Board of Peace – Eranasional.com

Kapolri Jelaskan Langkah Diplomasi Prabowo Bergabung di Board of Peace

Aditya — Wed, 11 Mar 2026 06:50:27 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo, mengungkapkan alasan di balik keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi yang diambil pemerintah untuk berperan lebih aktif dalam mendorong terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait konflik berkepanjangan yang melibatkan Palestina.

Sigit menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan inisiatif dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang ingin memperkuat kontribusi Indonesia dalam upaya diplomasi internasional. Dalam pandangan pemerintah, kondisi geopolitik global saat ini menuntut pendekatan yang lebih fleksibel agar upaya perdamaian dapat terus diupayakan melalui berbagai jalur diplomasi.

Ia mengatakan bahwa salah satu pertimbangan utama dari keputusan tersebut adalah dinamika hubungan internasional yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Sigit, sejumlah lembaga internasional yang selama ini menjadi forum utama penyelesaian konflik global dinilai tidak lagi memiliki pengaruh yang sama terhadap beberapa negara besar.

Dalam penjelasannya kepada awak media pada Selasa, 10 Maret 2026, Sigit menyebut bahwa Presiden Amerika Serikat saat ini, Donald Trump, diketahui memiliki pendekatan berbeda terhadap lembaga-lembaga multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menurutnya, sikap tersebut membuat sejumlah mekanisme diplomasi global yang selama ini berjalan menjadi kurang efektif dalam menyelesaikan konflik internasional tertentu. Karena itu, Indonesia mencoba membuka jalur diplomasi baru dengan bergabung dalam forum yang diinisiasi melalui pendekatan politik yang berbeda.

“Presiden berusaha untuk ikut aktif dalam menyelesaikan atau mendorong agar perdamaian segera terwujud. Tentunya melalui berbagai diplomasi yang beliau lakukan, baik dengan Amerika Serikat, negara-negara Teluk, maupun negara-negara Eropa,” kata Sigit.

Usai Serangan ke Iran, Indonesia Dikabarkan Pertimbangkan Keluar dari Board of Peace

Aditya — Thu, 05 Mar 2026 21:46:21 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani memberikan sinyal mengenai kemungkinan Indonesia keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace. Pernyataan tersebut disampaikan Muzani usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.

Menurut Muzani, Presiden Prabowo telah beberapa kali menyampaikan pandangan terkait posisi Indonesia dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa masuk atau keluarnya Indonesia dari suatu organisasi internasional merupakan hal yang bisa saja terjadi selama didasarkan pada pertimbangan nasional dan kesepakatan bersama.

Ia menjelaskan bahwa kemungkinan Indonesia keluar dari Board of Peace memang pernah disinggung oleh Presiden. Namun keputusan tersebut tidak akan diambil secara sepihak tanpa melalui pertimbangan matang dan diskusi bersama dengan berbagai pihak terkait.

Muzani mengatakan bahwa dalam konteks diplomasi internasional, keanggotaan suatu negara dalam forum global selalu bersifat dinamis. Oleh karena itu, Indonesia memiliki ruang untuk mengevaluasi peran dan posisinya jika situasi internasional berkembang ke arah yang berbeda dari tujuan awal pembentukan organisasi tersebut.

Ia menambahkan bahwa Indonesia pada awalnya bergabung dengan Board of Peace karena lembaga itu dipandang sebagai salah satu wadah internasional yang dapat membantu mempercepat proses menuju kemerdekaan Palestina serta mendukung pembangunan kembali wilayah tersebut.

Menurut Muzani, tujuan utama pembentukan Board of Peace adalah untuk mendorong upaya rekonstruksi, rehabilitasi, dan pembangunan di Palestina setelah berbagai konflik yang terjadi selama bertahun-tahun. Indonesia melihat forum tersebut sebagai sarana untuk berkontribusi dalam upaya perdamaian global, khususnya di Timur Tengah.

Namun perkembangan situasi geopolitik belakangan ini memunculkan sejumlah pertimbangan baru bagi pemerintah Indonesia. Salah satu faktor yang memicu evaluasi adalah adanya serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang dinilai menimbulkan dinamika baru dalam hubungan internasional.

Muzani menjelaskan bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu pihak yang menggagas pembentukan Board of Peace, sementara Israel juga termasuk dalam anggota forum tersebut. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan arah kebijakan forum tersebut dalam mewujudkan perdamaian yang adil.

Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah Indonesia mulai meninjau kembali peran Board of Peace dalam konteks geopolitik global yang terus berubah.

“Board of Peace dibentuk sebagai bagian dari upaya mempercepat proses kemerdekaan Palestina serta mendukung pembangunan dan rekonstruksi wilayah tersebut. Namun perkembangan situasi internasional, termasuk persoalan yang melibatkan Iran, tentu menjadi bahan pertimbangan baru,” ujar Muzani.

