“Indonesia ini terlalu banyak yang dikorupsi, jadi pertumbuhan ekonominya tidak pernah maksimal,” kata Mahfud, Jumat, 22 Desember 2023.

Menurut cawapres nomor urut tiga ini, tren pertumbuhan ekonomi suatu negara berbasis pada empat sektor, yakni belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, ekspor dan impor, serta digitalisasi.

Masalahnya, lanjut Mahfud, di keempat sektor itu terlalu banyak korupsi.

Dia kemudian mengungkapkan data perkara korupsi dan TPPU yang ditangani jajarannya selama empat tahun terakhir.

“Kasus korupsi dan pencucian uang yang saya tangani dalam empat tahun terakhir sebagai Menkopolhukam senilai Rp 700-an triliun,” ungkap Mahfud.

Adapun kasus-kasus korupsi yang dimaksud Mahfud yakni hak tagih skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang macet selama 22 tahun, mafia tanah, dana investasi di Asabri, penyanderaan 126 kapal pengangkut batu bara, hingga dugaan pencucian uang di lingkungan Kementerian Keuangan senilai Rp346 triliun.

Eranasional.com – Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto merupakan salah satu obligor/debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang saat ini sedang diburu pemerintah. Bahkan pemerintah telah mengeluarkan pengumuman akan melelang aset tanah dari PT Timor Putra Nasional, perusahaan yang membuatnya terbelit bantuan negara ini.

Namun, sebuah pengakuan mengejutkan disampaikan oleh Tommy terkait dengan utang dan penyitaan tersebut. Dia mengakui bahwa dirinya tak memiliki utang, juga tak ada aset yang akan disita pemerintah.

“Nggak ada penyitaan itu, orang nggak ada utangnya kok,” kata Tommy, ditemui ketika melakukan Groundbreaking Club House New Palm Hill di Sentul dikutip dari detik.com, Sabtu (18/12/2021).

“Nanti kan, bulan depan kan. Kita tunggu,” imbuhnya.

Untuk diketahui, utang Tommy ke negara ini dilakukan melalui PT Timor Putera Nasional (TPN) saat terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998 silam. Nilai utang tersebut mencapai Rp 2,61 triliun.

Atas utangnya ini, pemerintah telah menyita aset Tommy pada November, yakni:

1. Tanah seluas 530.125,526 m2 terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT KIA Timor Motors.
2. Tanah seluas 98.896,700 m2 terletak di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors.
3. Tanah seluas 100.985,15 m2 terletak di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 5/ Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors.
4. Tanah seluas 518.870 m2 terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 3/ Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen.

Saat ini pemerintah juga telah bersiap untuk melelang aset tanah tersebut. Hal ini juga telah dipublikasikan pemerintah melalui media massa.

Pengumuman tersebut bernomor Peng-11/WKN.07/KNL/05/2021. Dijelaskan bahwa lelang tersebut akan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V, dengan jenis penawaran lelang secara tertutup melalui internet (closed bidding) melalui Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL Purwakarta.

Lelang itu akan dilaksanakan pada Rabu, 12 Januari 2021 dengan nilai limit lelang Rp 2,42 triliun di KPKNL Purwakarta.

Tangsel- Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (Satgas BLBI) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021, hari ini Jumat 27 Agustus 2021, melakukan penguasaan aset tanah dan bangunan melalui pemasangan plang pengamanan.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan penguasaan fisik melalui pemasangan plang yang dilakukan oleh Satgas BLBI, selain langkah lainnya yaitu melalui pemblokiran, penyitaan, pelelangan, dan atau langkah hukum lainnya yang ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku

“Saat ini kita berada di salah satu aset properti yang telah dikuasai oleh negara, yaitu aset properti eks debitur PT Lippo Karawaci, eks bank Lippo Group yang diserahkan kepada BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagai pengurang kewajiban BLBI,” kata Menkopolhukam Mahfud MD dalam konferensi pers, Jumat (27/8/2021).

Berdasarkan rilis resmi Satgas BLBI, lebih rinci dijelaskan 44 bidang tanah seluas 251.992 m2 itu terletak di lokasi yang strategis dengan nilai tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.332.987.510.000,00.

