Pernyataan tersebut disampaikan, Jamaludin selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian dan Penanganan Sengketa ATR/BPN kota Depok saat menjawab sesi diskusi kegiatan Afternoon Tea bersama jajaran BPN dengan awak media yang digelar, di Aula kanto BPN Kota Depok, Jalan Boulevard Grand Depok City, Kota Depok, Rabu 18 Februari 2026.

“Mungkin kami sampaikan di sini, bahwa objek pertahanan tersebut sampai saat ini dan pada waktu proses persidangan itu belum terdaftar. Jadi bidang tanahnya juga belum bersertifikat, terus kenapa BPN dimintakan? Ya, karena kita sudah memasukkan sebagai turut tergugat 5 pada perkara persidangan tersebut. Mungkin pertimbangan penggugat, karena urusan lahan pasti kaitannya dengan BPN gitu,” ujar Jamaludin kepada eranasional, Rabu (18/2).

Kendati perkara sengketa lahan tersebut tengah tersandung permasalahan hukum karena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang ada dan siap akan kooperatif jika dimintai keterangan guna kepentingan penyeledikan hukum lebih lanjut.

Sebagaimana diketahui dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu, KPK telah menetapkan lima orang tersangka atas kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan di lokasi tersebut diantaranya Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setiawan, Juru Sita PN Depok, Yohansyah Maruanaya, Direktur Utama PT Karabha Digdaya, Trisnadi Yulrisman dan Head of Corporate Legal PT Karabha Digdaya, Berliana Tri Kusuma.

Menanggapi kasus sengketa lahan tersebut yang dikaitkan adanya keterlibatan BPN. Jamaludin mengungkap bahwa pihaknya pada tahun 2022 memang menjadi turut tergugat 5 dalam perkara Perdata Nomor 335 di Pengadilan Negeri Depok.

“Saat itu penggugatnya PT Karabha Digdaya dengan lawan Ahli waris Inen bin Idin Sarmili. Memang pada saat itu BPN menjadi turut tergugat 5,” ungkapnya.

Terkait dimintanya BPN menjadi pihak turut tergugat 5 dalam perkara sengketa lahan tersebut. Dia menilai karena adanya pertimbangan tergugat terkait masalah lahan yang tentunya urusan itu melibatkan BPN.

“Kami sudah cek di data, memang objeknya belum terdaftar di kami. Dalam perkara itu, kami belum bisa memberikan jawaban apapun dalam proses persidangan, jadi hanya sebatas mengikuti saja,” pungkasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT. Karabha Digdaya, Jokki saat dikonfirmasi enggan menjelaskan lebih banyak. Dia menyatakan bahwa sampai saat ini dirinya tak diperkenankan memberikan pernyataan apapun. Karena harus adanya persetujuan dari pimpinan PT. Karabha Digdaya.

“No comment, kalau untuk kasih pernyataan nanti kita akan koordinasi dahulu ya dengan orang dalam kantor kami,” ujar Jokki saat ditemui di Pengadilan Negeri Depok, Kamis (19/2/2026). (**)

Pasalnya, tepat selang waktu satu pekan pasca eksekusi pengosongan lahan tanah oleh Pengadilan Negeri (PN) Depok pada lokasi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap dan menetapkan lima orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan suap pengurusan sengketa lahan tersebut pada Jumat (6/2/2026).

Adapun lima orang yang ditetapkan tersangka diantaranya yaitu Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setiawan, Juru Sita PN Depok, Yohansyah Maruanaya, Direktur Utama PT Karabha Digdaya, Trisnadi Yulrisman dan Head of Corporate Legal PT Karabha Digdaya, Berliana Tri Kusuma.

Selain itu, Ahli waris tanah mengungkap fakta baru terkait proses penetapan status tanah hingga berujung pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK atas dugaan suap pengurusan sengketa lahan tersebut.

Idih Sarmili selaku ahli waris menyatakan bahwa banyak sejumlah kejanggalan yang dirasakan selama proses itu bergulir dari mulai awal sebelum, gugatan, penetapan hingga dilayangkannya surat eksekusi pengosongan lahan. Terlebih saat ini, kata dia masih terdapat proses hukum yang berlanjut dengan upaya Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI.

“Awal gelagat kejanggalan itu sudah ada saya rasakan pertama, ketika sebelum kami digugat oleh pihak PT Karabha di PN Depok. Kami pernah diberikan surat somasi karena dituding menempati lahan milik PT Karabha yang diklaim pada tahun 1996 yang sudah diratakan, namun ditahun 2000 dibangun kembali rumah oleh orang tua saya, lalu kami dipanggil dimintai klarifikasi. Nah, padahal saya bilang kalau lokasi rumah yang saya tempati itu atas nama bapak saya yaitu Sarmili telah menempati sejak lama turun temurun keluarga dan belum pernah ada transaksi jual beli dengan PT Karabha,” ujar Idih dalam keterangannya pada awak media, Minggu (8/2/2026).

