Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo meminta setiap pasangan suami istri (pasutri) di Indonesia memiliki 1 anak perempuan.

Hal tersebut dikatakan Hasto dalam acara Media Briefing Hari Keluarga Nasinal (Harganas) di Hotel Santika Semarang pada Kamis (27/6/2024).

“Kami punya target 1 perempuan rata-rata melahirkan 1 anak perempuan. Oleh karena itu BKKBN menargetkan anaknya kalau bisa 2,1 jangan hanya 2.

Karena kalau anaknya dua lebih dikit maka hampir dipastikan 1 perempuan akan melahirkan anak 1 perempuan,” ujar Hasto.

Dia menjelaskan, penurunan angka kelahiran sudah mencapai angka ideal saat ini. Ia membandingkan dengan tahun 1970 di mana angka kelahiran sangat tinggi yakni 5,6 atau satu pasangan bisa melahirkan 6-9 anak.”

Dulu angka kelahiran atau total fertility rate itu 5,6 di tahun 70. Karena waktu itu anaknya ya 6, 7, 8, 9. Nah sekarang ini 2,18,” jelas dia.

Meski begitu, angka kelahiran di sejumlah provinsi seperti NTT, Papua, Papua Barat, dan Maluku masih sangat tinggi. Sementara di Pulau Jawa angka kelahiran hanya di angka 2,0.

“Di Jawa ini sudah 2,0 sekian ya, tadi di Jabar sudah 2,00 sekian, di Jawa Tengah 2,04, di DIY 1,9, di DKI juga 1,89. Jadi ya pembangunan yang sifatnya asimetris harus disikapi. Ada wilayah lain yang seperti NTT, Papua, anaknya masih banyak. Tapi di daerah Jawa ini kan tadi rendah sekali,” imbuh dia.

Tidak hanya merugikan perokok, paparan asap rokok  juga berpotensi sangat berbahaya bagi janin dan ibu hamil.

“Kalau kita sedot rokoknya, asapnya itu mengandung karbon monoksida (CO) yang berbahaya bagi kesehatan. Kalau CO-nya masuk di dalam darah, kemudian darah tidak bisa mengikat oksigen, akhirnya tubuh kita kekurangan oksigen,” kata dr Hasto dalam siaran pers yang diterima Eranasional.com, Sabtu, 27 Januari 2024.

Hasto menyampaikan itu saat menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Bersama Mitra Kerja, di Gedung Serbaguna dan Komplek Lapangan Denggung, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Jumat, 26 Januari 2024.

Dia menjelaskan, bahwa asap rokok sangat berbahaya bagi bayi yang masih berada dalam kandungan.

Katanya, jika ibu hamil menghirup asap rokok, maka bayinya dapat mengalami kekurangan oksigen, sehingga lahir dalam kondisi lebih kecil.

“Jadi, hampir semua perempuan perokok  bayinya pasti kecil,” ungkap dr Hasto.

Ditekankan juga bahwa ibu hamil yang terpapar asap rokok dapat menyebabkan berat bayi kurang dari 2,5 kilogram, lahir dengan ukuran lebih kecil dari normal, dan berisiko mengalami stunting.

Bahaya rokok dibiarkan menyala di asbak

Di kesempatan itu, dr Hasto juga mengingatkan tentang bahaya asap rokok dari rokok yang dibiarkan menyala di asbak.

Diberitahunya, asap rokok yang berada dalam ruangan memiliki kandungan racun 50 kali lipat dibandingkan dengan asap yang sudah dihisap oleh perokok. Jadi, asap yang tidak dihisap oleh perokok malah lebih beracun.

Dia kemudian memberikan edukasi mengenai pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

“Allah Subhanahu Wa Ta’ala menciptakan manusia dan ubun-ubun manusia menutup di 1.000 HPK. Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan pesan, sempurnakanlah dengan menyusui sampai 24 bulan. (2 tahjn) karena begitu 24 bulan, ubun-ubun bayi menutup. Jadi, otak sudah sulit bertambah  kalau sudah 24 bulan,” jelas dr Hasto.

