JAKARTA, Eranasional.com- Bharada E atau Richard Eleizer tersangka pembunuhan sekaligus eksekutor Brigadir Yosua telah disidangkan pada hari, Senin (17/20/2022) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada persidangan perdana itu, dibacakan surat dakwaan yang mengungkapkan berbagai kronologi dari tersangka dan saksi-saksi pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo Cs.

Pakar hukum pidana Azmi Syahputra turut menyoroti dan menilai jika Bharada E bukanlah pelaku tindak pidana namun jadi Bamper dari kejahatan atasannya.

Melihat konstruksi dakwaan Bharada E, tentu sangat tidak adil baginya dan tidak dapat dikatakan dirinya sebagai pelaku kejahatan termasuk pelaku turut serta sekalipun dalam pembunuhan Brigadir Josua, semestinya ada pengecualian atas dirinya, karena faktanya dia menjadi ” bamper atau tumbal kejahatan atasannya” sebab dia tidak punya keinginan untuk melakukan perbuatan membunuh Brigadir Josua,  mengingat kehendak dan perintah tersebut berasal dari luar diri bharada E. Kata Azmi melalui keterangan tertulisnya kepada eranasional.com Rabu (19/10/2022).

“Sangat jelas posisi bharada E  terdapat hubungan subordinasi yang tidak seimbang , karena dominasi dari pemberi perintah dalam hal ini kedudukan pelaku utama yang  juga sebagai perwira tinggi . Tentunya sebagai bawahan tidak berani membantah atasan,secara dalam praktiknya jika bawahan sudah mendapat perintah dari atasan pasti bawahan merasa yakin dan aman dilindungi.

Karenanya ia adalah korban yang dijadikan seolah sebagai pelaku utama, dan  malah dari keterangannya pulalah dapat mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J menjadi terang termasuk menemukan pelaku utamanya. Fakta ini harus diakui penydik maupun penuntut umum dan  tidak terbantahkan.

Lanjut Azmi menuturkan, Hukum itu mengenal asas accesoriumnon ducit, sed sequitur, suum principale yang artinya pelaku pembantu itu tidaklah memimpin, melainkan mengikuti pelaku utamanya. Sehingga dari kasus ini  karena ketidaktahuannya dan ia tidak ikut  aktif dalam skenario pembunuhan Brigadir Josua, semestinya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum namun pertanggungjawaban hukumnya diminta kepada pihak yang memberi perintah, sebagai actor yang paling dominan tersebutlah yang memiliki motivasi  kuat  yang mempengaruhi motif dalam perbuatannya.

Sehingga bila nanti dipersidangan dapat dibuktikan faktanya dan berkesesuaian buktinya bahwa Bharada E melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan paksaan  yang tertekan psikisnya sekaligus demi menjalankan perintah atasannya , sehingga sepanjang Bharada E tidak punya alternatif lain untuk tidak menuruti perintah atasannya tersebut maka dalam hukum pidana , hal ini dapat diakui sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Imbuhnya.

“Kenyataan adanya keadaan tertentu ini tidak terbantahkan ,tentu hal ini dapat jadi hal yang menguntungkan bagi pembelaannya sebagai alasan penghapusan pidana yang sekaligus bisa menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam membuat putusan nantinya.”

JAKARTA, Eranasional.com- Sidang banding mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo (FS) atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) digelar hari ini, Senin (19/9/2022). Sanksi pemecatan itu didapatkan Ferdy Sambo buntut kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya. Hal tersebut diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.

Hal ini diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.

“Waktu pelaksanaan sidang banding FS dilaksanakan hari ini Senin tanggal 19 September 2022 pukul 10.00 WIB,” kata Dedi, Senin (19/9/2022).

Dedi menyebut sidang tersebut bakal dipimpin oleh jenderal bintang tiga atau Komisaris Jenderal (Komjen). Lalu wakil ketua dan anggota sidang banding merupakan 4 pejabat Polri bintang dua atau Inspektur Jenderal (Irjen).

Sementara untuk mekanisme sidang banding tidak akan dihadiri terduga pelanggar atau pendampingnya.  “Sidang nantinya hanya dihadiri perangkat Komisi Banding dan Sekretariat Rowabprof Divpropam Polri,” ucapnya.

Dedi mengatakan mekanisme tersebut sudah sesuai Pasal 79 Perpol 7 tahun 2022 yang menyatakan KKEP Banding memeriksa dan meneliti berkas banding. “Meliputi pertama pemeriksaan pendahuluan, kedua persangkaan dan penuntutan, ketiga nota pembelaan, keempat putusan Sidang KKEP dan kelima memori Banding,” katanya.

