Komitmen itu diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor bersama Bank Mandiri melalui Rumah BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas PPKUKM.

Pelaksanaan Program PEKA digelar di Graha BPJAMSOSTEK, Jakarta, Senin (13/7/2026), dan diikuti 90 peserta. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

Melalui sinergi tersebut, para peserta mendapatkan pendampingan usaha secara komprehensif. Materi yang diberikan mencakup pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas produk, pengemasan, digitalisasi pemasaran, hingga perluasan akses pasar.

Rumah BUMN berperan dalam pembinaan dan pendampingan pelaku UMKM, sementara OJK turut memperkuat pemahaman literasi keuangan peserta agar mampu mengelola usaha secara sehat dan berkelanjutan.

Secara nasional, Program PEKA telah diikuti 908 peserta. Sementara di wilayah DKI Jakarta, jumlah peserta tercatat mencapai 299 orang.

Program ini terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya BPJS Ketenagakerjaan memastikan manfaat jaminan sosial dapat memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi keluarga penerima manfaat.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, Program PEKA merupakan bentuk komitmen lembaganya dalam memberikan nilai layanan yang berkelanjutan setelah peserta atau ahli waris menerima manfaat.

“Program ini kami hadirkan agar penerima manfaat tidak hanya menerima santunan, tetapi juga mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dan pendampingan sehingga mampu kembali produktif dan menjalani kehidupan yang lebih baik,” ujar Saiful.

Ketua Bidang Kesehatan DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menilai tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa layanan pemeriksaan kesehatan gratis masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa negara belum sepenuhnya mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh rakyat.

“Artinya pemerintah atau negara belum sepenuhnya hadir untuk kesehatan rakyatnya. Kalau pelayanan sudah benar-benar terpenuhi, masyarakat tidak perlu sampai antre seperti ini. Ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan masih sangat tinggi,” kata Ribka di sela kegiatan.

Ia juga menyoroti persoalan layanan kesehatan nasional yang belakangan menjadi perhatian publik, salah satunya terkait penonaktifan peserta BPJS Kesehatan oleh pemerintah.

Ribka menyebutkan sekitar 11 juta peserta BPJS sempat dinonaktifkan, padahal mereka sangat membutuhkan akses layanan kesehatan.

“Begitu diumumkan ada layanan kesehatan gratis di Depok, dalam waktu singkat sudah ada 400 orang yang mendaftar. Artinya rakyat sangat membutuhkan pelayanan seperti ini. Jadi bukan hanya butuh makan gratis, tapi juga kesehatan gratis, pendidikan, pekerjaan, hingga perumahan,” ujarnya.

Mantan Ketua Komisi IX DPR RI periode 2009–2014 itu menambahkan bahwa persoalan tersebut juga telah ia sampaikan kepada Menteri Keuangan, mengingat masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Ia mengungkapkan bahwa di Kota Depok saja masih terdapat sekitar 60 ribu warga yang berada di bawah garis kemiskinan.

“Saya sudah menyampaikan hal ini dan alhamdulillah direspons oleh Menteri Keuangan. Akhirnya disampaikan bahwa tidak ada lagi istilah penonaktifan. Peserta yang sebelumnya dinonaktifkan diaktifkan kembali minimal tiga bulan ke depan sampai 9 Juni 2026,” jelasnya.

Ribka menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Pokoknya kesehatan warga harus ditanggung negara. Kalau negara baru mampu menanggung BPJS kelas 3 tidak masalah, yang penting hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan tetap ada karena itu amanat konstitusi,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Depok, H. Imam Turidi, mengatakan tingginya antusiasme warga menunjukkan bahwa program layanan kesehatan gratis masih sangat dibutuhkan masyarakat.

“Untuk Depok saja dalam dua hari sejak dibuka pendaftaran melalui Google Form sudah ada lebih dari 400 orang yang mendaftar. Itu belum termasuk yang daftar secara manual. Ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan gratis sangat tinggi,” ujar Imam Turidi kepada awak media.

Ia menjelaskan dalam kegiatan tersebut pihaknya menyediakan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, mulai dari pemeriksaan penyakit ringan, gangguan mata, keluhan lambung, hingga berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya.

