Melalui pernyataan resmi yang diterima di Kuala Lumpur pada Jumat (23/1/2026), Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam (Natural Resources and Environmental Sustainability/NRES) Malaysia, Dato’ Sri Arthur Joseph Kurup, menegaskan bahwa narasi mengenai “tukar guling” atau kompensasi wilayah tersebut tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik di kedua negara.

“Perundingan antara Malaysia dan Indonesia terkait penandaan serta pengukuran perbatasan darat dilakukan secara harmonis dan profesional, tanpa didasarkan pada prinsip timbal balik, kompensasi, maupun perhitungan untung dan rugi,” ujar Arthur dalam pernyataannya.

Arthur menjelaskan bahwa finalisasi pengukuran dan penandaan perbatasan darat antara Malaysia dan Indonesia, khususnya di kawasan Sabah–Kalimantan Utara, merupakan hasil dari proses perundingan teknis yang sangat panjang. Proses tersebut berlangsung lebih dari 45 tahun dan melibatkan berbagai tahap kajian, diskusi, serta verifikasi lapangan.

Puncak dari proses tersebut adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua negara pada 18 Februari 2025. Kesepakatan ini menjadi landasan formal dalam penyelesaian sejumlah Outstanding Boundary Problem (OBP) yang selama puluhan tahun belum terselesaikan.

Menurut Arthur, percepatan penyelesaian isu perbatasan darat telah menjadi komitmen bersama Indonesia dan Malaysia, yang salah satunya ditegaskan dalam kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia saat itu, Joko Widodo, ke Malaysia pada 8 Juni 2023.

“Dalam seluruh proses perundingan, Malaysia juga melibatkan secara aktif Pemerintah Negeri Sabah sebagai bagian dari delegasi resmi, guna memastikan kepentingan daerah turut diperhitungkan,” katanya.

]]> https://dunia.eranasional.com/97029/isu-tiga-desa-nunukan-masuk-malaysia-ini-fakta-dan-klarifikasi-resmi-dari-kuala-lumpur/feed 0 Aditya https://eranasional.com/93913/mendagri-tegaskan-pemerintah-perkuat-pembangunan-di-daerah-perbatasan https://eranasional.com/93913/mendagri-tegaskan-pemerintah-perkuat-pembangunan-di-daerah-perbatasan#respond Tue, 18 Nov 2025 10:25:08 +0000 https://eranasional.com/93913/mendagri-tegaskan-pemerintah-perkuat-pembangunan-di-daerah-perbatasan Bogor, ERANASIONAL.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pembangunan di wilayah perbatasan.

Langkah ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 di Hotel Aston Sentul Lake, Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).

“Kita ketahui bahwa masalah perbatasan ini menjadi atensi dari pimpinan negara, dari awal pimpinan negara, Presiden, sampai ke Bapak Presiden kita yang sekarang, Pak Prabowo,” jelas Mendagri.

Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, menempatkan penguatan sistem pertahanan serta pembangunan dari daerah pinggiran sebagai salah satu prioritas nasional.

“Membangun dari desa dan dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pembangun dari pinggiran, bahasanya seperti itu, pinggiran ini dua, satu adalah di perbatasan, dua adalah desa,” ujar Mendagri.

Ia menjelaskan bahwa wilayah perbatasan memiliki peran strategis baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan. Mendagri menyoroti banyaknya potensi ekonomi di kawasan perbatasan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Paling tidak ada dimensi ekonomi, ada dimensi keamanan di sana. Dimensi ekonomi, di daerah-daerah perbatasan ini juga banyak yang berpotensial,” jelasnya.

Mendagri menekankan perlunya pemanfaatan posisi geografis Indonesia yang berada di jalur strategis perdagangan internasional, seperti Selat Malaka.

Ia mencontohkan bagaimana negara lain seperti Singapura dan Malaysia telah lebih dulu mengoptimalkan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Ia menegaskan, Indonesia harus mulai memanfaatkan keunggulan geografis tersebut dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terhubung dengan jalur logistik internasional.

“Nah, itu Malaysia sudah membuat bangun tujuh [KEK]. Dia bangun di sepanjang dari semenanjung Malaya yang dari negara bagian utara sampai dengan Johor,” jelasnya.

Selain potensi ekonomi, Mendagri menekankan pentingnya menjadikan masyarakat perbatasan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara melalui peningkatan kesejahteraan.

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat memiliki peran besar dalam memperkuat nasionalisme. Dengan demikian, upaya menjaga pertahanan di daerah perbatasan tidak selalu harus mengandalkan kekuatan militer.

“Itulah buffer zone sistem pertahanan kita untuk menjaga daerah agar tidak dipenetrasi oleh pihak-pihak lain,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga memaparkan tiga tugas besar BNPP, yaitu penyelesaian sengketa batas, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pembangunan kawasan perbatasan. Terkait PLBN, Mendagri menyebutkan saat ini sudah ada 15 PLBN yang beroperasi dan 11 lainnya sedang dipersiapkan.

“Belum memadai [jumlahnya] tapi kita tetap membuatnya bertambah terus secara bertahap,” ujarnya.

Mendagri meminta kepala daerah untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan di kecamatan perbatasan dan mengajukannya kepada BNPP. Usulan tersebut akan dikaji bersama kementerian/lembaga terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kemampuan anggaran nasional.

