Bantuan tersebut merupakan stimulus pemerintah untuk membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya pekerja yang memiliki penghasilan rendah.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan besaran BSU sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.

Dengan demikian, penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp900.000 sekaligus, bukan dicairkan setiap bulan.

Berdasarkan ketentuan Kemnaker, penyaluran BSU 2026 dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan pemerintah.

“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah melalui keterangan resmi Biro Humas Kemnaker, Kamis (5/11/2026).

Syarat Penerima BSU Rp900 Ribu

Tidak semua pekerja otomatis mendapatkan bantuan tersebut. Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan agar penyaluran BSU tepat sasaran.

Mengacu pada ketentuan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, berikut kriteria pekerja yang berhak menerima BSU:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
3. Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau sesuai batas upah minimum yang berlaku di daerah masing-masing.
4. Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri.
5. Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.

Khusus pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas maksimal penghasilan disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara itu, untuk daerah yang tidak menetapkan UMK, acuan batas upah menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan mekanisme pembulatan yang sama.

Perhitungan penghasilan mengacu pada data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen upah yang diperhitungkan meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.

Cara Cek Penerima BSU 2026 Secara Online

Pekerja yang ingin mengetahui apakah namanya terdaftar sebagai penerima BSU dapat melakukan pengecekan melalui situs resmi Kemnaker.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka laman resmi https://bsu.kemnaker.go.id.
2. Masukkan data diri sesuai identitas kependudukan.
3. Isi NIK, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor telepon, dan alamat email sesuai kolom yang tersedia.
4. Masukkan kode keamanan yang ditampilkan.
5. Klik tombol untuk mengecek status penerima.
6. Tunggu hasil verifikasi yang ditampilkan oleh sistem.

Selain melalui situs Kemnaker, pekerja juga dapat memantau informasi bantuan melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) milik BPJS Ketenagakerjaan.

Caranya dengan masuk ke aplikasi JMO, kemudian memilih menu Bantuan Subsidi Upah (BSU) apabila tersedia. Selanjutnya, ikuti petunjuk untuk melihat informasi status kepesertaan dan bantuan.

Tidak Perlu Mendaftar untuk Mendapatkan BSU

Kemnaker menegaskan bahwa pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri untuk memperoleh BSU.

Penetapan penerima dilakukan berdasarkan proses pendataan dan verifikasi pemerintah dengan menggunakan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Karena itu, pekerja perlu memastikan perusahaan telah melaporkan data kepesertaan dan upah secara benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Kemnaker juga mengimbau perusahaan agar menyampaikan data pekerja secara akurat sehingga bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan.

Untuk memperoleh informasi terbaru mengenai jadwal dan status penyaluran, masyarakat disarankan memantau kanal resmi Kemnaker melalui laman bsu.kemnaker.go.id atau menghubungi pusat layanan Kemnaker di nomor 1500 630.

Pekerja juga diminta berhati-hati terhadap tautan pendaftaran BSU yang beredar di media sosial dan pesan berantai.

Pastikan hanya menggunakan saluran resmi pemerintah agar terhindar dari penipuan yang mengatasnamakan program bantuan tersebut. []

“Dari 15 juta sudah 83 persen, artinya sekitar 13,6 juta orang telah menerima dengan prioritas terbanyak berada di wilayah Jawa, karena populasi paling banyak. Akhir Juli memang target kita selesai penyalurannya,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer di Kantor Pos di wilayah Kota Tangerang, Rabu (16/7/2025).

Kedatangan Noel di Kantor Pos di wilayah Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, itu untuk mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wapres dijadwalkan mengecek penyaluran BSU di Kota Tangerang.

“Tadi Pak Wakil Presiden bukan hanya melihat penyaluran saja, tapi juga tanya banyak hal terkait dipotong atau tidak, benar enggak dalamnya duit gitu, jangan-jangan cuma kertas doang, manfaatnya buat apa, karena untuk meningkatkan daya beli,” jelas Noel.

Menurut Noel, setiap penerima BSU memiliki kriteria dengan berdasarkan syarat yang telah ditentukan. Noel memastikan tidak sembarang orang bisa menjadi penerima BSU.

