JAKARTA, Eranasional.com – Alasan karena pernah berjasa kepada negara menjadi pertimbangan Mahkamah Agung (MA) batalkan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo.

Hal itu juga sejalan dengan amanat Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana.

Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari seorang terdakwa.

Saat menjabat Kadiv Propam, Ferdy Sambo dinilai berjasa kepada negara.

Bahkan dia juga sudah mengabdi selama 30 tahun sebagai anggota Polri, itu yang menjadi salah satu pertimbangan MA.

Sambo dinilai secara tegas mengakui kesalahannya dan siap bertanggungjawab atas perbuatan yang telah menghilangkan nyawa anak buahnya sendiri.

Sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana.

“Dengan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan keseluruhan fakta hukum perkara a quo, maka demi asas kepastian hukum yang berkeadilan serta proporsionalitas dalam pemidanaan, terhadap pidana mati yang telah dijatuhkan judex facti kepada terdakwa perlu diperbaiki menjadi pidana penjara seumur hidup,” demikian tertuang dalam salinan lengkap putusan perkara nomor: 813 K/Pid/2023 dilansir dari laman MA, Senin 28 Agustus 2023.

Perkara ini diadili oleh ketua majelis kasasi Suhadi dengan hakim anggota masing-masing Suharto, Jupriyadi, Desnayeti dan Yohanes Priyana. (RA)

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri heran dengan pengurangan hukuman Ferdy Sambo, dia pertanyakan alasan pengurangan hukuman tersebut.

Dia mengaku sulit memahami pikiran Mahkamah Agung (MA)yang meringankan hukuman terhadap orang yang jelas-jelas membunuh.

“Sudah dua pengadilan yang tingkat pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati, masuk ke MA, eh kok pengurangan hukuman,”ucap Megawati penuh keheranan, Senin (21/8/2023).

Ia pun mempertanyakan alasan hukuman terpidana kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat itu diringankan.

“Saya mikir, Indonesia ini hukum opo yo? Saya bukan mau melawan hukum lho, tapi kan saya bisa mikir, iki ngopo to sebenarnya (ini kenapa sih sebenarnya?,” ujar Megawati.

Ia pun mengaku dirinya menghormati MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan.

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta akan memutuskan perkara pengajuan banding mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dan tiga terpidana lainnya kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu (12/4/2023).

Seperti diketahui, Ferdy Sambo divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengam hukuman mati. Sedangkan istrinya, Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma’ruf 18 tahun penjara, dan Bripka Ricky Rizal Wibowo 13 tahun penjara.

Hanya terpidana Richard Eliezer (Bharada E) yang tidak mengajukan banding terhadap putusan PN Jakpus. Richard divonis 1,6 tahun.

“Putusan tingkat banding dalam perkara pidana atas nama para terdakwa Ferdy Sambo dkk sudah dipersiapkan oleh majelis hakim tingkat banding untuk dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 yang akan datang,” kata Pejabat Humas PT Jakarta Binsar Pamopo Pakpahan, Sabtu (8/4/2023).

Tak hanya digelar terbuka untuk umum. PT DKI juga berencana akan menyiarkan secara langsung sidang tersebut.

“PT DKI akan mempersiapkan pool TV yang sejalan dengan kehumasan Mahkamah Agung RI,” jelas Binsar.

JAKARTA, Eranasional.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghentikan perlindungan kepada terpidana kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), yakni Richard Eliezer (Bharada RE). Meski demikian, Eliezer tetap mendapat hak sebagai justice collaborator.

“Bahwa penghentian perlindungan ini, tidak mengurangi hak narapidana RE sebagai JC (Justice Collaborator). Sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022,” kata Tenaga Ahli LPSK Syahrial, Jumat (10/3).

Penghentian perlindungan ini, menurut Syahrial, akan disampaikan secara tertulis kepada Richard Eliezer dan sejumlah pihak lain.

