JAKARTA, Eranasional.com – Program Kartu Prakerja yang merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam mendorong peningkatan kompetensi angkatan kerja, telah berhasil menjangkau hingga 16,4 juta penerima manfaat.

Antusiasme masyarakat terhadap Program Kartu Prakerja selama tahun 2022, juga mendorong pemerintah untuk dapat terus melanjutkan program tersebut pada tahun 2023.

Dalam keterangan pers usai memimpin Rapat Komite Cipta Kerja mengenai Rencana Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Skema Normal Tahun 2023, Kamis (5/1).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2023, dengan target capaian hingga 1 juta penerima.

Pada tahap awal, anggaran akan dialokasikan sebesar Rp 2,67 triliun untuk mencapai target 595 ribu orang. Untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun.

“Program Kartu Prakerja berlanjut pada tahun 2023, dengan pelaksanaan skema normal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022. Aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022,” kata Menko Airlangga.

Sejumlah penyesuaian turut mewarnai implementasi Program Kartu Prakerja dengan skema normal tersebut. Salah satunya, pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring, maupun bauran

Pelatihan luring akan dilaksanakan secara bertahap. Diawali dengan 10 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, dan Papua.

Besaran bantuan yang akan diterima peserta juga mengalami penyesuaian. Total nilainya Rp 4,2 juta per individu. Dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, satu kali insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600 ribu, serta insentif survei Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam

Implementasi skema normal Kartu Prakerja yang akan mulai dibuka pada Triwulan I 2023 tersebut akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu, yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.

Merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook

Selanjutnya, penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan PKH diperbolehkan menjadi peserta program Kartu Prakerja tahun 2023 karena tidak lagi bersifat bantuan sosial. Sekarang ini, berfokus pada peningkatan kompetensi kerja.

Pemerintah berharap, agar berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja. Dengan mengikuti sejumlah assesment dan seleksi yang telah ditentukan

“Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat melalui skema kemitraan, yang merupakan wujud Public Private Partnership (PPP) dalam bidang pengembangan SDM Indonesia,” tegas Menko Airlangga.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah mencairkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021 atau BLT UMKM. Secara simbolis, Kepala Negara memberikan BLT Rp1,2 juta kepada sekitar 24 orang pelaku usaha.

“Tahun 2021 yang akan dibagikan untuk banpres produktif ini adalah Rp15,3 triliun yang dibagikan kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi bukan hanya bapak ibu semuanya, enggak,” kata Joko Widodo.

BLT UMKM Rp1,2 juta dipastikan cair pada bulan Juli hingga September 2021. Adapun BLT UMKM diberikan untuk 3 juta pelaku usaha. Saat memberikan bantuan presiden (banpres) tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki dengan tetap memakai masker dan menjaga jarak.

“Ada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh tanah air dan mulai dibagikan pada hari ini. Saya harap ini bisa membantu mendorong ekonomi kita semuanya,” ungkap Presiden.

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahap dua dapat disalurkan kepada 3 juta pelaku usaha mikro sampai September 2021 mendatang.

Penyaluran BPUM tahap dua akan dibagi dalam tiga waktu, yakni sampai akhir Juli 2021 sebanyak 1,5 juta pelaku usaha mikro, Agustus sebanyak 1 juta pelaku usaha mikro, dan September 500 ribu pelaku usaha mikro.

“Secara total akan disalurkan kepada 3 juta pelaku usaha mikro yang beberapa di antaranya masih dalam proses migrasi dan cleansing jadi jumlahnya keseluruhan Rp 3,6 triliun,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangan resminya, Jumat 23 Juli 2021.

Menurut Teten, anggaran sebesar Rp 3,6 triliun untuk 3 juta pelaku usaha mikro dengan nilai bantuan sebesar masing-masing Rp1,2 juta telah diusulkan alokasinya oleh Kementerian Koperasi dan UKM kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor: 41/M.KUKM/V/2021.

Teten mengatakan saat ini juga telah diterbitkan surat DJA (KemKeu) No. S-451/AG/AG.3/2021 tentang Pengesahan Revisi Anggaran pada KemKUKM TA 2021 dan DIPA telah selesai dan diterbitkan.

BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro agar tetap dapat menjalankan usahanya di tengah pandemi covid-19 dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menjadi nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pelaku usaha mikro harus terlebih dahulu diusulkan oleh Dinas Kabupaten/Kota melalui provinsi dan harus memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan NIB/surat keterangan usaha dari kepala desa/lurah. Kemudian, BPUM disalurkan melalui bank penyalur seperti BNI, BRI, dan BPD.