Hal tersebut tercantum dalam bahan tayang ‘Mekanisme Pelaksanaan Seleksi Pengadaan PNS 2024’ yang dipaparkan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN yang diakses pada laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Berikut skenario seleksi CPNS 2024:

• Pengumuman Pendaftaran dan Seleksi Administrasi: pekan ketiga Agustus 2024 hingga pekan kedua September 2024
• Seleksi Kompetensi Dasar (SKD): pekan kedua Oktober 2024 hingga pekan kedua November 2024
  Pengumuman hasil SKD CPNS: pekan kedua November 2024
• Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CAT dan non-CAT: pekan ketiga November 2024 hingga pekan ketiga Desember 2024
• Pengumuman kelulusan akhir: pekan kedua Januari 2025 hingga pekan ketiga Januari 2024
• Usul penetapan Nomor Induk CPNS: pekan ketiga Februari 2025 hingga pekan ketiga Maret 2025.

Adapun, dalam dokumen tersebut dijelaskan juga alur pengadaan CPNS 2024 yang dimulai oleh penentuan rincian formasi oleh instansi pemerintah. Selanjutnya, usulan rincian formasi ASN diverifikasi oleh BKN dan KemenPANRB untuk ditetapkan oleh MenPANRB.

Setelah itu, instansi pemerintah mengumumkan pengadaan CPNS, peserta membuat akun dan registrasi pada SSCASN dan dilakukan validasi data kependudukan. Lalu, seleksi administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah.

Dilanjut dengan masa sanggah dan jawab sanggah seleksi administrasi. Peserta yang lolos administrasi mengikuti ujian SKD dan SKT dilanjutkan SKB bagi yang lolos SKD.

Selanjutnya, pengolahan hasil seleksi berdasarkan nilai ambang batas atau nilai afirmasi yang ditetapkan. Setelahnya maka dilakukan pengumuman kelulusan, serta penetapan NIP atau NIPPPK dan pengangkatan ASN.

Eranasional.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat sebanyak 105 CPNS mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tes seleksi penerimaan tahun 2021. Kementerian Perhubungan sebagai instansi dengan jumlah yang mengundurkan diri paling banyak mencapai 11 orang.

Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama mengatakan instansi yang terdapat CPNS mengundurkan diri tersebut dapat mengajukan kembali formasi kosong itu pada penerimaan CPNS tahun 2022.

“Instansi harus mengajukan lagi untuk penerimaan CPNS berikutnya atau diajukan untuk diisi oleh formasi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja),” kata Satya seperti dikutip dari Antara, Kamis 26 Mei 2022.

Selain Kemenhub, instansi yang terdapat CPNS mengundurkan diri ialah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (1 orang), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (satu orang), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2 orang), Kementerian Kesehatan (2 orang), Badan Intelijen Negara (1 orang), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (1 orang).

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa pelamar yang sudah dinyatakan lulus tetapi mengundurkan diri, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.

Selanjutnya, PPK mengusulkan penggantian pelamar kepada ketua Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk mendapatkan pengganti. Ketua Panselnas dapat memberikan usulan pengganti dari pelamar dengan peringkat tertinggi, yang urutannya berada di bawah pelamar yang mengundurkan diri.

Jakarta – Tindakan kecurangan yang dilakukan sejumlah peserta CPNS diusulkan untuk di-blacklist dan dilarang mengikuti tes-tes serupa. Dengan demikian, langkah ini dinilai akan memberikan efek jera demi mengurangi kejadian serupa di seleksi berikutnya.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen, mengatakan bahwa hal tersebut masih belum ada aturannya. Namun demikian, tindakan keras tersebut masih dapat dilakukan.

“Apakah akan di-blacklist seumur hidup? Kalau aturannya belum ada. Tapi bukan berarti tidak bisa terjadi itu,” katanya dalam konferensi persnya, Selasa (2/11/2021).

Dia mengatakan bahwa kasus kecurangan pada SKD ini baru ini terjadi. Dia mengatakan masih diperlukan aturan yang lebih lanjut terkait hal ini. Meskipun diakuinya secara pribadi dia setuju dengan usulan tersebut.

“Saya sependapat tapi sangat tergantung nanti regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan panselnas,” tuturnya.

Menurutnya para peserta yang melakukan kecurangan pantas mendapatkan sanksi tersebut. Pasalnya hal tersebut merupakan bentuk kezaliman terhadap orang lain.

“Termasuk juga orang-orang yang kemudian dengan sengaja mencoba menerobos sistem yang disiapkan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Di sisi lain para peserta yang curang telah membocorkan rahasia negara. Menurut Suharmen soal-soal tersebut sudah masuk kategori rahasia negara.