Bahkan tak sampai disitu, dia menilai bahwa dugaan perampasan atau kepenguasaan lahan tanah secara paksa oleh pihak PT Karabha Digdaya itu semakin menguat dengan adanya pemanggilan dirinya oleh PT Karabha dan Kelurahan, untuk menghadiri pertemuan yang selanjutnya ada perintah agar mengosongkan lahan tersebut.

“Kalau panggilan di PT Karabha itu sudah dua kali, terus dari dua kali pertemuan itu pun kita belum ada titik temu. Kemudian pada saat itu kita belum sampai ada kesepakatan, saya dilaporkan ke Kelurahan Tapos didesak agar segera mengosongkan lahan tersebut, karena akan ada kepentingan pembangunan kawasan perumahan mewah, dan kebetulan lokasinya itu terutama rumah yang saya tempati dekat sekali dengan lapangan Golf Hall 3 Ripper, jadi di sebelah utara rumah saya itu Hall 3 Ripper, lapangan Golf Emeralda,” kata Idih.

Selain itu, Idih membeberkan dirinya sempat diundang kembali dengan pihak PT Karabha di Kelurahan untuk melakukan mediasi, namun kembali tidak mencapai adanya kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Hingga akhirnya, diirinya mendapatkan surat pemanggilan untuk memenuhi panggilan agenda sidang pertama gugatan perdata yang dilayangkan PT Karabha, di Pengadilan Negeri Depok.

“Sebelumnya kami juga sudah pernah tiga kali melakukan mediasi di Kelurahan Tapos pada 2023, tapi tidak juga menemui kesepakatan. Bahkan pada pertemuan ketiga kalinya ketika akan membuktikan bukti-bukti dokumen atas kepemilikan tanah itu dari masing-masing pihak, Karabha tak bisa menunjukkannya, padahal kami sudah membawa. Hingga kemudian akhirnya kami mendapatkan surat pemanggilan sidang pertama gugatan PT Karabha dari PN Depok,” bebernya.

Kejanggalan lainnya yang dirasakan masih kata Idih, saat menjelang agenda sidang putusan gugatan pertama kalinya yang bergulir di Pengadilan Negeri Depok dengan nomor register : 335/Pdt.G/2022/PN. Dpk dengan perkara Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa sidang putusan tersebut sempat dilakukan penundaan hingga tiga kali lamanya.

“Saat sidang putusan gugatan kepada kami yang pertama kalinya oleh PT Karabhas, sidangnya itu ditunda sampai tiga kali. Ini ada apa, kami dan kuasa hukum bertanya-tanya padahal kami penasaran ingin menunggu hasil sidang putusan tersebut,” terangnya.

Setelah hasil putusan gugatan itu dimenangkan oleh PT Karabha. Idih menjelaskan dirinya melalui kuasa hukumnya kembali menempuh proses hukum selanjutnya dengan mengajukan banding hingga pada hasil putusan kasasi Mahkamah Agung.

“Kalau di PN Depok itu memang sudah ada putusan. Terus putusan pengadilan tinggi Bandung pun sudah ada putusan, untuk putusan Kasasi di Makamah Agung pun sudah ada putusan. Namun kita kan ajukan kembali upaya hukum dengan Peninjauan Kembali (PK) yang dimana hingga saat ini belum ada keputusan. Pengajuan PK itu kita ajukan saat kita terima putusan kasasi kalah, itu langsung kuasa hukum kami langsung mengajukan upaya PK,” jelas Idih.

Sambungnya, setelah adanya putusan kasasi, Idih mengatakan pihak PT Karabha juga sempat melakukan upaya pendekatan kembali terhadap dirinya dengan menawarkan sejumlah kompensasi penggantian rugi untuk pengosongan lahan tanah. Namun dia kembali menegaskan bahwa dirinya menolak penawaran tersebut karena dinilai tidak sebanding dengan hak yang dimilikinya.

“Dia pernah menawarkan ke saya untuk menerima pemberian uang kerohiman sebesar Rp100 juta hingga Rp 300 juta dengan catatan, saya tidak melanjutkan upaya hukum, tapi saya menolaknya. Akhirnya dari situ, dia cuma menawarkan ke saya kompensasi ganti rugi uang sebesar Rp 300 juta atau satu unit rumah tipe 50 dengan luas tanah 70 meter dan itu pun lokasinya ada di gang, tapi itu tetap saya tolak. Nah dari kesepakatan itu lah sampai proses terakhir hingga eksekusi belum adanya kesepakatan,” paparnya.

Menurutnya adanya sejumlah kejanggalan tersebut diduga kuat untuk mengusir dirinya dari lahan yang ditempatinya selama bertahun-tahun. Mulai dari sebelum adanya sidang gugatan, selama proses persidangan hingga menjelang eksekusi pengosongan lahan.

