Menurut Biden, ada kandidat yang sudah terlalu tua dan ada juga yang tidak layak secara mental untuk maju sebagai capres pemilu AS 2024.

“Yang lain (selain dua itu) adalah saya,” gurau Biden, dikutip dari Toronto Star, Minggu (17/3/2024).

Olokan terhadap Trump dilayangkan Biden di acara tahunan Gridiron Club dan Foundation Dinner.

Dalam kesempatan itu, Biden menangkis kritik yang terus berlanjut bahwa ingatannya sudah melemah dan kerap terlihat bingung. Sang presiden malah menyoroti momen ketika Trump yang berusia 77 tahun itu tergelincir.

Selain itu, Biden juga menyindir bahwa Trump kerap begadang melewati waktu tidurnya.

Biden menyoroti apa yang ia lihat sebagai ancaman nyata terhadap demokrasi jika Trump kembali ke Gedung Putih. Ia juga mengatakan, Trump terus-menerus mengeklaim pemilu tahun 2020 telah dicuri.

Dalam pidatonya, Biden kembali menggemakan pernyataan kampanyenya, yang mengkritik Trump atas sikap yang dinilai lunak terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Kita hidup dalam momen demokrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya,” tutur Biden.

“Momen yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Demokrasi dan kebebasan benar-benar sedang diserang. Putin sedang bergerak di Eropa. Pendahulu saya membungkuk kepadanya dan berkata kepadanya, ‘lakukan apa pun yang kamu inginkan,'” ujar Biden, merujuk pada Trump.

Biden menegaskan bahwa di bawah pemerintahannya, AS tidak akan ‘tunduk’ pada Putin.

Biden menyatakan dukungannya terhadap hak Israel untuk mengejar Hamas setelah serangan 7 Oktober, namun ia mengatakan kepada Netanyahu bahwa

“Dia harus lebih memperhatikan hilangnya nyawa tak berdosa sebagai konsekuensi dari tindakan yang diambil.”

Biden selama berbulan-bulan telah memperingatkan bahwa Israel berisiko kehilangan dukungan internasional atas meningkatnya korban sipil di Gaza, dan pernyataan terbarunya menunjukkan makin tegangnya hubungan antara kedua pemimpin tersebut.

Biden mengatakan mengenai jumlah korban tewas di Gaza.

“Hal ini bertentangan dengan apa yang diperjuangkan Israel. Dan menurutku itu adalah kesalahan besar,” katanya, dilansir Associated Press.

Biden mengatakan potensi invasi Israel ke kota Rafah di Gaza, tempat lebih dari 1,3 juta warga Palestina berlindung, adalah “garis merah” baginya, namun ia mengatakan ia tidak akan menghentikan senjata seperti pencegat rudal Iron Dome yang melindungi warga sipil Israel dari serangan roket di wilayah tersebut.

“Itu adalah garis merah,” katanya ketika ditanya tentang Rafah, “tetapi saya tidak akan pernah meninggalkan Israel. Pertahanan Israel masih penting, jadi tidak ada garis merah. Saya akan memotong semua senjata agar mereka tidak memiliki Iron Dome untuk melindungi mereka.”

AS akan bergabung dengan negara-negara lain dalam upaya untuk meringankan kondisi yang semakin memburuk akibat perang Israel-Hamas.

Keputusan ini menandai perubahan sikap Biden dalam mengatasi krisis kemanusiaan dan menunjukkan seberapa besar tekanan yang dihadapi presiden untuk meningkatkan dukungan AS bagi Palestina.

“Kita perlu melakukan lebih banyak dan Amerika Serikat akan melakukan lebih banyak,” kata Biden pada hari Jumat selama pertemuan dengan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni di Gedung Putih.

Biden juga menambahkan pemerintahannya akan “menggunakan setiap cara yang kami bisa untuk mendapatkan lebih banyak bantuan.”

Biden mengatakan penjatuhan bantuan akan dimulai dalam beberapa hari mendatang.