“Orang-orang ini secara tidak langsung membuka soal-soal seleksi yang harusnya muncul bagi yang bersangkutan tetapi dibuka kepada pihak-pihak yang seharusnya tidak bisa melihat soal tadi. Karena PIN seleksi itu hanya bisa diberikan ke yang bersangkutan. Tapi kalau sistemnya dibuka kepada orang yang tidak bertanggungjawab atau orang yang tidak terlibat dalam proses seleksi maka tentu saja ada kesalahan yang dipikul oleh yang bersangkutan yaitu membuka soal2. Dan soal-soal ini masuk kategori rahasia negara,” paparnya.

Sebelumnya berdasarkan dokumen laporan yang dibagikan MenPANRB Tjahjo Kumolo kecurangan SKD CPNS memang terjadi di beberapa titik lokasi. Setidaknya terdapat 225 peserta yang akan didiskualifikasi karena melakukan kecurangan di beberapa titik lokasi.

Di antaranya Kabupaten Buol 27 peserta, Kabupaten Enrekang 5 peserta, Kabupaten Mamuju Pasang Kayu Pemprov. Sulbar (Gedung PKK Mamuju) 40 peserta, Mandiri Lampung 23 peserta, Kabupaten Mamasa 19 peserta, Kabupaten Sidenreng Rappang 62 peserta, Kabupaten Luwu 4 peserta, Kabupaten Buton Selatan 41, Mandiri Kumham Sulsel 4 peserta.

Hal ini diputuskan pada Jumat pekan lalu pada rapat panselnas yang terdiri dari unsur BKN, KemenPANRB, BSSN, BPKP.

“Perlu dilakukan diskualifikasi terhadap 225 peserta yang diduga melakukan kecurangan. Diskualifikasi ini perlu segera disampaikan kepada masing-masing instansi,” demikian bunyi dokumen laporan yang dibagikan Tjahjo.

Jakarta – Simpang siur pendaftaran CPNS 2021 dibuka akhirnya akan terjawab dalam waktu dekat seiring adanya rencana pengumuman dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dikutip dari Kompas.com, hal ini diungkapkan Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Dia mengatakan, jadwal pendaftaran CPNS 2021 akan diumumkan pada pekan depan, paling lambat 30 Juni 2021, bersamaan dengan pengumuman seleksi PPPK 2021.

Kabar terkait pendaftaran CPNS 2021 kapan dibuka memang banyak ditunggu masyarakat, terutama oleh para calon pelamar. Demikian juga untuk jadwal pendaftaran seleksi PPPK 2021, baik PPPK Guru maupun PPPK Non Guru.

Sementara untuk pelaksanaan tes CPNS dan PPPK Guru, Bima mengatakan tes akan berlangsung secara terpisah. Peserta CPNS harus melalui rangkaian tes seleksi kompetisi dasar (SKD) dan kompetisi bidang (SKB) menggunakan skema computer assisted test (CAT).

Dan untuk proses seleksi PPPK Guru akan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Dalam kesempatan terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Paryono, menambahkan informasi secara lebih rinci mengenai tanggal pendaftaran CPNS 2021.

Paryono mengatakan, jika BKN akan segera mengumumkan kapan waktu pendaftaran seleksi CPNS 2021 secara resmi dibuka.

Dri penuturan Paryono, pengumuman kapan pendaftaran CPNS 2021 dibuka akan disampaikan pada 29 Juni 2021.

“Nanti tanggal 29 Juni siang, kami akan mengadakan konferensi pers,” kata Paryono kepada Kompas.com, Kamis (24/6/2021).

JAKARTA – Pendaftaran CPNS dan PPPK pun direncanakan dibuka pada akhir bulan ini. Maka itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki tugas besar besar yakni menyelesaikan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021.

“Dalam waktu dekat kita punya pekerjaan besar yaitu untuk seleksi CPNS (dan PPPK) 2021. Ini jumlahnya sekitar 700.000 orang,” katanya, Kamis (24/6/2021).

Dia mengatakan, bahwa rekrutmen kali ini merupakan rekor terbanyak dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Pasalnya rekrutmen pegawai pemerintah biasanya hanya berkisar dua ratus ribuan saja.

“Ini rekor pertama kali yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rekrutmen. Itu besar sekali jumlahnya. Sebelum-sebelumnya nya paling tinggi 200.000 orang,” ungkapnya.

JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan fakta mengejutkan. Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan menguak jika pada 2014, saat dilakukan pendataan ulang PNS terdapat data ASN misterius.

