BSSN – Eranasional.com

Lonjakan Belanja Online Picu Modus Kejahatan Siber Baru yang Incar Saldo Rekening

Angie — Tue, 20 Jan 2026 18:23:21 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Lonjakan aktivitas belanja online yang semakin masif di Indonesia membawa dampak ganda. Di satu sisi, kemudahan transaksi digital dan beragam promo menjadi daya tarik utama konsumen. Namun di sisi lain, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk melancarkan berbagai modus penipuan yang mengincar saldo rekening, dompet digital, hingga data finansial pengguna.

Pelaku kejahatan siber disebut semakin adaptif dalam membaca pola perilaku konsumen, terutama saat periode liburan dan musim promo belanja online. Momentum ini dinilai sebagai waktu paling ideal untuk melancarkan serangan, mengingat tingginya volume transaksi serta kecenderungan pengguna untuk bertindak cepat demi mengejar potongan harga.

Hingga pertengahan 2025, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat terdapat sekitar 5,8 juta percobaan anomali ransomware serta 9,3 juta percobaan aktivitas Advanced Persistent Threat (APT). Angka tersebut mencerminkan meningkatnya intensitas dan kompleksitas serangan siber yang menyasar ekosistem digital nasional, termasuk sektor e-commerce dan layanan keuangan.

Temuan BSSN tersebut sejalan dengan 2025 Holiday Season Cyber Threat Landscape Report yang dirilis oleh Fortinet. Laporan itu menegaskan bahwa lonjakan belanja akhir tahun telah memperluas permukaan serangan siber, tidak hanya bagi konsumen, tetapi juga bagi pelaku usaha digital dan penyedia layanan pembayaran.

Dalam laporannya, FortiGuard Labs mengamati peningkatan signifikan berbagai aktivitas berbahaya, mulai dari munculnya domain palsu bertema liburan dan e-commerce, peredaran masif kredensial akun dan data kartu kredit hasil curian, hingga penggunaan phishing berbasis kecerdasan buatan (AI) yang semakin sulit dibedakan dari komunikasi resmi.

Tak hanya itu, teknik kloning situs e-commerce populer serta praktik credential stuffing yakni mencoba kombinasi username dan kata sandi hasil kebocoran data juga semakin marak. Teknik ini memungkinkan pelaku mengambil alih akun pengguna tanpa disadari, terutama jika korban menggunakan kata sandi yang sama di berbagai platform.

BSSN Pastikan Data Pemilih saat Pilkada 2024 Aman dari Serangan Siber

Angie — Tue, 09 Jul 2024 10:40:20 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan operasi khusus untuk memastikan keamanan data nasional dari serangan siber selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“BSSN sejak pilpres dan legislatif sudah menggelar operasi pengamatan data dari pilpres hingga pilkada, tentunya konsep operasinya berlanjut sampai pilkada serentak di wilayah Indonesia,” kata Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Dalam sambutan pada acara “Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 di Wilayah Sumatera” di Medan (9/7/2024), Hinsa menjelaskan operasi pengamanan data tersebut dilakukan untuk mencegah adanya serangan malware atau ransomware yang mengancam data pemilih dan jumlah suara.

Operasi tersebut nantinya akan dijalankan oleh empat satgas yang berada di bawah naungan BSSN, diantaranya Satgas keamanan siber, Satgas pengendalian informasi, Satgas Sandi dan Satgas konflik.

Hinsa menjelaskan satgas keamanan akan menjalankan tugas pengamanan, monitoring, proteksi serta penanggulangan dan pemulihan data nasional jika mengalami serangan.

Selanjutnya, satgas pengendalian informasi melakukan monitoring dan analisis media sosial dan media massa untuk menanggulangi berita hoaks atau menyesatkan.

Satgas itu, kata Hinsa juga akan berkoordinasi dengan lembaga terkait yang membidangi pengamanan data.

“Selanjutnya satgas ketiga satgas sandi melaksanakan penerapan fungsi kriptografi, kontra penginderaan, pengamanan sinyal dan gelar jaringan komunikasi yang aman,” kata Hinsa.

Satgas keempat yakni melaksanakan mengedukasi masyarakat dengan memberikan kajian hukum hingga penyampaian informasi tentang kegiatan satgas pemilu.

Satgas ini, lanjut Hinsa, akan berlangsung sejak H-63 pelaksanaan pilkada serentak hingga H+32 di 37 provinsi seluruh Indonesia.

Melalui kerja satgas ini, dia memastikan satgas ini akan memperkuat seluruh data nasional terkait pemilu dari serangan siber.

