Pasalnya, salah satu anggota BPK Haerul Saleh meninggal dunia pada hari Jumat 8 Mei 2026.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Arief Cahyono mengatakan Haerul menjadi korban dari kebakaran yang terjadi di rumahnya.

Dia mengatakan jenazah langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganan.

“Anggota IV BPK Pak Haerul Saleh meninggal. Tadi rumahnya kebakaran, beliau menjadi korban. Mentan Andi Amran Sulaiman mendapatkan kabar dan langsung ke rumah sakit,” ujar Arief kepada awak media, Jumat (8/5/2026).

Terpisah, Kasudin Gulkarmat Jaksel Asril Rizal mengonfirmasi telah terjadi kebakaran di salah satu rumah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Dugaan penyebab kebakaran tersebut berasal dari tiner sisa renovasi.

“Kronologi berdasarkan Informasi dari rukun tetangga setempat melihat asap hitam mengepul dari lantai 3 rumah yang terbakar, diduga api berasal dari sisa-sisa tiner bekas renovasi rumah. Korban meninggal dunia atas nama Haerul Saleh sudah diatasi oleh petugas dan dibawa menggunakan ambulance ke RSUD Pasar Minggu untuk penanganan lebih lanjut,” ujar Asril.

Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi juga membenarkan korban meninggal dunia merupakan Haerul Saleh.

Jenazah telah dibawa ke RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Dalam peristiwa kebakaran tersebut, sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran kini telah berhasil ditangani.⁠
⁠
Sekadar diketahui, bahwa Haerul Saleh menjabat sebagai Anggota IV BPK RI sejak April 2022.

Pria kelahiran Kolaka tahun 1981 itu sebelumnya pernah menjadi anggota DPR hasil Pemilu 2014 dan 2019 sebelum terpilih menjadi Anggota BPK pada 2022.⁠ []

Menurutnya, acuan penyidik yang menyebut telah terjadi kerugian negara dalam proyek tersebut patut dipertanyakan.

Hal ini karena pada audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Maluku serta tidak menghasilkan rekomendasi yang menyebut telah terjadi kerugian negara.

“Pertanyaannya, mereka dapat nilai kerugian negara itu berdasarkan apa? sementara BPKP sendiri tidak pernah menyebut menyebut soal (nilai kerugian negara) itu dalam hasil auditnya,” kata Bachtiar kepada media di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Sehingga, penetapan ribuan peserta tersebut tidak tepat sasaran. BPK juga menemukan permasalahan pengendalian kehadiran peserta kelas pelatihan daring kurang memadai, sehingga mengakibatkan realisasi belanja lain-lain program kartu prakerja tahun 2023 tidak layak dibayarkan minimal sebesar Rp 10,46 miliar.

Ini merupakan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) tahun 2023 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Bendahara Umum Negara (BUN) Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Komite Cipta Kerja agar memerintahkan Direktur Eksekutif MPPKP untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Hal ini berkaitan dengan integrasi sistem melalui penyelarasan Application Programming Interface (API) untuk pemutahiran data blacklist.

“Kemudian diminta melakukan reviu dan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi program kartu prakerja,” kata Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing dalam keterangan resmi dikutip Senin (7/10/2024).

Hal itu dilakukan usai diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jumat 17 Mei 2024.

SYL diperiksa terkait dugaan auditor BPK meminta Rp 12 miliar kepada Kementerian Pertanian (Kementan) agar laporan keuangannya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Seusai diperiksa, SYL mengatakan tidak bisa memberikan keterangan terkait pemeriksaannya tersebut.

“Saya enggak bisa kasih keterangan,” ujar SYL usai diperiksa BPK.

Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada pihak BPK terkait pemeriksaan dirinya.

“Tanya ke BPK saja,” ucap SYL.

Sebelumnya Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyebut pemeriksaan SYL oleh BPK dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Kata dia, pemeriksaan tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh auditor BPK yang diduga meminta uang kepada Kementan.

SYL diperiksa KPK selama dua jam. Dia keluar KPK sekitar pukul 13.00 WIB.

“Saya gak bisa kasih keterangan,” ujar SYL kepada wartawan di gedung KPK.

Juru bicara KPK, Ali Fikri mengakui pemeriksaan terhadap SYL guna mendalami kesaksian pejabat Kementan mengenai permintaan uang dari BPK demi Kementan mendapat penilaian WTP. Dalam kesaksian tersebut, auditor BPK disebut meminta uang pelicin hingga Rp12 miliar.

