Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bea Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama dalam konferensi pers APBN KiTa #disi Desember 2025 di Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dirjen Bea Cukai menjelaskan bahwa setiap barang yang masuk ke dalam Daerah pabean pada prinsipnya dikategorikan sebagai barang impor dan dikenakan bea masuk.

Namun demikian, ia menegaskan terdapat pengecualian untuk barang-barang yang digunakan dalam penanggulangan bencana, yang dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah menyiapkan fasilitas kepabeanan untuk mendukung penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2012,” kata Djaka.

PMK Nomor 69 Tahun 2012 mengatur tentang pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah atau hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam.

Dalam Pasal 2 PMK tersebut dijelaskan bahwa pembebasan bea masuk dapat diberikan pada masa tanggap darurat bencana, masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, serta masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Djaka memaparkan, untuk memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk, pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang.

Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan daftar barang yang diajukan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan ditandatangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), atau gubernur di wilayah terdampak bencana.

Selain itu, pemohon juga perlu melampirkan surat keterangan dari pemberi hadiah atau hibah di luar negeri (gift certificate) serta rekomendasi dari BNPB, BPBD, atau gubernur setempat.

Apabila surat keterangan dari pemberi hadiah atau hibah di luar negeri tidak dapat dilampirkan, pemohon dapat menggantinya dengan surat keterangan atau surat pernyataan barang kiriman hadiah atau hibah sesuai format yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 69 Tahun 2012.

“Yang perlu dipastikan bahwa pemberian fasilitas tersebut bukan otomatis. Ada hal-hal yang perlu dilengkapi secara administrasi,” ujar Djaka.

Bea Cukai menggagalkan upaya peredaran produk garmen ilegal melalui dua operasi penindakan yang dilakukan secara terpisah.

Penindakan ini menyasar tiga kontainer yang tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta pada Rabu, 10 Desember 2025 serta dua truk bermuatan ballpress di ruas tol Palembang–Lampung pada Rabu, 03 Desember 2025.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, menegaskan bahwa operasi kali ini menjadi bukti komitmen pihaknya dalam melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari praktik perdagangan ilegal.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi masuknya barang-barang yang merugikan negara dan mematikan industri lokal,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Bea Cukai, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Dalam pemeriksaan terhadap manifest, lanjut Djaka mengatakan diketahui KM Indah Costa mengangkut 44 kontainer, dengan 13 di antaranya bermuatan barang.

“Dari 13 kontainer tersebut, petugas menemukan 3 kontainer dengan pemberitahuan “barang campuran dan sajadah” yang diduga atau terindikasi berisi barang ilegal,* tambah dia.

Menindaklanjuti hal tersebut, kata Djaka, petugas segera melakukan pengawasan pembongkaran terhadap 2 kontainer di gudang penerima di wilayah Muara Karang, sementara 1 kontainer lainnya masih berada di Pelabuhan Sunda Kelapa.

“Hasil pengawasan menunjukkan bahwa kontainer tidak memuat barang sesuai pemberitahuan, melainkan 2 kontainer berisi pakaian jadi yang diduga kuat ex-impor ilegal, sedangkan 1 kontainer lainnya memuat mesin. Atas temuan tersebut, petugas segera mengamankan kontainer ke Kantor Pusat Bea Cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Djaka.

Djaka menggarisbawahi bahwa penyelundupan melalui kontainer adalah salah satu tantangan besar dalam pengawasan kepabeanan.

“Kami memperketat pengawasan sampai ke moda pengangkutan laut karena para pelaku terus mencari celah. Tidak ada kompromi terhadap importasi ilegal, apalagi yang mencoba memanipulasi dokumen dan pemberitahuan barang,” tegasnya.

Djaka mengungkapkan penindakan Dua Truk Bermuatan Garmen yang dikemas dalam Bentuk Ballpress di KM 116 Tol Palembang-Lampung

Satu minggu sebelumnya, Djaka menjelaskan pada Rabu, 03 Desember 2025, Bea Cukai juga melakukan penindakan terhadap dua truk bermuatan garmen yang dimuat dalam bentuk ballpress di KM 116 tol Palembang-Lampung.

“Penindakan berawal dari informasi masyarakat yang diterima Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai mengenai adanya pergerakan truk yang membawa ballpress diduga pakaian ilegal dari Jambi menuju Jakarta,” ujar Djaka.

Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Tim P2 Bea Cukai yang turut mendapatkan dukungan dari personel BAIS TNI dan berkoordinasi dengan Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar).

Dalam proses pengawasan yang dilakukan, petugas menemukan dua truk, masing-masing dengan nomor polisi BM 8746 AU dan BM 8476 AU sedang berhenti di rest area KM 116.

Djaka mengatakan hasil pemeriksaan awal menunjukkan, kedua truk mengangkut pakaian jadi baru berbagai yang dikemas dalam bentuk ballpress merek dengan label negara asal seperti “made in Tiongkok” dan “made in Bangladesh”.

Djaka menegaskan bahwa modus seperti ini telah berulang kali terjadi, terutama dengan memanfaatkan jalur darat lintas Sumatera.

“Perdagangan ilegal seperti ini merugikan negara dan berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat di sektor usaha garmen. Penindakan adalah kunci untuk memutus pergerakannya,” sambungnya.

Dalam keterangan yang diberikan, kedua sopir yang mengangkut barang terlarang tersebut mengaku hanya menjalankan perintah untuk membawa truk dari Suban, Jambi, menuju Jakarta.

Selain itu, berdasarkan keterangan pada surat jalan yang di bawa oleh Sopir tersebut dtemukan bahwa barang berasal dari Medan.

“Keduanya menerima truk dalam kondisi sudah terisi penuh dengan muatan dan dilengkapi surat jalan. Sebagai tindak lanjut, kini kedua kendaraan dibawa ke Kantor Pusat Bea Cukai untuk proses penelitian lebih lanjut,” tandas Djaka.

Tindak Lanjut

Atas dua penindakan ini, Bos Bea Cukai memastikan proses penelitian dan penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh. Penindakan bukan hanya menyasar pengangkut tetapi juga pemilik barang dan pihak yang terlibat dalam rantai distribusi.

Djaka kembali menegaskan bahwa penindakan ini merupakan hasil kolaborasi kuat dengan berbagai pihak, termasuk instansi lain dan masyarakat.

“Pengawasan yang efektif tidak hanya bertumpu pada teknologi dan sumber daya, tetapi juga partisipasi masyarakat. Informasi dari publik sangat membantu kami dalam menindak jaringan penyelundupan.”

“Bea Cukai berkomitmen untuk terus meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan guna menekan peredaran produk ilegal yang dapat mengancam perekonomian nasional serta keberlangsungan industri dalam negeri,” pungkas Djaka.