Dedi menambahkan, KKEP Banding melakukan penyusunan pertimbangan hukum dan amar putusan dan pembacaan putusan KKEP Banding oleh Ketua KKEP.

“Berkas untuk banding sudah diterima dan dipelajari perangkat komisi banding, sehingga saat sidang banding menyampaikan pertimbangan masing-masing, penyiapan amar putusan, dan pembacaan putusan,” katanya.

Lebih lanjut, Dedi menuturkan sesuai Perpol 7 tahun 2022 pasal 81 ayat 2, penyampaian putusan sidang KKEP banding dilaksanakan oleh sekretariat KKEP dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah diputuskan.

JAKARTA, Eranasional.com- Mantan Wadirkrimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian telah menjalani sidang kode etik karena dinilai tidak profesional dalam penanganan kasus terkait Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). AKBP Jerry dihukum pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri.

Sidang kode etik ini dipimpin langsung oleh Wairwasum Polri Irjen Tornagogo Sihombing. Sidang dimulai sejak Jumat (9/9/2022) sore.

“Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” ucap Kombes Rahmat Pamudji di ruangan sidang etik, dikutip Instagram @polritvradio, Sabtu (10/9).

Dari hasil sidang tersebut, Jerry juga disanksi untuk ditempatkan di tempat khusus (patsus) selama 29 hari. Namun patsus itu telah dijalaninya dari 11 Agustus sampai 9 September 2022.

“Sanksi administratif, yaitu a, penempatan khusus selama 29 hari dari tanggal 11 Agustus sampai dengan 9 September 2022 di Rutan Mako Brimob Polri dan penempatan di tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar,” ujarnya.

Sementara itu, ada tujuh orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan merintangi penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Mereka yang menjadi tersangka ini masih ditahan. Berikut daftarnya:

1. Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri

2. Kombes Agus Nurpatria selaku mantan Kaden A Biropaminal Divisi Propam Polri

3. AKBP Arif Rahman Arifin selaku mantan Wakadaen B Biropaminal Divisi Propam Polri

4. Kompol Baiquni Wibowo selaku mantan PS Kasubbagriksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri

5. Kompol Chuck Putranto selaku mantan PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri

6. AKP Irfan Widyanto selaku mantan Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri

7. Irjen Ferdy Sambo selaku mantan Kadiv Propam Polri

Irjen Ferdy Sambo telah dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan mengajukan permohonan banding. Selain Sambo, AKBP Agus Nurpatria, Kompol Chuck, dan Kompol Baiquni juga sudah diberi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat lewat sidang kode etik. Ketiganya juga menyatakan banding atas putusan tersebut.

JAKARTA, Eranasional.com- Beredar Viral video Pentolan HTI Ahmad Khozinudin meminta Densus 88 dibubarkan.

Dalam unggahan akun Twitter @Luckylucky0971 dengan caption Kenapa mereka mau densus 88 Dibubarkan???

Kenapa mereka mau Densus 88 dibubarkan ??? pic.twitter.com/eU4AQTkCd3

— LuckyLucky 🇮🇩 ⚔ (@luckylucky0971) August 31, 2022

Menurutnya, dugaan rekayasa kasus bukan hanya di kasus Ferdy Sambo tapi di sejumlah kasus lainnya juga terjadi rekayasa.

“Jadi dugaan rekayasa bukan hanya di kasus Sambo, di kasus ini pun dugaan rekayasa terjadi,” ucapnya dalam video yang tersebar di media sosial, dikutip eranasional.com Kamis, (1/9/2022).

Dia pun meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan audit dan membubarkan Densus 88.

“Karena itu kita minta Kapolri melakukan audit satgasus terhubung dengan densus dan bubarkan Densus 88,” pungkasnya.

Diketahui, Ahmad Khozinudin merupakan Mantan Direktur Pusat Kajian dan Bantuan Hukum (PKBH) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

JAKARTA, Eranasional.com- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti isu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran terseret dalam kasus Ferdy Sambo.

Mahfud yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu membantah pernah melontarkan pernyataan bahwa Fadil Imran akan menyusul Ferdy Sambo sebagai tersangka.

“Saya enggak pernah bilang Kapolda Metro Jaya akan susul, nggak pernah saya bilang,” kata Mahfud dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).

Mahfud justru menilai Fadil Imran juga dibohongi atas rekayasa skenario yang dibuat Ferdy Sambo di awal-awal laporan kematian Brigadir J.

