Bima menegaskan, dalam SE tersebut terdapat tiga poin penting yang wajib dikawal oleh seluruh kepala daerah di Indonesia.

Pertama, lanjut kata Bima, kepala daerah diminta melakukan inventarisasi aset Pemda yang akan dipinjam-pakaikan untuk Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), serta menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk ditempatkan.

“Dalam surat (SE) kami itu ada secara detail luasannya untuk tipe A bagi KPPG tingkat provinsi dan juga untuk tipe B bagi KPPG tingkat kabupaten/kota. Untuk mebel, furniturnya, nanti akan disiapkan oleh BGN,” katanya dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Program MBG di Aula Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu (17/12/2025).

Bima menambahkan, poin kedua, kepala daerah diminta melakukan percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lokasi yang siap dilaksanakan konstruksi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Proses ini diperlakukan sama halnya dengan program perumahan untuk rakyat.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Menteri Pekerjaan Umum (PU), dan Mendagri tentang Penetapan Daftar Lokasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

“Bapak dan Ibu juga diminta mengawal agar Persetujuan Bangunan Gedung ini dilakukan akselerasi,” ujarnya.

Poin ketiga, lanjut Bima, kepala daerah diminta memerintahkan kepala dinas provinsi serta kabupaten/kota untuk mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Untuk memperoleh SLHS, dikatakan Bima, SPPG dapat mengajukan permohonan secara manual kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota atau instansi yang ditunjuk oleh Pemda.

Bima menambahkan permohonan tersebut dilengkapi dengan berbagai persyaratan, seperti dokumen penetapan SPPG dari BGN, denah dapur, serta dokumen penjamah pangan (food handler) yang telah bersertifikat.

“Bapak dan Ibu diminta untuk mengawal, menerbitkan [SLHS] paling lambat 14 hari setelah pengajuan permohonan oleh SPPG. Jadi, ketiga hal itu dari Kemendagri yang kami ingatkan dalam surat yang disampaikan per 3 Desember 2025,” pungkasnya.

“Kita berharap, RDTR ini bisa membuat kota bertransformasi, dari sekadar kota yang sama prototipe-nya, menjadi kota yang kita mimpikan, kota yang berkelanjutan, kota hijau, dan kota inklusif, serta ekonominya tumbuh,” kata Bima dalam acara Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2025 di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Bima menambahkan, dalam menyusun desain tata ruang kota yang baik, terdapat sejumlah aspek yang harus diperhatikan, seperti keasrian lahan hijau, pelindungan terhadap lahan sawah, serta pengaturan area pembangunan berkelanjutan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Selain itu, menurutnya, RDTR juga harus mampu menampilkan branding atau ciri khas suatu kota. Ia mengakui, hal ini merupakan tantangan yang tidak mudah. “Ini tidak mudah, untuk menyulap [atau] mentransformasi lautan ruko, lautan angkot, lautan PKL (Pedagang Kaki Lima) menjadi nuansa lokal yang betul-betul kuat,” tegasnya.

Bima menekankan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, tokoh adat, dan masyarakat harus berkoordinasi secara erat demi mewujudkan perencanaan kota yang partisipatif dan inklusif.

“Saya kira kita harus manfaatkan kebaikan hati dari Pak Menteri Keuangan, Pak Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang), alokasi untuk RDTR ini, kita sambut dengan semangat kolektif dan kebersamaan untuk pembangunan yang melibatkan semua,” imbuhnya.

Ia menegaskan, pembangunan tata ruang kota merupakan aset bagi generasi muda di masa depan. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) muda, untuk berkontribusi dalam merancang tata ruang yang sehat.

“Kita butuhkan keahliannya, lebih dari sekadar politik dan pemerintahan, tapi kemampuan untuk menata ruang lebih inklusif dan terbuka demi cita-cita kita menjadi negara maju di tahun 2045,” pungkasnya.

