Aturan ini merinci Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tiap-tiap embarkasi.

Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Besaran BPIH Tahun 1446 Hijriah/2025 yang bersumber dari nilai manfaat terdiri atas nilai manfaat untuk jemaah haji reguler yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp6.831.820.756.658,34;

Besaran Bipih dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Makkah, sebagian biaya akomodasi di Madinah dan biaya hidup (living cost) para jemaah.

Berikut rincian Bipih bagi jemaah haji reguler tahun 1446 Hijriah/2025 berdasarkan Embarkasi yang diatur dalam Keppres:

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp46.922.333
b. Embarkasi Medan sebesar Rp47.976.531
c. Embarkasi Batam sebesar Rp54.331.751
d. Embarkasi Padang sebesar Rp51.781.751
e. Embarkasi Palembang sebesar Rp54.411.751
f. Embarkasi Jakarta sebesar
(Pondok Gede dan bekasi) Rp58.875. 751
g. Embarkasi Solo sebesar Rp55.478.501
h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.955.751
i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp57.235.421
j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp59.331.751
k. Embarkasi Makassar sebesar Rp57.670.921
l. Embarkasi Lombok sebesar Rp56.764.801
m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.875.751

Arab Saudi telah menetapkan kuota haji bagi jemaah asal Indonesia di tahun 2025 sebanyak 221.000 jemaah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak puas atas besaran turunnya biaya ibadah haji 2025.

“Kita semua kerja untuk efisiensi di semua bidang. Mungkin pertama kali dalam sejarah Republik juga kita turunkan harga naik haji. Itu juga kita belum puas, saya perintahkan cari lagi kesempatan,” kata Prabowo di Sumedang, Jawa Barat, Selasa (21/1).

Pada musim Haji 2025, pemerintah dan DPR telah menyetujui biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 yang ditanggung jemaah berjumlah Rp55.431.750,78 juta (Rp55,4 juta).

Jumlah itu setara 62 persen dari biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2025 yang ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79 (Rp89,4 juta).

Di mana hasil kesepakatan antara Kementerian Agama bersama Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dan Komisi VIIII DPR RI, untuk Bipih 2025 sebesar Rp 55.431.750,78 atau turun kurang lebih Rp 614.421 dari Bipih tahun sebelumnya, yakni Rp 56.046.171,60.

“Tentu sekalipun ada pencapaian kami untuk menurunkan biaya haji, karena mimik dari pak Presiden tadi itu masih kepingin turun, rasa-rasanya gimana gitu,” kata Marwan dalam Konferensi Persnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1).

Hanya saja, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo tidak menyebut angka tertentu.

Akan tetapi pihaknya pun menafsirkan harapan Prabowo antara Rp 1-2 jutaan per calon jemaah.

“Mengenai spesifikasi angka, pak Presiden tidak menunjukkan itu. Tetapi dapat ditangkap sebetulnya sama sih pandangan kami dengan Pak Presiden, mungkin satu juta, dua juta lagi masih bisa diturunkan,” papar Marwan.

Namun demikian, ia memastikan bahwa perhitungan Bipih tentu akan mempertimbangkan banyak faktor, salah satunya adalah kurs dollar atas rupiah nanti.

“Tetapi dengan berbagai pertimbangan beberapa hal termasuk kurs mata uang asing, dan lain-lain, kita pada akhirnya itu kesepakatan yang bisa kita lakukan. Tapi mungkin di lain waktu kita akan perketat cara menghitungnya,” pungkasnya.

Selain itu, Marwan juga menyampaikan bahwa hal lain yang disampaikan kepada Presiden Prabowo dalam audiensi tersebut adalah soal masa tunggu calon jemaah haji Indonesia yang masuk kategori lanjut usia (lansia).

Apalagi kata Marwan, setidaknya ada 5 (lima) juta calon jemaah yang masuk dalam daftar antrean hingga saat ini.

“Kami menyampaikan kepada bapak Presiden Pak Prabowo bahwa situasi psikologis jamaah kita sekarang daftar tunggu cukup panjang, karena sudah di atas 5 juta jamaah, maka sudah ada yang merasa was-was tidak akan sampai berangkat haji dalam keadaan lansia dan kurang sehat,” tuturnya.

