Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk meringankan beban jamaah tanpa mengurangi kualitas layanan ibadah haji yang diberikan.

Dalam rapat kerja yang berlangsung Rabu (29/10), Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa angka ini merupakan hasil dari efisiensi dalam berbagai komponen biaya, termasuk negosiasi ulang harga layanan di Arab Saudi dan optimalisasi pengelolaan dana haji.

Ia menegaskan bahwa penurunan biaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR dalam mendukung jamaah.

“Penurunan biaya haji ini menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR untuk meringankan beban jamaah tanpa mengurangi kualitas layanan ibadah haji,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang di ruang sidang, Rabu (29/10/2025).

Sementara itu, biaya penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan mencapai Rp87.409.356 per orang, yang mengalami penurunan sekitar Rp2 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka ini diambil dari Nilai Manfaat pengelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp33.215.559, atau sekitar 38 persen dari total biaya.

Pada awalnya, pemerintah mengusulkan biaya perjalanan haji (Bipih) sebesar Rp54,92 juta, dengan subsidi yang diambil dari Nilai Manfaat sebesar Rp33,48 juta per jamaah. Skema ini tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan jamaah dan keberlanjutan dana haji secara nasional.

Penetapan ini menjadi bagian dari upaya reformasi dan efisiensi pengelolaan dana haji Indonesia, agar jamaah dapat menunaikan ibadah haji dengan biaya yang lebih terjangkau namun tetap berkualitas.

Pelunasan biaya haji ini kembali dibuka usai tahap I ditutup pada 23 Februari lalu. Pada tahap pertama tersebut, Kemenag menyebut total 200.601 calon haji telah melakukan pelunasan biaya haji.

“Masih ada sisa kuota sehingga dibuka pelunasan tahap II dari 13 – 26 Maret 2024. Waktu pelunasan dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai 15.00 WIB,” ujar Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab, Selasa (12/3/2024).

Seperti diketahui, kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota sehingga jumlahnya menjadi 241.000 jemaah. Kuota ini terbagi menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

“Total ada 12.719 kuota yang tersedia pada pelunasan tahap II,” jelas Mujab.

Mujab menjelaskan pelunasan tahap II diperuntukkan bagi jemaah haji reguler yang masuk dalam empat kategori, yaitu:

Direktur/Mudir BPKH Limited Sidiq Haryono mengatakan, pihaknya terus mengajak BUMN, salah satunya PT Pos Indonesia untuk mengembangkan sinergi dalam rangka mengoptimalkan bisnis pada ekosistem haji dan umrah di Tanah Suci.

“Kami telah memiliki lisensi dari Kementerian Investasi Arab Saudi [MISA] untuk menjalankan berbagai bisnis terkait dengan ekosistem haji dan umrah. Kami mengajak BUMN untuk bersinergi dengan BPKH Limited untuk bersama-sama meningkatkan layanan kepada jemaah haji dan umrah Indonesia,” ungkap Sidiq dalam keterangan resmi, Senin (11/3/2024).

Pengembangan kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara keduanya tentang Kerja Sama Bisnis Ekosistem Haji dan Umrah di Jeddah, Arab Saudi.

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia Tonggo Marbun mengungkapkan kerja sama tersebut dapat mengembangkan layanan bisnisnya di Arab Saudi. Hal itu mengingat potensi yang sangat besar dari ekosistem haji dan umrah dan serta Pekerja Migran Indonesia yang saat ini beraktivitas di Tanah Suci.

JAKARTA – Kabar dana haji diinvestasikan untuk pembiayaan infrastruktur ditepis Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Tidak ada (investasi BPKH dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur),” ucap Kepala BPKH Anggito Abimanyu dalam webinar bertajuk ‘Dana Haji Aman’ secara virtual, Selasa (8/6/2021).

hal ini dipastikan Anggito, bahwa tidak ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait investasi infrastruktur BPKH. Hal itu tertuang dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV 2012.

Dalam kesempatan itu, Anggito menerangkan dana jemaah diinvestasi dengan mekanisme profil risiko low-moderate. Sebesar 90 persen investasi dalam bentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi.

“Masih ada investasi lain yang profil risiko adalah low-moderate. Anda bisa baca di e-Book kami dan laporan keuangan, silakan diunduh dan dibaca dengan cermat,” katanya.

Dia mengutarakan, investasi dana haji wajib seizin pemilik uang. BPKH menerima surat kuasa (akad wakalah) dari jemaah haji.

“Surat wakaah itu ditandatangani oleh individu dan masing-masing jemaah sebelum melakukan pendaftaran dan menyetorkan dananya itu menandatangani surat wakalah,” terang Anggito.

dia memberikan bantahan terkait Kementerian Agama dan BPKH memiliki utang pembayaran pelayanan (akomodasi) di Arab Saudi. Laporan Keuangan (LK) BPKH hingga 2020 tidak ada catatan utang kepada pihak penyedia jasa haji di Arab Saudi.

“Kalau butuh bukti atau data silakan buka website BPKH. Coba dilihat di laporan keuangan BPKH tidak ada catatan utang,” jelasnya.

Dia membantah pembatalan Haji 1442 H/2021 M karena alasan keuangan. Dia menegaskan alasan pembatalan tertuang jelas pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji.

“Alasannya utama kalau Anda baca di KMA 660 Tahun 2021 itu adalah tiga hal, kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji,” ujar Anggito

Dia juga menegaskan, pembatalan haji juga tak disebabkan kesulitan dan gagal investasi pada 2020. BPKH membukukan surplus keuangan sebesar lebih dari Rp5 triliun dan dana kelolaan tumbuh lebih dari 15 persen.

“Dana kelolaannya tumbuh di atas 15 persen, itu merupakan dana kelolaan syariah yang pertumbuhannya lebih tinggi dari rata-rata nasional,” kata Anggito.

Sementara, Dana haji juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tertuang pada Surat LPS Nomor S-001/DK01/15 Januari 2020. Selain itu, jemaah akan mendapatkan nilai manfaat dari dana lunas pada 2020 dan 2021.

Jemaah mendapat virtual account untuk mengecek manfaat yang didapat. Nilai manfaat atau imbal hasil yang diberikan dinilai setara deposito di bank syariah.

“Tahun lalu kami sudah memberikan nilai manfaat sebesar Rp1,7 juta dalam bentuk alokasi kepada jemaah yang lunas tunda,” pungkasnya.

Anggito menuturkan dana haji selalu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit pada 2019 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sementara itu, Laporan Keuangan BPKH 2020 tengah dalam proses audit.

editor: Redaksi