“Sudah lebih dari 28 juta rekening kami buka kembali yang sebelumnya kami hentikan sementara,” ujarnya saat dikutip dari Media Indonesia, Kamis (31/7/2025)

PPATK meminta pihak perbankan untuk segera melakukan verifikasi data nasabah serta memastikan keabsahan dan kepemilikan rekening sebelum diaktifkan kembali.

Proses pengkinian data nasabah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari potensi kerugian bagi nasabah yang sah.

“Pembukaan rekening dilakukan setelah diteliti keabsahan kepemilikannya. Pengkinian data dan pengamanan juga telah dilakukan. Nasabah kini sudah bisa kembali menggunakan rekeningnya,” ucap Ivan.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memblokir rekening senilai Rp 76,2 miliar terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

“KPK sudah memblokir rekening senilai Rp76,2 miliar,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (11/1).

Firli menambahkan, penyidik KPK telah melakukan penyitaan aset milik Lukas dengan nilai sekitar Rp 4,5 miliar. Penyitaan itu dilakukan setelah tim KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi di Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, Batam.

Aset yang disita penyidik KPK berupa perhiasan emas, emas batangan hingga kendaraan mewah. Selain itu, tim penyidik sampai saat ini telah memeriksa 76 saksi dalam penyidikan kasus politikus Partai Demokrat tersebut.

Diketahui dalam perkara ini, Lukas diduga menerima suap Rp 1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka terkait proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Rijatono juga sudah ditahan KPK.

Lukas resmi ditahan KPK terhitung mulai hari ini hingga 30 Januari 2023 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Namun, meski menjadi tahanan KPK, Lukas Enembe tidak langsung dijebloskan ke Rutan. KPK membantarkan penahanan terhadap Lukas, mengingat kondisi kesehatannya yang mengharuskannya menjalani perawatan medis. Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Jakarta- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengklaim telah memutus lebih dari 4 ribu konten fintech pinjaman online (pinjol) ilegal sejak 2018. Pemutusan sepihak oleh Kementerian Kominfo itu dilakukan karena konten ribuan tersebut melanggar peraturan dan meresahkan masyarakat.

Menkominfo Johnny G Plate menyatakan, langkah aktif penghentian aktivitas pinjol ilegal itu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Terhitung sejak tahun 2018 hingga 26 Oktober tahun 2021, Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 4.906 konten fintech (financial technologi) atau pinjaman online (pinjol) yang melanggar peraturan perundang-undangan,” katanya dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Minggu (31/10/2021).

Dia mengungkapkan, ribuan konten pinjol ilegal itu tersebar pada beragam platform media sosial yang bisa diakses publik. Baik situs, penyedia aplikasi seperti Google, Play Store, situs file sharing maupun media sosial lain.

Johnny menegaskan pemutusan akses ditujukan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di ruang digital.

“Kementerian Kominfo mengajak seluruh elemen publik untuk semakin aktif terlibat dalam mewujudkan ekosistem digital Indonesia, khususnya pada layanan jasa keuangan pinjaman online agar semakin kondusif dan semakin produktif,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan banyak aduan terkait pinjol ilegal yang diterima Kominfo dari berbagai sumber. Ada tiga jalur laporan yang mereka terima yakni, aduan masyarakat, patroli siber Kementerian Kominfo dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya, setelah hasil penemuan dikumpulkan, langkah selanjutnya disampaikan kepada pihak OJK untuk dilakukan verifikasi sebelum ditindaklanjuti dengan pemutusan akses oleh Kementerian Kominfo.

“Laporan tersebut juga turut diteruskan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan upaya penegakan hukum lebih lanjut,” tandasnya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui kepolisian belakangan ini gencar melakukan razia operasional perusahaan pinjol ilegal. Para operator pinjol ilegal juga digiring ke kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang meresahkan masyarakat.

Menko Polhukam Mahfud MD bahkan mensinyalor akan menjerat penyelenggara pinjol ilegal dengan pasal berlapis. Pilihan itu diambil agar pinjol ilegal tidak lagi menggunakan cara-cara yang meresahkan masyarakat dalam penagihan pinjaman kepada nasabahnya.

AMERIKA- Facebook mengatakan telah melarang Taliban dan semua konten pendukung Taliban dari platformnya karena menganggap kelompok itu sebagai organisasi teroris.

Facebook mengatakan memiliki tim ahli Afghanistan yang berdedikasi untuk memantau dan menghapus konten yang terkait dengan Taliban.

Selama bertahun-tahun, Taliban telah menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesannya.

Pengambilalihannya yang cepat di Afghanistan menimbulkan tantangan baru bagi perusahaan teknologi mana pun.

“Taliban dikenai sanksi sebagai organisasi teroris di bawah hukum AS dan kami telah melarang mereka dari layanan kami di bawah kebijakan Organisasi Berbahaya kami. Ini berarti kami menghapus akun yang dikelola oleh atau atas nama Taliban dan melarang pujian, dukungan, dan perwakilan dari mereka, “kata seorang juru bicara Facebook kepada BBC.

“Kami juga memiliki tim ahli Afghanistan yang berdedikasi, yang merupakan penutur asli Dari dan Pashto dan memiliki pengetahuan tentang konteks lokal, membantu mengidentifikasi dan mengingatkan kami tentang masalah yang muncul di platform,” tambah mereka.

Raksasa media sosial itu mengatakan tidak membuat keputusan tentang pengakuan pemerintah nasional melainkan mengikuti otoritas komunitas internasional.

Facebook menyoroti bahwa kebijakan tersebut berlaku untuk semua platformnya termasuk jaringan media sosial andalannya, Instagram dan WhatsApp.

Namun, ada laporan bahwa Taliban menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi.

Facebook mengatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan jika menemukan akun di aplikasi tersebut yang ditautkan ke Taliban.