Dia mengingatkan juga, tentang jarak usia anak, pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif selama 6 enam bulan, dan pemberian makanan tambahan sesuai dengan anjuran kesehatan.

“Maka, untuk mencegah stunting sejak 1.000 HPK sangat penting sejak dalam kandungan. Lalu sampai enam bulan tidak boleh dikasih makanan tambahan, hanya ASI eksklusif,” tuturnya.

“Jangan memberi ASI sesering mungkin, karena bayi itu lambungnya kecil, hanya seukuran telur ayam, mungkin hanya cukup 15 cubic centimeters (cc),” kata dr Hasto. (*)

Padahal menurutnya, sudah cukup banyak uang yang sudah dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk penanganan stunting di Sulsel.

“Artinya rupiah yang sudah digelontorkan sudah cukup besar tapi efeknya belum begitu memberikan dampak yang signifikan,”jelas Agus di kantor BKKBN, Kamis 28 Desember 2023.

Karena stunting di Sulsel pada 2021 kata dia, sebesar 27,4 persen kini 27,2 persen.

“Berarti dalam setahun turunnya hanya 0,2 persen saja,”keluhnya.

Padahal kata dia, seharusnya Sulsel yang kabupatennya banyak bisa memberi kontribusi besar untuk penurunan stunting secara nasional.

Hal itu diungakap Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, jumlah itu menurun hingga 1,77 juta dari tahun sebelumnya.

Data ini berdasarkan angka pada semester pertama dan kedua 2023.

Pada semester pertama, data BKKBN menunjukkan setidaknya 13.123.418 keluarga berisiko stunting dan semester kedua turun menjadi 11.349.212 keluarga

Dari data Keluarga Berisiko Stunting Tahun 2023 dari BKKBN, jumlah entitas keluarga yang tercatat di seluruh Indonesia pada 2023 sebanyak 72.516.889 kepala keluarga.

“Kalau data tidak pernah membuat Anda gembira, tidak pernah membuat Anda itu cemas, tidak pernah membuat Anda itu khawatir, berarti data itu tidak hidup,” kata Hasto Wardoyo, Selasa 28 November 2023.

TAMIANG LAYANG, Eranasional.com – Ketua TP-PKK Kabupaten Barito Timur Ny.Munita Mustika Dewi Ampera AY Mebas bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala DP3AKPB Kabupaten Barito Timur, mengikuti Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalteng, bertempat di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Rabu (1/3/2023). Rakorda ini mengusung tema “Peningkatan Sinergisitas dan Kolaborasi Pencapaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting”.

Pada kegiatan tersebut Kabupaten Barito Timur memperoleh 2 (dua) penghargaan yang diberikan oleh BKKBN Pusat, sebagai kabupaten dengan capaian peserta aktif MKJP tertinggi pada tahun 2022 yaitu 115,92 persen dan penghargaan atas pembentukan sebanyak 309 Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan realisasi presentase capaian 100%.

Penyerahan 2 (dua) piagam penghargaan tersebut dilakukan oleh Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Kemasyarakatan dan SDM Suhaemi dan Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN RI Sukaryo Teguh Santoso dan diterima langsung oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Barito Timur Ny.Munita Mustika Dewi Ampera AY Mebas.

Atas torehan prestasi itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Barito Timur Ny.Munita Mustika Dewi Ampera AY Mebas mengajak seluruh kompenen yang ada di Kabupaten Barito Timur untuk bersama-sama melakukan pencegahan stunting.

Pasalnya menurut Ny.Munita Mustika Dewi Ampera AY Mebas, pencegahan stunting dilakukan dari hulu sebagai akar dari proses panjang yang akan bermuara pada tumbuh kembang anak, yakni melalui program pendampingan, konseling, dan pemeriksaan kesehatan tiga bulan pra nikah.

Keikutsertaan Kabupaten Barito Timur dalama rakordal ini, ujar Munita Mustika Dewi Ampera AY Mebas, sangat tepat sekali.

Karena melalui rakorda dapat meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi pemangku kepentingan di tingkat Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta para mitra dalam pencapaian sasaran Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.

