Bharada E adalah mantan terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang juga menjerat mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

Dari kabar terbaru, Eliezer akhirnya resmi menikah dengan kekasihnya, Lingling, di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu 20 April 2024.

Hal itu dikonfirmasi Ronny Talapessy, mantan pengacara Eliezer.

“Acaranya hari ini di MGP Manado,” kata Ronny lewat pesan WhatsApp dikutip dari Kompas.tv, Sabtu, 20 April 2024.

Ronny juga membagikan kabar bahagia itu lewat akun Instagramnya, @ronnytalapessy.

“Puji Tuhan telah dilangsungkan pemberkatan pernikahan Richard & Lingling. Tuhan yang mempersatukan dan diberkati selalu sampai anak cucu. Amin,” tulisnya.

Dari foto yang diunggah Ronny, Eliezer mengenakan setelan jas hitam dengan dasi kupu-kupu, sementara Lingling mengenakan gaun putih.

Senyum bahagia tampak terpancar dari kedua mempelai yang baru saja melangsungkan pernikahan.

Pria yang akrab disapa Bharada Bharada E itu, dikabarkan berpindah agama dari Kristen Protestan menjadi Katolik saat sebelum melaksanakan pernikahannya.

Dalam cuplikan video dari akun YouTube Katolikku Keren yang diupload pada Rabu, 17 April 2024, dijelaskan bahwa pernikahan Bharada E telah dijadwalkan berlangsung pada pertengahan bulan April 2024.

Sontak berita pindah agama Bharada E yang juga merupakan anggota Brimob tersebut mendapat berbagai reaksi dari warganet.

“Kok gak ada prosesi pembabtisan?”, ungkap @timoty***.

“Aku pikir selama ini dia sudah katolik ternyata baru masuk yah. selamat bergabung saudara Richard Eliezer :),” timpal @abelrifandi.

Diketahui Bharada Eliezer viral karena tersangkut kasus penembakan ajundan pribadi Ferdy Sambo, Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Kasus ini sempat menjadi perhatian masyarakat. Belakangan Bharada Eliezer dibebaskan dari hukuman walau dirinya yang menembak Brigadir J.

Dia membunuh rekannya itu atas suruhan dari atasannya Ferdy Sambo. []

Seperti diketahui, Putri Candrawathi divonis bersalah dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Joshua Hutabarat atau Brigadir J. Dia dihukum 10 tahun penjara. Sementara, Sambo divonis hukuman mati, meski pada akhirnya mendapat keringan menjadi hukuman seumur hidup.

Brigadir J adalah mantan ajudan Ferdy Sambo saat menjabat sebagai Kadiv Propam Polri.

Humas Ditjen Pas Kementerian Hukum dan HAM Edward Pagar Alam, selain Putri Candrawathi, mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara juga mendapat remisi satu bulan.

“Mereka masing-masing mendapatkan remisi Natal 2023 sebesar satu bulan,” kata Edward saat dikonfirmasi, Minggu, 26 Desember 2023.

Selain itu, mantan ajudan Ferdy Sambo lainnya, Ricky Rizal dan mantan asisten rumah tangganya, Kuat Ma’ruf juga tidak mendapatkan remisi karena beragama Islam.

Sekadar pengingat kembali. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memvonis hukuman hukuman mati. Namun, ditingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) merevisi menjadi hukuman seumur hidup.

Sementara, Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara dan dikurangi MA menjadi 10 tahun penjara.

Sedangkan Ricky Rizal mendapat korting hukuman dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara. Dan, Kuat Ma’ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. (*)

Seperti diketahui, Ferdy Sambo telah divonis hukuman mati karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap mantan ajudannya, Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat atau Brigadir J.

Mutasi sejumlah perwira kepolisian tersebut tertuang dalam Surat Telegram nomor ST/2750/XII/KEP./2023 tanggal 7 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Dedi Prasetyo tanggal 7 Desember 2023.

Dedi mengatakan, rotasi di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa.

“Mutasi hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Pergantian dilakukan kepada personel memasuki masa purna bakti. Lalu ada promosi, menambah pengalaman tugas tour of duty dan tour of area,” jelad Dedi Prasetyo, Kamis, 7 Desember 2023.