“KPK memfasilitasi pemeriksaan saksi terkait dugaan pelanggàran kode etik yang dilakukan Pemeriksa BPK pada Auditorat Utama Keuangan IV dari Tim Inspektorat Utama BPK,” kata Ali, Jumat (17/5/2024).

Tim Inspektorat BPK juga sudah memeriksa dua terdakwa lainnya, yaitu mantan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta

“Saksi yang diperiksa adalah Terdakwa Syahrul Yasin Limpo. Kemarin juga telah diperiksa saksi yakni Terdakwa Kasdi dan M Hatta,” kata Ali.

Sebelumnya, Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan, Hermanto mengungkap kesaksian baru permintaan pemberian uang Rp12 miliar dari auditor BPK.

‘Uang pelicin’ itu diduga dimintakan BPK usai temuan kejanggalan anggaran pada proyek food estate atau lumbung pangan nasional di masa kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Awal mula hal tersebut terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Meyer Simanjuntak mempertanyakan bagaimana bisa BPK memberikan predikat WTP namun BPK menemukan banyak kejanggalan pada saat melakukan audit di Kementan, di Pengadilan Tipikor, Rabu (8/5).

“Contoh satu temuan food estate, itu kan temuan istilahnya kurang kelengkapan dokumen administrasinya,” jawab Saksi Hermanto.

Hermanto kemudian mengatakan bahwa terdapat permintaan dari BPK untuk disampaikan kepada pimpinan Kementan, yaitu uang senilai Rp12 miliar agar BPK dapat memberikan predikat WTP kepada Kementan.

“Permintaan itu untuk disampaikan kepada pimpinan, untuk nilainya kalau tidak salah saya diminta Rp12 miliar untuk Kementan,” ungkap Hermanto.

Alasannya karena auditor BPK disebut meminta uang senilai Rp 12 miliar kepada Kementerian Pertanian (Kementan) agar proyek food estate mendapatkan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Perlu membuka informasi ini dengan cara memanggil pihak-pihak yang diduga memberi dan menerima ke depan persidangan SYL,” kata Zaenur, dikutip dari Kompas TV Kamis 9 Mei 2024.

Kata dia agar permintaan uang senilai Rp 12 miliar itu jelas dan terang benderang ke mana mengalir.

“Menurut saya, perlu membuka informasi ini dengan cara memanggil pihak-pihak yang diduga memberi dan menerima ke depan persidangan SYL,” tegas Zaenur.

Sebelumnya, terungkap dalam persidangan SYL bahwa auditor BPK yang bernama Victor diduga meminta uang senilai Rp 12 miliar agar Kementan mendapatkan opini WTP.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Sesditjen PSP) Kementan Hermanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Rabu 8 Mei 2024.

Saat itu, jaksa menggali hasil pemeriksaan BPK terhadap Kementan terkait status opini WTP dan menanyakan apakah ada permintaan uang dari auditor.

“Ada. Permintaan itu disampaikan untuk disampaikan kepada pimpinan untuk nilainya kalau enggak salah diminta Rp 12 miliar untuk Kementan,” kata Hermanto.

Namun, kata dia, Kementan tidak langsung memenuhi permintaan tersebut.

Menurut informasi dari eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, Kementan hanya memberi Rp 5 miliar.

“Kita tidak penuhi. Saya dengar tidak dipenuhi. Kalau enggak salah sekitar Rp 5 miliar,” ujar Herman. []

‘Uang pelicin’ itu diduga dimintakan BPK usai temuan kejanggalan anggaran pada proyek food estate atau lumbung pangan nasional di masa kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Awal mula hal tersebut terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Meyer Simanjuntak mempertanyakan bagaimana bisa BPK memberikan predikat WTP namun BPK menemukan banyak kejanggalan pada saat melakukan audit di Kementan, di Pengadilan Tipikor, Rabu (8/5).

“Itu bagaimana ada temuan-temuan tapi bisa menjadi WTP, bisa saksi jelaskan kronologinya? apakah ada pertemuan-pertemuan?” tanya Jaksa Meyer kepada Saksi Hermanto.

“Contoh satu temuan food estate, itu kan temuan istilahnya kurang kelengkapan dokumen administrasinya,” jawab Saksi Hermanto.