“Hasilnya ternyata hampir 100.000 tepatnya 97.000 data itu misterius, dibayarkan gajinya membayar iuran pensiun tapi tidak ada orangnya,” kata Bima dalam Kick off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN, Senin (24/5/2021).

Bima menceritakan di tahun 2002 saat itu masih menjabat sebagai Direktur Aparatur Negara di Bappenas, dan kegiatan pemutakhiran data itu menjadi kegiatan nasional yang harus dilakukan oleh BKN.

Bima mengatakan proses yang mahal dan lama itu tidak menghasilkan data yang sempurna, masih banyak yang perlu dimutakhirkan dan dilengkapi, bahkan masih banyak juga data-data yang palsu.

Lalu dilakukan pendataan ulang PNS di tahun 2014. Namun pada saat itu sudah dilakukan secara elektronik dan dilakukan oleh masing-masing PNS sendiri bukan dilakukan oleh Biro Kepegawaian SDM, BKD, BKPP, BKPSDM. Disinilah ditemukan adanya data ASN misterius.

Berdasarkan data yang diperoleh, hampir 100.000 tepatnya 97.000 data ASN disebut misterius. Mereka mendapatkan gaji dan membayar iuran pensiun, padahal tak ada orangnya.

Ini yang menjadi alasan pemerintah dikatakan terus menggaungkan tentang pemutakhiran data ASN atau PNS. Pemutakhiran data PNS untuk mendukung penggunaan satu data secara nasional di masa mendatang.

“Sejak merdeka, kita baru dua kali memutakhirkan data ASN, yang pertama tahun 2002 itu dilakukan melalui pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil dengan sistem yang masih manual diperlukan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar untuk melakukan pemutakhiran PNS,” katanya.

Bima mengatakan dampak dari keberadaan data tersebut cukup signifikan. Pasalnya, pemerintah menyalurkan gaji, namun setelah ditelusuri gaji tidak tersebut tidak diterima oleh PNS yang bersangkutan.

“Hasilnya apa? Ternyata hampir 100.000, tepatnya 97.000 data itu misterius. Dibayarkan gajinya, membayarkan iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya,” jelasnya.

Bima mengklaim saat ini data para abdi negara sudah jauh lebih akurat, kendati masih banyak yang belum melakukan pendaftaran ulang dini. Namun, pemerintah terus mendorong PNS untuk segera memperbaharui data mereka.

Dia menerangkan saat ini BKN telah meluncurkan program pemutakhiran data mandiri (PDM) agar para abdi negara bisa melakukan pembaharuan data mereka setiap waktu melalui aplikasi MySAPK.

“Kita lakukan tidak secara berkala, tapi setiap waktu dan dilakukan oleh masing-masing PNS/ASN karena orang yang paling berhak atas datanya adalah PNS yang bersangkutan,” Pungkasnya.

Editor: Redaksi

JAKARTA – Selesi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) akan kembali dilaksanakan tahun ini. Pendaftarannya akan dibuka pada 31 Mei 2021.

Proses pendaftaran CPNS 2021 ini akan dilakukan beriringan dengan beriringan dengan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berikut formasi CPNS yang dibuka pada tahun ini:

Formasi CPNS tingkat pusat yakni Penjaga tahanan, Analis Perkara Peradilan, Pemeriksa, Analis Hukum Pertanahan, Perawat. Formasi CPNS tingkat Provinsi Bidang Kesehatan yakni Perawat, Dokter, Asisten Apoteker, Perekam Medis, Bidan. Bidang Teknis yakni Polisi Kehutanan, Pengelola Keuangan Pranata Komputer, Pengelola Perpusatakaan, Penyuluh Pertanian.

Formasi CPNS tingkat Kabupaten/Kota untuk Kesehatan yakni Perawat, Bidan, Dokter, Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan. Formasi CPNS tingkat Kabupaten/Kota untuk Teknis yakni Auditor, Penyuluh Pertanian, Pengelola Keuangan, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Polisi Pamong Praja.

JAKARTA – Pemerintah akan segera menggelar seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) yang terdiri dari seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK).

Plt. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),

Katmoko Ari, mengatakan ekrutmen PPPK merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaring para profesional bergabung sebagai abdi negara.

“Seleksi PPPK ini kita selenggarakan dengan berpegangan pada dua kata kunci yakni profesional dan siap pakai,” ujar Katmoko Ari Sambodo di Jakarta, Jumat (7/5/2021).