Salah satu yang kembali mendapat jabatan adalah Kombes Pol Budhi Herdi. Kini, Budhi Herdi diberi jabatan sebagai Kepala Bagian Pelayanan Hak (Kabagyanhak) Biro Perawatan Personel (Rowatpers) SSDM Polri.

“Kombes Pol Budhi Herdi Susianto Pamen (Perwira Menengah) Yanma Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagyanhak Rowatpers SSDM Polri,” bunyi surat telegram tersebut.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terhadap istri mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo itu, yakni 20 tahun penjara, dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

“Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 797/Pid.B/2022/PN JKT.SEL yang dimintakan banding tersebut,” kata Hakim Singgih Budi Prakoso saat sidang di Pengadilan Tinggi DKI, Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2023).

Duduk sebagai Ketua Majelis Hakim Ewit Soetriadi dengan anggota Singgih Budi Prakoso, H Mulyanto, Abdul Fattah, dan Tony Pribadi.

Seperti diketahui, pada tingkat pertama, PN Jaksel memvonis Putri Candrawathi 20 tahun penjara. Putri dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Dia dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hakim PN Jaksel juga menyatakan pembunuhan Yosua terjadi akibat cerita yang disampaikan Putri kepada suaminya yang merupakan Kadvi Propam Polri saat itu, Irjen Ferdy Sambo.

Hakim menyatakan hal yang memberatkan Putri antara lain perbuatannya mencoreng organisasi Bhayangkari hingga berbelit-belit di persidangan. Hakim menyatakan tak ada hal meringankan bagi Putri.

Selain Putri Candrawatho, Ferdy Sambo, Kuat Ma’ruf, dan Bripka Ricky Rizal juga mengajukan upaya banding.

Hanya terpidana Bharada Richard Eliezer yang menerima putusan majelis hakim tingkat pertama.

Berikut ini daftar hukuman Ferdy Sambo dan empat terpidana lainnya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua:

1. Ferdy Sambo divonis mati

2. Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara

3. Kuat Ma’ruf divonis 15 tahun penjara

4. Bripka Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara

5. Bharada Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara.

JAKARTA, Eranasional.com –  Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta saat ini tengah meneliti berkas permohonan banding mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo atas vonis mati di perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). PT DKI memastikan putusan banding terhadap Sambo akan dibacakan secara terbuka untuk umum.

“Sedangkan sidang untuk membaca putusannya belum ditentukan oleh majelis hakim tingkat banding, karena masih akan mempelajari, meneliti berkas perkara yang bersangkutan untuk kemudian bermusyawarah mengambil putusan yang akhirnya akan dibacakan secara terbuka untuk umum,” kata Pejabat Humas PT DKIBJakarta Binsar Pamopo Pakpahan, Selasa (7/3/2023).

Binsar mengatakan selain Sambo, ada tiga terdakwa lainnya yang mengajukan banding yakni Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal Wibowo (Bripka RR). Berkas permohonan banding keempat terdakwa itu sudah masuk ke kepaniteraan PT Jakarta dan teregister dengan nomor 53, 54, 55 dan 56 /PID/2023/PT.DKI.

“Perkara-perkara pidana atas nama terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma’ruf sudah dikirim oleh Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan baru diterima serta sudah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing dengan nomor 53, 54, 55 dan 56 /PID/2023/PT.DKI,” kata Binsar.

Binsar menjelaskan, berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi memiliki waktu paling lambat 3 bulan untuk memutuskan suatu perkara.

“Sebagai pedoman bagi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam menangani, mengadili dan memutuskan perkara adalah SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang mewajibkan PT sudah harus menyelesaikan persidangan suatu perkara paling lambat dalam waktu 3 bulan,” kata Binsar.

Diketahui, Ferdy Sambo dan empat terdakwa lainnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Berikut putusan dan tuntutan untuk para terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

1. Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup, divonis hukuman mati

2. Putri Candrawathi dituntut 8 tahun penjara, divonis 20 tahun penjara

3. Kuat Ma’ruf dituntut 8 tahun penjara, divonis 15 tahun penjara

4. Bripka Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara, divonis 13 tahun penjara

5. Bharada Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara, divonis 1,5 tahun penjara (Tidak mengajukan banding).

JAKARTA, Eranasional.com – Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dipastikan tetap menjadi anggota kepolisian. Pasalnya, Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) hanya menjatuhkan vonis demosi kepada terpidana kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, menyatakan sidang KKEP yang digelar pada hari ini, Rabu, (22/2/2023), tetap mempertahankan Richard sebagai anggota Polri.