“Seluruh dokumen kepemilikan dari aset ini sudah atas nama BPPN. Artinya, aset ini sudah merupakan aset milik pemerintah. Aset ini rencananya akan dilakukan pengelolaan lebih lanjut oleh negara seperti penggunaan, pemanfaatan, hibah, maupun bentuk pengelolaan lainnya,” jelasnya.

Selama ini aset yang berlokasi di Lippo Karawaci itu disebut telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa izin dari Kementerian Keuangan. Atas dasar itu pihak ketiga telah disurati/diingatkan.

Berikut bidang tanah lainnya yang telah disita hari ini:

1. Tanah seluas 3.295 m2 Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 108, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.
2. Tanah seluas 15.785 m2 dan 15.708 m2 di Jalan Bukit Raya Km. 10, Gg. Kampar 3 (Kawasan Kilang Bata) RT/RW 04/09, Sail-Bukit Raya.
3. 2 bidang tanah total seluas 5.004.420 m2 di Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas 2.013.060 m2 dan Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat seluas 2.991.360 m2

JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan karena sebagian dari BLBI itu ada yang menggunakan tingkat suku bunga yang memang sebagiannya di negosiasikan, namun jelas pemerintah selama 22 tahun menanggung kejadian tersebut.

“Langkah untuk menangani persoalan perbankan keuangan yang bebannya hingga saat ini. Dalam langkah untuk mengurangi atau mengkompensansi dari langkah penyelematan perbankan, maka kemudian pemilik bank atau debiturnya harus mengembalikan dana tersebut itulah yang kemudian muncul apa yang disebut tagihan dan apa yang disebut program bantuan likuiditas bank Indonesia akibat krisis keuangan tahun 1997-1998,” ujar Menkeu dalam Youtube Kemenkeu saat pembahasan Pengamanan Aset Tanah Pembangunan Eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Jumat (27/8)

Jadi ini, lanjut kata dia adalah persoalan yang cukup lama, namun yang tadi disebutkan oleh Bapak Wakil Ketua Jaksa Agung kita masih harus menanggung biaya tersebut, dan biaya itulah yang saat ini kita coba melalui satgas BLBI untuk di minimalkan atau bahkan dikompensansi.

“Caranya adalah kita melakukan negosiasi dengan para obligatir dan debitur untuk membayar kembali apa yang sudah mereka terima 22 tahun lalu. Apakah sebagai pemilik bank atau peminjam yang dibantu oleh pemerintah,” ujarnya

Disebutkannya oleh Wakil Ketua Jaksa Agung BLBI jumlah total BLBI kewajiban yang masih dikelola adalah 110,45 triliun rupiah.

Oleh karena itu, dikatakan Menkeu satgas yang dibentuk oleh Bapak Presiden dan diketuai oleh Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukan untuk Ketua Pelaksanaan Hariannya adalah Dirjen Kekayaan Bapak Rio dan tentu dibantu oleh seluruh aparat penegak hukum untuk bertugas semaksimal mungkin mendapatkan kembali kompensansi dari 110,45 triliun rupiah.

‘Kita mencoba mendapatkan salah satu asset obligator yang selama ini tidak dikuasai oleh negara, jadi ini adalah asset yang seharusnya diambil alih dan dipulihkan kembali salah satu bentuk kompensansi BLBI yang sudah dibayarkan 22 tahun lalu,” terang Menkeu

Ia mengungkapkan merasa senang melihat bahwa di beberapa di kota lain juga asset ini dilakukan pengambil alihan penyelesaian dan pemulihan untuk menjadi kekayaan negara.

“Beberapa langkah yang dilakukan oleh tim sekarang ini adalah dengan melakukan pemanggilan para obligator dan debitur,” tambahnya

Menkeu mengucapkan berterimakasih kepada Menko Polhukam dengan kepemimpinan Pak Mahfud dan jelas tadi dari Kejaksaan Agung mapun dari Jampidsus dan Jampidum ikut membantu kita, tidak lupa juga dari Polri yang diwakili oleh Kabareskrim Polri memberikan dukungan sangat penuh terhadap langkah langkah ini.

