‎Hal itu disampaikan Fairid usai menghadiri buka puasa bersama di Kantor Bapenda Kota Palangka Raya, Jalan Yos Sudarso, Sabtu (28/2/2026).

‎Menurutnya realisasi pendapatan tahun 2025 mengalami peningkatan, Meski di sisi lain pemerintah sedang menerapkan efisiensi anggaran, kondisi tersebut masih bisa diimbangi dari kenaikan PAD.

‎“Memang ada peningkatan di 2025. efisiensi tetap berjalan, tapi belanja pegawai dan lainnya masih bisa ditutupi dari kenaikan PAD” tutur Fairid.

‎Fairid menegaskan, sebelum penyusunan APBD, Bapenda sudah lebih dulu melakukan pembahasan internal untuk memetakan potensi yang bisa dimaksimalkan.

‎Bukan hanya dari sektor yang sudah berjalan tetapi juga sektor yang selama ini belum tergarap secara optimal.

‎Beberapa yang menjadi perhatian di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

‎Pemerintah juga melakukan pembaruan data wajib pajak guna memperluas basis penerimaan. Namun, langkah tersebut tetap melalui kajian regulasi.

‎“Kita lihat dulu aturannya. Kalau perlu revisi atau penyesuaian, itu yang kita lakukan,”

‎Terkait peran pengembang Fairid menyebut sektor properti memiliki kontribusi langsung terhadap PAD, terutama dari BPHTB dan PBB.

‎Oleh karena itu koordinasi dengan pihak pengembang dinilai penting agar pembangunan tetap berjalan dan penerimaan daerah ikut terdongkrak.

‎Selain soal pendapatan, Fairid juga menyinggung keberadaan ritel modern di Palangka Raya. Ia memastikan tidak ada penambahan gerai baru.

‎“Tidak ada penambahan. Kalau pun ada, biasanya hanya pindah lokasi” tegasnya.

‎Terkait perizinan usaha Fairid meminta pengajuan tetap melalui mekanisme yang berlaku di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

‎“Silahkan lewat PTSP sekarang kita sudah pakai sistem OSSKalau tidak sesuai zonasi, ya tidak bisa” jelasnya

‎Untuk pajak ritel modern, pemerintah tetap menarik pajak reklame, parkir, hingga PBB sesuai ketentuan yang berlaku.

‎Terakhir dirinya menambahkan, meski target PAD naik, pemerintah tidak serta-merta menaikkan beban kepada masyarakat atau pelaku usaha. Upaya yang dilakukan lebih pada menggali dan memperluas potensi yang sudah ada.

‎“Kita optimis bisa meningkat, tapi tetap realistis,” pungkasnya.

‎Reporter: Zailani

Akademisi dan mahasiswa doktor dari 13 negara hadir untuk melakukan studi perbandingan hukum pertanahan, dan disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Sabtu (21/2/2026).

Dalam sambutannya, Wawalkot Balgis menyampaikan rasa hormat dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Pekalongan sebagai lokasi studi perbandingan hukum pertanahan lintas negara.

“Kami merasa terhormat karena Kota Pekalongan dipilih sebagai lokasi studi perbandingan hukum pertanahan lintas negara. Ini menjadi kesempatan berharga bagi kami untuk belajar sekaligus berbagi pengalaman,” ujar Balgis.

Menurutnya, isu pembaharuan hukum terkait Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sangat relevan dengan kebutuhan daerah dalam memberikan kepastian hukum bagi investor dan masyarakat.

“Isu pembaharuan hukum terkait BPHTB sangat relevan dengan kebutuhan daerah, terutama dalam memberikan kepastian hukum bagi investor dan masyarakat,” jelasnya.

Balgis berharap, masukan dari para pakar hukum internasional tersebut dapat menjadi rekomendasi konstruktif bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun regulasi pertanahan yang lebih berkeadilan.

“Kami berharap masukan dari para pakar hukum internasional ini dapat menjadi rekomendasi konstruktif bagi Pemkot Pekalongan dalam menyusun regulasi pertanahan yang lebih berkeadilan,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia akademik dalam perumusan kebijakan publik.

“Kolaborasi dengan dunia akademik menjadi kunci agar kebijakan publik memiliki landasan riset yang kuat. Kami berharap diskusi ini melahirkan inovasi tata kelola hukum jual beli tanah yang mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah,” pungkasnya.