“Dari awal kita berproses di pengadilan ya, sampai rumah dan lahan kita kemarin itu dieksekusi, itu banyak sekali kejanggalannya. Apa lagi sampai tiba-tiba ada pemasangan plang status lahan tanah di lokasi lahan rumah kita, awalnya pakai plang kecil. Kemudian mereka setelah beberapa bulan atau tahun berikutnya pasang plang PT Karabha dengan plang yang besar. Kemudian dari BPN gitu kan, kok bisa-bisanya mereka main mengukur tanah (Constatering) tanpa adanya persetujuan dari kita gitu kan, apalagi di lokasi lahan yang belum jelas status kepemilikan tanah tersebut,” kata Idih.

Dengan banyaknya kejanggalan dalam proses penetapan status tanah ini, terlebih adanya peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terkait dugaan suap pengurusan sengketa lahan tersebut. Pihaknya berharap aparat Penegak Hukum dapat menuntaskan kasus sengketa lahan tersebut dengan menggunakan hati nurani yang jujur, transparansi dan tanpa tebang pilih, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum berlaku.

“Saya juga mengucapkan apresiasi kepada petugas KPK yang telah berhasil menangkap OTT terhadap para oknum aparat terkait pengurusan lahan tanah tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya keganjilan dan kejanggalan yang selama ini kami alami dalam berperkara hukum, bisa terus didalami, dibuka, dibedah. Sehingga kasus ini bisa terang-benderang diselesaikan sesuai dengan hukum berlaku,” pungkasnya. (**).

DEPOK, Eranasional.com – Polemik belum dibayarkannya uang ganti kerugian (UGK) dari lahannya yang digunakan untuk membangun jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seksi 3 direspon Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Jawa Barat, Indra Gunawan.

Dalam keterangannya, Indra Gunawan menegaskan aturan ganti rugi lahan warga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan memastikan BPN hadir dan berupaya menyelesaikan seluruh masalah sebagai saluran resmi stakeholder terkait.

“Saya sudah menerima informasi terkait polemik PT Artha Cahaya Prima (ACP) dengan beberapa masyarakat,” jelas Indra Gunawan kepada wartawan, Kamis 4 Mei 2023.

Polemik ini, menurut Indra Gunawan bisa selesai dengan pemutusan jalur hukum dalam ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Depok.

“Seharusnya, masyarakat menggunakan jalur litigasi, jalur keperdataan. Tetapi, setelah saya pelajari, masyarakat tidak mengambil langkah hukum, sebaliknya menggunakan langkah di luar jalur pengadilan,” jelas Indra Gunawan.

Sehingga, dari alur polemik yang muncul terjadi kebuntuan. Padahal, sudah ada upaya pemanggilan dari pihak PN untuk perdamaian. Bahkan, dalam perjalanan ada pihak yang tidak ingin berdamai.

Atas kondisi yang ada, BPN Depok tetap berkomitmen melakukan langkah-langkah aktif untuk kepentingan dan keadilan masyarakat.

“Salah satunya, apakah dimungkinkan penetapan pengadilan ini ditinjau kembali untuk menguraikan persoalan tersebut. Agar masyarakat yang sudah melakukan perdamaian dengan pihak yang bersengketa bisa dibayarkan dan belum akan ditetap dikonsinyasi (uangnya dititip di pengadilan),” jelasnya.

Untuk itu perlu dukungan para pihak baik aparat penegak hukum, Tim P2T, untuk aktif melakukan dialog kepada masyarakat agar polemik ini segera tuntas, ” jelas Indra seraya mengeluarkan beberapa berkas dari data yang diterima.

Indra juga memastikan pemerintah selalu membayarkan ganti rugi lahan warga terdampak jalan tol bahkan, sebelum konstruksi proyek tersebut dimulai.

BPN Depok akan tetap merespon apa yang diharapkan masyarakat terkait pembangunan ruas jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seksi 3.

“BPN juga berupaya menjadi saluran yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang muncul,” tutur Indra.

Seperti diketahui, tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 3A menghubungkan Kukusan Krukut Sedangkan Seksi 3B dari Simpang Krukut-Cinere.

Proyek tol Cijago ini menelan biaya investasi Rp 3,21 triliun dengan konstruksi Rp 1,2 triliun dan pembebasan tanah Rp 930 miliar. **

JAKARTA, Eranasional.com – Satu persatu harta janggal pejabat negara dan memamerkan kehidupan mewah terus dikuliti warganet. Kali ini, Sudarman Harja Saputra yang masuk radar atensi.

Sudarman Harja Saputra kini menjabat sebagai Kepala Kantor Badan Pertanahan Jakarta Timur. Istrinya disorot setelah fotonya sedang menikmati naik pesawat kelas bisnis dengan fasilitas mewah viral di Twitter.