“Rakorda ini juga bertujuan untuk meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Timur serta para mitra dalam mendukung program penurunan Stunting,” pungkasnya. **

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar ibu hamil harus mendapatkan protein dan kelengkapan gizi yang memadai demi menghidari terjadinya stunting. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan angka stunting di Indonesia saat ini masih cukup tinggi.

Jokowi menyatakan bahwa pencegahan stunting merupakan langkah awal untuk membuat Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Hal itu, menurut dia, penting agar SDM Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.

“Jadi kualitas keluarga, SDM, jadi kunci bagi negara kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain dan sinergitas antara kementerian/lembaga, Pemda, Nakes, TNI-Polri dan swasta ini penting sekali,” kata Jokowi saat membuka Rakernas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta Timur, Rabu (25/1/2023).

Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut stunting bukan hanya mengakibatkan tinggi badan anak yang kurang, tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit-penyakit kronis. Oleh karena itu, Jokowi meminta angka stunting di Indonesia turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Dia pun menyatakan gembira karena tingkat stunting di Indonesia turun hingga 15,4 persen sejak dirinya menjabat sebagai Presiden pada tahun 2014 hingga saat ini.

“Saya masuk di 2014 angkanya di 37 persen. Saya kaget tadi disampaikan dokter Budi Sadikin, saya kalau panggil Pak Menkes dokter Budi karena bukan dokter tapi jadi Menkes, sudah disampaikan Pak Menkes di 2022 angkanya sudah turun jadi 21,6 persen. Ini kerja keras kita semuanya,” kata Jokowi.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebut dari 2 juta masyarakat Indonesia yang menikah, sebanyak 1,6 juta di antaranya langsung hamil di tahun pertama. Meski begitu, Hasto menyebut dari jumlah tersebut sebanyak 400 ribu bayi yang dilahirkan mengalami stunting.

Oleh karena itu, Hasto menyebut pemeriksaan pasangan sebelum menikah perlu dilakukan. Hal itu agar orang tua dapat siap secara jasmani sebelum mengandung.

“Target 3 bulan (setelah menikah) harus diperiksa, kalau ada anemia jangan, kurang gizi, jangan hamil dulu. Ini kebijakan luar biasa sehingga mereka boleh hamil kalo sudah stabil. Tapi setelah nikah kita tunda dulu kehamilan sampai sehat baru hamil. Di situ peran BKKBN untuk memberikan kontrasepsi terlebih dahulu,” kata Hasto.

Penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diperoleh balita yang dimulai dari dalam kandungan (9 bulan 10 hari) sampai dengan usia dua tahun. Stunting akan terlihat pada anak saat menginjak usia dua tahun, yang ditandai dengan tinggi rata-rata anak kurang dari anak seusianya.

Penyebab utama stunting di Indonesia adalah karena asupan gizi dan nutrisi yang kurang mencukupi kebutuhan anak, pola asuh yang salah akibat kurangnya pengetahuan dan edukasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hingga buruknya lingkungan tempat tinggal.

Sebelum kelahiran, sekitar 23% anak yang baru lahir mengalami stunting akibat ibu hamil yang mengalami kuang gizi dan anemia sejak masa remaja. Setelah lahir angka stunting meningkat signifikan pada usia 6-23 bulan.

Untuk mendeteksi adanya stunting, orang tua perlu melakukan pengukuran panjang badan dan pemantauan perkembangan balita di Posyandu setiap bulan. Hal itu penting agar intervensi lebih awal untuk stunting dan munculnya gizi buruk bisa dilakukan.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono dalam Forum Nasional Stunting Desember tahun lalu mengatakan terdapat 12 provinsi yang masih harus bekerja keras untuk menurunkan angka stunting di wilayahnya. Terdapat tujuh provinsi memiliki yang memiliki stunting tertinggi dan 5 provinsi dengan jumlah kasus terbesar di Indonesia.

Provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi adalah:

1. Nusa Tenggara Timur (NTT) 37,8 persen

2. Sumatera Barat 33,8 persen

3. Aceh 33,2 persen

4. Nusa Tenggara Barat (NTB) 31,4 persen

5. Sulawesi Tenggara 30,2 persen

6. Kalimantan Selatan 30 persen Sulawesi Barat 29,8 persen.

Sedangkan lima provinsi dengan jumlah kasus terbesar yaitu:

1. Jawa Barat sebanyak 971.792 kasus

2. Jawa Timur 651.708

3. kasus Jawa Tengah 508.618 kasus

4. Sumatera Utara 347.437 kasus

5. Banten 265.158 kasus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut masih terdapat celah terjadinya tindak pidana korupsi dalam program penurunan stunting di daerah.

Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Niken Ariati mengatakan celah tersebut salah satunya adalah pengadaan yang tidak memberikan manfaat optimal.

“Dari identifikasi KPK yang telah dilakukan terdapat praktik dalam upaya penanganan prevalensi stunting yang beresiko menimbulkan korupsi,” kata Niken, Rabu 25 Januari 2023.

Niken mengatakan bahwa praktik korupsi dalam program penurunan prevalensi stunting dapat terlihat dari tiga aspek. Ia menjelaskan ketiga aspek tersebut adalah anggaran, pengadaan, dan pengawasan.

“Pada aspek penganggaran misalnya, kami menemukan adanya indikasi tumpang tindih penganggaran antara pemerintah pusat dengan daerah,” ujar dia melalui keterangan tertulis.

Selain itu, Niken mengatakan temuan KPK dalam potensi korupsi di pengadaan adalah masih ditemukan pengadaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang belum optimal.

Lebih lanjut, Niken juga menambahkan masih sering ditemukan pengadaan terhadap barang-barang yang sejatinya tidak diperlukan dalam program tersebut.

“Misalnya program pemberian makanan tambahan yang diseragamkan ke seluruh daerah tanpa adanya analisis kebutuhan objek. Hal ini mengurangi efektifitas pengadaan barang,” kata Niken.

JAKARTA, Eranasional.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut angka Total Fertility Rate (TFR) atau rata-rata perempuan Indonesia melahirkan anak berada pada rasio 2,1. Hal tersebut menunjukkkan pertumbuhan penduduk Indonesia terjaga dan tidak ada resesi seks seperti yang dialami di berbagai negara.

“Dan saya senang, angka yang disampaikan Dokter Hasto (Kepala BKKBN), pertumbuhan penduduk kita di angka 2,1 dan yang menikah 2 juta, yang hamil 4,8 juta per tahun. Artinya di Indonesia tidak ada resesi seks,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka dan memberi arahan dalam Rakernas membahas strategi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta program percepatan penurunan stunting tahun 2023 di auditorium kantor BKKBN, Jakarta, Rabu (25/01/2023).

Menurut Presiden Jokowi, tujuan dari pembangunan penduduk yang hendak dicapai adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Masih tumbuh 2,1 ini bagus. Dan ingat ya, namanya jumlah penduduk sekarang ini menjadi sebuah kekuatan ekonomi bagi sebuah negara. Tetapi yang paling penting adalah kualitas penduduk,” ucap Presiden Jokowi.

Rakernas 2023 bertemakan Peningkatan Sinergitas dan Kolaborasi Pencapaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting itu bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan di Pemerintahan Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota, serta para mitra dalam mencapai sasaran program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.

Dalam Rakernas ini juga diumumkan hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022. Prevalensi stunting di Indonesia pada 2022 berada pada angka 21,6 persen. Prevalensi ini turun sebesar 2,8 persen dibandingkan prevalensi 2021 yang berada pada angka 24,4 persen.

Dalam laporannya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan BKKBN memiliki tugas untuk menjaga pertumbuhan penduduk seimbang serta meningkatkan kualitas keluarga. 

Istilah Total Fertility Rate menurut Hasto memiliki arti bahwa perempuan itu harus melahirkan anak berapa sehingga ketika total TFR ditarget 2,1 dalam rangka untuk pertumbuhan penduduk seimbang ini adalah target dalam 2024. Dari hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) dan dimutakhirkan pada 2022 oleh BKKBN dan juga survei menunjukkan bahwa saat ini angka TFR sudah mendekati 2,1.

