Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas, membantah truk dan mobil tangki tersebut milik pertamina.

Menurutnya secara fisik armada tersebut tidak memiliki identitas perusahaan yang jelas.

“Memang terdapat beberapa kendaraan yang mencantumkan tulisan “Pertamina”, namun hal itu tidak serta-merta membuktikan bahwa kendaraan tersebut merupakan transporter BBM resmi yang bekerja sama dengan Pertamina,”kilah Wahyudi Anas, Selasa (2/6/2026).

“Kalau saya menuliskan Pertamina di rumah saya, belum tentu rumah itu milik atau bekerja sama dengan Pertamina,”tambahnya.

Menurut Wahyudi, Pertamina memiliki data resmi terkait mitra dan armada transportasi yang bekerja sama dengan mereka.

“Justru karena tidak terdaftar sebagai mitra resmi, kendaraan-kendaraan ini di sita,” jelasnya.

Dia menambahkan, armada resmi yang digunakan dalam distribusi BBM Pertamina wajib memenuhi standar keselamatan yang ketat.

Setiap kendaraan secara rutin menjalani pemeriksaan dan pengawasan terkait aspek keselamatan operasional.

“Kondisi kendaraan yang diamankan ini secara kasat mata sudah terlihat tidak memenuhi standar keselamatan. Misalnya kondisi ban yang sudah gundul dan sejumlah komponen lainnya yang tidak layak. Identitas kendaraan resmi Pertamina pasti lengkap dan memenuhi standar safety yang berlaku,” katanya.

​Kebijakan ini diambil sebagai langkah mitigasi krisis energi akibat meningkatnya tensi ketegangan perang di Timur Tengah. Pemerintah menilai perlu adanya efisiensi penggunaan energi dan implementasi pembelian BBM secara wajar agar stok nasional tetap terjaga.

​​Bagi Anda pengguna kendaraan roda empat, harap perhatikan kuota harian berikut agar tidak terkejut saat mengisi di SPBU:

• ​Pertalite: Kendaraan pribadi, angkutan umum (orang/barang), serta kendaraan layanan umum (ambulans, damkar, mobil jenazah) dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan.
• ​Solar: Kendaraan pribadi atau umum (roda empat) untuk angkutan orang dan barang dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan.

​PENTING: Jika pengisian melebihi batas 50 liter, maka kelebihan volume tersebut akan langsung dikenakan Sanksi harga non-subsidi (harga pasar).

Petugas di SPBU juga diwajibkan mencatat nomor polisi setiap kendaraan yang melakukan pengisian.

​Harga Pertalite Tetap, BBM Non-Subsidi Menyesuaikan

​Kabar baiknya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Laode Sulaeman, memastikan bahwa harga Pertalite tidak akan naik dan tetap bertahan di level Rp10.000 per liter per April 2026.

​Namun, untuk BBM non-subsidi (seperti Pertamax series atau Dex series), harga akan mengikuti mekanisme pasar dan diumumkan oleh masing-masing badan usaha (Pertamina maupun swasta) pada tanggal 1 April besok.

​Mengapa Kuota Diturunkan?

​Selain faktor konflik global, pembatasan ini juga sejalan dengan penurunan kuota subsidi nasional tahun 2026:

• ​Kuota Pertalite 2026: 29,26 juta kiloliter (Turun 6,28% dari tahun lalu).
• ​Kuota Solar 2026: 18,63 juta kiloliter (Turun 1,32% dari tahun lalu).

​Masyarakat diimbau untuk mulai membiasakan penggunaan BBM secara bijak dan memastikan kendaraannya terdaftar jika diperlukan, guna mendukung penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.