Ia juga mengatakan AS juga akan menjajaki “kemungkinan koridor laut untuk mengirimkan sejumlah besar bantuan kemanusiaan” dan menekankan bahwa Israel membuka lebih banyak jalur darat dan memfasilitasi lebih banyak truk pasokan dengan “tanpa alasan”.

“Bantuan yang mengalir ke Gaza jauh dari cukup,” kata Biden.

“Nyawa dipertaruhkan,” tambahnya.

Juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan bahwa putaran pertama pengiriman udara akan berisi makanan, kemungkinan besar ransum militer siap makan.

Dia mengatakan AS akan bekerja untuk memastikan pasokan bantuan tidak jatuh ke tangan Hamas, tetapi memperingatkan bahwa sedikit operasi yang “lebih rumit” daripada penjatuhan dari udara.

“Penasihat keamanan nasional memberi tahun saya bahwa mereka hampir selesai. Mereka hampir selesai, belum selesai,” kata Biden kepada wartawan Senin (27/2/2024) di New York, saat ditanya kapan menurutnya gencatan senjata akan dimulai.

“Harapan saya, pada Senin depan kita bisa melakukan gencatan senjata,” tambahnya.

Diskusi mengenai jeda perang dengan imbalan pembebasan lebih banyak sandera yang diambil oleh Hamas meningkat dalam beberapa hari terakhir. Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan pada Minggu (25/2/2024) bahwa perwakilan dari Israel, AS, Mesir, dan Qatar yang bertemu di Paris membuat kesepakatan secara “garis besar” terkait sandera untuk gencatan senjata sementara.

Israel telah melakukan operasi militer untuk membasmi Hamas di Jalur Gaza sebagai pembalasan atas serangan kelompok itu, yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 240 orang.

Namun, dengan perang yang mendekati awal bulan keenam, jumlah kematian yang meningkat di Gaza yang kini mencapai lebih dari 29.000 orang, telah meningkatkan desakan untuk gencatan senjata.

AS telah menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menunda serangan ke Rafah, sampai dia dapat merinci rencana untuk membantu melindungi warga sipil. Warga Gaza yang melarikan diri dari serangan di Gaza telah mencari perlindungan di Rafah. Sehingga, serangan di kawasan itu ditakutkan akan memperburuk krisis kemanusiaan di Palestina.

Ia tak terima Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, menangani perang di Gaza “dengan cara yang berbeda.”

Dalam sebuah wawancara bersama Wall Street Journal yang diterbitkan pada Minggu (4/2/2024), Gvir memprotes langkah Biden.

“Alih-alih memberikan kami (Israel) dukungan penuh, Biden malah sibuk memberikan bantuan kemanusiaan dan bahan bakar ke Jalur Gaza,” katanya seraya menyebut bantuan itu “mengalir ke Hamas”.

Ben-Gvir lebih lanjut menyatakan, jika Donald Trump yang menduduki Gedung Putih, bukan Biden, maka “perilaku AS akan sangat berbeda.”

Menanggapi pernyataan Ben-Gvir itu, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, menilai apa yang disampaikan Ben-Gvir “merugikan status internasional Israel.”

Lewat cuitan di X sebelumnya, Lapid mengatakan ia akan meminta Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk “menahan” Ben-Gvir.

Namun, ia menyebut Netanyahu “tidak dapat mengendalikan ekstremis manapun di pemerintahannya.”

Sementara itu, Netanyahu justru menyampaikan pernyataan berbeda.

Tanpa menyebut nama Ben-Gvir, Netanyahu berterima kasih kepada Biden atas dukungannya terhadap Israel.

Dia juga menyoroti pengalamannya sendiri dalam berurusan dengan berbagai pemerintahan AS.

Eranasional.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menegaskan dirinya siap melakoni Perang Dunia III jika NATO yang diganggu.

Tetapi Biden tak mau ambil risiko jika harus memulainya dengan menghadapi Rusia di Ukraina.

Hal itu yang mendasari penolakannya untuk menerapkan zona larangan terbang di langit Ukraina.