“Angka 2,1 berarti bahwa perempuan-perempuan hanya praktis melahirkan satu anak perempuan rata-rata sehingga pas sekali bahwa satu perempuan meninggal digantikan 1 perempuan yang lahir. Sehingga nanti akan berkesinambungan dan sustainability-nya tetap terjaga. Tetapi penduduk masih tambah karena kematiannya lebih rendah daripada kelahiran,” kata Hasto Wardoyo.

Menurut Hasto, pertumbuhan penduduk saat ini hanya mengandalkan pertambahan angka usia atau angka harapan hidup. “Oleh karena itu angka 2,1 adalah angka yang pas sekali, namun demikian amannya memang bisa lebih sedikit dari 2,1. Ini karena semakin ke depan rata rata perempuan menikah usianya semakin mundur, rata-rata sudah mencapai angka 22 tahun untuk perempuan,” jelas Hasto Wardoyo.

Saat ini menurut Hasto Wardoyo, beberapa provinsi di Indonesia sudah memasuki Bonus Demografi yakni rasio ketergantungan penduduk yang produktif lebih banyak ketimbang penduduk yang tidak produktif.

“Ada provinsi yang mencapai 41 setiap 100, ada yang masih 46 dan 47. Tetapi masih ada beberapa provisinsi yang masih belum jelas kapan mau memasuki fase Bonus Demografi. Oleh karena itu problem kesenjangan antar provinsi baik terkait dengan total TFR tadi dan juga Bonus Demografi menjadi tantangan tersendiri,” kata Hasto Wardoyo.

Setelah melewati masa Bonus Demografi, populasi penduduk di Indonesia pada 2035 menurut Hasto Wardoyo akan didominasi penduduk lanjut usia.

“Oleh karena itu beban generasi muda di tahun 2035 sampai mendekati tahun 2045 tentu menjadi besar dan apa yang menjadi arahan presiden tentang Indonesia Emas perlu kita dukung bersama kemudian disiapkan secara bersama-sama,” ujar Hasto Wardoyo.

JAKARTA, Eranasional.com – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan usia perempuan menikah ke depan akan semakin mundur. Rata-rata usia perempuan menikah sekarang 22 tahun, lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

“Ke depan rata-rata perempuan menikah usianya semakin delay, semakin mundur. Sekarang rata-rata sudha mencapai 22 tahun untuk perempuan. Berapa tahun lalu masih di bawahnya ini,” kata Hasto dalam Rakerna BKBBN di kantornya di kawasan Jakarta Timur, Rabu (25/1/2023).

Hasto megatakan, total fertility rate Indonesia mencapai 2,1. Dia menyebut angka ini sebenarnya menjadi target pada 2024.

“Perlu kami sampaikan kepada bapak Presiden istilah total fertility rate mengandung arti bahwa perempuan itu harus melahirkan anak berapa, dan total fertility rate ditarget 2,1 dalam rangka untuk pertumbuhan penduduk seimbang. Ini adalah target tahun 2024, akan tetapi berbagai hasil pendataan dan juga survei menunjukkan bahwa hari ini angka itu sudah mendekati 2,1,” tuturnya.

Hasto mengatakan angka itu memberikan kabar bahagia sekaligus mengkhawatirkan. Rata-rata perempuan hanya praktis melahirkan 1 anak perempuan.

“Kami lakukan pendataan keluarga, 2,1 ini bisa membahagiakan dan mengkhawatirkan. Karena angka 2,1 berarti perempuan-perempuan hanya praktis akan melahirkan satu anak perempuan rata-rata. Sehingga pas sekali bahwa satu perempuan meninggal digantikan satu perempuan lahir sehingga nanti akan berkesinambungan sustainability-nya terjaga,” ujar dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan angka penduduk di Indonesia yang menikah dan hamil masih cukup tinggi. Jokowi senang tak ada resesi seks di Indonesia.