“Pemeriksaan mencakup berbagai keluhan kesehatan, termasuk pemeriksaan mata dan penyakit lainnya. Untuk kuota tidak dibatasi, pelayanan masih terus berlangsung hingga menjelang waktu berbuka puasa. Sekaligus nanti ada pembagian takjil,” jelasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Imam berharap program layanan kesehatan gratis dapat terus dilaksanakan di Kota Depok dengan dukungan DPP PDI Perjuangan, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan masih sangat tinggi di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. (**)

Melalui sistem iuran yang ditetapkan, peserta BPJS Kesehatan dapat memperoleh layanan medis mulai dari pemeriksaan dasar hingga tindakan medis lanjutan sesuai prosedur yang berlaku.

Meski demikian, tidak semua penyakit dan kondisi medis dijamin oleh BPJS Kesehatan. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 yang secara jelas menyebutkan adanya pengecualian terhadap beberapa jenis penyakit dan layanan.

Pengecualian ini didasarkan pada kondisi medis aktual, hasil pemeriksaan dokter, serta pertimbangan hukum dan kebijakan kesehatan nasional.

Masyarakat diimbau untuk aktif mencari informasi mengenai jenis penyakit dan layanan yang dijamin agar tidak terjadi kesalahpahaman saat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Salah satu cara paling mudah adalah dengan memanfaatkan aplikasi JKN Mobile.

Aplikasi ini menyediakan informasi lengkap mengenai kepesertaan, daftar layanan kesehatan yang dijamin, fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS, hingga pilihan pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Dengan aplikasi ini, peserta dapat mengetahui apakah penyakit yang diderita termasuk dalam cakupan jaminan atau tidak.

“Kalau ada rumah sakit-rumah sakit seperti itu tolong dilaporkan ke Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS. Karena itu harusnya dilayani dan dibayar oleh BPJS,” ujarnya di DPR, Rabu (11/2/2026).

Budi menegaskan bahwa rumah sakit yang terbukti menolak pasien PBI berpenyakit katastropik akan langsung ditegur oleh Kementerian Kesehatan. Ia menyebut sudah mengedarkan surat edaran ke seluruh rumah sakit agar tidak menolak pasien dengan kondisi serius.

“Kesepakatan kita dengan DPR kan bahwa semua pasien-pasien, terutama yang katastropik, itu jangan sampai ditolak,” katanya. Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar yang tidak boleh diabaikan.

Penyakit katastropik, menurut Budi, bukan hanya gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah. Dari hasil penelitian Kemenkes, jumlah pasien cuci darah tercatat sekitar 22.000 orang. Namun, ada juga pasien kanker yang harus menjalani kemoterapi dan radioterapi rutin, pasien stroke dan jantung yang membutuhkan obat-obatan secara berkelanjutan, serta anak-anak penderita talasemia yang harus mendapatkan transfusi darah secara berkala.

“Itu semua termasuk penyakit katastropik yang tidak boleh ada jeda dari sisi layanan kesehatannya,” jelas Budi.

Ia menekankan bahwa penghentian layanan kesehatan bagi pasien katastropik bisa berakibat fatal.

“Mereka kalau dihentikan layanan kesehatannya, memiliki risiko kematian. Sehingga orang-orang seperti ini enggak boleh ada jeda sebenarnya dari sisi layanan kesehatannya,” tambahnya.

Hal ini disampaikan Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid usai membuka kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal yang berlangsung di Ruang Buketan Setda setempat, Rabu siang, 5 Maret 2025.

Menurut Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan, bahwa banyaknya perolehan dana cukai ini selaras dengan banyaknya perokok aktif dan sebagai pembeli cukai terbesar.

“Meski begitu, kami berharap ada langkah untuk mencegah anak di bawah umur agar tidak menjadi generasi perokok, baik dari peran pemerintah, orang tua, guru dan lingkungan sekitarnya,” tutur Aaf.

Menurut Aaf, ketika dirinya saat mengikuti retret di Magelang, ia sudah saling berdiskusi dengan Wali Kota maupun Bupati dari daerah-daerah lain terkait perolehan dana cukai.

“Rata-rata mereka hanya kisaran Rp7 Miliar hingga Rp 15 Miliar, tapi Kota Pekalongan bisa mencapai Rp21,5 Miliar dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak. Ini memang mengagetkan Saya dan daerah-daerah lain, karena tahun lalu hanya di angka Rp14 Miliar,” ucapnya.

