Pelaku telah diamankan oleh aparat kepolisian. Dalam keterangannya, Densus 88 menyebut bahwa pelaku diketahui tergabung dalam komunitas daring bernama True Crime Community, yang selama ini telah masuk dalam radar pemantauan aparat.

“Yang bersangkutan tertarik dengan konten-konten kekerasan dan juga tergabung dalam komunitas True Crime Community,” ujar Juru Bicara Densus 88 Antiteror, Kombes Pol Myandra Eka Wardhana, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/2/2026).

Myandra menjelaskan bahwa keberadaan True Crime Community sebenarnya telah dipantau Densus 88 sejak akhir tahun lalu. Pemantauan dilakukan karena komunitas ini dinilai memiliki potensi paparan negatif, khususnya terhadap anak-anak dan remaja.

Menurut Densus 88, komunitas tersebut berkembang tanpa struktur organisasi yang jelas dan tidak memiliki tokoh resmi. Aktivitasnya berlangsung secara luas di ruang digital dan bersifat transnasional, sehingga sulit dikendalikan.

“Konten-kontennya cenderung sensasional dan dapat memengaruhi cara berpikir remaja yang masih dalam fase pencarian jati diri,” ujar Myandra.

Berdasarkan penjelasan dari Humas Polri, True Crime Community merupakan kelompok atau komunitas penggemar yang memiliki ketertarikan khusus pada kisah-kisah kriminal nyata.

Topik yang dibahas di dalam komunitas ini sangat beragam, mulai dari: Kasus pembunuhan, Orang hilang, Penipuan dan kejahatan finansial, Kriminal psikologis dan Investigasi kasus lama atau cold cases.

Komunitas ini aktif di berbagai platform digital seperti YouTube, TikTok, podcast, Reddit, hingga media sosial X (Twitter). Sebagian konten bersifat edukatif, namun tidak sedikit pula yang menampilkan detail kekerasan secara eksplisit dan berpotensi memicu imitasi perilaku.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga mencatat bahwa paparan berlebihan terhadap konten kriminal tertentu dapat mendorong sebagian remaja melakukan aksi ekstrem.

Sebagai contoh, BNPT menyinggung kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta, di mana pelaku diduga meniru perilaku tertentu yang dilihat dari konten daring demi mendapatkan pengakuan atau merasa “hebat”.

“Remaja yang belum memiliki kontrol emosi dan pemahaman risiko yang matang sangat rentan terhadap glorifikasi kekerasan,” demikian salah satu temuan BNPT.

Dalam kasus di SMP Negeri 3 Sungai Raya, polisi menyita sejumlah barang bukti berbahaya dari tangan pelaku. Barang-barang tersebut antara lain: 5 buah gas portable yang bagian sampingnya direkatkan petasan, paku, dan pisau,  6 botol berisi bahan bakar minyak lengkap dengan sumbu kain yang diduga disiapkan untuk bom molotov dan 1 bilah pisau.

Aparat memastikan bahwa seluruh barang bukti telah diamankan dan tidak ada ancaman lanjutan di lingkungan sekolah.

Karena pelaku merupakan anak di bawah umur, penanganan kasus ini dilakukan dengan pendekatan hukum anak, melibatkan unsur perlindungan, pendampingan psikologis, serta koordinasi dengan orang tua dan pihak sekolah.

Densus 88 menegaskan bahwa tujuan utama penanganan bukan semata penindakan, melainkan pencegahan agar kasus serupa tidak terulang.

Aparat keamanan mengimbau orang tua, pendidik, dan lingkungan sekolah untuk: Lebih aktif memantau aktivitas digital anak, Membuka ruang komunikasi yang sehat dengan remaja, serta Mewaspadai perubahan perilaku yang mengarah pada ketertarikan ekstrem terhadap kekerasan.

Densus 88 juga mendorong literasi digital dan edukasi kritis agar anak mampu memilah konten yang dikonsumsi di internet.

Kasus molotov di SMP Negeri 3 Sungai Raya menjadi pengingat serius bahwa paparan konten digital tanpa pendampingan dapat membawa dampak berbahaya, khususnya bagi remaja.