Hermanto mengatakan, pascapemeriksaan oleh BPK melalui Victor Daniel Siahaan, BPK menyampaikan kepada Kementan bahwa terdapat sejumlah temuan yang bisa menyebabkan Kementan tidak mendapatkan predikat WTP dari BPK.

Achsanul dijerat dengan pasal dugaan gratifikasi, pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Pasal yang diduga dilanggar adalah Pasal 12B, Pasal 12e, atau Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 5 ayat 1 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU,” kata Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (3/11/2023).

Dalam kasus ini, Achsanul diduga menerima total Rp40 miliar terkait kasus korupsi proyek BTS 4G. Dia kini ditahan oleh Kejaksaan Agung.

Kuntadi mengatakan uang Rp40 miliar diterima Achsanul Qosasi dalam pertemuan di salah satu hotel. Namun, dia tidak menyebutkan kapan waktu uang itu diterima.

Harta Kekayaan Achsanul Qosasi

Dilihat dari situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Jumat (3/11), Achsanul Qosasi tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp24.853.836.289. Dalam laporan itu disebutkan secara rinci harta apa yang dimiliki anggota BPK RI tersebut.

JAKARTA, Eranasional.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap temuan sebesar Rp197,55 miliar anggaran tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU).

“Bantuan Sosial KJP Plus dan KJMU senilai Rp197,55 miliar belum disalurkan kepada penerimanya dan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar senilai Rp15,18 miliar tidak sesuai ketentuan,” kata Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit di Gedung DPRD DKI, Senin (29/5/2023).

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga kedapatan melakukan pembayaran atas belanja senilai Rp 11,34 miliar lantaran ada kelebihan penghitungan gaji dan tambahan penghasilan senilai Rp6,38 miliar.

“Kekurangan volume pengadaan barang atau jasa sebesar Rp4,06 miliar, kelebihan pembayaran belanja hibah dan bansos senilai Rp878 juta,” katanya.

Sedangkan denda keterlambatan senilai Rp34,53 miliar.

“Atas permasalahan tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp14,66 miliar,” kata Supit.

Walau demikian, temuan tersebut tidak mempengaruhi opini BPK dalam memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprov DKI Jakarta.

BPK meminta Pemprov DKI menindaklanjuti temuan tersebut terhitung selama 60 hari setelah laporan tersebut diberikan.

Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan akan menindaklanjuti semua temuan BPK.

“Akan ditindak lanjuti,” katanya.

BANDUNG, Eranasional.com – Saat ini, Pemkot Bandung sedang menjalani pemeriksaan terinci dari BPK terkait laporan keuangan 2022. Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, opini WTP empat kali beruntun merupakan capaian positif dan bisa menjadi modal kuat bagi Pemkot Bandung dalam menghadapi pemeriksaan terinci BPK.

“Pemerintah Kota akan selalu berupaya merespon menindaklanjuti terhadap hal yang menjadi catatan rekomendasi dari BPK,” kata Ema saat Entry Meeting Pemeriksaan Terinci BPK RI atas LKPD T.A 2022 di Balai Kota Bandung, Senin (20/3/2023).

Ema menyebut, predikat WTP kelima menjadi keniscayaan bagi Pemkot Bandung, dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023.

Ia juga meminta seluruh OPD bahu membahu menghadirkan predikat WTP kelima beruntun di Kota Bandung.

“Kami telah menindaklanjuti semaksimal mungkin baik penuntasan rekomendasi tahun 2021, atau catatan interim untuk anggaran 2022. Mudah mudahan bisa memenuhi standar pemeriksaan BPK,” ujarnya.

Sementara itu, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Jawa Barat, Ayu Rizki mengatakan, BPK akan melakukan pemeriksaan terinci selama 35 hari kerja mulai 20 Maret sampai 29 April 2023.

Ia menilai, Pemkot Bandung telah merespon dengan sangat baik berbagai rekomendasi yang diberikan BPK saat pemerikasaan interim. “Alhamdulillah respon sangat baik. Semoga semakin baik,” katanya.

Ayu mengatakan, pemeriksaan tidak hanya terkait opini tapi harus ada korelasi antara opini dan kesejahteraan masyarakat dan itu mempengaruhi opini.