“Tebak istri pejabat siapa?” cuit akun @PartaiSocmed membagikan foto istri Sudarman Harja Saputra, Kamis (9/3).

Diungkapkan lebih lanjut bahwa Sudarman Harja Saputra sempat terseret kasus mafia tanah. Akun @PartaiSocmed juga menyertakan tangkapan layar dari artikel tentang kasus yang dimaksud.

“Berhubung banyak yang penasaran, beliau adalah istrinya Sudarman Harja Saputra, Kepala Kantor Badan Pertanahan Jaktim, yang namanya pernah disebut-sebut dalam kasus mafia tanah,” jelasnya.

Artikel memberitakan tentang aksi demonstrasi yang terjadi di depan Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan pada 12 Juli 2022.

Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak) selaku inisiator aksi demo mendesak Kementerian ATR/BPN mengusut kasus mafia tanah di Jakarta Timur dan memecat sejumlah oknum pejabat pertanahan yang terlibat, salah satunya Sudarman Harja Saputra.

Melihat istri Sudarman yang bisa hidup enak dan hedon, warganet tak tahan untuk memberikan komentar julid. Mereka menyindir tulisan ‘Masya Allah Tabarakallah’ yang dijadikan caption.

“Belakangan ini kalau mau pamer tanpa mengandung unsur riya sangat gampang, tambahin teks MasyaAllah Tabarakallah di setiap foto. As simple as that!” komentar akun @gorilla_gentle.

“Kayaknya bentar lagi Instagram isinya postingan kajian dan motivasi hidup,” tambah akun @otherhalfmiamor.

“Alhamdulillah, tidak sia sia kita bekerja keras, pejabat dan keluarga hidupnya makin enak sekarang,” sahut akun @DeniIkhwan4.

JAKARTA, Eranasional.com – Sebagai tindak lanjut pertemuan Komite Indonesia Bebas Mafia (KIBMA) dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada 19 Januari 2023 yang membicarakan sepak terjang mafia tanah, KIBMA menggelar Rapat Perencanaan Strategis (Renstra) tanggal 17-19 Februari 2023.

Dalam Renstra tersebut, KIBMA membahas situasi “Indonesia Darurat Mafia Tanah” yang semakin parah. Satu persen elit menguasai  59% lahan di negeri ini, sementara 99% penduduk hanya menguasai 41%.

Ketua Umum KIBMA Erros Djarot mengatakan, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan problem mafia pertanahan ini, dan bertekad memeranginya. Namun hingga saat ini perampasan tanah oleh para mafia terus terjadi dan telah memakan banyak korban.

“Tidak sedikit rakyat pemilik tanah yang berjuang untuk mendapatkan kembali tanahnya justru mengalami kriminalisasi, dipidanakan, dan masuk penjara,” kata Erros Djarot di acara konferensi pers yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023).

Dia mengungkapkan, kriminalisasi terhadap rakyat merupakan kerja sama para mafia tanah dan oknum pejabat penegak hukum. 

“Realita menunjukkan praktek mafia tanah terus berlangsung meskipun presiden telah memerintahkan untuk memberantas mafia. Perintah presiden kandas di tengah jalan,” ujar pria yang juga dikenal sebagai sutradara dan politisi ini.

Berdasarkan fakta tersebut, lanjut Erros Djarot, KIBMA terpanggil untuk mendukung tekad presiden memberantas mafia tanah dengan menyampaikan usulan.

“Pertama, Presiden Jokowi harus membentuk Unit Kerja Khusus (UKP) Pemberantasan Mafia Tanah yang kerja utamanya menyelenggarakan ‘adu data’, sebagai metode pokok, untuk menyelesaikan sengketa antar para pihak yang bersengketa,” kata Erros.

“UKP membantu presiden dalam upaya serius untuk memberantas mafia tanah, dan KIBMA bersedia berperan aktif dalam unit kerja tersebut,” sambungnya.

Usulan kedua, KIBMA juga mengusulkan agar Presiden Jokowi mengevaluasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga sumber masalah yang terindikasi sering mengeluarkan sertifikat bermasalah, yang digunakan oleh para mafia tanah untuk merampas tanah-tanah milik rakyat.

Erros Djarot menegaskan, KIBMA didirikan untuk mengangkat persoalan perampasan tanah yang memunculkan konflik, sengketa, dan perkara antara rakyat dengan para mafia tanah, yang menjadi problem utama persoalan agraria beberapa dekade terakhir.

“KIBMA juga melakukan kampanye untuk menghentikan praktek-praktek kriminalisasi dalam kaitan sengketa tanah,” ungkapnya.

Erros menyebut, persoalan mafia tanah adalah pintu masuk bagi KIBMA untuk mengangkat persoalan yang lebih besar terkait praktek mafia di berbagai bidang, dari mafia tanah, mafia hukum, hingga mafia pangan.