“Saya senang angka yang disampaikan Bapak Hasto, pertumbuhan kita di angka 2,1 dan yang menikah 2 juta, yang hamil 4,8 juta artinya di Indonesia enggak ada resesi seks. Masih tumbuh, 2,1 ini masih bagus,” kata Presiden Jokowi di tempat yang sama.

Jokowi mengatakan, jumlah penduduk menjadi kekuatan sesuatu negara. Namun dia mengingatkan juga mengenai pentingnya kualitas sumber daya manusia.

“Dan ingat bahwa yang namanya jumlah penduduk ini sekarang jadi sebuah kekuatan ekonomi bagi sebuah negara. Tetapi yang paling penting memang kualitas,” ucap Jokowi.

JAKARTA, Eranasional.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan sekitar 110.000 anak balita di DKI Jakarta mengalami stunting. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan akan menelusuri penyebabnya.

“Saya akan cek ke Dinas Sosial dan lain-lainnya untuk mengetahui penyebabnya apa,” kata Heru Budi, Rabu (25/1/2022).

Heru menegaskan, dirinya akan mengumpulkan para pejabat eselon II dan instansi terkait untuk mencari solusi atas temuan BKKBN tersebut.

Meski begitu, dia mengatakan, Pemprov DKI sudah membuat program Jakarta Sehat, Subsidi Pangan, dan Kartu Anak Jakarta sebagai program kesejahteraan rakyat.

“Pemprov DKI sudah banyak memberikan, ada Kartu Jakarta Sehat, ada Kartu Subsidi Pangan, Kartu Anak Jakarta, itu harus dimanfaatkan. Saya akan teliti kenapa bisa ada tengkes (stunting),” ucapnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta per September 2022, ada 494.000 warga miskin di DKI Jakarta. Jumlah tersebut menurut dibandingkan Maret 2022, yang mencapai 502.000 orang.

Adapun persentase jumlah penduduk miskin itu di Jakarta menjadi 4,61 persen dari total penduduk di Jakarta yang mencapai sekitar 10,6 juta orang.

Temuan BKKBN, 110.000 Balita di Jakarta Mengalami Stunting

Sebelumnya, BKKBN menyatakan anak-anak yang tumbuh di DKI Jakarta belum bisa dinyatakan bebas dari bahaya tengkes (stunting). BKKBN masih menemukan kasus stunting di Ibu Kota.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan setidaknya ada sekitar 790.000 balita di Jakarta. Namun angka prevalensi kasus tengkes sampai saat ini masih menyentuh 14 persen atau sekitar 110.000 balita.

“Bisa dibayangkan kalau stunting-nya 14 persen. Berarti masih ada sekitar 110.000 balita stunting di DKI Jakarta yang mengalami stunting. Wajar kalau di Pejaten masih ada 19 anak gizi buruk,” ungkap Hasto, Kamis (12/1).

Sebanyak 19 anak di Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dinyatakan menderita gizi buruk dan punya penyakit penyerta. Penemuan tersebut diketahui berdasarkan hasil identifikasi petugas kelurahan dan puskesmas di Pejaten Barat pada September 2022.

Menurut data BKKBN, Provinsi Bali menjadi daerah dengan kasus tengkes paling rendah di Indonesia, kemudian disusul DKI Jakarta menjadi daerah kedua dengan angka prevalensi rendah.

BARITO TIMUR – Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh membuka kegiatan diskusi panel dan manajemen audit kasus stunting di Barito Timur. Kegiatan ini dilaksnakan di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat,  Rabu (19/10/2022).

Hadir dalam diskusi itu perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah  Adhitya Mardhika selaku Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda, Koordinator Program Manager Percepatan Penurunan Stunting Kalteng Muh Efendi, Kepala OPD terkait, Camat, Ahli Gizi Puskesmas, Tim Pendamping Keluarga dan undangan lainnya.

Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh yang juga selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Barito Timur menjelaskan, Audit Kasus Stunting sebagai salah satu kegiatan prioritas nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 72 dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 Tentang RAN PASTI tentu bukanlah tanpa alasan, mengingat kegiatan kedudukan Audit Kasus Stunting sangat strategis dan besar manfaatnya terutama untuk mengidentifikasi risiko dan penyebab terjadinya kasus stunting pada kelompok sasaran yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, dan baduta/balita.