Dikarenakan, lanjutnya, pada laporan awal, Mabes Polri merilis keterangan bahwa Brigadir J tewas usai insiden baku tembak dengan Bharada E. Bahkan beredar video, Fadil sempat bertemu hingga memeluk sambil menangis dengan Ferdy Sambo atas kasus yang dialami rekan sejawatnya tersebut.

“Saya malah sampai sekarang itu enggak terpikir kalau Kapolda Metro Jaya bagian dari itu. Saya berpikirnya terus terang, dia kena prank juga ketika peluk nangis bersama Sambo, itu dalam pikiran saya, mungkin saat itu Sambo bisikin, saya ini dizalimi bang sehingga dipeluk-peluk gitu dalam pikiran saya,” ungkap Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud pun menduga Fadil Imran terjebak atas rekayasa permainan Ferdy Sambo pada awal kasus ini terjadi. Rekayasa kasus ini juga menimpa Kompolnas hingga Komnas HAM.

“Saya menduga ya kena prank juga seperti Kompolnas, Komnas HAM dan lainnya,” tegas Mahfud. (fjr)

JAKARTA, Eranasional.com- Pengacara Almarhum Brigadir Yoshua, Kamaruddin Simanjuntak mengatakan telah terjadi perpecahan di internal Polri terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J oleh Irjen Ferdy Sambo.

Dia mengungkapkan Korps Bhayangkara itu terbagi atas tiga kubu.

Awalnya dia menyebutkan kasus penembakan Brigadir J sangatlah hebat, pasalnya para penyidik mulai dari perwira pertama, perwira menengah hingga perwira tinggi ketakutan.

“Mereka mengatakan kepada saya secara terang-benderang mengapa abang tidak takut, kami saja ketakutan. Rupanya di Polri itu ada tiga kubu,” kata Kamaruddin saat aksi 4000 lilin memperingati 40 hari kematian Brigadir J di Taman Ismail Marzuki (TIM), Kamis (18/8).

Dia menjelaskan kubu pertama ialah pihak yang berusaha menutup kasus itu dengan menghalang-halangi penyidikan, merusak, menyembunyikan, bahkan menghilangkan barang bukti.

Kamaruddin mengungkapkan, kubu kedua ialah polisi yang sependapat dengannya yaitu berusaha membuka kasus ini seterang-terangnya. Termasuk mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran.

“Bahkan ada yang mengancam kalau tidak membuka dia lebih baik mundur dari kepolisian. Itu pangkat bintang tiga yang ngomong,” ungkapnya.

Kamaruddin menjelaskan kelompok ketiga menginginkan agar tidak ada perwira polisi yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Mereka mengatakan jangan sampai kena perwira lagi, lebih baik dikorbankan tingkat Bharada dan Brigadir, artinya anak buah yang bertanggung jawab,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dukungan dan simpati terus mengalir terhadap almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, korban pembunuhan oleh Irjen Ferdy Sambo.

Sebagai bentuk peringatan 40 hari kematian Brigadir J, sejumlah warga menggelar aksi 4.000 lilin di Taman Ismail Marzuki (TIM), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/8).

JAKARTA, Eranasional.com- Nama Fahmi Alamsyah mencuat saat Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengumumkan tersangka baru Irjen Ferdy Sambo di balik kematian tragis Brigadir J beberapa waktu lalu. Fahmi disorot setelah ada skenario kematian yang dilakukan terhadap Brigadir J.

Didepan awak media, Kapolri Sigit menyatakan komitmennnya akan mengusut kasus ini secara transparan. Termasuk nama Fahmi Alamsyah. “Kami sedang melakukan pendalaman kalau ditemukan nanti kita proses,” ujar Sigit kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa, 9 Agustus.

Lalu Siapa Sosok Fahmi Alamsyah?

Rupanya, Fahmi Alamsyah adalah penasihat ahli Kapolri bidang komunikasi publik. Fahmi diangkat menjadi penasihat ahli Kapolri bidang komunikasi publik era Jenderal (Purn) Idham Aziz.

Dikutip dari Antara, Fahmi ditunjuk bersama 16 penasihat ahli lainnya yang tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor KEP/117/I/2020 yang ditandatangani pada Selasa, 21 Januari 2020 lalu. Meski demikian tak banyak informasi mengenai sosok Fahmi.

