Badan Pusat Statistik (BPS) mengaitkan kenaikan tersebut dengan tekanan pasokan akibat penurunan potensi luas panen dan produksi padi yang dipengaruhi fenomena El Nino.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, harga rata-rata beras di tingkat penggilingan naik 0,81 persen secara bulanan atau month-to-month (mtm) pada September 2026.

Jika dibandingkan dengan September 2025, harga tersebut bahkan meningkat 6,04 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).

“Rata-rata harga beras di penggilingan pada bulan September tahun 2026 naik 0,81 persen secara month-to-month dan naik 6,04 persen secara year-on-year,” kata Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/10).

Berdasarkan jenisnya, harga beras premium di tingkat penggilingan meningkat 0,81 persen secara bulanan. Secara tahunan, kenaikannya mencapai 10,52 persen.

Sementara harga beras medium naik 0,87 persen secara bulanan dan 4,72 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan harga juga tercermin pada perdagangan grosir dan eceran. BPS mencatat harga beras di tingkat grosir naik 0,61 persen secara bulanan dan 4,93 persen secara tahunan.

Adapun di tingkat eceran, harga beras mengalami kenaikan 0,80 persen secara bulanan dan 3,73 persen secara tahunan.

Pembahasan tersebut berlangsung saat Mendagri menerima Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) beserta jajaran di Posko Satgas yang berlokasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (9/2/2026).

Dalam pertemuan itu, Mendagri mengungkapkan bahwa BPS telah memiliki data yang cukup komprehensif mengenai kondisi di wilayah terdampak. Hal itu didukung oleh survei dan penugasan tim BPS yang telah turun langsung ke lokasi bencana.

“Ibu Kepala BPS menyampaikan, karena beliau sudah melakukan survei dan mengirimkan banyak tim ke daerah bencana ini, tiga [provinsi] ini, beliau … sudah memiliki dashboard tentang data-data bencana,” katanya.

Mendagri menilai, keberadaan dashboard data tunggal tersebut menjadi instrumen penting untuk menyatukan persepsi lintas kementerian/lembaga (K/L).

Selain itu, dashboard tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk membagi peran dan memantau perkembangan pemulihan di lapangan secara lebih terukur.

“Kita harapkan adanya dashboard, sangat diperlukan sekali untuk menyatukan pandangan kita. Update tentang situasi daerah bencana, dan itu bisa menjadi modal kita untuk membagi tugas,” ujarnya.

Mendagri juga menyampaikan bahwa dari total 52 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak, pemerintah memfokuskan penanganan pada sepuluh daerah utama dengan dampak paling berat. Daerah-daerah tersebut antara lain Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah.

“Di bagian gunung, itu adalah Aceh Tengah, dengan berbagai indikator yang sudah kita buat. [Daerah-daerah] yang lainnya sudah saya sampaikan, itu sudah normal, banyak yang sudah normal sepenuhnya, ada yang mendekati normal,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa untuk mencapai kondisi normal fungsional, dibutuhkan waktu sekitar dua bulan apabila seluruh pihak dapat bekerja keras secara terpadu. Normal fungsional yang dimaksud yakni berfungsinya kembali pasar, sekolah, rumah sakit, listrik, serta fasilitas dasar lainnya.

“Saya sampaikan, bedakan dengan normal permanen. Kalau normal permanen, butuh waktu yang lebih lama lagi, mungkin bisa sampai dua tahun,” ungkapnya.

Mendagri kemudian membandingkan dengan pengalaman penanganan pascatsunami Aceh, di mana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh membutuhkan waktu hingga lima tahun.

Hal itu disebabkan pembangunan infrastruktur permanen seperti jembatan dan jalan memerlukan proses panjang, termasuk pembangunan gedung-gedung publik yang rusak berat.

“Di samping itu juga masalah gedung, misalnya, sekolah yang betul-betul hancur. Itu juga butuh waktu. Yang cukup lama juga adalah sungai. Karena sungainya banyak sungai besar, dan itu contoh [sungai di Aceh] Tamiang,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan perkembangan dashboard data tunggal yang disiapkan sebagai dasar penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran.

Ia menekankan, pembangunan dashboard tersebut membutuhkan dukungan kuat dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga.