Menurut dia, para calon yang lolos pada seleksi PPPK tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi pada pekerjaannya. Sehingga, tugas-tugas dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan efisien.

“Begitu lulus tes, kemudian tanda tangan kontrak, pada hari itu juga mereka siap untuk langsung bekerja,” kata Katmoko Ari Sambodo.

Dia menjelaskan, seleksi CPNS dan CPPPK memiliki tujuan yang berbeda sehingga kriterianya juga berbeda. Pada seleksi CPNS pemerintah berharap dapat merekrut generasi muda yang akan dipersiapkan dan dididik untuk bekerja sesuai dengan jabatannya.

Sementara, seleksi CPPPK didesain untuk mereka yang telah memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar minimal tiga tahun.

Pada 2021, seleksi PPPK diperuntukan bagi guru dan non-guru. Peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi PPPK untuk guru adalah honorer THK-II sesuai database THK-II di BKN, guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud, serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbud.

Berdasarkan kebutuhan instansi, ada beberapa jenis jabatan yang akan dibuka. Untuk formasi PPPK non guru, jabatan yang paling banyak disediakan antara lain penyuluh KB, perawat, pranata komputer, dan penyuluh pertanian.

Eranasional.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan bahwa mulai hari Senin (8/6) Juni 2020, pukul 08.20 WIB calon taruna/praja/mahasiswa sekolah kedinasan sudah dapat melakukan pendaftaran pada portal https://dikdin.bkn.go.id.

Pembukaan pendaftaran ini dilakukan sesuai ketentuan yang tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan nomor B/435/M.SM.01.00/2020.

“Pendaftaran akan ditutup pada 23 Juni 2020 pukul pukul 23.59 WIB,” ujar Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Paryono melalui rilis yang diterima redaksi setkab.go.id.

Sebagaimana diketahui, terdapat 6 instansi yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan tahun ini yakni : Kemendagri (IPDN), BSSN (Politeknik SSN), Kemenkumham (Poltekip dan Poltekim), BIN (STIN), BPS (Politeknik Statistika STIS), Kemenhub (18 sekolah tinggi dan politeknik).

Rincian sekolah tinggi dan politeknik yang dibuka Kementerian Perhubungan yakni :

1. Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD),
2. Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun,
3. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal
4. Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang,
5. Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali, 6. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta,
7. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar,
8. Politeknik Pelayaran Surabaya,
9. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,

Eranasional.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan surat tentang pedoman penjatuhan hukuman disiplin bagi aparatur sipil negara (ASN) yang nekad mudik saat masa pandemi Covid-19. Surat Edaran (SE) Nomor 11/SE/IV/2020 itu menindaklanjuti keputusan presiden tentang larangan bepergian keluar daerah atau mudik.

Keputusan presiden juga sudah diikuti dengan terbitnya surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “SE sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik,” ujar Pelaksana Kepala Biro Humas BKN Paryono melalui siaran pers yang diterima, Senin (27/4).

“SE juga untuk meningkatkan kedisiplinan ASN pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19,” ujar dia.

Ia menerangkan, melalui SE itu, seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik instansi pusat dan daerah diminta untuk melakukan pemantauan atau pengawasan aktivitas ASN. “Meminta PPK untuk menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, yang tetap berpergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik,” katanya.

Untuk memudahkan PPK dalam melakukan pengawasan dan penjatuhan hukuman disiplin, SE ini menguraikan jenis pelanggaran disiplin berupa aktivitas berpergian keluar daerah atau mudik dibagi ke dalam tiga kategori. Kategori ini terkait waktu keberangkatan ASN mudik atau berpergian keluar daerah.

Pertama, kategori I, yaitu ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020. Saat itu, MenpanRB telah menerbitkan Surat Edaran MenpanRB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Kedua, Kategori II, yaitu ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 6 April 2020. Kala itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2020 yang merevisi SE 36/2020.

Kategori III, yaitu ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 9 April 2020. Saat itu, menpanRB menerbitkan surat edaran terkait Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Kategori tersebut akan menentukan dampak yang ditimbulkan oleh pelanggar mudik sehingga menentukan penilaian tingkat pelanggaran. Ia mengatakan jika pelanggaran pada kategori I maka dinilai berdampak pada unit kerja. Pelanggar akan dijatuhi hukuman disiplin ringan.