Nantinya, tujuan pemeriksaan terinci yakni kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP); kecukupan pengungkapan; kepatuhan terhadap peraturan perundangan undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU nomor 23 tahun 2014 beserta perubahannya tentang pemerintahan daerah, maka ditegaskan pemerintah daerah melaksanakan kewajibannya guna menyampaikan laporan keuangan.

Menurut Fairid, dengan adanya petunjuk dan arahan dari pihak BPK, sehingga mendorong Pemko Palangka Raya mampu menyusun laporan keuangan setiap tahunnya meningkat lebih baik.

Maka itu ucap Fairid, ia menyampaikan terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Kalteng, atas bimbingan dan kerjasama yang terjalin selama ini.

“Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Kalteng yang selama ini telah bersama sama dengan Pemko Palangka Raya, memberikan petunjuk dan arahan dalam penyusunan laporan keuangan ini,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama Bupati Kabupaten Sukamara, Windu Subagio juga menyerahkan secara langsung LKPD Tahun 2022 kepada BPK RI Perwakilan Kalteng.

Kepala BPK RI Kalteng M. Ali Asyhar, menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Palangka Raya,dan Bupati Sukamara yang menyerahkan secara langsung LKPD Tahun anggaran 2022.

“Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK, dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD,” paparnya.

Adapun penyerahan LKPD oleh dua kepala daerah di Provinsi Kalteng tersebut, diterima oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng M. Ali Asyhar bertempat di Ruang Rapat BPK RI Kalteng.

Turut hadir dalam kesempatan itu pejabat struktural dan fungsional BPK RI Kalteng.Terlihat hadir mendampingi Wali Kota Palangka Raya antara lain, Sekda Kota Palangka Raya, Asisten 2 Setda Kota Palangka Raya, dan Inspektur Kota Palangka Raya. **

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good governance. Guna mewujudkan hal tersebut, maka tata kelola pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Palangka Raya, Hj Umi Mastikah Sriosako, saat menerima Audiensi Exit Meeting Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Jumat (24/2/2023).

Dalam kesempatan itu atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, Umi mengucapkan terima kasih kepada Tim BPK Perwakilan Kalteng, yang telah melakukan pemeriksaan interim atas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Palangka Raya.

Dikatakan, saran dan masukan dari BPK RI Perwakilan Kalteng akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya agar ke depannya setiap laporan-laporan bisa lebih baik lagi.

“Tentu disertai dengan tertib program dan tertib administrasi di seluruh perangkat daerah jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya. Ini komitmen guna mencapai good governance,” kata Umi.

“Guna mewujudkan semua itu, maka Pemerintah Kota Palangka Raya akan berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable,” tambahnya.

Turut mendampingi wakil wali kota dalam kesempatan itu di antaranya Sekda Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu serta Inspektur Kota Palangka Raya dan Kepala BPKAD Kota Palangka Raya. Audensi berlangsung di Ruang Kerja Sekda Kota Palangka Raya. **

JAKARTA, Eranasionanl.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) siap mengawal berjalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna percepatan pelayanan publik dan pencegahan korupsi.

Sistem yang menjadi kunci transformasi digital ini butuh dikawal ketat agar tidak ada penyelewengan dalam konteks pengelolaan keuangannya, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih efektif.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas kerap menyebut bahwa optimalisasi SPBE harus bisa menyentuh program strategis pemerintah.

“Digitalisasi Pemerintahan ini menjadi salah satu jalan kita untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional yaitu menyejahterakan masyarakat Indonesia, tata kelola pemerintahan berbasis digital akan memastikan layanan kepada masyarakat menjadi terintegrasi, cepat, tepat dan aman” jelas Menteri Anas, usai pertemuan dengan Anggota III BPK Achsanul Qosasi, di Jakarta, Kamis (02/02).

Percepatan implementasi SPBE ke seluruh sektor tentu perlu diawasi, termasuk dari sisi anggaran. Berkaitan dengan laporan keuangan, Kementerian PANRB memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan kali berturut-turut. Menteri Anas menegaskan prestasi tersebut harus tetap dipertahankan.

Persentase tindak lanjut BPK dari tahun ke tahun relatif baik sampai dengan tahun 2022. Peningkatan Presentase penyelesaian tindak lanjut 2021-2022, Kementerian PANRB masuk peringkat lima besar pada Auditor Utama Keuangan Negara III atau AKN III.

