“RKP kita di 2024 Rp1.850 triliun sampai Rp1.900 triliun, itu syarat pertumbuhan ekonomi kita di atas 5 persen,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa.

Bahlil menyebut, target investasi tersebut untuk mendorong ekspor dan impor, dukung produk hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Lapangan kerja berkualitas yang dimaksud Bahlil adalah memiliki upah yang cukup sehingga dapat menjamin kesejahteraan pegawainya.

“Karena lapangan kerja yang berkualitas salah satu cirinya adalah upah yang cukup. Kalau upah UMR bagus juga untuk padat karya, tapi kan kita mau mendorong pertumbuhan berkualitas,” katanya.

Untuk mendapat merealisasikan target tersebut, Bahlil meminta agar anggaran untuk Kementerian Investasi dinaikkan.

Menurut Bahlil, dengan anggaran yang tidak memadahi akan sulit mencapai RKP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

“RKP itu bicara angka nominal dan ini mempengaruhi proses ekonomi kita di 2025. Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp1.850 triliun, anggarannya diturunkan. Dari Target Rp1.400 triliun di 2023 dengan anggaran Rp1,2 triliun lebih, sekarang target dinaikkan dan anggaran turun jadi Rp600 miliar lebih,” ucapnya.

Bahlil berharap anggota DPR dapat memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN Suharso Monoarfa untuk menjelaskan perihal penurunan anggaran.

Ia pun meminta agar RKP untuk Kementerian Investasi dikoreksi menjadi Rp800 miliar agar dapat terwujud sesuai dengan anggaran yang diterima.

“Saya menyarankan kepada pimpinan, kita revisi aja RKP-nya dari Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun, karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya. Jadi saya mohon maaf, saya tidak ingin menjadikan staf saya ini kambing hitam dalam rapat kemudian,” kata Bahlil.

Jakarta

“Hari ini kita meluncurkan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Ini merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan. Menggunakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi, terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko,” kata Presiden Jokowi pada peresmian Peluncuran Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko di Gedung Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara virtual, Senin (9/8/2021).

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga sempat berdialog dengan para pelaku usaha. Salah satunya Yusuf Sopian dari CV Inti Sarana Nusantara, Karawang. Yusuf mengaku hanya memerlukan waktu kurang dari 10 menit untuk mendapatkan izin usaha yang diperlukannya.

“Yang pasti ini mempermudah kami bagi para pelaku UMKM di mana perizinan-perizinan itu lebih sederhana. Jadi kita langsung online, langsung dengan mengakses, tidak harus pakai perantara, nggak harus pakai yang lainnya yang di mana kita dibebankan biaya tersendiri gitu terutama kalau di sini ya,” ujar dia.

Menanggapi hal tersebut, Presiden menyampaikan bahwa sistem OSS berbasis risiko ini salah satu tujuannya untuk memutus pihak-pihak yang mengambil keuntungan (calo) kepada para pengusaha yang ingin mendapatkan perizinan usaha

“OSS ini memang salah satunya juga untuk memutus orang yang ada di tengah-tengah itu. Sehingga pengusaha tidak langsung ke kantor OSS, melainkan bisa lewat platform yang sudah bangun. Jadi semuanya bisa transparan, terbuka, dan terjamin,” kata Presiden.

Keuntungan layanan OSS ini juga dirasakan oleh pengusaha makanan dari Jakarta, Rayhan Christian Siego. Ia menuturkan melalui layanan OSS berbasis risiko, para pelaku usaha mikro dan kecil juga merasakan kemudahan dalam mendapatkan izin berusaha, terutama dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Jadi saya mau mendaftar NIB seperti itu dan dengan bantuan OSS ini saya berterima kasih banget dengan Pak Jokowi dan rekan-rekan, saya bisa mendapatkan NIB secara cepat,” tutur Rayhan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menerangkan bahwa OSS sudah dibangun sejak bulan Maret 2021.