Ia mengaku bersyukur, di Kota Pekalongan belum ada pabrik rokok ilegal dan berharap seterusnya tidak ada.

Sebelumnya, jajaran Pemkot Pekalongan juga sudah memusnahkan 50 ribu batang rokok ilegal hasil temuan operasi cukai selama tahun 2024 dengan bekerja sama dengan Kantor Bea Cukai Tegal beberapa waktu lalu.

“Perolehan dana cukai ini kami manfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat Kota Pekalongan. Seperti mengcover BPJS Kesehatan untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC),” terangnya.

Lalu, BPJS Ketenagakerjaan, pemberian bantuan sosial, sosialisasi hingga fasilitasi pelatihan keterampilan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Dinperinaker setempat.

“Alhamdulillah sekarang sangat minim ditemukan rokok ilegal di warung maupun di pasar, kita sosialisasikan terus gempur rokok ilegal kepada pedagang maupun generasi muda. Sebab, rokok ilegal ini tentu sangat merugikan negara karena tidak ada pemasukan cukai,” pungkasnya. (em-aha)

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam keterangan di Jakarta, Minggu, menyusul perbincangan hangat di media sosial terkait status kepesertaan Harvey Moeis dan istrinya, Sandra Dewi.

Ani menjelaskan pihaknya terus mendorong kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanpa memandang status sosial ekonomi warga, untuk memenuhi hak kesehatan bagi seluruh warga Jakarta, sebagai implementasi kebijakan UHC (Universal Health Coverage) dari pemerintah pusat.

“Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan, pada periode 2017-2018, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan percepatan Universal Health Coverage (UHC) dengan tujuan memastikan seluruh penduduk DKI Jakarta memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” katanya.

Penyelidikan ini berkaitan dengan klaim ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ketiga rumah sakit itu diduga melakukan fraud yang merugikan Rp 34 miliar.

“Pimpinan memutuskan untuk 3 kasus ini dibawa ke penindakan,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di kantornya, Jakarta, Rabu lalu dikutip Sabtu, (27/7/2024).

Sebelumnya, tim yang terdiri dari KPK, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan temuannya soal kecurangan di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ada klaim dari 6 rumah sakit yang diselidiki selama 2023.

Dari 6 rumah sakit itu, hasilnya ditemukan 3 yang melakukan manipulasi diagnosis untuk mendongkrak jumlah tagihan kepada BPJS Kesehatan. Sementara 3 rumah sakit lainnya diduga melakukan phantom billing atau membuat tagihan palsu kepada BPJS Kesehatan.

DPR menilai permasalahan di Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum KRIS diterapkan ke masyarakat.

“Untuk itu sesuai dengan laporan Dewan Pengawas BPJS di banyak hal, saya minta tolong penundaan KRIS pelaksanaannya. Tapi harus diselesaikan carut-marut yang ada di dalam BPJS Kesehatan. Rakyat harus mendapatkan layanan yang baik untuk urusan kesehatan,” kata Anggota Komisi IX Nur Nadlifah dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kesehatan, Kamis (6/6/2024).

Anggota Komisi IX Yahya Zaini menambahkan, banyak anggota DPR Komisi IX keberatan jika penerapan kebijakan KRIS dilanjutkan. Bahkan, ada yang minta untuk dibatalkan.

Menurut Yahya, penerapan KRIS akan berimplikasi kepada pendapatan rumah sakit karena yang awalnya satu kamar bisa 12 tempat tidur, kini hanya empat tidur saja.

“Dengan adanya perubahan ruangan dari 12 menjadi 4 [tempat tidur], ada 15% kekurangan tempat tidur. Sebab kalau tidak ada penghasilan tarifnya mereka rugi, pendapatan menurun, karena jumlah tempat tidur menurun,” tutur Yahya.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, jika kebijakan KRIS hanya menguntungkan bagi BPJS namun merugikan masyarakat, pemerintah dan DPR dapat merevisi Undang-undang.

“Di-judicial review saja UU 40 tahun 2004 UU BPJS, gampang ini. Cuman kasihan bagi Kemenkes yang sudah mengeluarkan dana, persiapan KRIS sudah setengah lebih kesiapan rumah sakit,” ucap dia.