Dari sisi lain, Penggunaan Aplikasi Tindak Lanjut (SiPTL), Kementerian PANRB menduduki peringkat 4 besar pada AKN III.

Dalam kesempatan itu, Achsanul Qosasi mengapresiasi Menteri Anas atas terobosan yang sudah diciptakan. Ia menilai SPBE akan mengurai benang kusut birokrasi yang selama ini menyulitkan masyarakat.

“BPK nanti secara eksplisit akan turun membantu program ini, efektivitas program ini dalam hal pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik,” tegas Achsanul dalam pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan itu, hadir pula Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini; Auditor Utama Ahmad Adib Susilo; Kepala Auditorat Poegoeh Yoedo Roesmanto; Inspektur Kementerian PANRB Aan Syaiful Ambia; serta jajaran terkait.

PALANGKARAYA, Eranasional.com – Perbaikan sistem pengendalian internal bagi suatu pemerintah daerah, diperlukan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dimana salah satunya bagi pelaksanaan belanja daerah.

Demikian hal tersebut disampaikan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, saat menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2022, di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), di Palangka Raya, Rabu (11/1/2023).

Adapun dalam acara tersebut Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menerima LHP dari BPK Perwakilan Provinsi Kalteng, bersama sejumlah kabupaten lain di Kalteng yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Barito Selatan.

Kembali dalam sambutannya pada kesempatan itu, Fairid menyampaikan, Pemerintah Kota Palangka Raya telah menyusun ‘Action Plan’ (Rencana Aksi).

Action plan itu disusun tidak lain dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan belanja daerah.

“Action plan ini disusun guna menindaklanjuti hasil rekomendasi yang disampaikan BPK,” ungkap Fairid.

Dalam sambutannya tidak lupa Wali Kota Fairid Naparin, mengucapkan terima kasih kepada tim BPK Provinsi Kalteng yang telah melakukan pemeriksaan kepatuhan.

serta telah membantu Pemerintah Kota Palangka Raya untuk introspeksi dan perbaikan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan belanja daerah.

“Kami mohon bimbingan dan arahan dari BPK RI Perwakilan Kalteng agar tindak lanjut dapat selesai tepat waktu, dan berdampak positif terhadap perbaikan sistem pengendalian internal pemerintah daerah,” harapnya.

Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalteng, M Ali Asyhar; sejumlah bupati se Kalteng maupun yang mewakili, pimpinan DPRD Kabupaten dan kota, serta jajaran terkait lainnya.

Eranasional.com – Menteri Sosial Tri Rismaharini angkat suara terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal adanya penyaluran bantuan atau bansos yang tidak tepat sasaran. Temuan itu berpotensi merugikan negara hingga Rp 6,93 triliun.

Risma menyebut kementeriannya langsung menindaklanjuti dengan melakukan penyisiran. Ia mengklaim temuan BPK telah diselesaikan dalam waktu kurang dari sepekan.

“Jadi, memang begitu. Kami belum jawab temuan itu, temuan sementara, dikasih ke kami. Itu biasa. Jadi memang begitu. Kita harus kerjakan satu minggu, alhamdulillah lima hari kelar dan bisa diterima,” kata Risma kepada wartawan, di Kantor Kemensosn, Jumat (3/6/2022).

Risma mengaku jika temuan itu adalah temuan sementara yang biasa dilakukan untuk diserahkan kepada pihak Kementerian Sosial. Risma meyakini dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diterima Kementerian Sosial, pihaknya dapat menjawab temuan tersebut.

“Karena bukan hanya jawaban tertulis, tapi dicek di lapangan apakah orangnya ada, dengan data BPK dan kita,” ujar risma.

Sebelumnya, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi menjelaskan dana sebesar Rp 5,5 triliun disalurkan oleh Kementerian Sosial kepada nama-nama yang tidak masuk dan tidak terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Artinya, orang yang tidak ada di dalam daftar ikut menerima.

Diketahui dari Rp 120 triliun bansos, BPK melakukan sampling dengan pemeriksaan yang valid. Achsanul mengatakan Kementerian Sosial mengalami masalah pembaruan data.

Banyak daerah, ujar dia, yang tidak tertib dalam memperbarui data penerima bansos di daerah masing-masing. BPK pun meminta Kementerian Sosial memberikan daftar penerima bansos sejumlah Rp 5,5 triliun tersebut.