Jakarta – Polisi melakukan penggeledahan di Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan pasca penangkapan 4 pejabat BPN Jakarta dan Bekasi terkait kasus mafia tanah, Kamis (14/7/2022).

Dalam penggeledahan kantor yang terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan tersebut, polisi menemukan sertifikat tanah milik warga yang semestinya sudah diserahkan sejak tiga tahun lalu.

“Kita temukan sertifikat-sertifikat yang seharusnya sudah diserahkan dari tiga tahun lalu, tetapi ternyata belum diserahkan. Ini kasihan masyarakat,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi.

Sejumlah sertifikat yang ditemukan itu diduga sengaja ditahan untuk diubah datanya, para pelaku sengaja menghambat proses permohonan PTSL warga dan tidak menyerahkan sertifikat mereka sebagaimana yang seharusnya dilakukan.

“Seharusnya sertifikat bisa jadi tapi ini tidak jadi-jadi dan ternyata justru diubah datanya. Diganti identitasnya, data yuridisnya menjadi milik orang lain dan luasannya lebih besar dan merebut tanah yang bukan haknya,” imbuhnya.

Akibat modus yang digunakan para mafia tanah itu, banyak orang yang tak menyadari bahwa dirinya menjadi korban mafia tanah.

“Yang menjadi catatan kita semua, sampai saat ini banyak masyarakat yang belum sadar kalau yang bersangkutan menjadi korban,” ujarnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap empat pejabat BPN wilayah Jakarta dan Bekasi terkait kasus mafia tanah.

Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Petrus Silalahi mengatakan, salah satu pejabat BPN, PS, diduga terlibat dalam kasus penerbitan sertifikat hak milik (SHM) melalui program PTSL.

Saat itu, PS tengah menjabat sebagai Ketua Adjudikasi PTSL di Kantor Wilayah BPN Kota Administrasi Jakarta Selatan.

“Saat tindak pidana terjadi, beliau menjabat sebagai Ketua Tim Ajudikasi PTSL pada Kantor BPN Kota Administrasi Jakarta Selatan,” ungkap Petrus.

Eranasional.com – Subdit Harda Ditkrimum Polda Metro Jaya menangkap seorang pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) berinisial PS atas dugaan terlibat sindikat mafia tanah. PS merupakan Ketua Ajudikasi PTSL BPN di Jakarta yang ditangkap di Depok pada Selasa (12/7/2022) puk 23.30 WIB malam.

“Benar Saudara PS yang merupakan salah satu pejabat di BPN Kota Jakarta telah kami tangkap di Depok,” kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadisaat dikonfirmasi, Rabu (13/7/2022).

Selain PS, polisi juga telah mengetahui pejabat lain yang masuk dalam jaringan sindikat mafia tanah tersebut. Dalam waktu dekat polisi akan melakukan penangkapan terhadap pejabat lainnya yang ikut terlibat.

“Rencananya masih ada lagi tersangka lainnya yang notabene juga merupakan pejabat BPN yang akan segera kami lakukan penangkapan kembali,” katanya.

Hengki mengatakan pihaknya akan menggelar konferensi pers untuk menyampaikan secara detail terkait penangkapan pejabat BPN tersebut.

“Tentunya keberhasilan pengungkapan ini tidak lepas dari dukungan semua pihak khususnya Satgas Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN RI yang terus berKoordinasi instens dengan kami penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya,“ kata Hengki.

Penangkapan dilakukan setelah penyidik selama satu bulan penyelidikan dalam upaya mengungkap perkara yang disinyalir melibatkan banyak pegawai BPN sebagai pelakunya. Di samping itu ada juga pegawai ASN dari instansi lainnya yang terlibat bahkan berperan sebagai aktor intelektual yang bekerja sama dengan pemilik modal atau pemberi dana.

Kasubdit Harda Ditkrimum AKBP Petrus Silalahi mengatakan penetapan tersangka dan penangkapan terhadap PS dilakukan karena diduga melakukan tindak pidana. Tersangka menjabat sebagai Ketua Ajudikasi PTSL di salah satu kantor BPN di wilayah kita Jakarta.

Dalam kasus ini penyidik telah menetapkan lebih dari 20 tersangka mafia tanah atas perkara yang melibatkan banyak pegawai ASN lintas instansi.

“Mereka mengakibatkan jatuhnya banyak korban dari masyarakat bahkan diduga hingga saat ini pun masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa dirinya menjadi korban dari ulah para pelaku mafia pertanahan ini,” katanya.

JAKARTA – Delapan pegawai BPN Jakarta Timur yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus sengketa lahan di Cakung, Jakarta Timur hingga saat ini masih berstatus berstatus ASN aktif.

“Hingga saat ini kedelapan pegawai BPN Jakarta Timur yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu statusnya masih aktif sebagai ASN,” kata Staf Khusus sekaligus Juru Bicara (Jubir) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Taufiqulhadi Dikutip dari Kompas.com, Jumat (24/12/2021).