Ia mengingatkan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar mendukung program prioritas nasional, salah satunya Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

Dalam arahannya, Bima menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang diteruskan melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera mempercepat pembangunan gerai Kopdeskel yang ditargetkan mencapai 80 ribu unit di seluruh Indonesia.

“Ditargetkan kita akan mulai pembangunan di bulan ini, dan akan selesai pembangunannya di bulan Maret,” ujarnya.

“Setiap gerai akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp3 miliar, yang terdiri atas Rp2,5 miliar untuk bangunan dan kendaraan, serta Rp500 juta untuk modal dan kebutuhan barang. Skema teknis pendanaan dan pengembalian akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Yang pasti harus ada akselerasi untuk kesiapan pembangunannya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kementerian/lembaga terkait bertugas memastikan ketersediaan serta pemanfaatan lahan dan aset milik daerah atau negara yang akan digunakan untuk pembangunan gerai tersebut.

Ia meminta para Sekda segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Koperasi, serta Satgas di tingkat kecamatan. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan terpenuhinya empat kriteria utama lahan, yakni alas hak, luasan, lokasi strategis, dan kondisi lahan.

“Jadi, ketika [peserta Rakor] kembali ke daerah tolong langsung berkoordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ini untuk memastikan ketersediaan lahan,” jelasnya.

Bima Arya menjelaskan, lahan harus memiliki status kepemilikan yang jelas, luas lahan yang memadai, mudah diakses masyarakat, serta berada di lokasi yang stabil dan bebas dari risiko bencana. Ia menegaskan bahwa dana Rp2,5 miliar untuk pembangunan tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembebasan lahan.

Terakhir, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Rakor atas masukan dan kerja sama yang telah diberikan selama acara berlangsung. Ia menyebut banyaknya masukan program dari daerah menunjukkan tingginya antusiasme peserta dalam menyusun rencana pembangunan.

Namun demikian, ia menekankan bahwa pemerintah akan memfokuskan dukungan pada daerah-daerah yang paling membutuhkan untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tujuannya agar jangan sampai penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) berdampak terhadap SPM.

“Semoga yang kita lakukan hari ini memberikan dampak yang signifikan bagi kita bersama, memastikan pelayanan publik terus berjalan, dan juga terhadap sinkronisasi pusat dan daerah,” tandas Bima.

“Kami mendorong agar kepala daerah bersama aparatur dan Forkopimda di masing-masing daerah bersikap tegas. Warga silakan melaporkan apabila ada pungutan-pungutan liar,” kata Wamendagri Bima di Bandung, Jawa Barat, Sabtu. (22/3/2025).

Wamendagri Bima menegaskan segala bentuk tindakan yang mengganggu ketertiban, terutama pada bulan Ramadhan, harus ditangani sesuai hukum.

“Jangan mengganggu kekhusyukan ibadah Ramadhan dan jangan melakukan hal-hal yang merusak kebersamaan. Semua harus diletakkan dalam koridor hukum,” kata Wamendagri.

Dia menekankan bahwa sweeping atau tindakan penegakan aturan bukanlah tugas ormas, melainkan kewenangan pemerintah daerah melalui Satpol PP dan aparat penegak hukum.

“Kami apresiasi langkah tegas pemda, seperti di Kabupaten Garut, yang tidak membiarkan ormas melakukan sweeping. Penegakan ketertiban itu tugas pemerintah daerah, bukan ormas,” kata dia.

Wamendagri juga mengajak pemda untuk melakukan pembinaan terhadap ormas agar mereka berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, seusai penutupan retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jumat 28 Februari 2025.

Menurutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyampaikan adanya kemungkinan pemberhentian kepala daerah.

“Kemarin Pak Menteri juga sampaikan, kepala daerah itu walaupun dipilih secara langsung oleh rakyat tapi sangat bisa diberhentikan, berdasarkan Undang-Undang,” ucapnya.

“Jadi bukan dipilih lalu tidak bisa berhenti,” tegasnya.

Ia kemudian menjelaskan sejumlah hal yang dapat mengakibatkan pemberhentian kepala daerah, termasuk jika tidak melaksanakan program prioritas nasional.