“Atas terduga pelanggar Richard Eliezer Pudihang Lumiu ditetapkan masih bisa dipertahankan,” kata Ramadhan saat ditemui di Mabes Polri. “Sanksi administrasi berupa demosi selama satu tahun,” ujarnya.

Selain itu, Ramadhan mengatakan Richard telah menerima putusan tersebut dan tak mengajukan banding. Sanksi etik itu, menurut Ramadhan, akan dijalankan Richard setelah dia menjalani hukuman pidananya.

Ramadhan menyatakan majelis hakim sidang KKEP mempertimbangkan beberapa hal dalam memutuskan sanksi untuk Richard. Diantaranya adalah statusnya sebagai justice collaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua.

“Tetapi justru kejujuran terduga pelanggar dengan berbagai risiko telah turut mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan pangkat Richard yang sangat jauh dengan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdy Sambo. Jarak kepangkatan yang terlalu jauh diantara keduanya dianggap membuat Richard tak bisa menolak perintah Sambo untuk menembak Yosua.

“Semua tindakan yang dilakukan terduga pelanggar dalam keadaan terpaksa dan karena tidak berani menolak perintah atasan,” kata Ramadhan.

Selain hal yang meringankan, majelis hakim juga disebut mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan Yosua. Ramadhan menyatakan Richard dianggap melakukan penyalahgunaan senjata api dinas hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

“Pasal yang dilanggar, Pasal 13 ayat 1 pp nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri juncto pasal 5 ayat 1 huruf o dan atau pasal 6 ayat 2 huruf b dan atau pasal 8 huruf b dan huruf c dan atau pasal 10 ayat 1 huruf f dan atau pasal 10 ayat 1 huruf a angka 5 perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik polri,” kata Ramadhan.

Hal itulah yang membuat majelis hakim KKEP kemudian menjatuhkan vonis demosi satu tahun kepada Richard.

Sanksi etik terhadap Richard ini merupakan yang teringan diantara para terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua lainnya. Ferdy Sambo dan Ricky Rizal, dua terpidana lainnya, mendapatkan hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

Richard Eliezer juga mendapatkan hukuman pidana paling ringan diantara para terdakwa lainnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan penjara kepada Richard.

Ferdy Sambo, mendapatkan hukuman mati sementara istrinya, Putri Candrawathi, mendapatkan hukuman penjara 20 tahun. Dua terpidana lainnya, Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal, mendapatkan hukuman masing-masing 15 dan 13 tahun penjara.

Hukuman kurang dari dua tahun penjara itu membuat Richard Eliezer masih memungkinkan menjadi anggota Polri.

JAKARTA, Eranasional.com – Sidang Bharada Richard Eliezer atau Bharada E rencananya akan menjalani sidang komisi kode etik Polri (KKEP) hari ini, Rabu (22/2/2023)g etik bakal digelar di Gedung TNCC Polri, Jakarta. “Hari ini sidang KKEP Bharada E,” ujar Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan.

Sementara itu, di Gedung TNCC Polri sudah ramai dengan awak media yang hendak meliput. Hanya saja, Eliezer belum memperlihatkan kehadirannya di lokasi.

Sementara itu, ada juga sejumlah personel kepolisian yang berjaga-jaga di sekitar Gedung TNCC. Mereka tampak dalam sikap siaga untuk mengamankan lokasi sekitar unuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan di sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E dan Bripka Ricky Rizal.

“Seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun untuk hal-hal lain yang tentunya, semuanya akan hitung,” ujar Sigit kepada wartawan di Rupatama Mabes Polri, Selasa (21/2/2023).

Diketahui, para pelaku kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Yosua atau Brigadir J telah dijatuhi vonis hukuman oleh majelis hakim PN Jaksel Wahyu Iman Santoso. Ferdy Sambo divonis hukuman mati, sedangkan Putri Candrawathi divonis hukuman 20 tahun penjara.

Selanjutnya, Kuat Ma’ruf dihukum 15 tahun penjara, Ricky Rizal dihukum 13 tahun penjara, serta Richard Eliezer atau Bharada E divonis 1,5 tahun penjara. **

JAKARTA, Eranasional.com – Terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua (Brigadir J), Richard Eliezer (Bharada E), divonis 1,6 tahun penjara. Muncul pertanyaan, apakah dia masih bisa melanjutkan karirnya di institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri)?