“Jadi menurut saya pertimbangkan baik-baik plus minusnya kalau mau ditunda akan lebih bijak saya kira, sehingga betul-betul siap.”

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan pedoman atau aturan baru dalam sistem BPJS Kesehatan. Pemerintah dan menggantinya dengan KRIS mulai 30 Juni 2025.

Aturan penghapusan itu tertuang dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Salah satu beleidnya mengatur penerapan fasilitas ruang perawatan rumah sakit KRIS dalam layanan BPJS Kesehatan.

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengharapkan setiap rumah sakit swasta yang ada di kotanya, dapat bekerjasama untuk melayani pasien BPJS Kesehatan. Hal tersebut disampaikan Fairid usai meresmikan fasilitas Magnetic Resonance Imaging (MRI) 1,5 Tesla, di Siloam Hospital Palangka Raya, Rabu (15/3/2023).

Menurutnya, meski hal tersebut tidak bersifat wajib namun diperlukan guna mengatasi persoalan kamar inap yang kerap menjadi kendala pelayanan.

“Perlu kerja sama dari rumah sakit swasta guna melayani pasien BPJS. Terlebih Kota Palangka Raya baru saja meraih Universal Health Coverage (UHC) yang menunjukkan banyak masyarakat tercover pada program JKN,” ujarnya.

Dalam Perpes Nomor 82 tambah Fairid, disebutkan bahwa rumah sakit swasta memang tidak diwajibkan untuk menjadi mitra BPJS Kesehatan. Sementara rumah sakit milik pemerintah bersifat wajib.

Akan tetapi bila rumah sakit swasta menjadi mitra pemerintah daerah, maka sudah barang tentu akan meningkatkan ketersediaan kamar yang selama ini selalu menjadi masalah para peserta BPJS Kesehatan saat berobat.

“Saling mendukung dalam pembangunan itu lebih baik. Terutama dalam bidang pembangunan kesehatan kepada masyarakat,” pungkasnya.

BANDUNG, Eranasional.com – Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian cakupan kesehatan semesta jaminan kesehatan di Kota Bandung dan secara konsisten mempertahankan predikat UHC.

Hal ini berkat kolaborasi dan kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Bandung yang telah terjalin selama ini agar masyarakat Kota Bandung bisa terjamin dalam Program JKN.

“Terima kasih atas penghargaan UHC yang telah diberikan kepada Pemerintah Kota Bandung. Capaian UHC ini sudah 6 tahun berturut-turut sejak 1 Januari 2018,” ungkap Yana

“Pemkot Bandung mendukung program JKN dalam mencapai UHC salah satunya dengan mendaftarkan penduduk yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bandung,” imbuhnya.

Yana mengatakan, Pemkot Bandung akan terus berkomitmen dalam mempertahankan UHC agar masyarakat Kota Bandung mendapatkan kepastian jaminan dalam mengakses pelayanan kesehatan.

Menurutnya, akses pelayanan kesehatan yang cepat, adil, dan merata, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sudah menjadi hak masyarakat.

“Kami terus mendorong berbagai pihak terkait serta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi/Lembaga lainnya untuk terus berkontribusi dan berkolaborasi dalam penyelenggaraan Program JKN di Kota Bandung,” ujarnya.

Berdasarkan data per 1 Maret 2023, cakupan kepesertaan JKN Kota Bandung sudah lebih dari 98 persen atau sebanyak 2.488.329 jiwa penduduk sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Dari total tersebut, Pemkot Bandung telah mendaftarkan dan membayarkan iuran JKN bagi 616.218 jiwa penduduk Kota Bandung.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Muhammad Fakhriza menyampaikan, terima kasih dan apresiasinya atas komitmen serta dukungan penuh dari Pemkot Bandung terhadap penyelenggaraan program JKN, khususnya dalam mempertahankan UHC untuk wilayah Kota Bandung melalui berbagai upaya strategis yang melibatkan semua pihak.

“Melalui UHC, Pemkot Bandung telah memberikan jaminan bagi masyarakatnya dalam mengakses pelayanan kesehatan,” ungkap Fakhriza.