“Bisa diberhentikan karena tidak melaksanakan program prioritas nasional, bisa diberhentikan bila ke luar negeri tanpa izin. Bisa diberhentikan ketika melakukan perbuatan tercela. Jadi ada celah untuk diberhentikan,” bebernya.

Meski ada kemungkinan untuk memberhentikan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang, namun, kata dia, Mendagri berharap agar itu jangan sampai terjadi.

“Kemarin Pak Mendagri mengingatkan, jangan sampai pasal ini digunakan, jangan sampai ketentuan ini digunakan,” pesannya.

“Teman-teman kepala daerah harus menjaga betul amanah sehingga husnul khotimah sampai di ujung, dijaga sama-sama, karena ada celah berdasarkan hukum untuk diberhentikan,” sambung Bima.

Diketahui, retret kepala daerah terpilih di Akmil Magelang dilaksanakan mulai Jumat 21 ebruari 2025 hingga, Jumat 28 Februari 2025.

Pada hari terakhir pelaksanaan retret, jumlah kepala daerah yang hadir sebanyak 493 orang, sementara wakil kepala daerah sebanyak 477 orang.

“Kepala tidak berkurang, tapi wakil kepala daerah kalau tidak salah ada 477, ada 20 an yang tidak hardir karena alasan sakit dan lain-lain. Kepala daerah masih sama jumlahnya, 493, yang tim Bali nanti ikut gelombang berikutnya,” katanya. []

Tercatat ada 47 kepala daerah yang tak hadir tanpa alasan, lalu ada 6 kepala daerah yang izin karena sakit dan acara keluarga.

“Apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini, seperti halnya mereka yang (izin) sakit atau ada kegiatan keluarga,” kata Bima Arya di kompleks Akmil, Magelang, Jumat (21/2/2025).

“Pasti ada sekdanya, enggak mungkin (tidak ada) itu biasa lah. Ya, dalam mekanisme tugas dan fungsi pemerintahan daerah ya, tiga itu yang saling menggantikan saling mengisi. Pasti ada sekdanya,” sambung dia.

Bima Arya mengatakan kenapa harus ada perwakilan yang datang karena acara ini penting.

“Acara ini sangat penting untuk memastikan program-program pusat itu sinkron dengan program di daerah, RPJMD juga bisa diputuskan dengan cepat. Maka, harus ada yang menggantikan dari kepala daerah yang tidak bisa hadir,” ujarnya.

“Karena program ini tidak saja untuk memahami program-program pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah dan memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lain,” kata Bima.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menjelaskan, pihaknya masih akan melihat situasi sembari melihat kepala daerah mana saja yang mangkir dan memilih mengikuti instruksi Megawati.

“Mari kita tunggu teman-teman sekalian perkembangan sampai nanti jam 15.00. Maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja,” kata Bima dalam keterangannya pada Jumat 21 Februari 2025.

Bima pun menegaskan, pihaknya baru bisa menentukan sikap setelah melihat kondisi kepala daerah yang tidak hadir dalam ret-ret.

“Kami akan memberikan pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil dan Lemhanas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir itu,” ucapnya.

Saat ditanya sikap Kemendagri terkait instruksi Megawati, Bima belum ingin berkomenter lebih jauh.

Ia menekankan akan menunggu data kehadiran kepala daerah terlebih dahulu.

“Statement itu akan kita sampaikan setelah kita memiliki data yang lengkap. Sekarang kan belum ada datanya belum ada yang datang di sini.

Nanti begitu datanya sudah lengkap baru kami akan sampaikan pernyataan tadi,” tuntasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terbaru pasca penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK dalam dua kasus sekaligus, yakni suap terhadap Wahyu Setiawan, serta obstruction of justice terhadap penanganan kasus hukum Harun Masiku.

“Seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan,” tulis surat instruksi harian ketua umum menguktip Pasal 28 ayat 1 AD-ART PDIP yang tertanda tangan Megawati, Kamis 20 Februari 2025.