Sampai saat ini, Bharada E belum menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri agar segera menjadwalkan pelaksanaan sidang KKEP terhadap Bharada E.

Jenderal Sigit menyebut, peluang Bharada E untuk kembali bertugas di Polri masih ada.

“Peluangnya masih ada,” kata Kapolri Sigit di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/2) lalu.

Namun, Sigit menegaskan, Bharada E harus menjalani sidang KKEP. Adapun, saat ini Polri masih dalam tahap mempersiapkan pelaksanaan sidang etik untuk pangkat Bhayangka Dua itu.

Dalam sidang KKEP juga akan melibatkan pihak eksternal dan mempertimbangkan semua hal terkait perbuatan dan pertimbangan hakim pengadilan kepada Bharada E dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

Beberapa hasil keputusan vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang juga akan menjadi pertimbangan di antaranya posisi Richard Eliezer yang menjadi justice collaborator (JC) atau saksi pelaku.

Sidang etik akan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Bagi anggota Polri yang terbukti melanggar etik biasanya akan mendapatkan sanksi mulai dari demosi hingga pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

JAKARTA, Eranasional.com –Vonis hakim untuk semua pelaku pembunuhan Brigadir J sudah selesai dengan menyatakan Ferdy Sambo divonis mati. Sementara itu, keluarga Brigadir J baru-baru ini mendatangi Bareskrim untuk meminta mendiang naik pangkat.

Semula, pangkat mendiang adalah Brigadir, dan meminta dinaikan 2 pangkat menjadi Aipda Anumerta. Keluarga Brigadir J mendatangi Bareskrim Polri. Melalui pengacaranya, Kamaruddin Simanjuntak keluarga mendiang Nofriansyah Yosua Hutabarat meminta segala hak terpenuhi, termasuk pemulihan nama baik.

“Pertama untuk mengurus hak-hak dari almarhum klien saya Nofriansyah Yosua Hutabarat, sebagai anggota Polri setelah dibunuh. Ada juga haknya seperti misalnya pemulihan nama baik,” ujar Kamaruddin Simanjuntak dalam keterangannya di gedung Bareskrim Polri

Sebelum meninggal, Yoshua Hutabarat
berpangkat brigadir. Sementara itu, permohonan dari keluarga pangkat mendiang dinaikan menjadi Aipda Anumerta.

“Kemudian beliau juga karena dibunuh dalam rangka tugas mengawal atasannya atau istri atasannya, kita minta supaya diperhatikan dan diberikan kenaikan pangkat, kita mohon dua tingkat ya, dari brigadir menjadi Aipda Anumerta,” jelas pengacara pihak Brigadir J.

Selain itu, keluarga juga memohon agar rumah tempat penembakan dijadikan museum. Setelahnya diberikan restitusi atau ganti rugi kepada keluarga.

“Kemudian kita juga minta supaya nama baiknya dipulihkan. Supaya rumah itu rumah pembantaian dijadikan museum kemudian diberikan restitusi,” ungkap Kamaruddin.

Sebelum meninggal, Yoshua Hutabarat berpangkat brigadir. Sementara itu, permohonan dari keluarga pangkat mendiang dinaikan menjadi Aipda Anumerta.

“Kemudian beliau juga karena dibunuh dalam rangka tugas mengawal atasannya atau istri atasannya, kita minta supaya diperhatikan dan diberikan kenaikan pangkat, kita mohon dua tingkat ya, dari brigadir menjadi Aipda Anumerta,” jelas pengacara pihak Brigadir J.

Selain itu, keluarga juga memohon agar rumah tempat penembakan dijadikan museum. Setelahnya diberikan restitusi atau ganti rugi kepada keluarga.

“Kemudian kita juga minta supaya nama baiknya dipulihkan. Supaya rumah itu rumah pembantaian dijadikan museum kemudian diberikan restitusi,” ungkap Kamaruddin.

Pihak keluarga juga minta hak lain seperti asuransi dan ASABRI. Selain itu, pengacara ungkap jika ada barang-barang milik mendiang Brigadir J yang sampai sekarang belum kembali.