Agenda pengabdian masyarakat Program Doktor Ilmu Hukum Unissula ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan akademisi internasional untuk memperkuat sistem hukum daerah yang berkeadilan dan berkepastian hukum. (em-aha)

Dalam arahannya, Menteri Nusron menekankan pentingnya pemutakhiran data pertanahan di tingkat lokal agar tidak terjadi sengketa atau tumpang tindih lahan pada masa mendatang.

“Saya minta tolong, setelah Rakor ini kumpulkan lurah, RT/RW, bagi mereka yang punya tanah sertipikatnya (keluaran) 1997 ke bawah, segera mutakhirkan, datang ke BPN (Kantor Pertanahan, red). Supaya tidak ada tumpang tindih lahan ke depannya,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN seperti dikutip siaran pers, di Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar Rabu (26/11).

Meski bidang tanah di Bali sudah terdaftar seluruhnya, masih ada sekitar 13% tanah yang belum bersertipikat. Karena itu, Menteri Nusron meminta pemerintah daerah memfasilitasi percepatan sertipikasi, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

“Saya minta tolong, untuk kepentingan rakyat, bagi mereka yang miskin dan masuk desil satu (sangat miskin) atau desil dua (miskin dan rentan), dibantu dibebaskan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)-nya. Karena BPHTB ini kewenangan gubernur, supaya tanah mereka bisa disertipikatkan daripada nanti diserobot orang,” tegas Menteri Nusron.

Kebijakan pembebasan BPHTB dinilai akan berdampak signifikan pada percepatan penyertipikatan tanah di Bali. Jika berhasil, Bali berpotensi menjadi provinsi pertama yang mencapai status 100% bersertipikat.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga memaparkan manfaat ekonomi dari sertipikasi tanah yang tercermin dari meningkatnya transaksi perpajakan dan aktivitas perbankan. Tahun lalu, penerimaan dari BPHTB tercatat sebesar Rp1,438 triliun. Hingga Oktober tahun 2025, capaiannya tercatat sudah Rp1,290 triliun, menunjukkan tren peningkatan year on year.

Nilai Hak Tanggungan di Bali juga mengalami kenaikan signifikan. “Tahun lalu Hak Tanggungan sebesar Rp27 triliun, sekarang sudah naik menjadi Rp36,3 triliun. Artinya manfaat sertipikasi tanah yang kemudian diputar untuk investasi nilainya sebesar itu. Tanpa adanya sertipikat, bank tidak mau,” ungkap Menteri Nusron.

Melalui Rakor ini, Menteri Nusron berharap kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah dapat memastikan seluruh masyarakat Bali, khususnya kelompok rentan, memperoleh kepastian hukum atas tanahnya. Berangkat dari itu, diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Arahan tersebut disampaikan Mendagri saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar, Bali, Senin (24/11/2025).

Mendagri meninjau layanan MPP Kota Denpasar bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.

Lebih lanjut, Mendagri mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat, khususnya MBR, untuk memiliki rumah melalui Program Tiga Juta Rumah. Ia menekankan bahwa program ini juga menyasar pegawai seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI-Polri yang berpenghasilan rendah.

“Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan [rumah]. Yang kedua program untuk renovasi rumah,” ujar Mendagri.

Ia mengimbau Pemkot Denpasar mengecek apakah ada pegawai yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak. Mendagri menceritakan pengalaman ketika mendapati stafnya memperoleh manfaat dari Program Tiga Juta Rumah.

“Saya aja eggak tahu staf saya di Kemendagri dikasih beliau (Menteri PKP) ternyata anak buah saya Pak, dia enggak punya rumah. Jadi rumahnya hanya kos-kosan 3 juta sebulan, kemudian dikasih program oleh beliau program perumahan susun,” tuturnya.

Mendagri meminta Pemkot Denpasar memperluas edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR. Mendagri menilai masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR.

“Mohonlah untuk PBG nol persen bagi MBR, BPHTB nol persen, PPN nol persen khusus MBR disosialisasikan, [dijelaskan] definisi MBR pada masyarakat, supaya mereka bisa tahu ada kemudahan itu,” tegas Mendagri.

Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut sangat membantu MBR untuk memperoleh hunian dengan biaya yang lebih terjangkau. Dirinya menyadari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tinggi sehingga dapat membantu merenovasi rumah masyarakat.

“Tapi jangan lupa, bantu juga masyarakat, pegawai-pegawai rendahan, masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang punya penghasilan, yang belum memiliki rumah sendiri,” tandasnya.