Dalam surat instruksi tersebut, Megawati meminta seluruh Kepala Daerah yang berasal dari PDIP untuk menghentikan langkah mereka mengikuti kegiatan retreat yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subinato di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” tulis Megawati.

Bagi mereka yang sudah melakukan perjalanan menuju Kota Magelang agar segera menghentikan langkah mereka sembari menunggu arahan lebih lanjut dari dirinya. []

“Yang dukung saya juga belum tahu, yang mendukung saya siapa, saya belum tahu, dari media saja saya tahu dari Presiden PKS katanya mau dukung, katanya saya layak, itu kan dari beliau,” ujar Idris di Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat, Kamis (16/5/2024).

Kendati demikian, Idris menegaskan saat ini ingin menyelesaikan di Depok dulu yang ia sebut memiliki banyak PR alias Pekerjaan Rumah.

“Semuanya akan saya karyakan, tugas-tugas saya selain janji kampanye. Pak Imam (Wakil Wali Kota Depok) kan ini mau mencalonkan, nanti beliau cuti ketika kampanye, setelah itu nanti masih berkegiatan,” kata dia.

“Nanti ketika wali kota terpilih ya saya sudah keluar, nanti kita lakukan semaksimal mungkin akselerasi janji kampanye ,sudah bisa terealisasi semuanya pada tahun 2025,” lanjut Idris.

Disinggung sudah ada obrolan warung kopi atau komunikasi informal dengan partai lain terkait pencalonan dirinya untuk Jabar 1, Idris mengaku tidak ada.

“Tidak ada sih. Warung kopi dalam arti direncanakan itu tidak ada, tapi seliweran-seliweran (informasi) itu ada, di antaranya dari media informasinya,” ucap Idris.

Ia kembali memastikan enggan berandai-andai dan membuat gimik politik. Idris menilai yang utama dalam pencalonan sebuah perhelatan pemilihan kepala daerah adalah Surat Keputusan (SK) dari DPP sebagai salah satu persyaratan.

“Saya nanti tinggal nunggu SK-nya saja, enakan gitu ya Pak Imam (Ketua DPD PKS Kota Depok), tunggu SK aja langsung enggak usah bergimik-gimik politik yang penting SK, sudah kita jalan,” kata Idris.

Hingga saat ini sudah empat orang anak meninggal dunia akibat terserang DBD. Hal itu dibenarkan Wali kota Bogor, Bima Arya.

“Dari data ada empat anak meninggal. Semalam saya mendapati di IGD juga penuh. Ada tren kenaikan pasien anak-anak terutama, pada DBD,” kata Bima Arya Sugiarto, Rabu, 21 Februari 2024.

Bima mengatakan, pihaknya telah meminta untuk gerakan serentak memberantas jentik nyamuk.

Seluruh lurah dan camat pun diminta untuk terus mendeteksi kasus DBD di wilayah masing-masing.

Sebagai inirmasi, DBD Mewabah di Bogor, Periode Januari-Februari 2024 Tembus 750 Kasus, dan empat orang meninggal

“Puskesmas dan rumah sakit juga siap semua. Wilayah sudah diperintahkan, instruksikan bergerak pemberantasan sarang nyamuk,” jelas Bima.

Sejauh ini, penyebaran kasus DBD terjadi merata di Kota Bogor.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan jembatan Otto Iskandar Dinata kota Bogor,” kata Jokowi dalam sambutannya.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan jembatan Otista telah dibangun sejak tahun 20an dengan memiliki kekhasan.

“Jembatan ini dibangun tahun 1920 dan yang khas saat itu adalah pondasi lengkung yang ada di bawah. Dan dilebarkan pada tahun 1970 dan pada tahun 1990 an. Menjadi arus utama di kota Bogor. Macet, di penuhi oleh pedagang,” kata Bima.

Bima menjelaskan bahwa karena seiringnya waktu, jembatan tersebut tidak mampu lagi menampung kendaraan yang melintas.