Menurutnya, Kementerian ATR/BPN belum mengambil tindakan apa pun terhadap 8 pegawai BPN Jakarta Timur yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut.

“Mereka masih tersangka. Selama belum divonis, maka ASN-nya masih tetap,” jelasnya.

Taufiqulhadi menjelaskan, penetapan tersangka terhadap delapan orang ini berawal dari laporan Benny Tabalajun yang merupakan pemilik PT Salve Veritate bahwa ada oknum BPN yang bertindak atas perintah mafia tanah untuk merebut tanahnya di Cakung.

Dilansir dari Kompas.com, Kementerian ATR/BPN juga mendukung upaya Kepolisian untuk mengusut dan menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam kasus mafia tanah ini.

“Kami melihat positif ketika polisi menetapkan tersangka delapan pegawai BPN Jakarta Timur dalam kasus pergantian nama sertifikat milik PT Salve Veritate di Cakung,” ujanrya.

Jakarta – Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil melantik 20 pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pejabat yang dilantik terdiri dari 3 orang Pejabat Administrator, 3 orang Pejabat Fungsional, dan 14 orang Pejabat Pengawas. Pelantikan berlangsung secara daring dan luring di Aula Prona Lantai 7, Jakarta, Kamis (28/10/2021) kemarin.

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan bahwa saat ini dengan adanya jabatan fungsional, negara memberikan kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berprestasi dan memiliki semangat tinggi untuk dapat berkarier dan mengabdi kepada negara dalam waktu yang lebih lama.

“Ini bagian dari upaya pemerintah untuk memberi kesempatan kepada orang-orang yang punya prestasi, semangat, dan keinginan. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang ingin mengabdi kepada negara lebih panjang, berprestasilah,” ucap Sofyan A. Djalil.

Sofyan A. Djalil melihat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian ATR/BPN saat ini sudah semakin baik, lantaran tingkat pendidikan yang tinggi.

Ia berharap dengan pendidikan yang tinggi itu, dapat berbanding lurus dengan kualitas kerja dalam kontribusi membangun lembaga juga bangsa.

“Kualitas pekerjaan itu ada dua faktor. Saya pikir yang pertama itu adalah kerja dengan teliti dan telaten, lalu yang kedua adalah integritas,” tuturnya.

Pemberlakuan talent pool dalam sistem manajemen SDM di Kementerian ATR/BPN, menurut Sofyan A. Djalil ialah upaya untuk memberikan kesempatan bagi semua ASN yang berprestasi dan yang ingin berprestasi, untuk bisa menjabat dalam berbagai jabatan struktural maupun fungsional.

“Oleh sebab itu, saudara-saudara diharapkan melaksanakan tugas dengan cepat dan optimum, kemudian mencari terobosan-terobosan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan kepada para jajaran untuk tetap menjaga integritas karena Presiden begitu tegas dalam memerangi mafia tanah.

“Jadi, saya ingatkan lagi kalau keliru, kalau salah, kita bisa perbaiki. Kalau saudara tidak bersalah kemudian jadi korban kriminalisasi, kita bela sampai kemana pun. Namun, jika kemudian jajaran kita melakukan dengan kesengajaan, integritas yang tidak baik, tidak akan ada kesempatan dan tidak kita maafkan,” tegas Sofyan A. Djalil.

Menteri ATR/Kepala BPN juga menuturkan bahwa perlu tindakan hukum dalam rangka memperbaiki Kementerian ATR/BPN menjadi lebih baik lagi dalam melayani masyarakat.

“Namun, saya yakin 99,99% orang-orang BPN adalah orang-orang yang baik. Jadi tolong, nanti saudara-saudara sekalian ingatkan kepada rekan kerjanya dan diri kita masing-masing untuk tetap jaga integritas,” imbuh Sofyan A. Djalil.

“Saya ucapkan sekali lagi selamat. Ini adalah bagian dari yang muda-muda. Bagian dari jabatan-jabatan yang semakin hari semakin maju karier Anda dalam menciptakan hal yang lebih baik kepada bangsa ini. Mudah-mudahan saya berharap, saudara-saudara bakal menjadi pimpinan di masa yang akan datang,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

JAKARTA – Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal menyatakan, tak kurang dari 125 pegawai yang terbukti terlibat praktik mafia tanah telah ditindak tegas.

“Ini kita tidak bangga ya, menghukum 125 pegawai, tetapi ini bentuk dari pada pembinaan,” kata Sunraizal dalam konferensi pers virtual, Senin (18/10/2021).

“Yang bisa dibina ya kita bina, tetapi yang tidak bisa dibina, ya di antaranya ada yang kita berhentikan. Jadi ada hukuman berat, kita tidak main-main,” imbuh dia.

Menurut dia, Kementerian ATR/BPN tidak memberikan toleransi sama sekali terhadap para pegawai tersebut. Sebab, praktik jahat yang melibatkan mafia disebut akan mengacaukan sistem pertanahan di Indonesia.