BSSN Ngaku Kesulitan saat Investigasi Serangan ke Server PDNS Kominfo

Angie — Mon, 24 Jun 2024 09:42:29 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan temui kesulitan melakukan investigasi atas serangan kepada PDNS Kominfo yang berimbas pada sistem imigrasi nasional. Sebab, serangan itu mengenkripsi data.

“Karena, kondisinya barang bukti itu terenkripsi karena serangannya kan mengenkripsi data, antara lain, jadi, ini juga menjadi pekerjaan kita untuk kita pecahkan,” kata Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam telekonferensi pada Senin (24/6/2024

Hinsa enggan memerinci data yang sudah terenkripsi. Menurutnya, BSSN dan pihak terkait termasuk Polri masih berupaya melakukan penelusuran.

“Saat ini BSSN dan Kominfo dan Cyber Crime Polri dan KSO Telkom Sigma Lintasarta masih terus berproses mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang didapat dengan segala keterbatasan barang bukti,” ujar Hinsa.

Polri dan BSSN Berkoordinasi Atasi Ganguan Server Pusat Data Nasional

Angie — Sat, 22 Jun 2024 09:29:40 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut saat ini pihaknya sedang dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencari penyebab gangguan pada server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Saya kira terkait dengan hal-hal yang bersifat serangan siber, kita kerja sama dengan BSSN untuk melakukan semacam assessment, research,” kata Listyo di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (22/6/2024).

Dia memastikan akan memproses hukum bila ditemukan tindak pidana. Server itu mengalami gangguan pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Nanti apabila ditemukan maka kemudian peristiwa pidana diproses oleh kepolisian. Ini sudah biasa kita melaksanakan joint dengan teman-teman yang membidangi siber,” ucap jenderal bintang empat itu.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah masih memperbaiki dan mendalami penyebab gangguan server PDN Kemenkominfo tersebut.

BSSN Minta Masyarakat Waspadai Maleware Berkedok Aplikasi Pemilu

Angie — Sun, 11 Feb 2024 09:52:30 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Berbagai aplikasi berbahaya tersebar di masyarakat pada momentum Pemilu 2024. Dengan menyamar sebagai aplikasi terkait Pemilu, aktivitas malware ini dapat mencuri data serta informasi pribadi dari perangkat korban dalam waktu singkat.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan saat ini terdapat tiga malware dengan ekstensi APK yang teridentifikasi berkaitan dengan Pemilu. Malware merupakan program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer, server, atau jejaring komputer tanpa izin pemiliknya.

Dalam kasus ini, malware berfungsi untuk mengambil informasi dan kredensial dari perangkat yang terinfeksi. Mirip dengan malware sebelumnya yang beredar di masyarakat, salah satu penyebarannya melalui pesan WhatsApp.

Dalam melancarkan aksi kejahatannya, penyerang menyebarkan aplikasi terkait Pemilu 2024 dengan cara mengirimkan pesan secara personal kepada masyarakat.

Berikut pola serangan aplikasi berbahaya menurut BSSN:

Nah Lho! Data Pemilih Pemilu 2024 Bocor

Fyan Hadi — Wed, 29 Nov 2023 01:57:29 +0000

JAKARTA, Eranasional.com – Beredar kabar data pemilih Pemilu 2024 mengalami kebocoran. Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan kebenaran isu tersebut.

“Kita lagi minta bantuan dari Satgas Cyber, dari BSSN yang menaungi Mabes Polri. Lagi di-ceosscheck,” kata anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos di KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 28 November 2023.

Betty mengaku pihaknya telah mengetahui informasi kebocoran tersebut. Namun, dia belum dapat memastikan apakah data yang bocor itu bersumber dari gudang data KPU atau bukan.

“Dicek dulu, seperti apa datanya, bagaimana bentuknya sedang dicek, lagi ditelusuri,” ujarnya.

Kebocoran data pemilih Pemilu 2024 viral di media sosial. Salah satu akun di media sosial X (Twitter) membeberkan dalam cuitannya, mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU.

Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp571.559.477.

Data tersebut diklaim memuat terkait informasi dari 252 juta orang. Di antaranya, meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir.

Data-data itu juga termasuk dari Konsultat Jenderal Republik Indonesia, Kedutaan besar Republik Indonesia, dan Konsultat Republik Indonesia. (*)

Hadapi Pemilu 2024, BSSN Minta Anggaran Ditambah Untuk Perkuat Keamanan Siber

Editor Eranasional — Thu, 22 Sep 2022 06:45:27 +0000

Gedung BSSN

JAKARTA, Eranasional.com- Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk tahun 2023 Rp 624,3 miliar. Anggaran itu dinilai kurang dari total kebutuhan Rencana Strategis (Renstra) BSSN 2023 sebesar Rp 4,5 triliun.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan banyak rencana program kerja yang tidak terpenuhi saat ini, di antaranya pengamanan siber nasional termasuk di Pemilu 2024 mendatang.