“Seiring dengan pencapaian UHC, kami akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta JKN melalui transformasi mutu layanan di fasilitas kesehatan baik tingkat primer maupun lanjutan,” katanya menambahkan.

Ia mengatakan, BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui pemanfaatan sistem antrean online Aplikasi Mobile JKN, display Ketersediaan Tempat Tidur, display Jadwal Operasi, dan simplifikasi alur pada layanan tertentu.

Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kepuasan peserta terhadap pelayanan kesehatan.
Untuk memperluas akses pelayanan kesehatan kepada peserta JKN, BPJS Kesehatan Cabang Bandung telah bekerja sama dengan 203 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) antara lain 80 Puskesmas, 101 Klinik Pratama, 11 Klinik TNI/Polri, 10 Dokter Praktek Perorangan (DPP) dan 1 Dokter Gigi.

Selain itu, di fasilitas kesehatan rujukan juga telah bekerja sama dengan 48 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang terdiri dari 32 Rumah Sakit dan 16 Klinik Utama, serta 5 Apotek dan 7 Optik. **

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Kakek Dona langsung bisa dirawat di RSUD Doris Sylvanus setelah dibantu oleh Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin karena sebelumnya beliau belum memiliki kartu BPJS Kesehatan. Atas bantuan walikota, sehingga tim dinas kesehatan dan dinas sosial membantu proses pembuatan BPJS Kesehatan yang dibiayanya ditanggung oleh pemerintah daerah.

Pria paruh baya ini berstatus tidak mampu. Rumahnya juga tidak layak. Selama ini kakek dirawat di rumah lantaran tak ada biaya, sehingga atas inisiatif Ketua RT 06 RW 25 Kelurahan Palangka, Kholidin Efendi maka kakek Dona langsung dirujuk ke rumah sakit.

Warga Jalan Kerandang V, Kelurahan Palangka ini didiagonasa mengalami sakit di bagian dalam. Kholidin mengatakan kakek Dona sebelumnya dirujuk dengan menggunakan ambulans 112.

Kholidin mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya yang merespon cepat dengan memberikan pertolongan kepada kakek Dona.

Saat ini pihaknya juga sudah mengajukan permohonan kepada jajaran Kodim Palangka Raya untuk program bedah rumah milik kakek Dona yang kondisinya sangat memprihatinkan.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar semua rumah sakit yang melayani pasien BPJS memiliki standar pelayanan yang baik. Pasalnya, kata dia, BPJS saat ini sudah memiliki uang untuk membayar biaya rumah sakit dengan tepat waktu.

Hal ini disampaikan Jokowi melihat pelayanan BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Rabu (4/1/2023). Adapun kunjungan Jokowi ini dilakukan secara mendadak.

“Kita harapkan tidak hanya di Pekanbaru, di rumah sakit yang lain baik yang rumah sakit milik pusat, milik provinsi, milik kabupaten/kota, milik swasta yang ikut BPJS semuanya memiliki standar pelayanan yang baik semuanya,” jelas Jokowi kepada wartawan

“Karena sekarang tidak seperti yang dulu BPJS telat bayar, sekarang enggak. BPJS memiliki duit yang cukup untuk membayar tepat waktu,” sambungnya

Dia mengaku kunjungan ini untuk memastikan bahwa pasien BPJS dilayani dengan baik. Jokowi menyebut beberapa pasien BPJS di RSUD Arifin Achmad pun mengaku dilayani dengan baik.

“Saya cek tadi mulai dari pendaftaran. Kemudian di pelayanan untuk obat, kemudian naik di pelayanan di kamarnya. Saya bertanya ke beberapa pasien, semuanya dilayani dengan baik,” jelasnya

Di sisi lain, Jokowi menilai perlunya dibangun rumah sakit penyakit khusus di Kota Pekanbaru. Dia pun menyatakan pemerintah siap memberi bantuan untuk pembangunan rumah sakit penyakit khusus di Pekanbaru.

“Tadi memang ini masih kurang, kebutuhan rumah sakit di Pekanbaru adalah rumah sakit khusus misalnya jantung, rumah sakit khusus mungkin untuk kanker, ini yang dibutuhkan di Provinsi Riau,” tutur dia.