“Penghentian perlindungan LPSK ini juga sudah disampaikan tertulis kepada Saudara RE, Dirjen Pemasyarakatan, Lapas Salemba, Karutan Bareskrim, serta penasihat hukum Saudara RE,” kata Syahrial.

Juru bicara LPSK, Rully, menjelaskan, ada tiga poin yang didapat Eliezer sebagai JC, yaitu perlindungan, perlakuan khusus, dan penghargaan. Tiga poin itu sudah diberikan oleh LPSK sejak 15 Agustus 2022.

“LPSK sudah melakukan itu sejak 15 Agustus 2022, dan yang dimaksud penghentian perlindungan itu yang sifatnya secara fisik. Tapi penghentian perlindungan yang secara fisik ini tidak mengurangi hak narapidana atau hak terhadap RE,” kata Rully.

“Jadi penghentian itu terhadap perlindungannya. Sedangkan penghargaan dan perlakuan khususnya tetap dijalankan,” tambah Rully.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, dinyatakan terbukti terlibat pemindahan isi DVR CCTV terkait kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J), yang diotaki mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo.

“Mengadili, menyatakan, Terdakwa Hendra Kurniawan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apa pun memindahkan informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama,” kata Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ahmed Suhel, Senin (27/2/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Kurniawan dengan pidana penjara selama 3 tahun,” sambung hakim.

Hendra dinyatakan melanggar Pasal 48 juncto Pasal 32 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hakim menyatakan Hendra Kurniawan terbukti memerintahkan pemindahan isi DVR CCTV yang belakangan diketahui berisi rekaman Yosua masih hidup saat Ferdy Sambo tiba di rumah dinas pada 8 Juli 2022.

Perintah itu disebut berasal dari Ferdy Sambo lalu secara berjenjang disampaikan kepada AKP Irfan Widyanto yang bukan merupakan bawahan Hendra Kurniawan.

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta Hendra Kurniawan dihukum 3 tahun penjara karena terlibat perusakan CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J.

“Menuntut, agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan, menyatakan Terdakwa Hendra Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya,” kata JPU di persidangan yang digelar di PN Jaksel, Jumat (27/1).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Kurniawan 3 tahun penjara,” tambahnya.

JPU meyakini Hendra Kurniawan melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dia juga dituntut membayar denda Rp20 juta. Apabila tidak dibayar, diganti hukuman 3 bulan kurungan.

JAKARTA, Eranasional.com – Delapan orang dipanggil sebagai saksi dalam sidang etik Richard Eliezer (Bharada E), Rabu (22/2/2023). Salah satunya adalah Ferdy Sambo.

Seperti diketahui, Bharada E adalah mantan ajudannya Ferdy Sambo saat masih menjabat sebagai Kadiv Propam. Keduanya dinyatakan terlibat pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Ferdy Sambo hukuman mati. Sedangkan Bharada E yang menembak mati Brigadir J hanya divonis 1,6 tahun saja.

Tiga terpidana lainnya yakni Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo, divonis 20 tahun penjara, asisten rumah tangga (ART) Ferdy Sambo, Kuat Ma’ruf (KM), divonis 15 tahun penjara, dan mantan ajudan Ferdy Sambo lainnya, Ricky Rizal Wibowo (Bripka RR) divonis 13 tahun penjara.

“Saksi-saksi yang dipanggil atau okit dalam sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri), sidang etik atas nama terduga Bharada E ada delapan. Delapan ini yaitu saudara FS (Ferdy Sambo), kemudian saudara RR, kemudian saudara KM. Tiga orang pertama yang saya sebutkan ini tidak hadir dalam sidang kode etik atas nama Bharada E,” kata Karo Penmas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Rabu (22/2/2023).

Sedangkan tiga saksi lainnya yakni AKP DC, Ipda AM, dan Ipda S datang. Sementara lima saksi lainnya, termasuk Ferdy Sambo, memberi kesakian secara tertulis yang dibacakan di hadapan Majelis Hakim sidang etik.

