JAKARTA, Eranasional.com – Setelah sempat dikembalikan ke institusi Polri, Brigjen Endar Priantoro kembali menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Tapi, apakah dirinya sudah aman, tidak akan digeser kembali?

Wakil Ketua KPK Alex Mawarta mengatakan, meski Brigjen Endar sudah kembali bertugas di KPK, lembaga antirasuah itu tetap memproses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama di KPK.

Untuk diketahui, salah satu jabatan yang dibuka untuk seleksi terbuka adalah posisi Direktur Penyelidikan yang saat ini ditempati Brigjen Endar Priantoro.

Dia lalu mendoakan semoga Endar dapat segera mendapatkan posisi baru di institusi Polri ketika terjadi mutasi dan promosi pada bulan Agustus 2023 mendatang di Korps Bhayangkara.

“Ketika ada proses rotasi atau mutasi atau promosi di kepegawaian pada Agustus besok, mudah-mudahan saudara Endar dapat menduduki salah satu jabatan di Polri,” kata Alex di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/7).

Lanjut Alex, kekosongan dari posisi yang ditinggalkan oleh Endar di bulan depan akan diisi oleh pemenang seleksi terbuka.

“Sehingga ada kekosongan jabatan di KPK yang kemudian kita isi melalui proses rekrutmen yang sudah kami umumkan dan sudah pihak Polri sudah mengirimkan perwira-perwira terbaiknya untuk mengikuti proses seleksi,” jelasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Brigjen Endar Priantoro kembali bertugas sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Sebelumnya, dia sempat dikembalikan ke institusi Polri oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Saat dikonfirmasi, Brigjen Endar membenarkan penugasan dirinya kembali di lembaga antirasuah tersebut.

Menurut Endar, dirinya kembali bertugas di KPK tidak melalui seleksi terbuka, melainkan melalui perubahan surat keputusan pencopotannya April 2023 lalu.

“SK (Surat Keputusan) perubahan tertanggal 27 Juni, bukan melalui seleksi terbuka,” kata Endar, Rabu (5/7/2023).

Untuk diketahui, sebelumnya Brigjen Endar Priantoro dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK pada April 2023. Dia diberhentikan melalui SK Sekjen KPK, Cahya H Harefa tertanggal 31 Maret 2023.

Sehari sebelumnya, 30 Maret 2023, Ketua KPK Firli Bahuri mengirimkan surat penghadapan kembali atas nama Brigjen Endar Priantoro ke Polri. Firli beralasan, Brigjen Endar layak mendapatkan promosi jabatan di lingkungan Polri.

Pencopotan Brigjen Endar Priantoro memicu terjadinya gejolak di internal KPK. Penyidik yang berasal dari Kepolisian protes dan meminta KPK memberi penjelasan pemberhentian Endar dalam forum audiensi.

Namun, hasil audiensi berakhir tanpa ada kesepakatan. Sejumlah penyidik disebut balik badan alias WO (Walk Out), dan direspon oleh pimpinan KPK dengan mengancam akan menjatuhkan sanksi etik hingga mengeluarkan mereka.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membantah pihaknya mengancam para penyidik yang protes atas pemberhentian Brigjen Endar.

“Enggak ada ancam mengancam. Kita enggak pernah mengancam pegawai KPK,” ucap Alex.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, tidak memenuhi panggilan Ombudsman sebagai pihak Terlapor dalam aduan dugaan maladministrasi dalam pemberhentian Brigjen Endar Priantoro. Firli malah mengirim surat saat informasinya dibutuhkan.

“Dijawab oleh KPK melalui surat tanggal 17 Mei 2023 yang intinya menyampaikan bahwa pimpinan KPK sangat menghargai tugas dan fungsi Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik,” kata anggota Ombudsman, Robet Na Endi Jawang di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Robert menjelaskan, surat panggilan Firli dikirimkan pada tanggal 11 Mei 2023. Sejumlah dokumen pendukung dan kronologi kasusnya juga disertakan oleh Ombudsman saat itu.

Namun, Firli menyebut tidak bisa menghadiri panggilan untuk mempelajari sejumlah dokumen dari Ombudsman. Robert mengaku senang dengan sikap tersebut, karena keterangan Firli masih dibutuhkan.

“Ini tentu kabar yang baik bagi kami dan memang umumnya juga seperti ini. Jadi kalau pihak Terlapor masih perlu persiapan, Ombudsman memberikan waktu,” ucap Robert.

Sebelumnya, Endar Priantoro mengadu ke Ombudsman terkait pemberhentian dirinya dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Dia menilai, ada maladministrasi atas keputusan itu.