“Kemudian ada juga hak almarhum seperti katakanlah asuransi, ada ASABRI, supaya diurus, kemudian ada barang-barang miliknya yang sampai sekarang tak kembali, bahkan sudah kami laporkan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan,” pungkas pengacara Brigadir.

JAKARTA, Eranasional.com – Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto mengemukakan robohnya pembatas Ruang Sidang Utama Prof H Oemar Seno Adji karena awak media yang memaksa masuk usai Majelis Hakim memvonis Bharada E atau Richard Eliezer.

“Ketika Majelis Hakim membacakan amar putusan, para awak media yang tadinya tertib meliput di luar ruang sidang berupaya untuk memaksa masuk dengan membuka paksa pintu masuk sebelah kanan,” kata Djuyamto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Djuyamto menambahkan, memang sejak persidangan belum dimulai antusiasme pengunjung sidang yang didominasi pendukung terdakwa dan awak media terbilang tinggi. Karena itu dipasang pembatas.

Ketika Majelis Hakim membacakan vonis Bharada E, menurut dia, awak media memaksa masuk dengan tujuan untuk mewawancarai keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, pengacara hingga ingin mengambil foto terdakwa.

“Sehingga petugas keamanan berupaya mencegahnya, namun karena banyaknya pengunjung terjadilah kesalahpahaman antara para awak media dengan petugas,” ujarnya.

Namun tak lama kemudian, kesalahpahaman tersebut segera selesai usai narasumber yang ingin diwawancara diminta bergeser keluar ruang sidang.

Djuyamto tak menampik adanya beberapa kerusakan kecil, yaitu pagar pembatas di ruang sidang, beberapa kursi dan pintu masuk ruang sidang sebelah kanan.

Namun pihaknya memaklumi insiden kecil tersebut karena memang kapasitas ruang sidang dan lingkungan PN Jakarta Selatan yang tidak memadai dibandingkan dengan antusiasme kehadiran pengunjung sidang.

“Kami berterima kasih tak terhingga atas peran serta awak media selama ini dalam mengawal jalannya persidangan hingga pembacaan putusan yang berjalan tertib dan lancar,” ujarnya.

Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Richard Eliezer atau Bharada E, divonis hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” ujar Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

Hakim menyatakan bahwa Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pagar pembatas dan bangku pengunjung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengalami kerusakan pascakericuhan yang terjadi setelah sidang vonis terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Rabu, 15 Februari 2023.

Kericuhan dipicu awak media dan massa pendukung Richard yang merangsek masuk ke ruang sidang setelah majelis hakim mengetukkan palu.

Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto mengatakan para awak media yang dan pendukung Richard yang awalnya mengikuti sidang dengan tertib masuk dengan membuka paksa pintu yang berada di sebelah kanan ruang sidang utama.

Menurut dia, awak media saat itu berebutan untuk mewawancara keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat maupun para pengacaranya serta kuasa hukum Richard.

“Mereka ingin mengambil foto terdakwa, di mana hal ini menyebabkan situasi desak-desakan, sehingga petugas keamanan PN Jaksel berupaya mencegahnya, namun karena banyaknya pengunjung dan para awak media, terjadilah kesalahpahaman antara para awak media dengan petugas keamanan PN Jaksel,” kata Djuyamto melalui pernyataan tertulisnya, Rabu, 15 Februari 2023. **

JAKARTA, Eranasional.com – Kuasa Hukum Ricky Rizal, Erman Umar mengisahkan soal teror yang pernah dialami keluarga kliennya setelah kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua viral. Ia mengatakan, rumah keluarga polisi berpangkat Brigadir Kepala itu yang ada di Banyumas sempat ditempel poster bertuliskan, ‘Keluarga Pembunuh’.

“Sehingga atas kejadian tersebut orang tua Ricky Rizal sempat trauma dan harus mengungsi ke rumah famili yang lain,” kata Erman saat ditemui pascasidang pembacaan vonis kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 14 Februari 2023.

“Mereka kecewa berat. Karena selama ini mereka selalu minta BAP buat dianalisa. Di BAP juga jelas Ricky selalu menolak perintah Ferdy Sambo untuk membunuh,” ujarnya.

Oleh karena itu, Erman mengatakan Ricky Rizal akan mengajukan banding atas vonis  tersebut. Bahkan, kata dia, tim kuasa hukum sudah melakukan sejumlah persiapan untuk mengajukan banding.