“Jadi ini luar biasa yang sudah support dan dukungan dari para Kementerian dan Lembaga untuk kita bisa membangun dashboard data tunggal,” tandasnya.

Angka tersebut meningkat 5,30 persen dibandingkan Maret 2025 dan naik 7,76 persen dibandingkan September 2024. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan minimum yang harus dipenuhi masyarakat agar tidak dikategorikan miskin.

“Garis Kemiskinan adalah nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi seseorang dalam satu bulan,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Ia menegaskan bahwa penduduk miskin didefinisikan sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan tersebut.

BPS membagi komponen Garis Kemiskinan menjadi dua, yakni Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Dari hasil perhitungan, peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan bukan makanan.

Pada September 2025, kontribusi GKM terhadap GK tercatat sebesar 73,81 persen di wilayah perkotaan dan bahkan lebih tinggi di perdesaan sebesar 76,11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pangan masih menjadi beban utama pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah.

“Komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan, pada umumnya hampir sama,” kata Amalia.

]]> https://eranasional.com/97653/bps-beberkan-penyebab-kenaikan-garis-kemiskinan-beras-dan-rokok-teratas/feed 0 Aditya https://eranasional.com/97501/bps-catat-nilai-ekspor-batu-bara-merosot-turun-hampir-20-persen-sepanjang-2025 https://eranasional.com/97501/bps-catat-nilai-ekspor-batu-bara-merosot-turun-hampir-20-persen-sepanjang-2025#respond Tue, 03 Feb 2026 09:11:18 +0000 https://eranasional.com/97501/bps-catat-nilai-ekspor-batu-bara-merosot-turun-hampir-20-persen-sepanjang-2025 Jakarta, ERANASIONAL.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor Indonesia sepanjang Januari–Desember 2025 menunjukkan tren positif pada sebagian besar komoditas unggulan nonmigas. Namun, di tengah kenaikan tersebut, ekspor batu bara justru mengalami penurunan signifikan, baik dari sisi nilai maupun volume.

Berdasarkan data BPS, nilai ekspor batu bara sepanjang 2025 tercatat sebesar US$ 24,48 miliar, turun 19,70 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai US$ 30,49 miliar. Penurunan ini menjadikan batu bara sebagai satu-satunya komoditas utama nonmigas yang mencatat kontraksi cukup dalam selama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, pelemahan ekspor batu bara terjadi secara kumulatif sepanjang tahun.

“Nilai ekspor batu bara ini turun 19,70 persen secara kumulatif dari Januari hingga Desember 2025,” ujar Ateng dalam konferensi pers di Kantor BPS, Selasa (2/2/2026).

Tak hanya nilai ekspor, volume pengiriman batu bara ke pasar global juga mengalami penurunan. Sepanjang 2025, volume ekspor batu bara tercatat sebesar 390,3 juta ton, turun dari 405,76 juta ton pada 2024 atau menyusut 3,66 persen.

Khusus pada Desember 2025, BPS mencatat volume ekspor batu bara mencapai 36,28 juta ton, turun 0,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan volume ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap kinerja batu bara tidak hanya disebabkan oleh faktor harga, tetapi juga melemahnya permintaan.

Meski mengalami penurunan, batu bara tetap masuk dalam daftar tiga komoditas nonmigas unggulan Indonesia, bersama dengan besi dan baja serta minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan turunannya. Namun, kontribusi batu bara terhadap total ekspor pertambangan tercatat melemah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

]]> https://eranasional.com/97501/bps-catat-nilai-ekspor-batu-bara-merosot-turun-hampir-20-persen-sepanjang-2025/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96123/bps-catat-nilai-ekspor-ri-turun-us2252-miliar-november-2025 https://eranasional.com/96123/bps-catat-nilai-ekspor-ri-turun-us2252-miliar-november-2025#respond Mon, 05 Jan 2026 05:37:33 +0000 https://eranasional.com/96123/bps-catat-nilai-ekspor-ri-turun-us2252-miliar-november-2025 Jakarta, ERANASIONAL.COM — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan US$22,52 miliar sepanjang November 2025. Nilai tersebut turun 6,60 persen secara tahunan (year or year atau yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar US$24,11 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (BPS) Pudji Ismartini mengatakan, penurunan ini disebabkan oleh nilai ekspor komoditas non-migas (minyak dan gas).