“Saat kami memberikan dukungan ke Ukraina, kami akan melanjutkan untuk berdiri tegak dengan sekutu kami di Eropa dan mengirin pesan yang jelas, bahwa kami akan membela setiap jengkal wilayah NATO,” kata Biden di Philadelphia, Jumat (11/3/2022), seperti dikutip dari Bloomberg.

“Jika mereka bergerak sekali, kami akan merespons, memang itu Perang Dunia III. Tapi kami memiliki kewajiban suci di wilayah NATO,” lanjutnya.

Tetapi, Biden kembali menegaskan tak akan mengembil risiko dengan pertempuran melawan Rusia di Ukraina, termasuk tak akan menerapkan zona larangan terbang.

“Kami tak akan berjuang pada Perang Dunia III di Ukraina,” tutur Biden pada pidatonya di depan Partai Demokrat.

Ia menolak panggilan kepada AS untuk memikirkan usaha untuk menutup langit di atas Ukraina.

Hal itu termasuk yang diungkapkan Komandan Militer AS dengan menembak jatuh pesawat Rusia di langit Ukraina.

“Jangan seperti anak-anak. Apa pun yang Anda katakan, itu akan menjadi Perang Dunia III, OK?” ucapnya.

Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan jajarannya terus meminta agar AS dan NATO untuk menerapkan zona larangan terbang di atas langit Ukraina.

Menurut Zelensky, hal itu bisa melindungi Ukraina dari usaha Rusia melakukan serangan udara dan pengeboman.

Tetapi, AS dan NATO menegaskan tak akan memuluskan permintaan tersebut.

Karena jika melakukan hal itu berarti telah mendeklarasikan peperangan dengan Rusia.

Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson sempat mengungkapkan dirinya merasa tersiksa harus menolak permintaan Zelensky tersebut.

Tetapi ia menegaskan bahwa hal itu berisiko untuk menimbulkan perang terbuka dengan Rusia.

Eranasional.com – Anggota parlemen Ukraina, Oleksandra Ustinova mengecam Presiden AS Joe Biden yang menihilkan sanksi sektor energi kepada Rusia buntut invasinya ke Ukraina.

Ustinova menyebut Biden lebih peduli terhadap harga gas ketimbang orang-orang yang tewas dalam serangan Rusia.

Dilansir dari CNNIndonesia.com, Hal itu disampaikan Oleksandra Ustinova dalam sebuah dialog bersama CBS, MSNBC dan Fox News sebelum pidato kenegaraan Joe Biden menyoal sanksi yang akan diberikan kepada Rusia.

“Jadi, mari kita bicara jujur bahwa apakah Anda (Biden) peduli untuk membayar ekstra 50 sen untuk harga gas Anda atau berapa banyak orang yang meninggal di Ukraina,” katanya saat tampil di Fox News, dikutip dari Independent, Rabu (2/3).

“Saya mengerti bahwa harga gas Anda mungkin naik, tetapi [apakah] lebih buruk, mungkin tambahan 50 sen untuk membayar satu galon… lebih buruk daripada banyak nyawa di Ukraina? Kami harus jujur karena saat ini semua orang bermain politik,” ujarnya menegaskan seraya mengklaim publik akan bersedia membayar lebih dari 50 sen ekstra untuk satu galon gas. .

“Bahkan satu dolar, hanya untuk berhenti membunuh anak-anak di negara saya,” katanya.

Ustinova mengaku sangat terkejut melihat sanksi pemerintahan Biden dalam menanggapi invasi tidak termasuk dalam industri minyak atau gas alam Rusia.

Seperti diketahui, AS adalah salah satu pelanggan terbesar Rusia. Wakil penasihat keamanan nasional Gedung Putih Daleep Singh kemudian mengatakan bahwa minyak dan gas Rusia terhindar dari sanksi untuk menghindari “konsekuensi yang tidak diinginkan”.