“Baru saya bicarakan dengan Pak Gubernur Riau, tanahnya mungkin disiapkan dari Provinsi, nanti kita bangunan dan alkesnya (alat kesehatan). Tapi baru dibicarakan,” imbuh Jokowi.

BREBES,Eranasional.com- Seorang anak laki-laki penderita Hidropaulus atau gangguan otak bernama Arka Gustiansyah anak dari pasangan Dahno dan Epah penduduk Desa Pengarasan Rt 05/ 09 Dukuh Cibeler Cikamuning Kecamatan Bantarkawung kabupaten Brebes ini butuh uluran tangan dari Pemerintah maupun para dermawan.

Pasalnya, menurut Epah, putranya tersebut sudah menderita penyakit sejak usia 3 bulan dan sekarang usianya menginjak 3 tahun, namun kondisi kesehatannya semakin memprihatinkan.

“Arka ketika baru lahir normal dengan bobot 3.5 kg, tetapi menginjak usia 3 bulan mulai ada gejala di kepalanya membesar dan lunak ( momot jawa) , waktu itu Arka dirawat di Rumah Sakit Medika Bumiayu, ” kata Epah, Rabu (12/10/2022).

Dengan alasan pihak Rumah Sakit Medika tidak mampu menangani penyakitnya, menurut Epah, maka dirujuklah anaknya ke Rumah Sakit Margono Banyumas dengan pengobatan BPJS.

“Tetapi kondisinya sampai sekarang tidak ada perubahan dan kepala semakin besar sedangkan badannya mengecil seperti boneka. Karena alasan tidak mampu membiayai lagi pengobatan maka anak saya dibiarkan terkapar dirumah,” tuturnya.

Dikarenakan tak kunjung ada biaya, maka keluarga dari anak malang tersebut hanya pasrah.

Disebutkan oleh Epah, suaminya yakni Dahno (ayah Arka) hanya mengandalkan penghasilan darii menggembala sapi milik orang dengan sistim bagi hasil, sementara Ia sendiri berjualan kopi dan jajanan ringan di warung tepi jembatan pertigaan Desa Pengarasan.

“Arka Gustiansyah memiliki 4 saudara, sungguh kasihan sekali nasib si Arka itu mudah-mudahan Allah mengetuk para Darmawan dan Pemerintah untuk membantu penyembuhan penyakit yang dideritanya, “harap Epah. (Olam)

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengamanatkan kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh agar membantu penuh aplikasi PeduliLindungi, Pcare BPJS dan integrasi data NIK untuk penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

Zudan bergerak cepat melaksanakan amanat Mendagri Muhammad Tito Karnavian dengan sebaik-baiknya.

Menurut Zudan, dalam proses vaksinasi ada sebuah platform besar PeduliLindungi dan beberapa aplikasi seperti New All Record (NAR), Smartchecking yang dikelola Kementerian Kesehatan dan PCare oleh BPJS Kesehatan.

“Ketiganya sudah terintegrasi dengan data kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Integrasi Data dengan Ditjen Pos dan Informatika Kominfo, Setjen Kemenkes, dan BPJS Kesehatan pada hari Jumat 6 Agustus 2021 lalu,” kata Zudan melalui keterangan pers, Selasa (31/8)

Menurut Zudan, integrasi data tersebut telah meningkatkan kualitas pelayanan vaksinasi Covid-19. “Data vaksinasi menjadi lebih tepat dan akurat karena berbasis data kependudukan yang terus mengalami pemutakhiran secara kontinyu,” sambungnya

Dirinya mengajak pihak terkait agar bersatu padu melayani masyarakat. “Vaksinasi ini program besar, bahkan jauh lebih besar dari momentum Pileg/Pilpres, karena melibatkan 416 juta penduduk yang wajib divaksinasi,” kata Dirjen Dukcapil.

Minimalkan yang salah

Lebih jauh Zudan memaparkan, untuk aplikasi PeduliLindungi mulai mengakses NIK sejak 9 Agustus 2021 dengan kuota 5 juta akses per hari.

“Namun baru terpakai 500 ribu akses NIK per hari, dan total akses sebesar 10.426.237 NIK dan data balikan sebesar 10,6 juta NIK sampai tanggal 25 Agustus 2021. Kami mengajak agar kita semua membantu mendorong agar akses per hari harus lebih besar lagi dari angka total akses 10 juta,” kata Zudan.