Namun juga tadi mendapatkan dukungan dari Kemenkumham, BIN, dan paing penting juga dibantu Menteri ATR/ Kepala BPN karena pengambil alihan dan pemulihan itu sebagaian nanti mengalih namakan dari asset tersebut menjadi asset negara.

“Oleh karena itu, sertipikat tanahnya harus diambil alih dan diganti namakan supaya tidak dipakai lagi oleh pihak pihak yang tidak berhak atas asset tersebut,” sambungnya

Lebih jauh ia menjelaskan dalam proses ini bantuan dari berbagai intansi tadi dilakukan secara luar biasa, untuk beberapa penanganan atau pemanggilan yang dilakukan oleh tim satgas kita akan memonitor.

“Saya memahami sekarang ini ada beberapa obligator atau debitur yang sedang dipanggil. Kemudian mereka ada yang langsung datang dan ada yang dibutuhkan sampai tiga kali pemanggilan,” ujar Menkeu

Ia mengatakan kita selama ini memanggil dua kali secara personal yang artinya tidak dipublikasikan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Jaksa Agung kalau ada niat baik kemudian mau menyelesaikan kita kan membahas dengan mereka.

“Namun kalau sesudah dipanggil satu kali, dua kali tidak ada respon maka kami mengumumkan ke publik siapa saja beliau itu, kemudian akan dilakukan langkah selanjutnya,” beber Menkeu

Tentunya, kata Menkeu paling penting mendapatkan kembali penetapan hak tagih pemerintah atas bantuan likuiditas Bank Indonesia yang diberikan selama 22 tahun yang lalu.

Menurut Menkeu selama 22 tahun kita mengeluarkan bunganya bisa sampai diatas 10 persen, kalau sekarang suku bunga sudah mulai turun.

Ia mengungkapkan tadi ada 49 asset bidang tanah yang terletak di empat titik lokasi luasnya 5.291.200 meter persegi untuk lokasinya berada di Medan, Pekanbaru, Bogor, dan Tangerang Karawaci.

“Asset propeti yang saat ini berada di Lippo Karawaci luasnya 25 hektar, nilainya adalah triliunan. Penguasaan secara fisik yang dilakukan nanti tim aka ada pemasangan tanda bahwa asset ini adalah dimiliki oleh negara,” tukasnya.

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemanggilan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kepada negara terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dilakukan kepada semua obligor dan debitur, tidak hanya kepada Tommy Soeharto.

Dalam video rilis di youtube Kemenko Polhukam Rabu (25/8), Mahfud MD yang juga Ketua Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih (Satgas BLBI)
mengatakan bahwa pemanggilan dilakukan untuk sekitar 48 obligor dan debitur terkait BLBI, dengan total kewajiban mengembalikan hutang kepada negara sebesar Rp 111 triliun,

Tommy Soeharto sendiri hingga perhitungan terakhir hutangnya Rp 2,6 triliun. Di luar Tommy, masih banyak yang hutangnya belasan triliun untuk BLBI, dan semua dipanggil.

“Ini adalah uang rakyat, dan saat ini rakyat sedang susah, sehingga tidak boleh hutang tidak dibayar” tegas Mahfud.

Menko Mahfud juga mengatakan dirinya sudah bicara dengan para penegak hukum; Ketua KPK, Kapolri dan Jaksa Agung. “Saya sampaikan, kalau semua mangkir, tidak mengakui padahal ada dokumen hutangnya, maka jika tidak bisa diselesaikan secara perdata, maka bisa jadi kasus pidana,” tegasnya.

Menurutnya, jika mangkir, hal tersebut sudah memenuhi unsur pidana korupsi, yaitu; memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara, dan dilakukan dengan melanggar hukum. Tidak kooperatif dan mangkir dimaknai sebagai melanggar hukum.

Oleh sebab itu, Mahfud meminta para obligor dan debitur yang dipanggil agar kooperatif, karena pemerintah akan tegas soal ini. Karena hanya diberi waktu tidak lama oleh Presiden, hanya sampai Desember 2023. Ia berharap semua bisa selesai sebelum tenggat waktu tersebut.