Sinergi antara aparat, sekolah, orang tua, dan masyarakat dinilai krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman, baik di dunia nyata maupun digital.

Dalam kegiatan sosialisasi di PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/11/2024), Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Roedy Widodo menyampaikan intoleransi tidak dapat menerima perbedaan, sedangkan NKRI terdiri dari berbagai macam kebudayaan dan agama.

“Intoleransi tidak bisa menerima perbedaan dan tidak sesuai dengan kehidupan kebangsaan Indonesia yang dibangun dari keberagaman,” kata Roedy seperti dikutip dari Antara, Kamis (21/11/2024).

Maka dari itu, dia menekankan bahwa intoleransi, radikalisme, dan terorisme tidak sesuai dan mengancam NKRI karena paham radikal terorisme tumbuh dari bibit intoleransi.

Oleh karenanya, BNPT terus gencar melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak terkait paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme, salah satunya PT Pindad.

“Kita perlu mengedepankan prinsip yang mengakui bahwa anak yang direkrut atau tereksploitasi terorisme sebagai korban,” kata Eddy dalam keterangannya yang dikutip, Jumat 25 Oktober 2024.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini BNPT telah bekerja sama dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan narkoba dan kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC) dalam melindungi anak yang terafiliasi kelompok teror sebagai prioritas utama dalam menghadapi tantangan serius tersebut.

Dengan kolaborasi dan komitmen yang kuat, dia berharap perlindungan anak dari terorisme dapat diimplementasikan secara efektif serta memberikan harapan dan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Kemudian, Eddy Hartono juga mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia selama ini telah mengimplementasikan pendekatan komprehensif dalam menangani ekstremisme kekerasan yang menargetkan anak melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2020-2024.

Sementara itu, batas berlaku aktif Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tersebut akan habis dalam waktu dekat.

Sehingga Komjen pol Eddy pun mengatakan BNPT tengah mendorong agar RAN PE tersebut dapat diperpanjang, sehingga implementasi pengananan isu ekstremisme yang mengarah pada terorisme dapat berjalan dengan baik.

“Pada tahun ini perpres-nya sudah habis dan akan kami perpanjang,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim End Violence Against Children UNODC Alexandra Martins mengapresiasi inisiatif RAN PE yang mendorong kolaborasi lintas sektor dan menekankan pentingnya kerja sama dalam upaya perlindungan anak.

Sehingga dengan kolaborasi dan komitmen yang kuat, dia berharap perlindungan anak dari terorisme dapat diimplementasikan secara efektif serta memberikan harapan dan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

“Kita harus mencari akar permasalahannya, melihat permasalahan ini dengan perspektif yang sama, dan bekerja sama dengan komunitas dan seluruh masyarakat,” kata Alexandra. []

“Ini merupakan kesan terbaik dari BNPT karena pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman,” kata Hadi dikutip dari Antara, Rabu (17/7/2024).

Menurut dia, keberhasilan tersebut tak terlepas dari upaya BNPT dalam mengimplementasikan konsep pentahelix atau multipihak sebagai strategi utama penanggulangan terorisme dengan melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media.

Tak hanya saat pemilu berlangsung, ia menilai sejak 2020 hingga 2024 BNPT telah mampu menanggulangi terorisme dengan baik, sehingga memberikan kontribusi positif kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hadi menuturkan salah satu hal yang paling menonjol dari kinerja BNPT dimaksud, yakni tercapainya nol kasus penyerangan teroris pada 2023.

Kendati demikian, kata dia, menurunnya angka terorisme bukan berarti Indonesia sudah sepenuhnya terbebas dari ancaman terorisme.

Pasalnya berdasarkan data dari I-Khub BNPT dan hasil penelitian Setara Institute pada 2023, terjadi tren peningkatan proses radikalisasi terorisme di kalangan perempuan, anak, dan remaja.

“Kondisi ini menjadi perhatian kita semua dan pekerjaan rumah bersama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045,” pungkas dia.