Dikatakan Wabup Bartim, Tim Teknis Audit Kasus Stunting juga telah melaksnakan pertemuan pada tanggal 23 Agustus 2022 lalu. Tujuannya untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanakan kegiatan Audit Kasus Stunting, menyampaikan tugas tim teknis dan OPD lain dalam Audit Kasus Stunting,  mengidentifikasi kasus stunting yang layak di audit,   dan menentukan Kecamatan yang akan dipilih untuk Audit Kasus Stunting.

“Hari ini dalam diskusi Panel Audit Kasus Stunting dan Manajemen Kasus Stunting akan di paparkan hasil pengisian dari Lembar Kerja yang dilaksanakan oleh masing-masing Puskesmas, dimana bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dan penyebab terjadinya kasus stunting utnuk kemudian diberikan rekomendasi perbaikan penanganan kasus, oleh tim Pakar Audit Kasus Stunting sebagai upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi lagi dan Prevalensi kasus Stunting yang ada di Kabupaten Barito Timur terus menurun sehingga tercapai target pada tahun 2023 “, harap Wabup.

Melalui kesempatan itu Wakil Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada Kepala Puskesmas yang menyampaikan paparan hasil pengisian dari lembar kerjanya. “Semoga nanti setelah ada Rekomendasi dari Tim Pakar akan ditindak lanjuti bersama-sama dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Barito Timur, pungkasnya.

ERANASIONAL.COM- Di Tahun 2022 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperoleh penghargaan United Nations Population Fund Award (UNFPA). Penghargaan tersebut diterima secara langsung di kantor PBB New York oleh Prof. M.Rizal Martua Damanik, PhD sebagai Deputi Bidang Litbang dan Pelatihan BKKBN.

Menurut Rizal Damanik penghargaan dari UNFPA sebagai kategori institusi BKKBN. Sedangkan Indonesia sendiri pernah mendapat penghargaan dari UNFPA  tahun 1989 ketika itu yang menerima secara langsung di kantor pusat PBB adalah Presiden Soeharto. Sejak berdiri tahun 1970 baru kali ini BKKBN meraih penghargaan dari UNFPA. “Kami mengajukan BKKBN sebagai kandidat penerima UNFPA sejak 2017, setiap tahun kami mengajukan ke lembaga internasional PBB urusan populasi tersebut karena yakin kami lembaga yang konsisten memperjuangkan kualitas dan kuantitas penduduk di Indonesia lebih dari 33 tahun,”ujar Rizal Damanik ketika ditemui Eranasional.com di ruang kerjanya yang asri, kamis (23/6/2022).

Lebih lanjut Rizal Damanik memaparkan, kalau pengendalian laju pertambahan penduduk menjadi salah satu indicator dari total fertility rate (TFR) atau jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita semasa periode aktif. Pada masa lalu TFR Indonesia 5 sampai 6 anak, jika tidak dikendalikan penduduk Indonesia saat ini bisa membeludak. Saat ini Indonesia memiliki TFR sampai pada jumlah yang ideal yakni dua anak dari setiap wanita yang melahirkan.

Rizal Damanik juga menjelaskan beberapa poin yang membuat United Nations of Population menjatuhkan pilihan ke BKKBN untuk UNFPA yaitu : Pertama, pelaksanaan KB Indonesia masih berjalan sampai sekarang walaupun sudah tidak ada kebijakan dua anak cukup tetapi sudah berubah dengan dua anak lebih berkualitas. Kedua, Model KB di Indonesia sebagai contoh di Negara-negara berkembang terutama hubungan baik dengan LSM dan tokoh keagamaan sehingga tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Ketiga, Indonesia aktif berbagi pengalaman dengan negara-negara berkembangan dari afrika dan asia. Keempat, BKKBN berada di garis depan dalam menghadapi persoalan aborsi. Kelima, Indonesia mampu meningkatkan usia harapan hidup menjadi 78 tahun dan juga membuat program aktivitas pada masyarakat yang lanjut usia. Keenam, di masa pandemi Indonesia mampu mengendalikan kehamilan di saat work from home akibar pandemic dengan menjemput bola terutama dalam pemasangan kontrasepsi. Lalu ke tujuh, BKKBN turut serta dalam mengurangi meningkatnya angka stunting di Indonesia dengan mencegah munculnya stunting baru dengan membina pasangan baru menikah.. Sehingga terjadi penurunan stunting yang sebelumnya di tahun.2019 jumlah anakl stunting 27 persen dan sekarang diturunkan menjadi 24 persen.