Pesan itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang diadakan di Kantor Gubernur Sulsel pada Kamis (13/11/2025).

“Kalau mau tanah masyarakat punya sertifikat, saya minta tolong Bapak/Ibu Kepala Daerah buatkan peraturan tentang pembebasan BPHTB, khusus untuk rakyat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Supaya tanah mereka punya kepastian hukum,” ujar Menteri Nusron.

Pembebasan BPHTB tidak hanya akan mempercepat proses sertipikasi tanah rakyat, namun menjadi bentuk nyata amal sosial dan keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Menteri Nusron menilai, masih banyak tanah di Sulsel yang belum memiliki sertifikat karena terkendala biaya BPHTB.

“Ini persoalan besar yang harus kita atasi bersama. Kalau tanah sudah diukur, tapi belum jadi sertipikat karena belum bayar BPHTB, ya sayang. Padahal, dengan punya sertifikat, masyarakat bisa lebih tenang dan punya dasar hukum yang kuat atas tanahnya,” imbau Menteri Nusron.

Dalam Rakor ini, Menteri Nusron juga menyerahkan sertipikat aset pemerintah daerah kepada sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan. Sertifikat yang diserahkan meliputi untuk Kabupaten Luwu sebanyak 4 sertipikat, Kabupaten Pangkep 208 sertifikat, Kabupaten Wajo 1 sertifikat, Kabupaten Jeneponto 10 sertipikat, Kota Makassar 10 sertifikat, Kabupaten Luwu Timur 2 sertifikat, Kabupaten Soppeng 17 sertifikat, dan Kabupaten Bantaeng 2 sertifikat.

Salah satu penerima ialah Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Abd Rahman Assegaf. Di momen ini ia mewakili daerahnya menerima 208 sertifikat aset milik Pemerintah Kabupaten Pangkep.

“Aset ini bukan sekadar dokumen, tapi menjadi bagian dari neraca dan kekuatan finansial daerah. Karena itu kami akan terus bekerja sama dengan BPN untuk menuntaskan penyertipikatan seluruh aset milik Pemda. Kami sangat berterima kasih kepada ATR/BPN, kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran di Pangkep,” ungkap Abd Rahman Assegaf.

Hal ini jadi salah satu upaya untuk menuntaskan target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Masyarakat yang mengikuti PTSL rata-rata adalah masyarakat menengah ke bawah dan tidak mampu membayar BPHTB. Memang ini butuh kelihaian Kepala Kanwil BPN maupun Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan komunikasi dengan bupati/wali kota (untuk pembebasan BPHTB),” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Pimpinan yang berlangsung secara daring dan luring di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Menteri Nusron juga terus berupaya berkomunikasi langsung dengan pemerintah daerah (Pemda), termasuk para kepala daerah terkait pembebasan BPHTB untuk kelancaran pelaksanaan PTSL bagi masyarakat.

“Saya setiap kunjungan ke daerah juga selalu membawa pesan kepada gubernur, ini kan untuk kepentingan masyarakat mereka,” ungkapnya.

Sebagai langkah percepatan penuntasan PTSL, Menteri Nusron mengarahkan agar tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) juga turun melakukan audit PTSL di setiap Kantor Pertanahan.

“Dari tim Itjen nanti melakukan audit (hambatan penyelesaian PTSL) berdasarkan kategori-kategori yang disusun oleh tim Itjen, agar dapat segera diselesaikan,” pesannya.

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Penerimaan pajak hingga triwulan IV tahun anggaran 2022 di Kota Palangka Raya terealisasi 98,03 persen dari target 134 miliar. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya, Aratuni Djaban menyebut dari 11 objek pajak ada 5 objek pajak yang melebihi target.

Dia merinci untuk pajak hotel terealisasi 119 persen, pajak restoran 116,26 persen, pajak hiburan 100,02 persen, pajak penerangan jalan 105,07 persen, dan BPHTB 106,81 persen.

Sementara pajak yang belum tercapai 100 persen di antaranya pajak reklame, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan serta PBB.

“Meski demikian capaian seluruh objek selain ke 5 objek pajak tersebut cukup memuaskan jika dibanding dengan tahun lalu,” sebut Aratuni, Jumat (17/3/2023).

Tahun ini pihaknya akan menggenjot lagi penerimaan pajak. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan award nomor 1 nasional untuk kategori penerimaan pajak tahun anggaran 2022.

Oleh karena itu pihaknya akan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada dan terus menggali potensi PAD yang selama ini belum terpungut.