“Jadi ada lima saksi yang memberikan keterangan secara tertukis dan dibacakan di muka sidang KKEP,” ujarnya.

Kata Ramadhan, Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf tidak bisa hadir karena alasan perizinan. Sedangkan dua saksi lainnya sakit.

“FS, RR, dan KM menghadapi masalah perizinan yang prosesnya membutuhkan waktu, sementara kita butuh kecepatan, dan penjelasan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Sama nilanya meski pakai keterangan tertulis,” jelas Ramadhan.

JAKARTA, Eranasional.com – Terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua (Brigadir J), Richard Eliezer (Bharada E), divonis 1,6 tahun penjara. Muncul pertanyaan, apakah dia masih bisa melanjutkan karirnya di institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri)?

Sampai saat ini, Bharada E belum menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri agar segera menjadwalkan pelaksanaan sidang KKEP terhadap Bharada E.

Jenderal Sigit menyebut, peluang Bharada E untuk kembali bertugas di Polri masih ada.

“Peluangnya masih ada,” kata Kapolri Sigit di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/2) lalu.

Namun, Sigit menegaskan, Bharada E harus menjalani sidang KKEP. Adapun, saat ini Polri masih dalam tahap mempersiapkan pelaksanaan sidang etik untuk pangkat Bhayangka Dua itu.

Dalam sidang KKEP juga akan melibatkan pihak eksternal dan mempertimbangkan semua hal terkait perbuatan dan pertimbangan hakim pengadilan kepada Bharada E dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

Beberapa hasil keputusan vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang juga akan menjadi pertimbangan di antaranya posisi Richard Eliezer yang menjadi justice collaborator (JC) atau saksi pelaku.

Sidang etik akan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Bagi anggota Polri yang terbukti melanggar etik biasanya akan mendapatkan sanksi mulai dari demosi hingga pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

JAKARTA, Eranasional.com – Momen pertemuan antara ibunda almarhum Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Rosti Simanjuntak, dengan ibunda Richard Eliezer (Bharada E), Rynecke Alma Pudhinga sangat mengharukan. Keduanya berderai air mata.

Pertemuan keduanya ditayangkan di stasiun TV swasta, Jumat (17/2/2023). Rosti hadir di studio stasiun TV tersebut. sedangkan Rynecke hadir secara virtual melalui panggilan video.

Ini merupakan pertemua pertama keduanya usai para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam perjumpaan itu, Rynecke meminya maaf kepada Rosti atas kejadian yang menimpa Yosua dan keterlibatan putranya dalam peristiwa tersebut.

“Untuk Ibu Rosti, kami tidak bisa berkata apa-apa lagi selaim kami sekali lagi minta maaf atas semua yang Icad (Richard Eliezer) lakukan,” kata Rynecke kepada Rosti.

Rynecke mengatakan, peristiwa ini sedianya juga tidak diinginkan Richard. Namun, semuanya sudah terlanjur terjadi. Mewakili putranya, dia memohon pengampunan dan mendoakan agar keluarga Yosua diberikan kekuatan.

“Dan semiga Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Bapak dan Ibu juga keluarga, memberikan tempat yang terbaik untuk almarhum Yosua,” ucap Rynecke dengan suara bergetar menahan tangis.

Menanggapi perkataan Rynecke, Rosti meminta supaya Richard dan keluarganya mendoakan Yosua dengan tulus. Dia mengaku telah memaafkan Richard atas perbuatannya. Namun, dia ingin mantan ajudan Ferdy Sambo itu tetap memtanggungjawabkan perbuatannya.

“Di balik ini semua, duka ini, mari kalian, ibu, semua keluarga mendoakan anakku dengan tulus, jangan hanya di bibir saja,” ucap Rosti sambil menangis.