“Sehingga, perlu kami tindak dengan hukuman berat itu ada 32 orang. Hukuman disiplin sedang ada 53 orang, dan disiplin ringan ada 40 orang. Jadi, itu yang kami lakukan, bentuk keseriusan kami,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sunraizal menjelaskan hingga kini sebanyak 732 aduan diterima Inspektorat Investigasi mengenai masalah pertanahan.

Persoalan itu meliputi penyalahgunaan wewenang (17 kasus), pelayanan masyarakat (201 kasus), korupsi/pungli (11 kasus), kepegawaian/ketenagakerjaan (3 kasus), sengketa konflik dan perkara (493 kasus).

Dari seluruh aduan yang diterima, 162 kasus telah ditangani Inspektorat Investigasi dan 5 kasus ditangani Dirjen Teknis dan Dirjen Sengketa Perkara. “Kemudian, hal-hal yang bisa kami anggap bisa diselesaikan oleh Kanwil (kantor wilayah) 303 kasus,” tambah dia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menegaskan pihaknya akan terus melakukan monitoring dan berupaya memberantas mafia tanah.

Ia mengingatkan agar para mafia tanah untuk tidak kembali melakukan perampasan tanah yang sudah mempunyai hak milik.

“Saya juga ingin mengingatkan kepada para mafia tanah jangan coba-coba lagi. Kalau di masa lalu kalian bisa melakukan secara leluasa, sekarang tidak bisa lagi, kita akan monitor, kita akan melakukan berbagai upaya,” kata Sofyan.

“Tidak boleh mafia menang, tidak boleh. Karena kalau mafia menang itu repot kita semua,” lanjut dia. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk berperang melawan mafia tanah. Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan penegak hukum, Komisi Yudisial hingga Mahkamah Agung (MA). (Nicholas Ryan Aditya)

Kab. Bekasi – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melanjutkan pelaksanaan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN menggelar tes urine yang ketiga kalinya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, dengan menerapkan protokol kesehatan, Selasa (05/10/2021).

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, mengatakan dalam sambutannya bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan upaya pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, serta kewajiban dalam seleksi jabatan.

Pada kesempatan yang sama, Dini Raina Sari selaku perwakilan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah serius dan gigih dalam mengimplementasikan Inpres Nomor 2 Tahun 2020.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Hiskia Simarmata, menyatakan dukungannya atas rencana aksi ini karena dapat bermanfaat untuk lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Dilaksanakan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ini, saya sangat setuju. Karena salah satunya ingin membuktikan bahwa seluruh dan pegawai yang ada di sini steril dan tidak boleh terlibat dalam narkoba. Jika sudah terkena bisa menghambat kinerja sehingga malas bekerja,” ujarnya.

Tesyalonica Megan selaku Asisten Surveyor Kadastral berlisensi (ASKB) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, mengikuti tes urine kali ini. Ia mengatakan bahwa kegiatan ini bagus untuk para pegawai dan perlu dukungan penuh.

“Acara ini baik sekali karena di tengah kesibukan, kami harus meyakinkan diri kita semua bersih dari narkoba,” imbuhnya.

Kegiatan tes urine di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ini dilakukan kepada 235 pegawai. Dua kegiatan sebelumnya dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

Pewarta: Agung Nugroho

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Sofyan A. Djalil terus mendorong tertib administrasi di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia.

Menurutnya, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam bidang pertanahan. Dengan demikian, akan tercipta iklim investasi yang lebih baik dan kondusif.

“Kementerian ATR/BPN mau menyelesaikan masalah administrasi pertanahan. Tujuan akhirnya adalah kepastian hukum dalam bidang pertanahan. Kalau masalah hukum di pertanahan tidak pasti, tidak jelas, bisa jadi sumber konflik, bisa punya tanah kemudian digugat orang, atau punya tanah sudah ada sertipikat disikat oleh mafia tanah, atau bentuk-bentuk lain, itu akan sangat mengganggu iklim investasi,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN melalui keterangan rilis mengenai Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTT), Kamis (16/9)

Ia melanjutkan, setiap konflik pertanahan harus dihindari dalam rangka mendukung iklim investasi. Salah satunya dengan menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Dalam menciptakan iklim investasi, konflik pertanahan itu harus dihindari. Yang paling bagus adalah bagaimana mengantisipasi jangan terjadi konflik. Maka kita punya program mendaftarkan seluruh tanah. Jika mungkin seluruh tanah di seluruh Indonesia terdaftar paling lama tahun 2025. Kalau semua tanah sudah terdaftar, maka potensi konflik di masa yang akan datang akan berkurang,” terang Sofyan A. Djalil.