Dia menjelaskan BSSN mendapat alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp624,3 miliar yang dibagi ke dalam progtam dukungan manajemen BSSN sebesar Rp407 miliar dan ketahanan siber dan sandi sebesar Rp217,2 miliar.

“Anggaran BSSN tahun 2023 terpenuhi 14 persen dari Renstra BSSN tahun 2023, keterbatasan anggaran ini menyebabkan prioritas nasional dan prioritas Kementerian lembaga BSSN di bidang keamanan siber belum dapat maksimal, sehingga berpotensi terhadap keamanan siber Indonesia,” katanya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Namun, menurut Hinsa, BSSN akan tetap berupaya mengoptimalkan dukungan anggaran yang dialokasikan dan sumber daya yang dimiliki oleh BSSN serta melakukan upaya mitigasi risiko keamanan siber. Oleh karena itu, Hinsa menambahkan, BSSN memberikan sejumlah saran agar kenaikan anggaran BSSN bisa dipenuhi.

Yakni pertama, pengembangan pusat data tertentu sebagai rekam data elektronik nasional sebagai amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2019 denhan kebutuhan anggaran Rp699 miliar untuk mengembangkan infrastruktur awal cloud dan sistem keamanan logic pusat data tertentu yang terbangun dan melengkapi kapasitas infrastruktur fisik logic pusat data tertentu yang sudah ada.

“Jika tidak terpenuhi maka pemenuhan dan pelayanan pusat data layanan tertentu dan keamanan terhadap instansi yang menempatkan data didalamnya tidak dapat tercapai sesuai Pasal 99 PP 71 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elekronik,” katanya

Sindir Anggaran Kolam Renang BSSN 1,8 miliar, Fadli Zon: Relatif Penting Dari Keamanan Siber

Iman Riyanto — Tue, 13 Sep 2022 03:41:36 +0000

fadli Zon dalam Unggahan Akun twitternya, Selasa (13/9).

JAKARTA, Eranasional.com- Anggota DPR RI, Fadli Zon turut mengomentari lemahnya keamanan siber di Indonesia.

Hal tersebut menjadi Heboh, usai banyaknya data-data pribadi yang bocor di ruang publik.

Belum lagi dengan adanya hacker Bjorka yang terang-terangan membocorkan data pribadi sejumlah pejabat Negara.

Fadli pun memberikan kritikan terhadap Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bukannya bekerja untuk menangkal adanya kebocoran data, justru menganggarkan untuk pembuatan Kolam Renang.

“Kolam Renang “relatif” lebih penting dr keamanan siber,” singgung Fadli, dilansir dari twitter pribadinya, Selasa (13/9/2022).

Sebelumnya diketahui, BSSN menganggarkan Rp 1,8 miliar untuk membuat Kolam Renang di kantor BSSN Sentul, Jawa Barat.

Hal ini termuat dalam situs LPSE BSSN dengan kode 2395491 dan tanggal pembuatan tender pada 20 Oktober 2021.

“Nama tender Pembuatan Kolam Renang Kantor BSSN Sentul,” tulis situs LPSE BSSN seperti dikutip Kompas.com, Kamis (4/11/2021).

Dalam situs tersebut tertulis nilai pagu paket sebesar Rp1.800.000.000 dan nilai HPS paket senilai Rp1.789.798.700.

Situs yang sama juga mencatat sumber dana berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2021. (fjr)

Berantas 3.856 Pinjol Ilegal, Menkominfo: Tidak Ada Kompromi

Agung Nugroho — Fri, 20 Aug 2021 12:33:10 +0000

Menkominfo Johnny G Plate dalam High Level Meeting dan Penandatanganan Pernyataan Bersama dalam Rangka Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal dari Jakarta, Jumat (20/08/2021).

JAKARTA- Pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan sektor teknologi finansial (tekfin) dengan menciptakan ekosistem yang kondusif dan aman bagi masyarakat. Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pihaknya akan mengambil tindakan tegas tanpa kompromi atas pelanggaran yang terjadi.

“Kami tegaskan di sini, kami akan sangat tegas dan tidak kompromi terkait dengan pelanggaran pelanggaran sektor finansial tersebut,” ujarnya dalam High Level Meeting dan Penandatanganan Pernyataan Bersama dalam Rangka Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal dari Jakarta, Jumat (20/08/2021).

Menurut Menteri Johnny langkah itu ditujukan untuk mendukung pertumbuhan sektor tekfin di Indonesia. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak menciptakan ekosistem yang kondusif dan aman.