“Kalau mereka memiliki kriteria yang menjadi ketentuan yang kita syaratkan, ya enggak terlalu sulit. Kita tadi juga tanya ke mereka yang mendapatkan BSU tidak terlalu sulit proses pencairannya. Anggarannya sekitar Rp8 triliun termasuk ongkos pengiriman kantor pos, karena syarat utama terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan aktif April 2025,” ungkap Noel.

Dia mengatakan BSU yang belum dicairkan sebagian besar akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia (Persero).

“Memang ada dua mekanisme penyaluran. Yang pertama lewat bank, yang kedua adalah lewat PT Pos. Total yang sudah kita salurkan itu sudah sebanyak 8,3 juta orang, dan yang belum dari total target itu sekitar 15 juta itu sebagian besar nanti dari PT Pos. Dan ini memang membutuhkan waktu,” katanya saat ditemui di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Senin (7/7).

Ia mengatakan BSU yang disalurkan lewat Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga belum seluruhnya cair.

“Masih ada beberapa sebagian kecil itu yang akan kita salurkan melalui bank Himbara karena masih ada hasil verifikasi dan validasi data yang sepertinya kami harus cek ulang lagi,” katanya.

BSU diberikan untuk pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum provinsi dan kabupaten/kota. BSU untuk Juni 2025-Juli 2025 bakal dicairkan sekaligus Rp600 ribu

Pemerintah menyiapkan total anggaran Rp10,72 triliun untuk program bantuan subsidi upah tersebut.

JAKARTA, Eranasional.com – Program Kartu Prakerja yang merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam mendorong peningkatan kompetensi angkatan kerja, telah berhasil menjangkau hingga 16,4 juta penerima manfaat.

Antusiasme masyarakat terhadap Program Kartu Prakerja selama tahun 2022, juga mendorong pemerintah untuk dapat terus melanjutkan program tersebut pada tahun 2023.

Dalam keterangan pers usai memimpin Rapat Komite Cipta Kerja mengenai Rencana Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Skema Normal Tahun 2023, Kamis (5/1).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2023, dengan target capaian hingga 1 juta penerima.

Pada tahap awal, anggaran akan dialokasikan sebesar Rp 2,67 triliun untuk mencapai target 595 ribu orang. Untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun.

“Program Kartu Prakerja berlanjut pada tahun 2023, dengan pelaksanaan skema normal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022. Aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022,” kata Menko Airlangga.

Sejumlah penyesuaian turut mewarnai implementasi Program Kartu Prakerja dengan skema normal tersebut. Salah satunya, pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring, maupun bauran

Pelatihan luring akan dilaksanakan secara bertahap. Diawali dengan 10 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, dan Papua.

Besaran bantuan yang akan diterima peserta juga mengalami penyesuaian. Total nilainya Rp 4,2 juta per individu. Dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, satu kali insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600 ribu, serta insentif survei Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam

Implementasi skema normal Kartu Prakerja yang akan mulai dibuka pada Triwulan I 2023 tersebut akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu, yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.

Merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook

Selanjutnya, penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan PKH diperbolehkan menjadi peserta program Kartu Prakerja tahun 2023 karena tidak lagi bersifat bantuan sosial. Sekarang ini, berfokus pada peningkatan kompetensi kerja.

Pemerintah berharap, agar berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja. Dengan mengikuti sejumlah assesment dan seleksi yang telah ditentukan

“Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat melalui skema kemitraan, yang merupakan wujud Public Private Partnership (PPP) dalam bidang pengembangan SDM Indonesia,” tegas Menko Airlangga.

Jakarta – Pemilik rekening bank swasta seperti BCA bisa dapat uang Rp 1 juta dari program BLT Subsidi Gaji 2021 jika memenuhi syarat. Simak cara cek daftar penerima BSU ini di link BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagaimana diketahui, BLT Subsidi Gaji 2021 diberikan ke semua karyawan yang memenuhi syarat, baik yang menggunakan rekening bank Himbara maupun bank swasta seperti BCA.

Namun uang Rp 1 juta dari program BLT Subsidi Gaji 2021 atau BSU ini hanya ditransfer melalui rekening bank Himbara.

Sehingga pemilik rekening bank BCA akan dibuatkan rekening bank Himbara baru untuk mencairkan uang Rp 1juta dari BSU ini.