Maka, kemacetan tak bisa dihindari meski sudah diberlakukan sistem satu arah.

Para kepala daerah tersebut merasa dirugikan karena masa jabatannya dipotong alias diperpendek, yaitu berakhir pada tahun 2023, padahal semestinya menjabat selama lima tahun terhitung sejak dilantik.

MK menyidangkan gugatan ini, Rabu (15/11) dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Para pemohonnya adalah Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten A Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa, dan Wali Kota Tarakan Khairul.

Emil Dardak dan para kepala daerah tersebut menguji Pasal 201 ayat (5) UU RI No. 10/2016 tentang Pilkada yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Para pemohon merasa dirugikan dengan Pasal 201 ayat 5 UU Pilkada tersebut, karena pasal tersebut mengatur masa jabatan hasil Pilkada tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023, padahal para pemohon mengaku dilantik pada 2019, sehingga terdapat masa jabatan yang terpotong mulai dari 2 bulan hingga 6 bulan.

Para pemohon berpendapat mestinya masa jabatan 5 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 10/2016 yaitu masa jabatan kepala daerah terhitung sejak tanggal pelantikan.

“Ketentuan UU a quo telah melanggar hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum. Para pemohon sebagai kepala daerah, harusnya mendapatkan kepastian, bahwa sebagai kepala daerah, mestinya memegang masa jabatan lima tahun sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, yang dimulai dari tanggal pelantikan para pemohon, sesuai dengan Keputusan Pengangkatan para pemohon sebagai kepala daerah,” kata kuasa hukum pemohon, Donald Faris, saat membacakan permohonan di MK, Rabu (15/11/2023).

BOGOR, Eranasional.com – Rute LRT Jabodebek ternyata belum sampai ke Bogor, Jawa Barat. Apa kata Wali Kota Bogor Bima Arya?

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan pembahasan LRT telah dilakukan pihaknya sejak 2014.

“Termasuk yang dibahas saat itu soal stasiun dan depo untuk LRT. Ada beberapa opsi lokasi dan lahan untuk merealisasikan itu,” kata Bima Arya, Kamis (31/8/2023).

Dia menyebut, LRT Bogor saat ini dalam proses pematangan konsep. Dijelaskannya, nantinya seluruh transportasi di Bogor akan terintegrasi dengan LRT.

“Konsepnya semua terintegrasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan rencana pengoperasian LRT ke Bogor membutuhkan proses.

“Direncanakan tetap ke Bogor. Ya nanti di pemerintahan berikutnya yang merealisasikannya,” kata Budi Karya usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/8).

MAKASSAR, Eranasional.com – Salah satu rangkaian kegiatan perhelatan Rakernas APEKSI XVI Makassar, yakni Karnaval Budaya, yang digelar di sepanjang Jalan Penghibur, Rabu (12/07/2023).

Mengawali pesta Karnaval Budaya, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Bima Arya Sugiarto ungkap tiga hal istimewa dalam perhelatan akbar yang digelar di Kota Makassar.

“Setahun sekali wali kota seluruh Indonesia berkumpul, membawa rombongan pemerintah kota dan warga berkumpul bersama di acara Rakernas, dan ini setidaknya memberikan tiga hal istimewa,” tutur Bima Arya.

Menurutnya ada tiga hal yang istimewa jika seluruh wali kota berkumpul, dan kini sedang berlangsung di Kota Makassar. Tiga hal istimewa tersebut yakni setiap Rakernas Insya Allah, menyenangkan dan membahagiakan.

“Kita dihibur dan menyaksikan ekspresi seni, dan wisata kuliner yang disugukan dengan sangat baik oleh tuan rumah Makassar,” tuturnya.

Hal kedua, yakni mensejahterakan, 5.000 tamu yang hadir berdasarkan hitungan resmi, menurut Bima Arya setidaknya sekitar 60 Miliar rupiah mengalir dan menjadi berkah bagi masyarakat kota Makassar.