Kembali ke Kapolri Sigit, dari hasil penyidikan tim khusus (timsus) bentukannya itu tak mendapati adanya peristiwa baku tembak di rumah Irjen Ferdy Sambo,m Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Irjen Ferdy Sambo memerintahkan Bharada E, Bripka RR untuk menembak Brigadir J. Kemudian, menembakkan pistol HS-9 milik Brigadir J ke tembok untuk merekayasa peristiwa.

“Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak yang dilaporkan awal,” kata Sigit.

Dalam kasus penembakan Brigadir J, total ada 4 tersangka yakni Bharada E, Brigadir RR, K dan Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo diduga memberi perintah terkait penembakan Brigadir J.

Irjen Ferdy Sambo diduga menggunakan senjata api milik Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J untuk menembak dinding berkali-kali. Penembakan ke dinding dengan pistol Brigadir J dilakukan agar seakan-akan terjadi tembak menembak alias baku tembak sebagaimana laporan awal di Polres Metro Jakarta Selatan.

“Bahwa tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan, saya ulangi tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal,” kata Kapolri.

JAKARTA, Eranasional.com- Dosen hukum pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra turut mengomentari perihal kasus tembak menembak dirumah dinas Irjen Ferdy Sambo, terlebih adanya rencana Bharada E dan kuasa hukum barunya untuk menjadi Justice collabolator ke LPSK adalah pilihan yang tepat.

Kenapa demikian, mengingat karakteristik kasus ini yang dari awal terdapat kejanggalan yang semakin hari mulai terurai, kejanggalan tersebut berupa tindakan dalam upaya tidak sesuai dengan management penyidikan yang terkesan menghambat termasuk menghilangkan jejak bukti kematian Brigadir Jhosua Hutabarat, kata Azmi Minggu (7/8/2022).

Menurutnya, “JC Ini jadi celah sekaligus dapat menjadi peran kunci dalam “membuka” tabir tindak pidana yang sulit diungkap yang sejak awal keterangannya dengan penuh spekulasi dengan berbagai sudut pandang.”

Lanjut Azmi, menjelaskan, Jika Bharada E jadi JC maka dapat meluruskan fakta yang sebenarnya, guna mengungkap siapakah pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar termasuk ditemukan persesuaian keterangan dan bukti-bukti yang diberikan sangat signifikan. ucapnya.

“karenanya sangat tergantung isi keterangan Bharada E, yang mana selama ini patut diduga ia disuruh menahan diri, bungkam, tutup mulut, maupun dikendalikan oleh pihak tertentu yang bisa saja sebenarnya bertentangan dengan fakta dan nurani nya” kata Azmi

Mengingat tujuan justice collaborator untuk membongkar kasus tindak pidana tertentu dan menimbulkan ancaman serius, biasanya kasus ini sulit dibongkar karena para pelaku tindak pidana punya keinginan yang sama terorganisir membentuk kesepakatan dengan membentuk jaringan kerjasama yang solid untuk menyembunyikan kejahatannya. Sehingga, mau tidak mau para pelaku tindak pidana akan saling melindungi satu sama lain. ‘pungkasnnya. (FN)

JAKARTA, Eranasional.com- Bharada E yang kini telah menjalani pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka, mengaku dirinya bukanlah pelaku penembakan terhadap Brigadir J, melainkan ada sosok lain dibalik itu.

Berdasarkan pengakuan ini, Timsus yang digawangi oleh Wakapolri, Irwasum dan Kabareskrim langsung membawa Bharada E untuk menghadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sementara itu, Deolipa Yumara, kuasa hukum Bharada Eliezer alias Bharada E, menyatakan kliennya akan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).

Bharada Eliezer siap menjadi JC dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua Hutabarat alias Brigadir Joshua.

“Tentunya kita melihat ini penting untuk dilindungi sekarang saksi kunci walaupun tersangka, tapi penting sehingga kami bersepakat kita ajukan diri yang bersangkutan (Bharada E) sebagai justice collaborator,” kata Deolipa di gedung Bareskrim Polri, Sabtu (6/8/2022).

Deolipa menyebut Bharada Eliezer juga akan meminta perlindungan hukum LPSK. Rencananya, pihak Bharada Eliezer akan mendatangi LPSK pada Senin (8/8) besok.

Dia melihat Bharada Eliezer dapat menjadi saksi kunci dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua dan keterangan Bharada Eliezer ini akan membuat terang peristiwa ini.

“Kami berpandangan apa yang dia alami adalah suatu keadaan kunci yang bisa menjadi titik terang perkara ini, salah satunya adalah apa yang dialami dia (Bharada E)” jelas Deolipa soal kasus Bharada Eliezer dan Brigadir Joshua di rumah Ferdy Sambo ini. (fjr)