Bagi Rizal Damanik, yang berlatar belakang professor Kedokteran Hewan dari Institut Pertanian Bogor menerima secara langsung penghargaan tertinggi di bidang populasi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di markas PBB adalah suatu kebanggaan yang tidak terhingga. “Dulu 1989 Presiden Soeharto yang menerima secara langsung penghargaan dari PBB di New York, sekarang yang menerima secara langsung Rizal Damanik di tempat yang sama yakni markas PBB, “seloroh Rizal Damanik.

(Prasetyo Sudrajat)

Sampang, Eranasional.com- Grand Final Pemilihan Duta Genre tahun 2022 dalam mengasah kemampuan yang digelar oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) berlangsung Sukses dan meriah.

Grand Final Pemilihan Duta Genre yang dengan tema “Bergerak Bersama Remaja Cegah Stunting” merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai pada tanggal 16 s/d 18 yang bertempat di Aula Hotel Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur (18/6/2022).

Dipenghujung Acara Grand Final Pemilihan Apresiasi Duta Genre digelar oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) yang dihadiri oleh Kepala Dinkes dan KB dr Abdulloh Najich Sp.P MM yang di dampingi Agus Mulyadi SKM. MKes Plt Kabid Pengendalian Penduduk dan KB, serta Nurul Sarifah S. ST MKes Sub Koordinator KS dan PK selaku Pelaksana Kegiatan dan hadir pula Tim seleksi Apresiasi Duta Genre, Pengurus Insan Genre, Kepala Sekolah Finalis, Kepala Desa, dan juga Penyuluh KB Kecamatan.

Dalam sambutannya dr Abdulloh Najich Sp. P MM mengatakan

“Dalam ajang Grand Final ini, Para Duta genre saya harapkan dapat menjadi agen perubahan dan dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka penurunan Stunting serta dapat membantu kami Dinas Kesehatan untuk untuk mensukseskan program Genre di Kabupaten Sampang. dan nant para duta saya ikutkan lomba sebagai perwakilan Duta Genre di Sampang ke Jawa Timur,” pungkas dr Najich Abdulloh Sp.P MM.

Sementara Nurul Sarifah S. ST M MKes Sub Koordinator KS dan PK selaku Pelaksana Kegiatan merasa senang atas suksesnya kegiatan Grand Final Pemilihan Apresiasi Duta Genre Tahun 2022 , “Semoga para Duta genre kedepannya dapat meningkatkan promosi dan program genre melalui jaringan komunikasi antara duta genre dengan para remaja, baik di sekolah, desa, kelurahan, serta komunitas lain juga menumbuhkan pusat informasi dan Konseling remaja, sehingga dapat mengembangkan citra positif program genre yang beretos kerja dan berintegritas,” ucap Nurul Sarifah berharap.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan Piala kepada Duta Genre Tahun 2022 Kepada juara

Putra
1. Ubaidillah Kec. Tambelangan
2. Aditya Surya Kelana dari Kecamatan Sokabanah
3. Geozaldi Raditya Zain

Putri
1. Aulia Mandasari Kec. Torjun
2. Nurul laili Kec. Sampang
3. Tutiatul Kamilah
Kec. Pangarengan

oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr Abdulloh Najich Sp .P MM dan Agus Mulyadi SKM. MKes Plt Kabid Pengendalian Penduduk dan KB.

Reporter : Ali usman