“Terlepas dari semua perbuatan itu, kami mohon tetaplah doakan anak kami dan keluarga kami didoakan benar-benar dari hati yang tulus,” tuturnya.

JAKARTA, Eranasional.com –Vonis hakim untuk semua pelaku pembunuhan Brigadir J sudah selesai dengan menyatakan Ferdy Sambo divonis mati. Sementara itu, keluarga Brigadir J baru-baru ini mendatangi Bareskrim untuk meminta mendiang naik pangkat.

Semula, pangkat mendiang adalah Brigadir, dan meminta dinaikan 2 pangkat menjadi Aipda Anumerta. Keluarga Brigadir J mendatangi Bareskrim Polri. Melalui pengacaranya, Kamaruddin Simanjuntak keluarga mendiang Nofriansyah Yosua Hutabarat meminta segala hak terpenuhi, termasuk pemulihan nama baik.

“Pertama untuk mengurus hak-hak dari almarhum klien saya Nofriansyah Yosua Hutabarat, sebagai anggota Polri setelah dibunuh. Ada juga haknya seperti misalnya pemulihan nama baik,” ujar Kamaruddin Simanjuntak dalam keterangannya di gedung Bareskrim Polri

Sebelum meninggal, Yoshua Hutabarat
berpangkat brigadir. Sementara itu, permohonan dari keluarga pangkat mendiang dinaikan menjadi Aipda Anumerta.

“Kemudian beliau juga karena dibunuh dalam rangka tugas mengawal atasannya atau istri atasannya, kita minta supaya diperhatikan dan diberikan kenaikan pangkat, kita mohon dua tingkat ya, dari brigadir menjadi Aipda Anumerta,” jelas pengacara pihak Brigadir J.

Selain itu, keluarga juga memohon agar rumah tempat penembakan dijadikan museum. Setelahnya diberikan restitusi atau ganti rugi kepada keluarga.

“Kemudian kita juga minta supaya nama baiknya dipulihkan. Supaya rumah itu rumah pembantaian dijadikan museum kemudian diberikan restitusi,” ungkap Kamaruddin.

Sebelum meninggal, Yoshua Hutabarat berpangkat brigadir. Sementara itu, permohonan dari keluarga pangkat mendiang dinaikan menjadi Aipda Anumerta.

“Kemudian beliau juga karena dibunuh dalam rangka tugas mengawal atasannya atau istri atasannya, kita minta supaya diperhatikan dan diberikan kenaikan pangkat, kita mohon dua tingkat ya, dari brigadir menjadi Aipda Anumerta,” jelas pengacara pihak Brigadir J.

Selain itu, keluarga juga memohon agar rumah tempat penembakan dijadikan museum. Setelahnya diberikan restitusi atau ganti rugi kepada keluarga.

“Kemudian kita juga minta supaya nama baiknya dipulihkan. Supaya rumah itu rumah pembantaian dijadikan museum kemudian diberikan restitusi,” ungkap Kamaruddin.

Pihak keluarga juga minta hak lain seperti asuransi dan ASABRI. Selain itu, pengacara ungkap jika ada barang-barang milik mendiang Brigadir J yang sampai sekarang belum kembali.

“Kemudian ada juga hak almarhum seperti katakanlah asuransi, ada ASABRI, supaya diurus, kemudian ada barang-barang miliknya yang sampai sekarang tak kembali, bahkan sudah kami laporkan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan,” pungkas pengacara Brigadir.

JAKARTA, Eranasional.com – Ratusan orang yang mengatasnamakan diri sebagai fans atau pendukung Richard Eliezer (Bharada E) menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya begitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis mantan ajudan Ferdy Sambo itu divonis 1,6 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yoshua Hutabarat.

Penggemar Bharada E yang terdiri dari oma-oma, emak-emak, sampai remaja putri, berkerumun di depan PN Jaksel, Rabu (15/2/2023).

Para penggemar Bharada E itu tidak bisa masuk ke ruang sidang karena kapasitas yang terbatas.