“Kalau banding ya besok atau dua hari ini lah. Kalo berdasarkan hukumnya, seminggu paling lama,” ujarnya.

Majelis Hakim PN Jaksel hari ini menjatuhkan vonis 13 tahun penjara untuk Ricky Rizal Wibowo. Menurut hakim, Ricky terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua.

“Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso.

Vonis yang diterima Ricky lebih tinggi dari tuntutan jaksa sebelumnya yaitu 8 tahun penjara. **

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengungkapkan klaim Ferdy Sambo yang mengaku menyuruh Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E untuk menghajar Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir merupakan bantahan kosong.

Hal tersebut diungkapkan Hakim Wahyu Iman Santoso dalam sidang vonis terhadap Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J di PN Jaksel, Senin (13/2/2023).

Mulanya, Hakim Wahyu mengungkapkan Ferdy Sambo mengambil kotak peluru dan memberikan satu kotak peluru kepada Bharada E. Sebab senjata Bharada E pada saat itu masih ada 7 amunisi peluru.

Kemudian, Ferdy Sambo memerintahkan kepada Bharada E untuk mengambil senjata HS Brigadir J dalam dashboard mobil LM untuk diserahkan kepada Sambo.

“Menimbang bahwa dengan adanya afirmasi dari terdakwa yang terdakwa lakukan terhadap saksi Richard tersebut dimaksudkan agar benar-benar tertanam dalam lubuk sanubari saksi Richard bahwa perbuatan yang dilakukannya nanti telah direncanakan dengan matang dan sudah dipikirkan baik-baik oleh terdakwa, sehingga tidak ada keraguan bagi saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk tidak melaksanakan perintah terdakwa,” kata Hakim Wahyu.

Selain itu, majelis hakim juga menyoroti tindakan Ferdy Sambo menyuruh Bharada E untuk menambahkan peluru dalam senjatanya serta mengambil senjata HS milik Brigadir J kepada Sambo. Hal itu diartikan bahwa Sambo telah memikirkan segala sesuatunya yang sangat rapi dan sistematis.

“Menimbang bahwa sebagai wujud dan kehendak yang telah direncanakan tidak berapa lama tau sekitar 5 menit setelah Putri Candrawathi tiba di Duren Tiga, terdakwa tiba di Duren Tiga 46 dan terdakwa memerintahkan saksi Kuat Ma’ruf untuk mencari saksi Ricky Rizal, korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Kemudian terdakwa memegang leher korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat didorong ke depan kemudian terdakwa menyuruh berlutut seraya memerintahkan saksi Richard yang ada di samping nya untuk menembak terdakwa dan saksi Richard menembak sebanyak 3 atau 4 kali korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat dan mengenai perkenaannya saksi Richard tidak dapat memastikan,” ucapnya.

Lebih lanjut hakim menyatakan, proses persidangan mengungkap fakta persesuaian keterangan antara Ricky Rizal, Kuat Ma’ruf, dan Bharada E, serta Ferdy Sambo. Dikatakan hakim, terdapat kehendak yang diinginkan oleh Ferdy Sambo itu benar-benae terjadi yaitu kematian korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat,” tuturnya.

Untuk itu, majelis hakim meragukan keterangan Ferdy Sambo yang menyatakan hanya menyuruh Bharada E untuk mem-back up atau mengatakan, “hajar Chad,” pada saat itu.

Majelis hakim menilai hal itu merupakan keterangan atau bantahan kosong belaka. Mengingat, yang dimaksudkan sebagai niat atau kehendak terdakwa yaitu hanya membackup saja, maka instruksi itu hanya cukup di Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa tidak perlu memanggil Bharada E

“Begitu saksi Ricky Rizal tidak sanggup menembak korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat karena tidak kuat mental. Akan tetapi karena tujuan terdakwa dari semula adalah matinya Nofriansyah Yoshua Hutabarat maka kemudian saksi Richard dipanggil untuk mewujudkan kehendak terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Yoshua tersebut,” imbuhnya.

Sementara diketahui, Sambo selama rangkaian persidangan mengeklaim bahwa dirinya hanya menyuruh Bharada E untuk menghajar Brigadir J dengan kata, “hajar Chad”.

Hanya saja, Bharada E justru melepaskan tembakan sehingga menewaskan Brigadir J. Sambo lalu menembakan senjata Brigadir J yang telah tewas ke arah berlawanan untuk menyusun skenario baku tembak.