“Karena kami dijanjikan bahwa jika tentara Rusia menginjak tanah Ukraina, kami akan mendapat tanggapan yang sangat baik,” katanya, mengacu pada jaminan keamanan yang dibuat oleh AS sebagai imbalan atas penyerahan senjata nuklir Ukraina pada 1990-an.

Ustinova mengatakan AS memang membantu Ukraina dengan senjata tetapi mereka masih membutuhkan dukungan politik dan militer yang lebih kuat, termasuk “zona larangan terbang”.

“Kami perlu melindungi bayi kami di Ukraina yang lahir di tempat perlindungan bom,” kata Ustinova, yang sedang hamil, sambil menangis.

JAKARTA – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan “menyerang” Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Ia menyebut negara yang dipimpin Biden telah melumuri tangannya dengan darah karena “mendukung” Israel dan diam atas apa yang terjadi di Palestina.

Berbicara setelah rapat kabinet, Erdogan mengkritik persetujuan Presiden AS Joe Biden atas penjualan senjata ke Israel. Sumber kongres AS, ditulis CNBC International menyebut, administrasi Biden telah menyetujui penjualan senjata berpemandu presisi senilai US$ 735 juta atau sekitar Rp 10,5 trilun (asumsi Rp 14.300/US$) meskipun ada kekerasan di Palestina.

“Anda menulis sejarah dengan tangan berdarah, dalam insiden yang merupakan serangan serius yang tidak proporsional di Gaza, yang menyebabkan ratusan ribu orang mati syahid,” katanya dikutip Selasa (18/5/2021) dari Reuters.

Hal ini terjadi pasca laporan Washington Post, sebagaimana ditulis CNBC International Senin (17/5/2021). Kongres AS sudah diberitahu secara resmi tentang penjualan komersial tersebut sejak 5 Mei lalu.

Ini dilakukan sebagai bagian dari proses peninjauan reguler sebelum melanjutkan perjanjian “penjualan senjata asing utama”. Di bawah undang-undang AS, pemberitahuan resmi memberikan 15 hari bagi Kongres untuk menolak penjualan tersebut.

Penjualan ini adalah bagian dari Joint Direct Attack Munitions (JDAM) yang dibuat oleh Boeing Co dan dianggap hal yang “rutin”. Perjanjian sudah dimulai bahkan sebelum konflik Palestina-Israel panas sejak pekan lalu.

Biden sendiri dikabarkan menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk gencatan senjata. Ia setidaknya telah menelpon pemimpin negeri Yahudi itu tiga kali namun tak membuahkan hasil.

“Perkiraan dan harapan saya adalah ini akan diakhiri lebih cepat, tetapi Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri,” kata Biden.

Sementara kemarin, AS dikabarkan memblokir pernyataan bersama Dewan Keamanan (DK) yang menyerukan penghentian kekerasan Israel-Palestina. Ini merupakan ketiga kalinya hal serupa dilakukan AS.

Hal tersebut, memicu pertemuan tertutup baru yang rencananya digelar. Semenjak kekerasan meningkat rapat sudah terjadi tiga kali tanpa hasil sejak 10 Mei lalu.

Pernyataan bersama DK PBB tersebut dirancang China, Tunisia dan Norwegia. Naskah sudah diserahkan sejak Minggu malam untuk disetujui di rapat tertutup yang dilakukan 15 anggota DK pada Senin lalu.

Sebagaimana diketahui, tindakan kekerasan Israel kali ini disebabkan oleh proses pengadilan kontroversial yang mengakibatkan tindakan pengusiran empat keluarga Palestina dari rumah mereka di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Ini berbuntut panjang dengan perang tak seimbang antara Hamas dan militer Israel.

Hingga Selasa (18/5/2021), belum ada gencatan senjata yang dilakukan. Associated Press menyebut 212 warga Palestina tewas dalam serangan Israel, 61 orang adalah anak-anak dan 36 perempuan.

Jumlah korban luka-luka saat ini mencapai lebih dari 1.400 orang. Sementara itu korban jiwa di pihak Israel mencapai sepuluh orang.

Sumber: CNBC