BPJS Ketenagakerjaan sendiri sudah memberikan data calon penerima BLT Subsidi Gaji Tahap 3 dari karyawan yang menggunakan rekening bank swasta seperti BCA.

Oleh karena itu, karyawan dan perusahaan sebaiknya segera menyampaikan data yang dibutuhkan untuk membuat rekening bank Himbara agar BLT Subsidi Gaji segera ditransfer.

Adapun data yang dibutuhkan untuk membuat rekening baru bagi karyawan calon penerima uang Rp 1 juta dari BLT Subsidi Gaji 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

2. Nama Lengkap

3. Tanggal Lahir

4. Alamat Pemberi Kerja

5. Nama Ibu Kandung

6. Nomor Telepon Selular

7. Alamat Email

Dilansir dari berita DIY, data tersebut kemudian disampaikan oleh HRD perusahaan melalui menu Pelaporan Data Perusahaan di situs resmi BPJAMSOSTEK www.bpjsketenagakerjaan.go.id atau berkoordinasi dengan Kantor Cabang BPJAMSOSTEK setempat.

Sebagai informasi, pemilik rekening bank BCA yang berhak dapat uang Rp 1 juta dari program BLT Subsidi Gaji ini adalah karyawan yang memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021.

Pada tahun 2021 ini, BLT Subsidi Gaji atau BSU rencananya akan diberikan kepada 8,78 juta karyawan melalui rekening bank Himbara, seperti:

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

2. Bank Negara Indonesia (BNI)

3. Bank Tabungan Negara (BTN)

4. Bank Mandiri

5. Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk pekerja di Aceh

Karyawan yang merasa memenuhi syarat bisa cek daftar penerima BLT Subsidi Gaji atau BSU ini di BPJS Ketenagakerjaa, baik secara online melalui link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau cara yang lain, seperti:

1. Cek di Aplikasi BPJSTKU

2. Datang ke kantor cabang terdekat

3. Chat WA ke nomor 081380070175

4. Telepon ke nomor 175

Itulah infor terbaru soal pemilik rekening BCA yang berhak daapat uang Rp 1 juta dari BLT Subsidi Gaji dan cara cek daftar penerima BSU di link BPJS Ketenagakerjaan.***

JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa Bantuan Subsidi Upah/Gaji bagi Pekerja/Buruh atau BSU Tahun 2021 telah tersalurkan kepada 2,1 juta penerima.

“Ini yang sudah bisa ditransfer adalah mereka yang banknya bank himbara. Berikutnya akan dibukakan untuk teman-teman pekerja yang belum memiliki rekening himbara,” ujar Menaker, dikutip dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Minggu (29/08/2021). I

da menambahkan, untuk memudahkan penyaluran BSU tersebut, seluruh penyaluran bantuan akan dilakukan melalui bank himbara atau himpunan bank milik negara.

Pekerja/buruh yang telah memenuhi persyaratan dan belum memiliki rekening bank himbara akan dibukakan rekening baru secara kolektif.

Selain itu, data calon penerima BSU tahun ini juga dipadankan dengan data penerima bantaun sosial (bansos) lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Hal ini untuk menghindari duplikasi data penerima bantuan pemerintah.

“Jadi memang bantuan pemerintah biar bisa lebih luas menyasar kelompok masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19,” tandasnya.

JAKARTA – Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji kabarnya dicairkan bulan ini kepada 8 juta pekerja. Adapun besaran BLT subsidi gaji yang diterima pekerja sebesar Rp1 juta.

Pekerja yang memenuhi syarat pun dapat memeriksa rekening apakah sudah cair atau belum?

Berdasarkan aturan terbaru mengenai penyaluran bantuan subsidi upah atau subsidi gaji. Penerima subsidi merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK), dan menjadi peserta aktif program jaminan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021.

Penerima BSU adalah mereka yang memiliki upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan dan bekerja di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 yang ditetapkan pemerintah.

Aturan lainnya menyebutkan, besaran bantuan subsidi upah (BSU) yang diberikan sebesar Rp500.000 per bulan selama dua bulan atau total Rp1 juta akan dicairkan sekaligus.

Selain itu, jika penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan namun telah menerima BSU maka yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan yang telah diterima ke rekening kas negara melalui sistem penerimaan negara secara elektronik.