Kasubdit Pengamanan Objek Vital dan Transportasi BNPT RI Kolonel Cpl Sigit Karyadi berharap asistensi BNPT dapat meningkatkan dan memberikan penguatan sistem pengamanan khusus dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Bandara SAMS Sepinggan.

“Hal ini mengingat Bandara SAMS Sepinggan menjadi salah satu akses bandara menuju Penajam Paser IKN,” kata Sigit dalam acara sosialisasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (14/6/2024), seperti dikutip dari keterangan tertulis resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (18/6/2024).

“Pencegahan paham radikal terorisme adalah tugas semua pihak dan mustahil diwujudkan jika BNPT bekerja sendirian,” kata Rycko saat bersilaturahim dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan Duta Damai Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Oleh karena itu, Rycko berharap sinergi antara FKPT dan Duta Damai bisa diperkuat dan diintensifkan. Domain kerja FKPT dan Duta Damai berada di wilayah pencegahan, yaitu membangun kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi.

Melalui berbagai program, FKPT dan Duta Damai perlu bekerja sama untuk membangun daya tahan publik terhadap ideologi radikal terorisme dengan membangun kesadaran di tengah masyarakat terhadap ideologi tersebut.

Bersyukurnya, lanjut Kepala BNPT Komjen Pol Mohammed Rycko Amelza Dahniel, sepanjang 2023 tidak ada serangan teror dengan kekerasan yang dilakukan oleh jaringan teroris di Indonesia.

Menurut dia, hal ini berkat sinergi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga tidak terjadi aksi teror selama satu tahun ini.

“Alhamdulillah sepanjang tahun 2023 tidak terjadi serangan teror dengan kekerasan oleh jaringan terorisme dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” kata Rickyo saat konferensi pers akhir tahun di kantor BNPT, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 29 Desember 2023.

“Kondisi ini mengindikasikan situasi keamanan Indonesia semakin membaik,” sambungnya.

Lanjut Rycko, dari ratusan terduga teroris yang ditangkap itu didominasi oleh kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) selama 2023.

Katanya, dua jaringan tersebut berafiliasi dengan Al Qaeda dan ISIS.

Rycko menegaskan, sebagai leading sector penanggulangan terorisme di Indonesia, BNPT berkomitmen melawan berkembangnya paham dan aksi terorisme sesuai mandat UU No. 5/2018 melalui peningkatan kesadaran, keterlibatan serta mendorong kolaborasi seluruh komponen bangsa dalam rangka membangun ketahanan publik.

“Sehingga terbentuk daya cegah, daya tangkal, dan daya lawan terhadap bahaya ideologi kekerasan, radikalisme, dan terorisme,” tuturnya.

Namun Rycko mengimbau kepada seluruh pihak untuk tetap waspada dengan dinamika gerakan yang muncul di bawah permukaan dari sel-sel jaringan teroris yang masih berupaya menginfiltrasi ke berbagai sektor kehidupan.

“Kita tidak boleh berpuas diri sehingga lengah. Kita harus tetap waspada karena semua ini kondisi yang muncul di atas permukaan. Sementara itu, di bawah permukaan sel-sel jaringan teror secara masif dan terencana terus menyusup ke sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” jelasnya.

Ditemukan 2.670 konten terorisme di media sosial

Rycko Amelza Dahniel kemudian memaparkan bahwa selama tahun 2023 ditemukan 2.670 konten digital yang bermuatan intoleransi, radikalisme, eksterimisme, dan terorisme (IRET) di media sosial Facebook dan Instagram.

“Sebanyak 1.922 di antaranya diusulkan untuk di-take down atau ditutup,” ujarnya.

Dari temuan-temuan itu, kata Rycko, kelompok yang paling berpotensi terpapar adalah para wanita, generasi muda, khususnya Gen Z yang aktif berselancar di internet.

“Temuan ini menjadi perhatian bagi kami,” pungkas Rycko. (*)

SUKOHARJO, Eranasional.com – Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Mukmin Ngruki, Abu Bakar Ba’asyir, mengikuti upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78 yang digelar di pesantren yang dipimpinnya.

Dalam upacara yang digelar pada hari Kamis (17/8) pukul 07.00 WIB kemarin, Abu Bakar Ba’asyir duduk di bangku VIP. Dia didampingi oleh putranya, Abdul Rochim atau Iim.