Dia menambahkan ekspor migas tercatat anjlok 32,88% yoy menjadi US$ 21,64 miliar pada November 2025, dibandingkan tahun sebelumnya US$ 22,80 miliar.

Sementara ekspor nonmigas turun 5,09% yoy menjadi US$ 0,88 miliar pada November 2025 dibandingkan tahun sebelumnya US$ 1,31 miliar.

“Penurunan ekspor November didorong ekspor nonmigas bahan bakar mineral atau HS 27 yang turun 18,89% dengan andil minus 2,77%. Lemak dan minyak hewani nabati turun 18,81% dengan andil minus 2,12%, serta besi dan baja turun 17,14% dengan andil minus 1,71%,” ujar Pudji dalam konferensi pers, Senin (5/1/2026).

Secara tahunan, BPS mencatat ekspor Indonesia juga mengalami kontraksi, terutama dari sektor pertambangan dan lainnya yang turun 22,28% dengan andil 3,55%.

Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya nilai ekspor sejumlah komoditas utama seperti batu bara, bijih tembaga, lignit, neobium, hingga bijih titanium.

Dalam arahannya, Tomsi meminta seluruh Pemda menindaklanjuti hasil analisis harga bahan pokok di wilayah masing-masing secara konkret. Ia juga meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri bersama Bulog untuk berkoordinasi dengan 50 daerah yang harga berasnya masih tergolong tinggi.

“Bagaimana mungkin beras kita berlimpah, dan kita terus berupaya untuk menurunkan harga beras [tetapi] ini masih ada yang [harganya] tinggi,” tegas Tomsi.

Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sejumlah daerah yang harga berasnya masih naik signifikan, di antaranya Kabupaten Tambrauw, Dogiyai, hingga Mojokerto. Tomsi meminta Pemda segera menganalisis penyebab kenaikan harga tersebut, apakah dipicu oleh distribusi, pasokan, atau adanya permainan harga yang dapat merugikan masyarakat.

Selain beras, Tomsi juga menyoroti kenaikan harga minyak goreng dan bawang putih di beberapa daerah.

Ia mendorong agar Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Pemda segera menggelar rapat khusus untuk membahas penyebab dan solusi atas kenaikan harga tersebut.

“Harus ada alasan yang jelas bahwa kenapa ini (harga minyak goreng) sampai begini. Jangan terus kita biarkan terlena,” ujarnya.

Tomsi menekankan bahwa Rakor Pengendalian Inflasi tidak boleh menjadi kegiatan seremonial semata. Ia menegaskan pentingnya Pemda memanfaatkan forum tersebut untuk melahirkan langkah-langkah nyata demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

“Jadi tidak kita biarkan rapat ini seperti rata-rata air aja, lewat berlalu tanpa kita melakukan upaya-upaya [yang nyata]. Ingat, upaya yang kita lakukan adalah untuk masyarakat banyak,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa inflasi year to date tercatat sebesar 2,10 persen, sedikit lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh empat provinsi dengan inflasi di atas 3,5 persen, yakni Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah. Selain itu, kondisi tersebut juga dipicu oleh komoditas pendorong utama seperti cabai merah, emas perhiasan, dan biaya pendidikan.

Meski demikian, jelas Amalia, sejumlah provinsi mengalami inflasi rendah bahkan deflasi. Daerah itu di antaranya Papua, Lampung, Papua Barat, dan Maluku Utara. Pada minggu pertama November 2025, tren harga menunjukkan perbaikan, dengan banyak provinsi mencatat penurunan persentase inflasi, terutama untuk komoditas pangan bergejolak.

“Artinya ini sesuatu yang sangat baik karena pengendalian harga untuk kelompok komoditas yang masuk kepada volatile food sudah terus terkendali dan mengalami penurunan,” jelas Amalia.