ERANASIONAL.COM – Kementerian ATR / BPN mengakui bahwa belakangan ini banyak praktek mafia tanah yang telah mengalihkan hak atas tanah / bangunan dari pemilik aslinya. Dengan adanya sertifikat tanah elektronik ini diharapkan masyarakat terhindar dari tindak pidana penipuan dan mafia tanah.

“BPN terus akan memperbaiki, meningkatkan kualitas produk kita supaya tidak mudah dilakukan pemalsuan-pemalsuan. Sertifikat yang sekarang pun sebetulnya tidak bisa dipalsukan. Kalau sertifikat palsu itu dibawa ke BPN pasti ketahuan bahwa itu bukan produk BPN. Namun yang dibawa ke BPN adalah sertifikat yang asli, yang palsu yang diserahkan kepada pemilik sehingga pemilik nggak tahu kalau sudah dipalsukan,” jelas Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/BPN Agus Wijayanto dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (19/2/2021).

Salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk adalah dengan meluncurkan program digitalisasi dan sertifikasi layanan dan sertifikat elektronik.

“Sehingga nanti ke depan dengan digital, warkah-warkah digital ini tidak mudah dipalsukan, tidak akan bisa diambil. Demikian juga dengan sertifikat, sertifikat itu yang utamanya ada di dalam data komputer,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan, pihaknya akan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian ATR / BPN dan Jaksa Agung RI untuk memberantas mafia tanah.

“Kedepan untuk mengoptimalkan kerja Satgas Mafia Tanah kami dan BPN sepakat untuk libatkan tim dari Kejaksaan Agung RI untuk bisa menyamakan persepsi tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan mafia tanah, karena ada karakteristik yang berbeda di dalam kejahatan mafia tanah ini,” ujar Fadil.

ERANASIONAL.COM – Sertifikat tanah elektronik akan segera diterbitkan tahun ini. Namun, Kementerian Pertanian dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) tidak segera mencabut sertifikat fisik lama.

Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Humas Kementerian ATR, mengumumkan bahwa Kepala Badan Pertanahan tidak akan mencabut sertifikat tanah masyarakat. Namun, pencabutan tersebut atas inisiatif masyarakat untuk mengganti sertifikat fisik dengan elektronik.

“Terkait pasal 16 ayat 3 Peraturan Menteri tersebut, Kepala Kantor Pertanahan tidak akan menarik sertifikat di masyarakat, tapi apabila masyarakat datang ke kantor pertanahan dan ingin mengelektronikan sertifikat analognya menjadi sertifikat elektronik maka sertipikat analognya akan ditarik dan disimpan di kantor pertanahan,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (5/2/2021).

Namun, menurut Julia, sertifikat milik masyarakat tidak ditarik lagi, melainkan diganti dengan yang elektronik. Sementara itu, sertifikat fisik yang lama akan disimpan dan tidak akan dikembalikan kepada pemiliknya.

“Atau dengan kata lain sertipikat analog itu ditukar menjadi sertipikat elektronik dan sertipikat analognya tidak dikembalikan lagi ke pada pemiliknya,” jelas Yulia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) Sofyan Djalil meyakinkan pihaknya tidak akan mencabut sertifikat fisik maupun manual. Padahal pemerintah sedang dalam proses penerbitan sertifikat tanah secara elektronik.

Jakarta, Eranasional.com – BPN Jakarta Barat menolak tuntutan atas hak kepemilikan tanah terhadap ahli waris sebagai pemohon. dalam tuntutannya, Yanih (38) selaku pemohon ahli waris kepemilikan tanah merasa dikecewakan oleh pihak BPN Jakarta Barat.

Yanih membeberkan awal mula terjadinya sengketa tanah yang diklaim sebagai haknya.

“Berawal dari pemblokiran sertifikat karena sedang bermasalah dengan adik ipar saya, adik ipar saya ingin membatalkan sertifikat tapi tidak bisa karena sudah kalah di PTUN hingga sampai inkrah,” ujar Yanih.

Dalam tuntutannya, Yanih sebagai pemohon ahli waris kepemilikan tanah merasa dikecewakan oleh pihak BPN Jakarta Barat.

“Pada saat saya ingin mencabut pemblokiran ternyata tidak bisa karena masih ada gugatan di pengadilan tapi itu semua sudah inkrah sesuai dengan surat yang BPN Jakbar berikan kepada saya. Samapai akhirnya saya mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakbar akhirnya saya dimenangkan saya minta untuk BPN Jakbar melakukan putusan dari PN Jakbar,” dalam pengakuannya.

Setelah wartawan konfirmasi kepada Paberio Saut Napitupulu selaku staf di BPN Jakbar, ia mengungkapkan bahwa Kantah tidak berhak membuka pemblokiran.

“Blokir yang dilakukan kementerian hanya dapat diaktifkan kembali oleh pihak kementerian itu sendiri, sehingga Kantah dan Kanwil tidak berwenang untuk melakukan pengaktifan pemblokiran,” tegasnya.