Abu Bakar Ba’asyir mengikuti upacara tersebut dari awal hingga akhir. Setelah itu dia masuk ke kediamannya yang berada di lingkungan ponpes.

Hadir juga pada upacara HUT Kemerdekaan RI ke-78 perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), TNI dan Polri. Upacara tersebut dipimpin oleh Ketua Yayasan Al Mukmin KH Farid Ma’ruf selaku inspektur upacara.

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Nissan Setiadi mengatakan, petugas upacara dalam acara tersebut berasal dari santri Ponpes Al Mukmin.

“Inspektur upacara Ustadz Farid Ma’ruf sangat lantang dan luar biasa. Tidak ada kesalaha. Seharusnya ini masuk rekor MURI, inspektur upacara tertua sepanjang sejarah Indonesia,” kata Setiadi.

Pada upacara ini, Farid Ma’ruf menuturkan, ada sejumlah pesan dari Ponpes Al Mukmin yakni pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Yang terpenting, persatuan kita. Meski di tahun politik, kita harus menghilangkan perbedaan-perbedaan yang memecah persatuan Indonesia. Kita tidak akan bisa merdeka kalau tidak Bersatu, dan tidak akan maju kalau tidak Bersatu,” ucap Farid.

Sementara itu, putra Abu Bakar Ba’asyir, Abdul Rochim mengatakan setiap tahunnya ke depannya Ponpes Al Mukmin ingin selalu mengadakan upacara HUT Kemerdekaan RI.

“Insya Allah setiap tahun kita akan mengadakan upacara di sini. Dengan adayang upacara seperti ini akan menanamkan, memupuk rasa nasionalisme, kecintaan terhadap bangsa dan negara.

“Kita tidak pernah melupakan nilai-nilai agama yang kita tanamkan, dan anak-anak dan santri-santri di sini kita ajari untuk mensyukuri kemerdekaan itu,” tuturnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Terkait dugaan adanya keterlibatan oknum pegawai KAI dalam praktik terorisme , KAI menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan akan mendukung berbagai upaya dalam memberantas praktik Terorisme.

“Kami siap bekerja sama dengan pihak berwenang terkait isu tersebut,” tegas EVP of Corporate Secretary KAI – Raden Agus Dwinanto Budiadji.

Agus mengatakan, KAI tidak menoleransi tindakan yang bertentangan dengan Hukum, terlebih pada kasus terorisme. Manajemen KAI akan menindak secara tegas karyawannya jika terbukti terlibat dalam kasus terorisme.

“KAI berkomitmen untuk turut memberantas kejahatan terorisme di lingkungan perusahaan dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan nasionalisme, serta melakukan peningkatan pengawasan oleh fungsi terkait,” kata Agus.

KAI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah melakukan kerja sama sejak tanggal 24 September 2021 tentang Sinergisitas Pencegahan Paham Radikal Terorisme. Sebagai wujud nyata dalam kerja sama tersebut, KAI dan BNPT telah melakukan kegiatan dialog wawasan kebangsaan dan anti radikalisme di berbagai kota.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Rycko Amelza Dahniel untuk melakukan optimalisasi kegiatan deradikalisasi terutama bagi mereka yang pernah terlibat dalam masalah hukum dengan kasus radikalisme dan terorisme.

Hal tersebut diungkapkan Rycko usai dilantik Presiden menjadi Kepala BNPT, di Istana Negara, Jakarta, Senin (03/04/2023).

“Kita tentunya akan menggunakan berbagai upaya, pendekatan secara preventif, secara persuasif, tentunya dengan mengedepankan upaya-upaya pencegahan,” ujar Rycko.

Sebagai badan pemerintah yang bertugas menjalankan kebijakan dan strategi pemerintah dalam melakukan penanggulangan terhadap terorisme, kata Rycko, BNPT menjalankan tiga strategi.

“Strategi yang pertama adalah mempersiapkan kesiapsiagaan nasional. Lantas yang kedua adalah melakukan melaksanakan kontra-radikalisasi. Dan yang ketiga, melaksanakan deradikalisasi,” ujarnya.