“Kami mengajak untuk mewujudkan ekosistem pinjaman online yang kondusif dan aman. Yang bermanfaat bagi masyarakat, yang mendorong perekonomian nasional. Dan tidak menjebak dan menjerat peminjam agar terus berkembang mengisi kebutuhan pasar keuangan nasional yang terus tumbuh dan terus berkembang,” ajaknya

Menurut Menkominfo, kemajuan terutama peer-to-peer lending fintech atau platform pinjaman online, merupakan suatu hal yang membanggakan. Meskipun demikian, Menteri Johnny menegaskan semua pihak harus berhati-hati.

“Kita tetap harus berhati-hati. Sejak tahun 2018 sampai 17 Agustus 2021, Kementerian Kominfo telah memutus akses 3.856 konten terkait fintech yang melanggar peraturan perundangan, termasuk platform pinjaman online tanpa izin/ilegal,” jelasnya.

Menteri Johnny menjelaskan perkembangan industri fintech tidak terlepas dari berbagai ancaman online, seperti: (1) manipulasi korban melalui social engineering; (2) peretasan informasi melalui metode sniffing; dan (3) modus money mule, di mana pelaku meminta korban melakukan transaksi ke rekening orang lain.

Guna mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Kominfo telah melakukan langkah strategis dari hulu ke hilir yakni strategi upstream atau arus hulu; midstream atau arus tengah dan downstream atau arus hilir.

“Dalam strategi upstream atau arus hulu, melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Kementerian Kominfo melaksanakan kegiatan Literasi Digital untuk mengkultivasi kultur kesadaran perlindungan privasi dan data pribadi,” papar Menkominfo.

Menteri Johnny menyatakan Gerakan Nasional Literasi Digital menargetkan menjangkau 12,48 juta peserta di 514 kabupaten dan kota setiap tahunnya.

“Hingga mencapai 50 juta peserta di tahun 2024, melalui kurikulum di empat pilar utama, yaitu (1) digital skill, (2) digital ethics, (3) digital safety, dan (4) digital culture,” jelasnya.

Sementara, untuk menjalanan strategi kedua di midstream atau arus tengah, Kementerian Kominfo mengambil tiga upaya yaitu pertama, pemutusan akses terhadap platform pinjaman online ilegal secara langsung maupun melalui Appstore/Playstore. Kedua berkaitan dengan pengamanan data pribadi pengguna dan penanganan jika terjadi indikasi kebocoran data pribadi.

“Serta ketiga penerbitan klarifikasi terhadap hoaks atau disinformasi melalui kerja sama lintas pihak, dengan kementerian dan lembaga diantaranya OJK, BSSN, Kementerian Agama, Kemendikbudristek, Kementerian Investasi, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemendag dan PPATK serta kementerian lainnya,” jelas Menkominfo.

Adapun strategi ketiga Kementerian Kominfo berkaitan dengan downstream atau arus hilir. “Kominfo mendukung upaya penegakan hukum melalui kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait seperti BSSN, Bareskrim Polri, dan Kejagung,” tutur Menteri Johnny.

Menjanjikan

Menkominfo memaparkan lansekap industri peer-to-peer lending fintech Indonesia yang menjanjikan. “Baik dari pendanaan maupun penyaluran dananya, mencatat 25,3 juta masyarakat terjangkau layanan peer-to-peer lending fintech pada bulan Juni 2021, lebih banyak dari bulan Januari 2021 yang menjangkau 24,7 juta masyarakat,” tuturnya.

Oleh karena itu, Menteri Johnny mengapresiasi inisiatif kolaborasi bersama untuk meningkatkan komitmen pemberantasan aktivitas pinjaman online ilegal serta memperkuat pelindungan konsumen di Indonesia.

“Kominfo mengapresiasi inisiatif hari ini dalam meningkatkan komitmen pemberantasan aktivitas pinjaman online ilegal serta memperkuat pelindungan konsumen di Indonesia,” tambahnya.

Menkominfo kembali mengajak seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat kolaborasi dalam memastikan ruang digital, khususnya pinjaman online bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia.

“Sekali lagi kami mengajak dan tentu siap untuk bersama-sama memperkuat kolaborasi kementerian dan lembaga terkait secara khusus OJK, BI, Kementerian Koperasi UMKM, dan Kepolisian RI yang hari ini menandatangani bersama untuk memastikan ruang digital kita secara khusus pinjaman online dapat bermanfaat dan berlangsung dengan baik bertumbuh subur di Indonesia,” ungkapnya.

Penandatanganan pernyataan bersama dilakukan oleh Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang diwakili Kabareskrim, Agus Andrianto; Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso.