedang diusulkan ke pemerintah untuk diterbitkan Keputusan Presiden.

Jubir Kementerian Agama Anna Hasbie mengatakan, BPIH disepakati dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama pada 27 November 2023.

Selain terkait BPIH, dalam salah satu kesimpulan rapat itu disebutkan bahwa Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH untuk memberlakukan kebijakan cicilan pelunasan biaya haji bagi jemaah 1445 H/2024 M.

“Dalam kesimpulan rapat disebutkan bahwa proses mencicil biaya pelunasan bisa dilakukan sejak diputuskannya hingga akhir pelunasan BPIH,” sebut Anna Hasbie di Jakarta, Rabu 13 Desember 2023.

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Staquf, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief, dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah hadir.

“Besaran rata-rata BPIH sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh saudara Ketua Komisi III (Ashabul Kahfi) untuk jemaah reguler sebesar Rp93.410.286, yang terdiri dari BPIH rata-rata per jemaah Rp56 juta atau 60 persen,” kata Yaqut.

Setelah itu, Ashabul Kahfi meminta Menag Yaqut menandatangani naskah kesepakatan penetapan biaya haji itu. Dia juga turut meneken naskah tersebut.

“Terima kasih atas penjelasan Bapak Menag. Selanjutnya kita akan melakukan penandatanganan naskah BPIH tahun 1445 H,” ucap Ashabul.

Diketahui, berdasarkan kesimpulan rapat panja BPIH, biaya haji yang harus ditanggung oleh jemaah atau biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) sebesar Rp56.046.172. Sedangkan BPIH disepakati sebesar Rp93.410.286. Proporsi BPIH dan Bipih disepakati 60:40. (*)