Setelah hakim mengetok palu memutuskan Richard Eliezer divonis 1,6 tahun penjara, penggemar langsung bersorak-sorai dan langsung secara sporadic masuk ke ruang sidang dan meneriakkan nama Richard Eliezer.

Para penggemar ini bersorak-sorai sampai di luar pengadilan. Mereka pun dengan serentak menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Tak hanya itu, mereka juga memukul piring besij yang dibawa sambil meneriakkan kata-kata ‘Icad Bebas’. Mereka juga mengelu-elukan hakim yang telah memvonis Richard Eliezer jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Hidup Pak Hakim, Hidup Pak Hakim.” Teriak penggemar Richard Eliezer.

Diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim PN Jaksel memvonis Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) penjara selama 1,6 tahun. Dia dinyatakan bersalah dan turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana,” kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Rabu (15/2/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara,” imbuhnya.

Richard Eliezer dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf untuk dia.

Vonis hakim ini jauh di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu 12 tahun penjara. Jaksa meyakini Richard Eliezer terbukti bersalah terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua.

Pada sidang sebelumnya, Majelis Hakim PN Jaksel telah memvonis 4 terdakwa lain, yaitu mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo divonis hukuman mati, Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma’ruf divonis 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal Wibowo (Bripka RR) divonis 13 tahun penjara.

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan mantan ajudan Ferdy Sambo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E), dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Hakim menilai Bharada E telah memenuhi syarat sebagai JC.

Awalnya Hakim mempertimbangkan soal tindak pidana apa saja yang pelakunya bisa mendapatkan JC. Kata Hakim, seorang bisa diberi status JC jika bukan pelaku utama dan hanya bagi tindak pidana tertentu.

Hakim juga membacakan syarat-syarat menjadi JC, seperti diatur dalam Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung (MA) hingga Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hakim juga menyinggung soal rekomendasi LPSK terhadap Richard Eliezer.

Hakim berkesimpulan, Bharada E berperan sebagai orang yang menembak Brigadir Yosua, tapi bukan pelaku utama. Pelaku utama atau aktor intelektual pembunuhan berencana Yosua adalah Ferdy Sambo.

Lalu, Hakim menyebut keterangan Bharada E membuat kasus pembunuhan berencana Yosua menjadi terang benderang dan sangat membantu mengungkap perkara ini.

Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan permintaan maaf Richard Eliezer ke keluarga Yosua.

Setelah itu, Majelis Hakim PN Jaksel yang dipimpin Wahyu Iman Santoso membacakan vonis kepada Bharada E.

“Menetapkan Terdakwa (Bharada E) sebagai pekaku yang bekerja sama,” kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso pada sidang pembacaan vonis di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023).

“Mengadili, menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana,” lanjut Hakim Ketua Wahyu.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) penjara selama 1,5 tahun. Dia dinyatakan bersalah dan turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana,” kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Rabu (15/2/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara,” imbuhnya.

Richard Eliezer dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf untuk dia.

Vonis hakim ini jauh di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu 12 tahun penjara. Jaksa meyakini Richard Eliezer terbukti bersalah terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua.

Pada sidang sebelumnya, Majelis Hakim PN Jaksel telah memvonis 4 terdakwa lain, yaitu mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo divonis hukuman mati, Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma’ruf divonis 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal Wibowo (Bripka RR) divonis 13 tahun penjara.

JAKARTA, Eranasional.com – Hari ini, Rabu (16/2/2023), Richard Eliezer alias Bharada E akan menjalani sidang vonis. Dia disarankan melakukan banding jika Majelis Hakim memperberat vonis terhadap dirinya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Bharada E 12 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis empat Terdakwa lainnya yakni Ferdy Sambo vonis hukuman mati, Putri Candrawathi 20 tahun penjara, Kuat Ma’ruf 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal Wibowo (Bripka RR) 13 tahun penjara.