Ia menyadari bahwa kapasitas fiskal daerah perbatasan sangat terbatas sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

“Kita menggunakan metode bottom up, jadi silakan untuk mengajukan misalnya perlu dermaga, perlu cold storage, perlu misalnya apa namanya itu di Kalimantan membuka jalan yang masih terputus,” ujarnya.

Di sisi lain, Mendagri mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi untuk memastikan pembangunan perbatasan berjalan sesuai target.

“Kami yakin kalau seandainya ini bisa dikerjakan seperti konsep itu, perbatasan kita akan masyarakatnya akan lebih sejahtera, lebih baik, tidak merasa terpinggirkan, bukan warga negara kelas dua, dan ada pemerataan keadilan,” pungkasnya.

Perkuat Koordinasi

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP mengamini bahwa tugas BNPP perlu didukung banyak pihak.

Ia mengajak seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah (Pemda), dan pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi.

“Setiap kementerian dan lembaga harus menyiapkan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dengan berpedoman pada arah kebijakan yang akan ditetapkan dalam rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang saat ini sedang dalam penyusunan prosesnya oleh BNPP,” tegasnya.

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Paulus Waterpauw sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kamis (21/10/2021). Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 147/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BNPP.

Mendagri menjelaskan, pelantikan ini dilakukan karena sebelumnya ada kekosongan kursi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan. Padahal, salah satu tugas BNPP, yakni mengembangkan kawasan perbatasan.

Ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi yang menginginkan adanya pemerataan pembangunan. Upaya pemerataan itu tidak hanya dilakukan dengan membangun desa, tetapi juga mengembangkan kawasan perbatasan.

Selain itu, kata Mendagri, potensi perbatasan harus dikembangkan menjadi pusat ekonomi baru. BNPP memiliki konsep mengembangkan kecamatan di daerah perbatasan yang jumlahnya hampir 700. Hingga 2024, target BNPP hendak mengembangkan 222 kecamatan.

“Nah, pengembangan kawasan perbatasan ini dengan melihat potensinya apa, maka ada Deputi Potensi Pengembangan Kawasan Perbatasan, itulah tugasnya Bapak Waterpauw,” ujar Mendagri.

Di lain sisi, Mendagri menuturkan alasan dipilihnya Paulus Waterpauw sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP.

Menurutnya, Waterpauw memiliki pengalaman dan pemahaman yang luas terkait Indonesia.

Berbagai pengalaman pernah dijalani Waterpauw, seperti berdinas di Papua yang memiliki banyak daerah perbatasan, baik di daratan maupun lautan. Selain itu, ia juga pernah berdinas di Sumatera Utara, dan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri.

“Sehingga Bapak Presiden memberikan kepercayaan dengan Keppresnya kepada Bapak Paulus Waterpauw sebagai Deputi dengan segala pengalaman dan pengetahuan beliau yang sudah sangat jam terbangnya tinggi,” ujar Mendagri.

Jakarta- Kerjasama seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, diyakini akan mewujudkan Nawacita Presiden, menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari pinggiran.

Demikian disampaikan Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Mahfud MD yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Mahfud MD), dalam peringatan 11 tahun pengelola perbatasan negara, Jumat (17/9).

“Saya percaya, kita semua akan berusaha dan bersatu padu agar semua yang kita lakukan untuk mengelola dan membangun perbatasan dapat terlaksana dengan baik. Saya yakin akan terwujud Nawacita Presiden menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari pinggiran,” papar Mahfud MD dalam acara bertema ‘Perbatasan Negara Kokoh untuk Indonesia Tangguh dan Tumbuh’ ini.

Menurut Mahfud, harapan terwujudnya perbatasan negara sebagai kawasan yang aman, berdaulat dan berdaya saing seperti yang diinginkan bukan sekadar mimpi, akan tetapi menjadi sebuah visi yang mampu kita wujudkan bersama.

“Saya mengingatkan kembali, bahwa pengelolaan wilayah perbatasan adalah prioritas nasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa negara harus hadir di perbatasan, sehingga masyarakat Indonesia di perbatasan, pulau-pulau terluar merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan nasional dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambah Mahfud.

Dalam kesempatan ini, Mahfud mengapresiasi berbagai langkah nyata pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perbatasan, di bawah koordinasi BNPP.

“Percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana layanan sosial dasar serta pembangunan dan pengembangan ekonomi, secara bertahap telah membuka keterisolasian dan ketertinggalan menuju ke arah yang lebih baik,” tambah Mahfud.

Mahfud berharap upaya yang telah dilakukan oleh semua pihak, dapat mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan yang aman, berdaulat dan berdaya saing.

Dalam kesempatan ini, Menko Polhukam Mahfud MD menyerahkan tanda penghargaan dan kehormatan secara simbolis kepada perwakilan instansi terkait yang berperan dalam penyelesaian batas darat Indonesia-Malaysia periode 2017-2019.

Untuk diketahui, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dibentuk berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, terdiri dari para Menteri Koordinator selaku Pengarah, Menteri Dalam Negeri selaku Kepala, 27 Kementerian/Lembaga dan para gubernur perbatasan selaku anggota.