Jika pelanggaran dilakukan pada kategori II dan III maka akan dinilai membawa dampak atau akibat bagi instansi atau pemerintah/negara. Pelanggar dalam kategori ini dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

“Tata cara penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Ia menerangkan, pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah wajib melakukan entry data hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin atas larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik ke dalam aplikasi SAPK. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 24 April 2020, sampai dengan berakhirnya masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah. (red)

Jakarta, eranasional.com : Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan jadwal ujian bagi calon aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) akan dilaksanakan sesuai jadwal. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran (TA) 2019 sendiri akan berlangsung mulai hari ini, Senin 27 Januari 2020 hingga 28 Februari 2020 mendatang, bahkan  sampai dengan integrasi nilai SKD dan SKB serta pengusulan  penetapan NIP, di 20 April 2020.

Bagi kalian yang telah mengikuti seleksi CPNS dan dipastikan lolos pada tahap selanjutnya, sejumlah hal pasti perlu dipersiapkan, berikut tips dari Eranasional bagi kalian yang telah lolos CPNS:

1. Siapkan dokumen

Dua dokumen yang wajib dibawa peserta agar dapat mengikuti proses SKD, yakni Kartu Peserta dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk kartu peserta dapat diunduh lewat akun masing-masing di laman SSCN waktu pertama kali kamu mendaftar.

Pastikan kartu peserta tersebut sudah terisi dengan baik agar ketika kamu datang ke lokasi ujian kamu tidak repot.

2. Pantau Informasi Terbaru

Kamu harus rajin memantau secara berkala pengumuman di website resmi instansi yang dilamar untuk mengetahui jadwal dan lokasi tes SKD yang diikuti. Pastikan lokasi tes sudah benar sesuai dengan pengumuman.

3. Banyak Berlatih Soal

Ujian SKD nanti akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Materi ujian akan terdiri atas tiga materi, yakni wawasan kebangsaan (TWK), intelegensia umum (TIU), dan karakteristik pribadi (TKP).

Kamu dapat mengerjakan latihan soal CPNS dengan baik dari buku kumpulan soal CPNS atau mengikuti kelas-kelas pra CPNS.

Setelah SKD, seleksi dilanjutkan ke tahapan SKB. Peserta yang dapat mengikuti SKB adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas serta peringkatnya masuk dalam tiga kali jumlah kebutuhan formasi jabatan yang dilamar.

Kelulusan akhir nantinya akan ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dengan bobot 40 persen dan SKB dengan bobot 60 persen yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4. Datang lebih awal dan Siapkan Pakaian

Datanglah lebih awal untuk mengantisipasi segala kejadian karena bila kamu terlambat datang ke lokasi tes SKD, waktu untuk mengerjakan soal ujian akan berkurang.

Jangan lupa, peserta yang mengikuti ujian SKD diwajibkan untuk mengenakan kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak dan celana panjang/rok berwarna gelap. Celana tidak diperkenankan berbahan jeans dan tidak boleh memakai sandal.

Bagi peserta yang berjilbab diharapkan untuk mengenakan jilbab berwarna gelap. Sebaiknya persiapkan pakaian mulai dari sekarang ya!!!

(Red).

Eranasional.com – Guna memenuhi kebutuhan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendesak, Pemerintah membuka Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap I.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan dalam siaran persnya Kamis (7/2) sore menyebutkan, pendaftaran P3K akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara(SSCASN) via https://sscasn.bkn.go.id  yang dapat diakses secara serentak pada Jumat, 8 Februari 2019 pukul 16:00 WIB.

“Selanjutnya untuk proses seleksi akan menggunakan sistem seleksi Computer Asissted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer KementerianPendidikan dan Kebudayaan,” kata Ridwan.

Rekrutmen P3K pada tahap I, menurut Kepala Biro Humas BKN, meliputi THL (Tenaga Harian Lepas) Penyuluh, Dosen PTN (Perguruan Tinggi Negeri) Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013 dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya usia pelamar P3K maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar.

Menurut Ridwan, ada beberapa persyaratan pada rekrutmen P3K tahap I yakni:

1. Jabatan Guru di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini (dapat dicek di http://info.gtk.kemdikbud.go.id );
2. Tenaga Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang Kesehatan dan mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi; dan
3. Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.

Ditegaskan Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan, bahwa masa hubungan kerja P3K paling singkat 1 tahun dengan perpanjangan berdasarkan pada pencapaian kinerja dan kebutuhan instansi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018.

“Adapun masalah perolehan gaji untuk P3K pada Instansi Pusat dibebankan pada APBN, dan untuk P3K di Instansi Daerah dibebankan pada APBD, serta dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Ridwan,

Sementara itu, aturan teknis dari PP No. 49 tahun 2018, menurut Ridwan, akan diteruskan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan BKN.

(EN/Humas BKN/ES)