Tuntutan terhadap Bharada E menuai perdebatan. Pasalnya, dia berstatus sebagai justice collaborator alias Terdakwa yang mengungkap skenario palsu Ferdy Sambo untuk menutupi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Eva Achjani Zulfa, jika Majelis Hakim menjatuhkan vonis yang berat maka Richard diharapkan melakukan upaya hukum lain yakni banding.

“Bila vonisnya diperberat maka banding menjadi hak dari Bharada E dalam melakukan upaya maksimal membela dirinya,” kata Eva, Rabu (15/2/2023).

Sementara itu, ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan hanya ada sejumlah kemungkinan dalam sebuah vonis dari Majelis Hakim.

“Vonis itu bisa tiga kemungkinan. Sama dengan JPU, di bawah atau di atas tuntutan JPU atau bisa juga dibebaskan (jika dianggap tidak terbukti), atau dilepaskan dari segala tuntutan (terbukti tapi bukan perbuatan pidana),” ujar Abdul.

JAKARTA, Eranasional.com – Ferdy Sambo telahvdijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kelompok pemerhati hak asasi manusia (HAM) hingga keagamaan menolak vonis mati untuk terdakwa pembunuh Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat itu.

Kelompok yang menolak hukuman mati untuk Sambo adalah Amnesty International Indonesia, Indonesia Police Watch (IPW), hingga Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).

Amnesty International Indonesia menilai Ferdy Sambo memang harus dihukum berat, tapi mantan Kadiv Propam Polri tersebut tetap punya hak untuk hidup. Maka, hukuman mati tidaklah tepat dijatuhkan untuknya.

“Amnesty tidak anti penghukuman, kami sepakat bahwa segala bentuk kejahatan di bawah hukum internasional yang dilakukan aparat negara harus dihukum yang berat tetapi tetap harus adil, tanpa harus menjatuhkan hukuman mati. Ini hukuman yang sudah ketinggalan zaman,” kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dikutip dari situs resminya,  Selasa (14/2/2023).

Ketimbang menjatuhkan vonis mati, kata dia, lebih baik negara fokus membenahi keseluruhan sistem agar kejahatan serupa tidak terulang serta tidak melanggengkan impunitas atau kekebalan hukum terhadap aparat yang melakukan kekerasan. Menurutnya, hukuman mati bukan jalan pintas untuk membenahi akuntabilitas kepolisian. Hal yang dapat membenahi kepolisian adalah pembenahan internal serius.

“Kami menghormati putusan hakim yang telah berusaha untuk memenuhi rasa keadilan korban dan juga khalayak umum. Namun hakim bisa lebih adil, tanpa harus memvonis mati Sambo,” ujar Usman Hamid.

JAKARTA, Eranasional.com – Kuat Ma’ruf, sopir keluarga mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, divonis 15 tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti bersalah dan turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Kuat Ma’ruf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana,” kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (14/2/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kuat Ma’ruf 15 tahun penjara,” sambung Wahyu.

Kuat Ma’ruf dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hakim menyatakan tak ada alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatan Kuat Ma’ruf.

Hal yang memberatkan Kuat Ma’ruf ialah berbelit-belit hingga tidak sopan di persidangan. Sementara itu, hal meringankan ialah Kuat masih punya tanggungan keluarga.

Sehari sebelumnya, Majelis Hakim PN Jaksel telah memvonis terhadap dua terdakwa dalam kasus yang sama, yaitu Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi. Ferdy Sambo divonis hukuman mati, sementara Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara.

Hakim menyatakan tak ada hal meringankan bagi pasangan suami istri itu. Hakim juga menyatakan motif adanya pelecehan seksual yang dilakukan Yosua terhadap Putri tidak terbukti secara hukum.

Ferdy Sambo dan Putri dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain itu, hakim menyatakan Sambo bersalah melakukan perusakan CCTV terkait pembunuhan Yosua sebagaimana diatur dalam Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.