Sementara untuk aplikasi NAR Kemenkes yang mulai mengakses sejak 19 Desember 2020 dengan kuota akses sebesar 4,45 juta NIK per hari, hanya terpakai rerata 344.572 NIK per hari. Sejauh ini total akses NIK untuk aplikasi NAR hingga 25 Agustus 2021 lebih dari 94 juta NIK, dengan akses tertinggi pada 14 Juni 2021 sebanyak lebih 3,9 juta NIK dan akses terendah pada 15 Mei 2021 sebesar 3.050 NIK. Sedangkan data balikan sebanyak 83 juta yang sedang dalam proses verifikasi.

Kemudian aplikasi PCare yang mulai mengakses NIK 16 Agustus 2021 dengan kuota 2 juta NIK per hari, itu pun hanya sedikit yang digunakan yakni rerata 152.782 akses NIK per hari atau total 2,1 juta NIK hingga 25 Agustus 2021. Dirjen Dukcapil mengajak semua pihak yang terlibat dalam proses vaksinasi ini mengoptimalkan hak akses untuk integrasi data ini.

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diduga melakukan intervensi di pasar saham Indonesia. Pasalnya, beberapa waktu lalu lembaga pemerintah tersebut merekomendasikan agar BPJS Ketenagakerjaan melakukan jual rugi alias cut loss enam saham yang menjadi portofolio mereka.

Aksi tersebut dikritisi Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad. Ia menyebut jika instruksi cut loss yang disarankan oleh BPK berpotensi merugikan investor.

Menurutnya, keputusan untuk melakukan cut loss maupun take profit sebenarnya sangat tergantung dari pergerakan harga di pasar. “Namun kebijakan tersebut bersifat teknis dan merupakan kewenangan dari direksi dari BPJS. Karena salah satu kiat untuk melokasir resiko adalah dengan meminimalisasi capital loss pada portofolio saham,” ujar Suparji kepada wartawan, Minggu 4 Juli 2021.

“Namun yang jadi permasalahan bahwa hal ini dilakukan bukan oleh yang memiliki kewenangannya dalam hal ini BPK,” ujarnya.

Suparji menyebut rekomendasi cut loss maupun take profit akan berpengaruh terhadap laporan keuangan BPJS. Tetap saja, kata dia, apapun tindakannya maka pejabat BPJS-lah yang berhak untuk memutuskannya.

Sebab kata dia, dampak dari rekomendasi cut loss oleh BPK maka akan berpengaruh pada kondisi pasar bursa di tengah pandemi saat ini. Artinya, saham-saham yang disebut oleh BPK nantinya akan sepi peminat alias investor ragu menanamkan investasi keenam saham tersebut. “Kondisi ini merugikan bagi trader atau investor termasuk emiten yang disebutkan oleh BPK tersebut,” kata Suparji.

Potensi investor takut dalam melakukan investasi, mengingat opini cut loss sejumlah saham tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan pasar. “Karena itu, harus ada kehati-hatian dalam prosesnya. Agar tidak membuat gaduh di pasar bursa,” katanya.

Sebelumnya mantan Direktur Utama BEI, Hasan Zein Mahmud mengkritisi adanya instruksi BPK untuk melakukan jual rugi (cut loss) ke enam saham yang menjadi portofolio BPJS Ketenagakerjaan.

Keenam saham tersebut antara lain PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP), PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), PT London Sumatera Indonesia Tbk (LSIP), dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG).

Ia menilai, BPK sebagai lembaga tinggi negara seharusnya mandiri dan bebas, memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Karena, menurutnya cut loss dan profit taking adalah terminologi teknis, jadi bila diucapkan oleh BPK akan berkonotasi komando.

Karena menurut Hasan, pelaksanaan cut loss dan take profit akan secara langsung berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPJS. Selain itu, bisa langsung mempengaruhi realisasi rugi laba dan akan berdampak pada keuangan negara.

“Apakah BPK bisa dimintai pertanggungan jawab terhadap kerugian atau opportunity profit yang hilang yang diderita BPJS, akibat perintah cut loss atau take profit?” ujar Hasan.