BPS menyatakan jumlah itu menurun dibanding Setember 2024 yang tercatat sebanyak 2,78 juta orang. Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono mengatakan, jumlah penduduk miskin ekstrem itu didapat dengan melihat pengeluaran per kapita penduduk di bawah US$2,15 yang merupakan standar Purchasing Parity Power (PPP) yang dikeluarkan Bank Dunia pada 2017.

“Berdasarkan data Susenas, Maret 2025 jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia sebanyak 2,38 juta orang atau turun sebanyak 0,40 juta orang dibandingkan dengan September tahun 2024,” tutur Ateng saat dikutip dari Media Indoensia, Jumat, 25 Juli 2025.

Dia menjelaskan, sampai saat ini BPS belum menggunakan standar PPP terbaru yang dirilis oleh Bank Dunia. Diketahui Bank Dunia menaikan standar PPP baru untuk mengukur kemiskinan ekstrem menjadi US$3,00 per kapita per hari.

Alasannya ialah agar BPS dapat membandingkan pergerakan jumlah penduduk miskin ekstrem dari periode sebelumnya. Jika merujuk standar baru, angka kemisikanan ekstrem Indonesia sekitar 5,44 persen.

“World Bank sudah merilis dengan standarnya itu US$3,00 PPP per hari. Berdasarkan standar ini, Bank Dunia memperkirakan 5,44 persen penduduk Indonesia pada tahun 2023 berada di bawah garis kemiskinan ekstrem versi tersebut,” sebut dia.

“Kemudian sampai saat ini memang kita belum, Indonesia belum secara resmi mengadopsi batas tersebut sebagai garis kemiskinan ekstrem nasional. Kami masih menggunakan US$2,15 PPP karena agar memperbandingkan dengan periode atau tahun-tahun sebelumnya,” ujar dia.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Bali, Kadek Agus Wirawan, mengatakan bahwa jumlah tersebut bisa lebih tinggi jika tidak ada pandemi yang melanda dunia beberapa tahun lalu.
“Yang menggembirakan catatan kami untuk jumlah kunjungan wisman melebihi kondisi sebelum COVID-19. Ini tercatat sebesar 6,3 juta (wisman), dan kalau tidak ada pandemi mungkin angkanya lebih tinggi,” ujar Kadek, seperti dikutip dari Antara.

Tingginya kunjungan wisman yang tercatat di BPS terjadi saat musim liburan Juli dan Desember. Selain itu, periode musim panas di Eropa juga meningkatkan jumlah kunjungan pada Agustus.
Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisman di bulan Desember 2024 yang tercatat mencapai 551.100 kunjungan, atau meningkat 16,54 persen dari kondisi November 2024.

BPS Bali mencatat bahwa umumnya kondisi kunjungan pariwisata tahunan dapat diproyeksi dari 3-5 tahun terakhir. Namun, tren positif yang terjadi sepanjang 2024 justru belum bisa memastikan berapa besar kenaikan di tahun ini.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menargetkan jumlah kunjungan di akhir tahun 2025 menyentuh 6,5 juta. Namun, Kadek tidak bisa menjamin besaran (kunjungan wisman) di tahun ini.
“5 tahun terakhir ini, kan, ada COVID-19, ya, jadi susah ini. Namun, jika melihat kenaikan 2023 ke 2024, yaitu dari 5.273.258 ke 6.333.360 sebesar 20 persen, maka persentase itu bisa digunakan untuk memprediksi sementara,” kata Kadek.

Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Rabu, mengatakan, garis kemiskinan pada September 2024 mencapai Rp846.085 per kapita per bulan, sementara garis kemiskinan pada Maret 2024 Rp825.288 per kapita per bulan.

Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan penduduk miskin. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Adapun penyumbang komposisi garis kemiskinan pada September 2024 berasal dari makanan (garis kemiskinan makanan/GKM), yakni Rp 590.704 per kapita per bulan.

Hal itu berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Di peringkat pertama ditempati Kota Bandung dan peringkat kedua ditempati Kota Bekasi.

Kepala BPS Kota Depok, Agus Marzuki mengungkapkan, bahwa IPM Kota Depok mencapai angka 83,05 di 2024. Sementara, kabupaten/kota di Jawa Barat yang menyentuh IPM sampai angka 80 di tahun ini ada empat. Yaitu Kota Bandung 83,75, Kota Bekasi 83,55, Kota Depok 83,05, dan Kota Cimahi 80,3.