Ia juga menyinggung bahwa Presiden Prabowo sebelumnya telah menjelaskan pandangannya secara lebih rinci mengenai perkembangan geopolitik global dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional.

Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting nasional. Dalam forum diskusi tersebut, Presiden Prabowo memaparkan berbagai perkembangan situasi internasional serta implikasinya terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.

Beberapa tokoh yang hadir dalam diskusi tersebut antara lain Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin.

Selain para pemimpin nasional tersebut, pertemuan juga dihadiri oleh sejumlah mantan menteri luar negeri, pimpinan partai politik, serta jajaran pejabat negara dan menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih.

Muzani menyebut bahwa dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo memaparkan secara komprehensif mengenai perkembangan situasi global, termasuk dinamika konflik internasional yang sedang terjadi. Para tokoh yang hadir kemudian memberikan pandangan, masukan, serta berbagai perspektif mengenai kondisi geopolitik dunia saat ini.

Menurut Muzani, diskusi berlangsung terbuka dan penuh pertukaran gagasan. Beberapa tokoh menyampaikan pandangan yang kritis, sementara yang lain memberikan saran maupun analisis strategis terkait arah kebijakan luar negeri Indonesia.

Ia mengatakan bahwa semua pandangan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut diterima dengan baik oleh Presiden Prabowo. Masukan dari para tokoh nasional tersebut dinilai penting sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah strategis ke depan.

Muzani menegaskan bahwa berbagai saran, kritik, serta pemikiran yang muncul dalam forum tersebut menjadi referensi penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan, termasuk terkait posisi Indonesia dalam Board of Peace.

Di sisi lain, keputusan Indonesia untuk bergabung dalam forum tersebut sebelumnya memang sempat menjadi perhatian publik. Hal itu semakin menguat setelah munculnya serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu.

Perkembangan tersebut memicu berbagai diskusi di dalam negeri mengenai dampaknya terhadap posisi diplomatik Indonesia di forum internasional. Sejumlah pengamat menilai bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan secara cermat langkah yang akan diambil agar tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Hingga saat ini, pemerintah belum mengambil keputusan final terkait kemungkinan Indonesia keluar dari Board of Peace. Namun pernyataan Muzani menunjukkan bahwa opsi tersebut tetap terbuka dan akan dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan berbagai faktor strategis.

Ke depan, keputusan yang diambil pemerintah diharapkan tetap sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia sekaligus memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi internasional.

PDIP Kritik Keterlibatan TNI dalam Misi ISF di Gaza

Aditya — Mon, 16 Feb 2026 17:50:34 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tubagus Hasanuddin, menyampaikan kritik terhadap rencana pemerintah mengirim sekitar 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina, pada akhir Juni 2026. Ia menilai keputusan tersebut perlu dikaji secara mendalam karena menyangkut risiko besar, baik dari aspek politik luar negeri maupun kepentingan pertahanan nasional.

Rencana pengiriman itu merupakan bagian dari partisipasi Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF), sebuah satuan stabilisasi internasional yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2803. Pasukan tersebut berada di bawah koordinasi Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Menurut Hasanuddin, keterlibatan Indonesia dalam misi tersebut tidak boleh sekadar dilihat sebagai bentuk solidaritas internasional.

Ia menegaskan bahwa setiap keputusan pengerahan pasukan ke luar negeri harus melalui pertimbangan strategis yang matang, termasuk kejelasan mandat, struktur komando, hingga jaminan keselamatan prajurit.

Dalam keterangannya, Hasanuddin menilai bahwa pengiriman ribuan prajurit TNI berpotensi menimbulkan risiko tinggi dengan manfaat yang belum tentu sebanding. Ia mengingatkan bahwa partisipasi dalam misi internasional yang sarat kepentingan geopolitik bisa menempatkan Indonesia pada posisi yang rumit.

Menurutnya, ISF yang dibentuk atas inisiatif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menyisakan sejumlah pertanyaan terkait mekanisme pengambilan keputusan. Ia menyoroti dominasi Amerika Serikat dalam struktur BoP yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kolektif dan kolegial dalam diplomasi multilateral.

Selain risiko politik, ia juga menyinggung aspek pembiayaan. Pengiriman 8.000 personel ke wilayah konflik tentu membutuhkan anggaran besar, mulai dari logistik, perlengkapan, transportasi militer, hingga dukungan operasional di lapangan. Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, ia meminta pemerintah transparan mengenai skema pembiayaan dan manfaat konkret yang akan diperoleh Indonesia.

