JAKARTA – Kepemilikan saham tak langsung Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan, di perusahaan penyedia tes PCR jadi polemik nasional.

Perusahaan yang dimaksud yakni PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Korporasi yang berkantor di Cilandak ini merupakan salah satu pemain besar dalam penyedia layanan tes PCR dan antigen untuk mendeteksi Covid-19 di Indonesia.

Sebagai perusahaan bermodal besar, PT GSI memiliki laboratorium modern dan berkapasitas besar dan mampu melakukan tes PCR sebanyak 5.000 tes per hari.

Luhut diketahui menggenggam saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia secara tak langsung melalui dua perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.

PT GSI merupakan perusahaan baru yang didirikan tak lama setelah pandemi Covid-19 merebak di tahun 2020.

Bisnis utama dari PT GSI adalah menyediakan tes PCR dan antigen. Sebagai pemain besar, PT GSI bahkan bisa melakukan tes PCR sebanyak 5.000 tes per hari.

Belakangan, Luhut dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kepemilikan saham pada perusahaan penyedia PCR sekaligus sebagai pejabat publik.

Pelapornya adalah Alif Kamal selaku Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Kamis (4/11/2021) lalu.

Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengungkapkan kalau Luhut sama sekali tak khawatir dengan pelaporan ke KPK tersebut.

“Kami tidak khawatir karena Pak Luhut dan kawan-kawan di PT GSI ini komitmen dari awal adalah untuk kewirausahaan sosial,” jelas Jodi dikutip dari Kompas TV, Minggu (7/11/2021).

Menurut Jodi, Luhut tak mempermasalahkan pihak yang melaporkannya ke aparat penegak hukum. Selama tidak ada aturan yang dilanggar, tak ada yang perlu dikhawatirkan.

Bahkan, pelaporan Luhut ke KPK dinilai lebih berbau politis dari kelompok tertentu.

“Tidak ada masalah. Itu merupakan hak semua kelompok untuk mengadukan ke KPK walaupun kita tahu ini semua didasari latar belakang politis untuk kepentingan kelompok tertentu,” ujar Jodi.

Luhut juga buka suara terkait tudingan ini. Ia menegaskan tak pernah sedikit pun mengambil keuntungan dari bisnis tersebut.

Bahkan, perusahaan PT GSI banyak berperan dalam menyediakan tes PCR gratis untuk membantu masyarakat.

“Saya ingin menegaskan beberapa hal lewat tulisan ini. Pertama, saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia,” kata Luhut melalui keterangan yang diunggah pada akun Facebook dan Instagram-nya.

“Hingga saat ini tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya,” kata Luhut.

Luhut bilang, saat ini banyak informasi simpang siur terkait bisnis PCR PT GSI yang sebagian sahamnya dimiliki perusahaannya, TOBA.

Terlebih, bisnis PCR perusahaan itu kemudian dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan PCR untuk pengguna moda transportasi.

Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak pernah mengambil untung dalam bisnis tes PCR PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Lebih jauh Luhut mengklaim PT GSI didirikan bukan untuk mencari profit, melainkan untuk membantu penyediaan tes Covid-19 skala besar.

“Saya ingin menegaskan beberapa hal lewat tulisan ini. Pertama, saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia,” kata Luhut dalam keterangan tertulis di Instagram Story akun @luhut.pandjaitan, Kamis (4/11).

Dia juga menjelaskan soal keterlibatan perusahaannya, PT Toba Bumi Energi, dalam PT GSI. Menurutnya, Toba Bumi Energi berpartisipasi dalam pengadaan tes Covid-19 bersama sejumlah perusahaan besar.

Politikus Partai Golkar itu menyampaikan PT GSI tak pernah membagi keuntungan kepada para pemegang saham. Luhut menyebut PT GSI selalu menggunakan keuntungan bisnis untuk membantu penanganan pandemi.

“Keuntungan GSI justru banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan tenaga kesehatan di garda terdepan, termasuk di RSDC Wisma Atlet,” tuturnya.

Luhut berkata ia selalu mendorong agar harga tes PCR turun agar terjangkau oleh masyarakat. Ia juga mendorong tes antigen digunakan untuk transportasi sejak September.

Luhut mengatakan klarifikasi ini dibuat untuk meluruskan disinformasi. Ia tak ingin orang-orang yang berniat membantu penanganan pandemi Covid-19 justru takut karena akan dituduh macam-macam.

“Sejujurnya saya tidak pernah terbiasa untuk melaporkan atau menunjukkan segala bentuk perbuatan yang bersifat donasi seperti ini karena bagi saya jika tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu,” ujarnya.

Sebelumnya, nama Luhut terseret dugaan bisnis tes PCR lewat PT GSI. Luhut dikaitkan dengan PT GSI karena memiliki saham sekitar 10 persen di PT Genomik Solidaritas Indonesia.

Selain Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga ikut disebut dalam kasus ini. Keduanya telah memberikan klarifikasi ke publik.