Penurunan produksi ini menjadi kabar buruk di tengah menjamurnya kopi berperisasi gula aren.

Provinsi dengan produksi nira aren terbesar adalah Sumatera, Jawa dan Sulawesi, yang menyumbang persentase terbesar dari total produksi nasional.

Keberhasilan dalam memproduksi nira aren di beberapa provinsi tersebut disebabkan oleh kondisi geografis dan iklim yang mendukung pertumbuhan pohon aren secara optimal.

Tantangan produksi Nira untuk mencukupi permintaan terus meningkat, terutama dari sektor industri kuliner dan minuman.

Jika produksi dalam negeri belum mencukupi, maka perlu adanya upaya strategis dari pemerintah dan pelaku industri untuk meningkatkan kapasitas produksi atau mempertimbangkan impor dari negara penghasil nira aren lainnya.

Dengan semakin populernya kopi gula aren di Indonesia, diperlukan peningkatan produksi nira aren untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan memenuhi permintaan pasar.

Selain itu, potensi ekonomi dari pohon aren yang serba guna dapat terus dimaksimalkan untuk mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani aren.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, Kepala BPS, Rahyudin, Camat Pekalongan Selatan, Zainal Muhibbin, Lurah Kuripan Yosorejo, Mahfud di Hotel Howard Johnson Pekalongan, Selasa, 30 Juli 2024.

Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf mengungkapkan bahwa, dicanangkannya Desa Cantik ini bisa mendorong kemajuan pembangunan daerah dan desa.

Peran pemerintah desa/kelurahan sebagai penyelenggara kegiatan statistik di wilayahnya masing-masing menjadi penting, karena desa/kelurahan tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak dalam pembangunan.

“Kami sangat mengapresiasi atas dicanangkannya kelurahan Kuripan Yosorejo sebagai Desa Cantik. Perlunya Desa Cantik adalah karena pembangunan suatu wilayah kabupaten/kota ini berangkat dari desa/kelurahan dan berbasis data,” kata Aaf.

Menurutnya, data itu dibutuhkan dalam setiap tahapan pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan dan juga di tahapan evaluasi.

“Pembinaan Desa Cantik ini adalah implementasi dari Undang-Undang No.16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan juga Peraturan Presiden (Perpres) No 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia,” terang Wali Kota.

Pembinaan dilakukan kepada pemerintah dan perangkat desa/kelurahan agar bisa memahami arti pentingnya statistik. Pembangunan tanpa data akan lebih sulit, karena perencanaan itu sendiri tidak sesuai yang diharapkan.

“Dicanangkannya kelurahan Kuripan Yosorejo menjadi Desa Cantik ini dalam rangka untuk mengetahui data-data yang sebenarnya dan konkrit untuk mengambil keputusan serta kebijakan pimpinan desa/kelurahan, bagaimana membangun desa ini menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Ia berharap, semoga program Desa Cantik ini bisa ditularkan ke kelurahan-kelurahan lain di Kota Pekalongan agar bisa berkembang dan tumbuh menjadi desa mandiri.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Pekalongan, Rahyudin menjelaskan, Desa Cinta Statistik merupakan filosofi yang menekankan pentingnya desa sebagai penyedia data statistik yang akurat dan dapat dipercaya.

Desa bukan hanya sekedar tempat tinggal penduduk, tetapi juga menjadi sumber data yang sangat berharga dalam perencanaan pembangunan.

“Kuripan Yosorejo ini dipilih karena dari segi SDM masyarakatnya sudah mumpuni dan melek data. Kompetensi aparatur desanya dalam pemanfaatan dan pengelolaan data sudah baik, sehingga perencanaan pembangunan desa lebih tepat sasaran,” terang Rahyudin.

Ia menyebut, saat ini sudah ada 4 Desa Cantik di Kota Pekalongan yang telah digagas BPS bersama Pemkot Pekalongan yaitu Kelurahan Bendan Kergon, Gamer, Degayu, dan Kuripan Yosorejo.

Pihaknya menginginkan, melalui program Desa Cantik ini, data statistik yang dikelola desa semakin berkualitas.