Dalam menjalankan strategi tersebut, Kepala BNPT menekankan bahwa pihaknya akan berupaya menyinergikan seluruh kekuatan yang ada di instansi pemerintahan terkait.

“Kita akan melakukan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terutamanya dengan melakukan upaya-upaya pencegahan. Pencegahan dengan menggunakan sentuhan daripada hati, serta pencegahan yang lebih mengedepankan upaya-upaya dalam bidang edukasi, pendidikan dan kesejahteraan,” ujarnya.

Selain tindakan pencegahan, kata Rycko, pihaknya juga akan melakukan penegakan hukum yang ditempatkan sebagai pilihan terakhir dalam penanggulangan terorisme.

“Penegakan hukum akan ditempatkan sebagai ultimum remedium, pilihan terakhir dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap ideologi daripada terorisme,” tandasnya. **

ERANASIONAL.COM- Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sudah beberapa bulan terakhir ini dikategorikan sebagai kelompok teroris di Indonesia. Aksi mereka membunuh aparat hingga rakyat sipil tergolong keji.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Komjen Boy Rafli Amar mempertegas jika KKB masuk kategori teroris.

“Apalagi motif aksi kekerasan yang dilakukan itu adalah untuk memisahkan diri dari NKRI,” kata Komjen Boy Rafli di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Papua, (9/10).

Boy menilai, aksi yang dilakukan KKB sudah masuk kategori teroris karena kejahatan yang dilakukan menyebabkan jatuhnya korban dan menimbulkan ketakutan yang luas di masyarakat.

Karena itu untuk mencegahnya, saat ini BNPT menggandeng 47 kementerian dan lembaga negara untuk menghadirkan negara guna mengikis paham radikalisme.

Berbagai upaya dilakukan agar generasi muda dan masyarakat umumnya tidak terjerumus paham atau ideologi radikalisme yang menghalalkan segala cara dengan menggunakan kekerasan ekstrem serta menentang konstitusi negara dan ideologi Pancasila.

Karena itulah penegakan hukum harus tegas, obyektif dan terukur agar masyarakat sipil tidak menjadi korban kekerasan yang dilakukan KKB.

“BNPT saat evaluasi selalu mengingatkan pentingnya penegakan hukum secara terukur agar jangan sampai warga sipil menjadi korban, seperti halnya yang terjadi di Papua Barat dimana pekerja jalan menjadi korban, ” kata Komjen Boy Rafli.

Sebelumnya Kepala BNPT tersebut mengukuhkan Duta Damai Dunia Maya di Papua yang dipusatkan di Sentani, Kabupaten Jayapura. (fjr).

ERANASIONAL.COM- Pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin Ustaz Abu Bakar Baasyir menerima kunjungan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), di Ponpes Al Mukmin, Kamis 15 September 2022.

Ba’asyir berharap, silaturahmi itu bisa memperkuat ukhuwah antara BNPT dan Ponpes Al Mukmin.

Abu Bakar juga menyampaikan terkait menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim dengan memperkuat ukhuwah, tauhid dan menegakkan kebenaran dalam agama melalui amalan yang paling mulia yaitu jihad.

“Mudah-mudahan pertemuan ini meningkatkan ukhuwah dengan BNPT,” kata Abu Bakar Ba’asyir, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis 15 September 2022.

Ba’asyir mengatakan, amalan yang paling mulia nilainya sejatinya adalah jihad. Kata dia, jihad tidak mesti perang. Jihad bisa dengan dakwah.

“Kita membela Islam dengan dakwah itu namanya jihad, maka jangan sampai merugikan hidup kita ini. Islam ini adalah nikmat yang paling besar dari Allah SWT maka jangan kita sia siakan,” ujarnya.

Pertemuan Ba’asyir dengan BNPT merupakan bagian dari upaya BNPT untuk menjalin sinergi dengan para alim ulama dan lembaga pendidikan.

Hal ini sebagai salah satu fondasi untuk membangun pencegahan penyebaran intoleransi dan radikalisme.