“Kita membicarakan banyak hal, kira-kira apa yang bisa membikin jamaah haji nanti kita ini lebih nyaman, lebih tenang, dan yang paling penting juga adalah lebih murah. Tetapi murahnya bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan,” kata Nasaruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Menag mengatakan efisiensi yang efektif akan dilakukan, namun tidak mengurangi kualitas dari pelayanan.

“Misalnya pesawatnya jangan-jangan kita mencari murah, tetapi malah justru pesawat tua. Jadi itu di-warning juga buat kita,” kata dia.

Dia juga menyebut bahwa petugas haji yang bertugas ke depan tidak hanya memiliki kemampuan fisik, tetapi juga profesional dalam membimbing calon jamaah.

Terkait biaya haji yang lebih murah, Nasaruddin mengatakan bahwa upaya penurunan tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor eksternal seperti inflasi dan nilai tukar mata uang.

Pelunasan biaya haji ini kembali dibuka usai tahap I ditutup pada 23 Februari lalu. Pada tahap pertama tersebut, Kemenag menyebut total 200.601 calon haji telah melakukan pelunasan biaya haji.

“Masih ada sisa kuota sehingga dibuka pelunasan tahap II dari 13 – 26 Maret 2024. Waktu pelunasan dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai 15.00 WIB,” ujar Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab, Selasa (12/3/2024).

Seperti diketahui, kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota sehingga jumlahnya menjadi 241.000 jemaah. Kuota ini terbagi menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

“Total ada 12.719 kuota yang tersedia pada pelunasan tahap II,” jelas Mujab.

Mujab menjelaskan pelunasan tahap II diperuntukkan bagi jemaah haji reguler yang masuk dalam empat kategori, yaitu:

Panja yang beranggotakan Tim Komisi VIII dan Kementeria Agama menyepakati BPIH 1445 H/2024 M sebesar Rp 93,4 juta.

“Setelah melalui serangkaian rapat pembahasan dan kajian atas usulan awal biaya haji, kami bersama anggota Komisi VIII yang tergabung dalam panitia kerja atau Panja akhirnya menyepakati bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M sebesar Rp 93,4 juta,” terang Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji di Jakarta, Kamis, 23 November 2023.

Hasil kesepakatan Panja BPIH ini sudah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR pada 22 November 2023.

Kesepakatan ini selanjutnya akan dibawa ke Rapat Kerja (Raker) DPR dengan Menteri Agama yang akan diselenggarakan dalam beberapa hari ke depan untuk disepakati sebagai BPIH.

Hasil kesepakatan Raker ini selanjutnya akan disampaikan ke Presiden untuk ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

“Jadi Rp 93,4 juta ini baru di tingkat kesepakatan Panja. Nantinya akan dibawa ke sidang pleno dalam Raker Komisi VIII dan Kementerian Agama. Hasil kesepakatan dalam raker itu yang akan diusulkan ke Presiden,” jelas Hilman.

Dalam Raker tersebut, kata Hilman, akan dibahas juga komposisi BPIH, berapa yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan berapa yang bersumber dari Nilai Manfaat.

Ini akan menjadi domain Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pihak yang mengelola dana haji.

“Jadi berapa biaya haji yang dibayar jemaah (Bipih), belum ditetapkan. Kita menunggu seberapa besar BPKH akan menyiapkan alokasi anggaran Nilai Manfaat. Sebab, biaya yang ditanggung jemaah sangat tergantung juga pada Nilai Manfaat yang dialokasikan BPKH,” jelasnya.

Kementerian Agama sebelumnya telah mengajukan usulan awal BPIH 2024 sebesar Rp105 juta.

Usulan awal ini disampaikan ke Komisi VIII sebagai bahan pembahasan dan kajian dalam rapat Panja.

Menurut Hilman, Panja yang beranggotakan Tim Kemenag dan Tim Komisi VIII bekerja bersama secara simultan untuk membahas usulan awal BPIH 2024, hingga disepakati sebesar Rp 93,4 juta.