“Outputnya supaya monografi suatu desa itu terupdate (terbaru), tidak perlu lagi di lihat di papan informasi pada kelurahan/balai desa, tetapi bisa diakses secara online melalui smartphone baik itu tentang kegiatan pembangunan di desa, jumlah penduduk, dan sebagainya,” pungkasnya. (em-aha)

“Jumlah NEET pada periode Agustus 2023 sebanyak 9,9 juta orang, artinya bahwa terdapat sekitar 9,9 juta orang yang terkategorikan sebagai NEET di Indonesia pada Agustus 2023,” tulis laporan tersebut.

Para pemuda berusia 15-24 tahun tersebut masuk ke dalam kategori Not in Employment , Education and Training (NEET) atau tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak sedang mengikuti pelatihan. Dengan begtiu, anak muda yang tergolong dalam kategori ini sedang tidak memiliki aktivtias.

Mengutip data yang dipublikasikan BPS, dari 9,9 juta anak muda usia 15-24 tahun yang tergolong dalam kategori NEET terdapat 6,45 juta yang berjenis kelamin perempuan (28,91%) dan 3,45 juta dengan jenis kelamin laki-laki (15,53%).

“Persentase ini menurun sekitar 0,97 persen dibandingkan periode Agustus 2022,” tulis laporan BPS.

Sementara itu, berdasarkan daerah tempat tinggal tercatat sebanyak 5,2 juta anak muda tegolong dalam ketegori NEET yang tinggal di daerah perkotaan dan 4,6 juta yang tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak sedang mengikuti pelatihan tinggal di perdesaan.

Lebih lanjut, jika digolongkan menurut umur terdapat 3,4 juta (15,53%) yang tergolong kategori NEET berusia 15-19 tahun dan terdapat 6,4 juta (28,91%) yang berusia 20-24 tahun.

Sementara itu, BPS mencatat masih ada 7,2 juta rakyat Indonesia yang menganggur pada Februari 2024. Angka itu turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Hal tersebut, diumumkan oleh Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 6 Mei 2024.

“Pada Februari 2024, terdapat 7,2 juta pengaggur setara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,82%,” kata Amalia.

Angka tersebut, lanjut Amalia, lebih rendah dibandingkan Februari 2023. Bahkan lebih rendah dari tingkat pengangguran sebelum pandemi Covid-19.

“Pada Februari 2020, TPT sebesar 4,94%,” ujarnya.

Per Februari 2024, terdapat 214 juta penduduk usia kerja di seluruh Indonesia. Naik 2,41 juta dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 149,38 juta merupakan angkatan kerja. Naik 2,76 juta orang.

“Harga beras secara nasional pada Februari 2024 merupakan harga tertinggi dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya,” ucap Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah dalam konferensi pers di Kantor BPS pada Jumat (1/3/2024).

Rata-rata harga beras di penggilingan kualitas premium sebesar Rp 14.525,00 per kilogram naik sebesar 6,31% dibandingkan bulan lalu. Demikian pula rata-rata harga beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp 14.162 per kilogram naik sebesar 7,39% dan rata-rata harga beras di penggilingan luar kualitas sebesar Rp 13.664 per kilogram naik sebesar 4,65%.

“Dalam perhitungan (harga beras), hal yang perlu dicatat adalah harga rata-rata dari berbagai jenis kualitas beras di seluruh kabupaten/kota,” tutur dia.

Dibandingkan Februari 2023, rata-rata harga beras di penggilingan pada Februari 2024 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing naik sebesar 22,91%, 25,32%, dan 30,53%.

Selama periode Februari 2023–Februari 2024, rata-rata harga beras di penggilingan tertinggi untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas terjadi pada Februari 2024 masing-masing sebesar Rp 14.525 per kilogram, Rp 14.162 per kilogram, dan Rp 13.664 per kilogram.

Peningkatan juga terjadi terhadap indeks harga konsumen (IHK) dari 102,55% pada Januari 2023 menjadi 105,19% pada Januari 2024.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penyumbang inflasi tertinggi secara yoy adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,63%. Lalu, diikuti penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 0,22% dan perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,19%.