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 menyebutkan bahwa ISF bertugas mendukung BoP dalam menciptakan gencatan senjata serta mendorong proses demiliterisasi di Gaza. Namun demikian, Hasanuddin mempertanyakan apakah mandat tersebut telah dirumuskan secara jelas dan tidak menyimpang dari prinsip perdamaian.

Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa prajurit TNI yang tergabung dalam ISF berpotensi menghadapi situasi di luar mandat awal. Dalam piagam BoP, menurutnya, tidak dijabarkan secara spesifik mengenai kerangka perdamaian Gaza secara menyeluruh. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang dikirim bisa terseret dalam dinamika politik atau konflik bersenjata yang lebih luas.

Sebagai purnawirawan TNI, Hasanuddin menekankan bahwa keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama. Ia juga mempertanyakan apakah ISF benar-benar mewakili kepentingan seluruh negara pengirim pasukan, atau justru menjadi instrumen kepentingan geopolitik pihak tertentu.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam ISF bersifat terbatas dan berfokus pada misi kemanusiaan. Dalam keterangan tertulisnya, pemerintah menyatakan bahwa prajurit TNI tidak akan dilibatkan dalam operasi tempur.

Mandat Indonesia, menurut Kemenlu, mencakup perlindungan warga sipil, distribusi bantuan kemanusiaan, layanan kesehatan, rekonstruksi infrastruktur, serta pelatihan dan penguatan kapasitas kepolisian Palestina. Tugas-tugas tersebut diklaim sesuai dengan national caveats atau batasan nasional yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Pemerintah juga menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam ISF merupakan wujud komitmen terhadap perdamaian dunia, sejalan dengan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebagai mitra pengawas pemerintah, DPR memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan pengerahan pasukan ke luar negeri telah melalui prosedur konstitusional. Pengawasan menyangkut aspek hukum, anggaran, kesiapan operasional, hingga perlindungan hukum bagi prajurit di medan tugas.

Hasanuddin menegaskan bahwa diskusi terbuka di parlemen diperlukan agar keputusan tersebut benar-benar mencerminkan kepentingan nasional. Ia berharap pemerintah memaparkan secara rinci tujuan, durasi penugasan, struktur komando, serta evaluasi risiko sebelum pasukan diberangkatkan.

Di tengah kompleksitas konflik Gaza dan dinamika geopolitik global, keputusan mengirim ribuan prajurit TNI bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan langkah strategis yang berdampak luas. Karena itu, kehati-hatian, transparansi, serta akuntabilitas menjadi kunci agar komitmen kemanusiaan Indonesia tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan keselamatan prajurit.

Board of Peace Gelar Pertemuan di AS, Presiden Prabowo Subianto Dipastikan Hadir

Aditya — Mon, 09 Feb 2026 12:58:45 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 19 Februari mendatang. Pertemuan ini akan digelar di Washington, tepatnya di Institut Perdamaian AS yang kini telah diganti namanya oleh Trump sebagai markas BoP.

Undangan resmi telah dikirimkan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia pada pekan lalu. Sekretaris Kabinet Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa selain menghadiri pertemuan BoP, Indonesia juga berharap dapat menandatangani perjanjian perdagangan dengan AS selama kunjungan tersebut. Hal ini menandai langkah diplomasi penting bagi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Board of Peace sendiri awalnya dibentuk sebagai badan terbatas yang bertugas mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza pasca serangan Israel. Namun, menurut rancangan piagam terbaru, mandat BoP diperluas untuk menangani konflik di berbagai belahan dunia. Menariknya, draf piagam yang dikirimkan kepada negara-negara calon anggota tidak lagi secara eksplisit menyebut Gaza, melainkan menekankan misi global dalam menjaga perdamaian.

Pertemuan ini disebut-sebut juga akan menjadi ajang penggalangan dana. Pejabat AS mengungkapkan bahwa ada klausul iuran senilai 1 miliar dolar AS bagi negara yang ingin menjadi anggota tetap BoP. Meski rincian teknis masih dibicarakan, isu mengenai iuran ini menimbulkan pertanyaan apakah Indonesia siap berkontribusi dalam jumlah besar demi menjadi bagian dari organisasi baru tersebut.

MUI Tolak Keanggotaan RI di Dewan Perdamaian Gaza

Aditya — Mon, 02 Feb 2026 06:59:05 +0000

Bogor, ERANASIONAL.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Desakan tersebut mendapat respons dari Istana Kepresidenan yang menyatakan akan membuka dialog dengan MUI untuk membahas persoalan tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati aspirasi yang disampaikan MUI dan menilai dialog sebagai langkah penting untuk meluruskan perbedaan pandangan.

“Kami nanti akan berdialog dengan MUI,” ujar Prasetyo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin.

Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan penjelasan terkait alasan Indonesia memutuskan bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi aktif.

“Nanti kami akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” katanya.

Prasetyo menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di BoP tidak dimaksudkan untuk mengabaikan perjuangan rakyat Palestina. Justru sebaliknya, kehadiran Indonesia di dalam forum tersebut dinilai sebagai sarana untuk menyampaikan pandangan dan sikap politik Indonesia secara langsung di tingkat internasional.

“Itu bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan dan pendapat, khususnya dalam rangka mendorong pengakuan kemerdekaan bangsa Palestina,” ujar Prasetyo.

Ia menekankan bahwa sikap politik luar negeri Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan.

Terkait isu kewajiban membayar iuran keanggotaan dalam BoP yang turut disoroti MUI, Prasetyo menyatakan hal tersebut merupakan konsekuensi dari keanggotaan Indonesia dalam forum internasional.

“Itu bagian dari komitmen sebagai anggota,” katanya singkat.

Indonesia resmi menjadi anggota Dewan Perdamaian Gaza setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan BoP di sela-sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.

Keanggotaan tersebut kemudian menuai kritik dari MUI. Melalui pernyataan di laman resminya, MUI meminta pemerintah menarik diri dari BoP karena menilai forum tersebut tidak berpihak kepada Palestina.

Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza tidak wajar. Ia menyoroti fakta bahwa forum tersebut melibatkan Perdana Menteri Israel sebagai anggota, sementara Palestina tidak dilibatkan secara langsung.

Menurut MUI, kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan dan berpotensi melemahkan posisi Palestina dalam upaya penyelesaian konflik.

Selain itu, MUI juga mengkritik adanya kewajiban iuran keanggotaan bagi negara-negara anggota BoP. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat solidaritas terhadap Palestina.

Dalam pernyataannya, MUI bahkan menyebut Dewan Perdamaian Gaza sebagai bentuk neokolonialisme, serta menolak konsep “perdamaian semu” yang dinilai tidak berbasis keadilan.

MUI menegaskan bahwa perdamaian sejati hanya dapat terwujud jika Palestina diakui sebagai bangsa yang terjajah dan hak-haknya dipulihkan sepenuhnya. Tanpa pengakuan tersebut, MUI menilai forum internasional apa pun berpotensi justru melanggengkan pendudukan Israel dengan kemasan perdamaian.

Pemerintah berharap dialog dengan MUI dapat menjadi ruang untuk saling memahami perspektif dan kepentingan masing-masing. Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan.

Hingga kini, pemerintah belum menyatakan sikap akan menarik diri atau tetap bertahan dari Dewan Perdamaian Gaza, dan menegaskan bahwa seluruh masukan akan dipertimbangkan dalam kerangka kepentingan nasional dan perjuangan kemerdekaan Palestina.

Indonesia Masuk Dewan Perdamaian Gaza, Menlu Sugiono Sebut Bukan Pengganti PBB

Angie — Fri, 23 Jan 2026 21:48:17 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) untuk Gaza, sebuah badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menanggapi berbagai pertanyaan publik dan internasional, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa keberadaan Dewan Perdamaian tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam keterangannya pada Jumat (23/1/2026), Menlu menjelaskan bahwa BoP kini telah resmi menjadi badan internasional yang bertugas memonitor administrasi, stabilisasi, serta upaya rehabilitasi di Gaza, dan secara lebih luas di wilayah Palestina. Namun, ia menekankan bahwa mandat tersebut bersifat komplementer, bukan substitutif terhadap PBB.

“Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah suatu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza. Oleh karena itu, upaya-upaya ini perlu kita dukung, dan Indonesia memutuskan untuk bergabung,” ujar Sugiono.

Menlu Sugiono menegaskan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace sejalan dengan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung perdamaian internasional dan perjuangan rakyat Palestina. Indonesia, kata dia, sejak awal selalu menempatkan isu Palestina sebagai salah satu prioritas diplomasi luar negeri.

Menurut Menlu, kehadiran Indonesia dalam BoP justru bertujuan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh badan tersebut tetap selaras dengan hukum internasional, prinsip multilateralisme, serta mandat PBB.

“Indonesia berpandangan bahwa peran PBB tetap sentral dalam menjaga perdamaian dunia. Board of Peace ini hadir sebagai upaya tambahan untuk memastikan stabilisasi dan rekonstruksi berjalan efektif, terutama di Gaza,” jelasnya.

Sugiono menjelaskan bahwa penandatanganan Piagam Board of Peace oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari proses dialog panjang dan pertemuan intensif antarnegara, khususnya negara-negara Islam dan negara dengan penduduk mayoritas Muslim, yang membahas situasi kemanusiaan dan keamanan di Palestina.