Klaim Sambo itu dibantah oleh Bharada E. Sebagai info, salah satu pengakuan krusial Bharada E dalam kasus ini yakni mengenai Ferdy Sambo yang memerintahkan dirinya untuk menembak Brigadir J. Bharada E memastikan, perintah Sambo kepadanya adalah untuk menembak Brigadir J, bukan menghajarnya.

Bharada E menyampaikan hal tersebut saat menanggapi kesaksian Ferdy Sambo dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (7/12/2022). Duduk sebagai terdakwa dalam persidangan kali ini yakni Bharada E, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal.

“Saya membantah kata beliau tentang menghajar, bahwa tidak ada, tidak benarnya itu, karena yang sebenarnya kan beliau mengatakan kepada saya dengan keras, teriak juga, dia mengatakan kepada saya untuk ‘woy kau tembak, kau tembak cepat, cepat kau tembak’,” ungkap Bharada E dalam persidangan soal perkataan Sambo. **

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan terhadap terdakwa Ferdy Sambo menilai Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi.

Hakim Ketua Imam Wahyu Santosa mengatakan, ada kemungkinan yang terjadi adalah sikap Brigadir J yang dianggap membuat perasaan Putri terluka dan sakit hati.

Hal tersebut diungkapkan Wahyu dalam sidang pembacaan vosnis kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023).

“Motif yang tepat menurut Majelis Hakim adalah adanya perbuatan atau sikap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, di mana perbuatan atau sikap korban tersebut yang menimbulkan perasaan sakit hati yang begitu mendalam dari Putri Candrawathi,” kata Wahyu.

Lanjut Wahyu, dengan alasan itu juga tidak diperoleh keyakinan yang cukup korban Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi.

“Sehingga terhadap adanya alasan demikian, patut dikesampingkan,” ujar Wahyu.

Pertimbangan lainnya, hakim mengungkapkan, Ferdy Sambo sendiri pernah mengatakan bahwa peristiwa pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi di Magelang hanya ilusi. Menurut hakim, hal itu diungkap saksi Sugeng Putut Wicaksono yang mengaku berulang kali diingatkan Ferdy Sambo bahwa pelecehan seksual adalah sebuah ilusi.

“Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian motif adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terhadap Putri Candrawathi tidak dapat dibuktikan menurut hukum,” ucap Wahyu lagi.

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membeberkan bukti rencana pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). Bukti itu terekam dalam rekaman CCTV.

Hakim Ketua PN Jaksel Wahyu Imam Santoso mengatakan dalam rekaman CCTV terekam Putri Candrawathi bersama sopir pribadinya, Kuat Ma’ruf, berada di lift naik ke lantai tiga rumah di Jalan Saguling, Jaksel, untuk menemui Ferdy Sambo.

Hakim menilai momen itu menguatkan adanya skenario pembunuhan berencana kepada Brigadir J.

“Keberadaan Kuat Ma’ruf ke lantai tiga itu berdasarkan rekaman CCTV kurang lebih tiga menit. Tapi Majelis Hakim meyakini saksi Kuat Ma’ruf bersama Putri Candrawathi menemui terdakwa di lantai tiga,” kata Wahyu di persidangan dengan agenda pembacaan vonis terhadap terdakwa Ferdy Sambo di PN Jaksel, Senin (13/2/2023).

“Ini merupakan bagian dari skenario pembunuhan berencana yang telah disiapkan,” sambung Wahyu.

Usai pertemuan di lantai tiga itu, Kuat Ma’ruif bersama dengan Richard Eliezer (Bharada E), Ricky Rizal Wibowo (Bripka RR), Brigadir J, dan Putri Candrawathi ke rumah dinas di Komplek Polri Duren Tiga, Jaksel.

Hakim meyakini pertemuan di lantai tiga itu telah disepakati rencana dan pembunuhan terhadap Yosua.

“Menimbang dari fakta yang terungkap tersebut dikaitkan dengan rekaman hasil CCTV di mana saksi Kuat Ma’ruf diajak Putri Candrawathi naik ke lantai tiga untuk bertemu dengan terdakwa. Saat itu saksi mendengar rencana pembunuhan kepada korban Yosua Hutabarat dan skenario terjadi tembak menembak antara saksi Richard Eliezer dan korban Yosua Hutabarat,” jelas Wahyu.