“Dalam bentuk perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, penggunaan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, dan juga pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” kata Endar di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Senin (17/4/2023).

Pihak yang dilaporkan Endar yakni semua pihak yang menandatangani keputusan pemberhentian terhadapnya. Pimpinan dan Sekjen KPK tercantum dalam aduan itu.

Bentuk maladministrasi yang diadukan yakni berupa dugaan adanya pola intervensi independensi dalam penegakan hukum yang berulang.

KPK dinilai sengaja mendepak orang yang bekerja dengan semestinya dalam memberantas korupsi di Indonesia.

“Ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan semangat independensi KPK,” tegas Endar.

JAKARTA, Eranasional.com – Brigjen Endar Priantoro ternyata tidak hanya melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya H Harefa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait pencopotan dirinya dari jabatan Direktur Penyelidikan, tapi juga melaporkan Firli soal dugaan kebocoran dokumen penyelidikan.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.

“Oh iya,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung ACLC, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Namun, Tumpak tidak memerinci soal dokumen penyelidikan apa yang dilaporkan Endar. Dia hanya membenarkan bahwa Endar melaporkan Firli ke Dewas soal dugaan kebocoran dokumen.

Kata Tumpak, Dewas KPK kini sedang mempelajari laporan Brigjen Endar tersebut.

Polemik Pencopotan Brigjen Endar

Seperti diketahui, pencopotan Brigjen Endar dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK membuat kegaduhan di internal lembaga antirasuah tersebut.

KPK mencopot Brigjen Endar dari jabatan tersebut dengan alasan masa tugasnya dari Polri berakhir pada 31 Maret 2023. Pencopotan itu kemudian menuai polemik karena Kapolri telah memperpanjang masa tugas Brigjen Endar di KPK dengan surat kepada pimpinan KPK tertanggal 29 Maret 2023.

Kapolri juga kembali membalas surat penghadapan kembali Brigjen Endar ke Polri yang dikirim KPK. Dalam surat itu, Kapolri kembali meminta agar Endar tetap bertugas di KPK.

Brigjen Endar telah mengadukan polemik ini ke Dewas KPK dengan harapan bisa menuntaskan polemik yang terjadi.

KPK kemudian buka suara. KPK menegaskan pencopotan dilakukan karena masa tugas Endar berakhir per 31 Maret 2023. KPK juga menyatakan tidak mengajukan perpanjangan masa tugas Endar.

JAKARTA, Eranasional.com – Para Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD) dari Polri di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kompak menolak pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan. Mereka walkout saat pertemuan dengan pimpinan KPK.

Untuk diketahui, para anggota Polri yang ada di KPK ini mendukung penuh surat dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mempertahankan Endar untuk bekerja di KPK.

Surat Kapolri itu bernomor B/2471/llI/KEP./2023 perihal jawaban usulan pembinaan karier anggota Polri di KPK yang ditandatangani Sigit sendiri. Surat itu terbit tertanggal 29 Maret 2023. Dalam surat itu, Jenderal Sigit memutuskan memperpanjang masa penugasan Brigjen Endar Priantoro di KPK sebagai Direktur Penyelidikan KPK.

“Dengan masih keterbatasan ruang jabatan di lingkungan Polri dan untuk pembinaan karier anggota Polri khususnya yang bertugas di lingkungan KPK, dari hasil Sidang Dewan Pertimbangan Karier Polri memutuskan Brigjen Pol Endar Prianto S.H., S.I.K., MSi tetap melaksanakan penugasan sebagai Direktur Penyelidikan KPK,” demikian isi surat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut.

Lawan Firli dengan Aksi Walk Out

PNYD Polri di KPK diundang untuk bertemu dengan Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan KPK lainnya pada Selasa (4/4), namun mereka walkout.

Aksi walkout diketahui dari potongan rekaman suara Ketua KPK Firli Bahuri yang beredar di media sosial. Rekaman suara itu muncul dari salah satu cuitan di Twitter, Minggu (9/4/2023).

Mulanya, akun itu mengaku mendapat potongan rekaman suara Firli yang menyatakan tidak memberikan kesempatan kepada pegawai KPK untuk berbicara saat pertemuan dengan pimpinan KPK.

“Tim investigasi kami mendapatkan rekaman suara yang jelas menggambarkan bahwa F (Firli Bahuri) sangat otoriter. F tidak memberi kesempatan bicara saat pertemuan dengan pegawai KPK,” kurang lebih seperti itu cuitan akun tersebut.