“Dan yang terakhir, mempersatukan, berbagai warna bersatu malam ini, dan apresiasi bagi delegasi terbanyak dari Kota Malang. Seluruh suku berkumpul menggunakan pakaian kebesarannya, malam ini seluruh wali kota ibarat raja dan sultan. Kita bangga dengan keberagaman suku yang mempersatukan,” lanjutnya.

Dalam karnaval budaya ini, seluruh peserta APEKSI menggunakan pakaian adat masing-masing, dan memperkenalkan keunikan, kelebihan, dan keunggulan dari masing-masing kota.

MAKASSAR, Eranasional.com – Ketua Umum APEKSI, Bima Arya mengungkapkan jika Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anis Baswedan belum bisa dipastikan hadir di Rakernas APEKSI di Makassar.

Penyebabnya karena Anies baswedan saja pulang dari tanah suci Mekah menunaikan ibadah haji.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Bogor ini dalam sambutannya di pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Se Indonesia (APEKSI) 2023 di Kota Makassar, Rabu 12 Juli 2023.

Bacapres yang diusung Partai NasDem, PKS dan Demokrat itu kata Bima Arya baru saja tiba di Indonesia, Selasa 11 Juli 2023.

“Semoga pak Anis sehat dan bisa mengatur waktunya untuk bisa datang ke Rakernas APEKSI di Makassar,” harapnya.

Sementara untuk dua Bacapres lainnya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo kata Bima Arya sudah terkonfirmasi akan hadir dalam Rakernas XVI APEKSI 2023 besok, Kamis 13 Juli 2023.

“Pak Prabowo dan Pak Ganjar sudah terkonfirmasi akan datang dalam Rakernas APEKSI ini,” ujarnya.

Bima Arya menjelaskan, jika APEKSI mengundang tiga Bacapres untuk menyatukan hasil Rakernas Wali Kota Se Indonesia dengan visi misi mereka untuk ke depan Indonesia lebih maju.

“Untuk menyatukan aspirasi Wali Kota Se Indonesia dengan tiga Bacapres. Ini yang penting untuk Indonesia lebih maju,” ujarnya.

Eranasional.com – Sejumlah tokoh nasional seperti Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Khofifah Indar Parawangsa (Gubernur Jawa Timur), Bima Arya (Wali Kota Bogor), Uu Rhuzanul Ulum (Wakil Gubernur Jabar), terlihat mendatangi Gedung Pakuan untuk bertakziah sebelum pada Senin (13/6/2022) jenazah Emmeril Kahn Mumtadz dimakamkan di Cimaung, Kabupaten Bandung.

Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa dia berbincang-bincang dengan Ridwan Kamil ketika di dalam Gedung Pakuan.

Menurutnya, ada sesuatu yang terlihat di wajah Ridwan Kamil sebuah kesedihan dan juga keikhlasan.

“Saya sampaikan ke beliau (Emil) bahwa warga Jateng mendoakan ananda (Eril) dan kang Emil sampaikan bahwa pada saatnya sangat berbahagia karena jenazah Eril bisa ditemukan,” katanya, Minggu (12/6/2022).

Jenazah Emmeril Kahn Mumtadz tiba di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Minggu (12/6/2022). (Biro Adpim Jabar)

Ganjar juga menyebut Kang Emil bercerita terkait kondisi Eril saat ditemukan seorang guru.

Saat itu, katanya jasadnya dalam kondisi utuh dan wangi, bahkan wajahnya menengok ke arah kanan.

“Insya Allah ini menunjukkan proses pembaikan selama hidup (Eril). Sesuatu yang selama ini tak terceritakan dan tiba-tiba muncul dari banyak warga dan orang sekitar, yang ternyata Eril sering menolong. Saya atasnama pribadi dan mewakili warga Jateng mendoakan mudah-mudahan seluruh dosa almarhum diampuni dan amal ibadah diterima Allah,” katanya.

Sementara itu, Bima Arya memuji keikhlasan Ridwan Kamil dan Atalia meskipun wajah duka tak dapat tertutupi dari keduanya.