Eranasional.com – Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid mengatakan, mahasiswa dan generasi muda pada umumnya termasuk dalam kategori kelompok yang rentan terpapar paham radikal dan terorisme.

“Mahasiswa potensial terpapar paham radikal terorisme, terutama generasi milenial dan generasi Z karena mereka ini kan masih tumbuh dan berkembang, nilai-nilai wawasan kebangsaannya masih proses pematangan, mereka senang hal-hal yang baru, tantangan yang baru,” kata Nurwakhid dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (26/1/2022).

Lebih lanjut, Nurwakhid, menjelaskan, sikap eksklusif dan intoleran adalah watak dasar dari radikalisme yang menjiwai semua aksi terorisme.

Semua pelaku teror pasti berpaham radikal, meskipun tidak semua individu atau kelompok yang berpaham radikal serta merta akan menjadi terorisme.

Dia bahkan menyebut, BNPT melakukan pretest potensi radikalisasi dalam waktu lima menit kepada mahasiswa.

Ia memberikan pertanyaan yang seringkali digunakan kelompok radikal dalam mendoktrin generasi muda, semisal, dikotomi hukum negara dan agama.

Dari simulasi tersebut sangat mengejutkan karena didapati ada mahasiswa yang memiliki pemahaman takfiri.

Menyikapi hal tersebut, mantan Kabagbanops Densus 88 Polri ini berpendapat bahwa mahasiswa sangat rentan disusupi paham radikal karena masih memiliki kontrol emosi yang labil yang sangat berpotensi untuk dilakukan radikalisasi.

“Bayangkan saja kalau mereka selalu rutin mendengar dan melihat konten-konten di dunia maya tentang pemahaman radikal, itu akan tertanam dari pikiran dan alam bawah sadarnya,” jelasnya saat berbicara sebagai narasumber pada Seminar Membangun Harmonisasi Nilai-Nilai Berbangsa dan Bernegara pada Generasi Milenial di Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Menurut dia, ideologi radikal terorisme tidak bisa dilihat tetapi hanya bisa dirasakan. Paham ini sangat berbahaya seperti virus yang potensial pada setiap individu manusia.

“Terorisme tidak ada kaitannya dengan agama apa pun karena tidak ada satu agama pun yang membenarkan semua tindakannya, namun ia terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang salah dan menyimpang dari oknum umat beragama,” tegasnya.

Setelah mempraktikkan cara indoktrinasi kelompok radikal terorisme, Nurwakhid juga melakukan vaksinasi paham radikal terorisme dengan cara melakukan rehabilitasi ideologis.

Pancasila, lanjutnya, merupakan vaksin ideologi terbaik dalam melakukan moderasi kebangsaan dan keagamaan untuk menangkal virus radikalisme.

“Setelah mereka merasakan sudah tersusupi paham itu, baru kita berikan vaksinasi pembangunan wawasan keagamaan dan wawasan kebangsaan sebagai vaksin ideologi,” tutur mantan Wakil Komandan Resimen Taruna (Wadanmentar) Akpol ini.

Eranasional.com – Sebanyak 600 akun berpotensi radikal yang diawasi di dunia maya (internet), kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar.

“Kami mencatat setidaknya ada 600 akun berpotensi radikal,” kata Boy dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Akun tersebut berisikan 650 konten propaganda. Dari angka itu, 409 konten bersifat umum atau konten bersifat informasi serangan, 147 konten anti dengan NKRI, 85 konten anti-Pancasila, tujuh konten intoleran, dan dua konten berkaitan dengan paham takfiri.

“Ada 40 konten karena pendanaan terorisme di dunia maya yang cukup dominan akhir-akhir ini,” ungkap Boy.

Selain itu, ada 13 konten berkaitan dengan pelatihan. Pengawasan itu, kata Boy, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya kepolisian, BSSN, BIN, TNI, dan Kominfo.

Boy menyebutkan terdapat lima tugas pokok BNPT berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yakni merumuskan, mengoordinasikan, serta melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi.

Selanjutnya, mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan terorisme; mengoordinasikan pemulihan korban; merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional.

BNPT juga menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme. (Sumber: Antara)