Dijelaskan Hilman, penurunan BPIH terjadi karena adanya penyesuaian pada sejumlah komponen pembiayaan.

Misalnya, penerbangan pada usulan awal rerata Rp 36,018 juta, setelah dibahas bersama dalam Panja biayanya bisa ditekan menjadi Rp33,427 juta.

Penyesuaian harga juga terjadi pada komponen akomodasi di Makkah, dari usulan awal SAR 4.653,00 menjadi SAR 4.230,00.

Demikian juga akomodasi di Madinah, ada penyesuaian dari usulan awal SAR 1.454,00 menjadi SAR 1.325.

“Penyesuaian biaya juga bisa dilakukan pada konsumsi jemaah yang awalnya di harga SAR 18,50 turun menjadi SAR 16,50 untuk makan siang dan malam, serta SAR 10,00 untuk sarapan,” jelas Hilman.

“Termasuk komponen yang sangat signifikan adalah kurs Dolar dan Riyal. Setelah dibahas bersama dengan ahli keuangan, Panja menyepakati kurs Dolar yang awalnya diusulkan Rp 16.000 menjadi Rp 15.600 SAR. Sedangkan kurs Riyal Saudi yang awalnya diusulkan Rp 4.266,67 menjadi Rp4.160,” sambungnya.

Hilman menambahkan penyesuaian juga terjadi pada sejumlah komponen pembiayaan lainnya.

Sehingga, Panja menyepakati rerata BPIH sebesar Rp93,4 juta.

“Kami berterima kasih kepada Komisi VIII atas kerja bersama dalam membahas BPIH. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia,” pesan Hilman.

Hilman menjelaskan bahwa ini terjadi karena adanya penyesuaian harga pada sejumlah komponen, antara lain:

Pertama, adanya kenaikan biaya penerbangan dari awalnya Rp 32,743 juta menjadi Rp 33,427 juta

Kedua, penambahan layanan makan di Makkah. Tahun 2023 ada pemberhantian sementara layanan konsumsi pada sehari sebelum puncak haji dan dua hari setelah puncak haji.

Tahun ini selama di Makkah, jemaah sepenuhnya mendapat layanan konsumsi sehingga totalnya mencapai 84 kali makan.

Ketiga, selisih kurs Dolar dan Riyal. Tahun 2023, kurs Dolar dan Riyal yang disepakati sebesar Rp 15.150 dan Rp 4.040.

Sementara hasil pembahasan Panja BPIH 2024, disepakati kurs Dolar sebesar Rp 15.600 dan kurs Riyal sebesar Rp 4.160

“Ada juga kenaikan biaya premi asuransi. Pada 2023, premi asuransi sebesar Rp125.000 per jemaah. Tahun 2024, hasil kesepakatan Panja BPIH menjadi Rp175.000 setiap jemaah,” tandasnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama (Kemenag) menyepakati biaya ibadah haji yang harus dibayarkan Jemaah sebesar Rp49.812.700.

Untuk menentukan biaya haji 2023, Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang terlebih dahulu meminta persetujuan peserta rapat.

“Apakah sudah dapat kita simpulkan di rapat Panja ini. Setuju”” tanya Marwan dalam rapat yang digelar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/20203).

“Setuju,” dijawab peserta rapat dengan kompak.

Berdasarkan kesimpulan rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR, biaya haji yang harus ditanggung oleh masyarakat sebesar Rp49.812.700. Sementara BPIH disepakati sebesar Rp90.050.637,26.

Selanjutnya, hasil rapat Panja ini akan dibawa ke Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk disepakati.

Sebelumnya, Menteri Yaqut menyatakan biaya per jemahaan sebesar Rp49 juta.

“Tahun ini Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp98.893.909, ini naik sekitar Rp514 ribu dengan komposisi Bipih Rp69.193.733 dan nilai manfaat sebesar Rp29.700.175 atau 30 persen,” kata Yaqut dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1) lalu.

Dia menegaskan, dari BPIH sebesar Rp98,8 juta, yang dibebankan ke jemaah haji sebesar Rp69 juta atau 70 persen. Sementara 30 persen sisanya ditanggung dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta.