Secara nasional, data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menunjukkan, sebanyak sembilan bank penyalur KPP membukukan total penyaluran sebesar Rp2,09 triliun hingga akhir November 2025, yang terdiri dari kredit sisi supply (pasokan) sebesar Rp1,94 triliun dan sisi demand (permintaan) sebesar Rp149,69 miliar. Dari pencapaian tersebut, BTN menguasai lebih

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan posisi BTN sebagai bank spesialis pembiayaan perumahan menjadikan korporasi, menjadi referensi utama pelaku industri properti, termasuk pengusaha skala UMKM, ketika membutuhkan dukungan pembiayaan.

“Kredit Program Perumahan menjadi solusi yang menarik bagi pelaku usaha sektor perumahan termasuk untuk skala UMKM, dan BTN memiliki keahlian di bidang ini,” kata Nixon dalam keterangannya seperti dikutip Antara, di Jakarta, Jumat (5/12/2025),

Secara nasional, sebanyak sembilan bank penyalur KPP membukukan total penyaluran sebesar Rp2,09 triliun hingga akhir November 2025, menurut data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Jumlah tersebut terdiri dari sisi kredit penyediaan (pasokan) sebesar Rp1,94 triliun dan sisi permintaan (permintaan) sebesar Rp149,69 miliar.

BTN berhasil menguasai lebih dari 61 persen porsi penyaluran nasional. Menurut Nixon, pencapaian ini mendorong tingginya kebutuhan pembiayaan dari pelaku usaha properti, serta pengalaman BTN selama 75 tahun dalam membangun ekosistem perumahan dan melahirkan lebih dari 7.000 pengembang.

Nixon mengungkapkan bahwa para pelaku usaha perumahan terutama pengembang menunjukkan minat yang tinggi terhadap kredit KPP sisi pasokan.

Hal ini sebagaimana data Kementerian PKP pada periode yang sama, dengan sebanyak Rp1,44 triliun disalurkan untuk para pengembang perumahan di sisi pasokan, tertinggi di antara sektor-sektor lainnya.

“Ini juga sesuai dengan pengamatan kami bahwa para debitur BTN yang wiraswasta seperti pengembang dan kontraktor membutuhkan skema kredit menarik untuk memperluas proyek mereka, atau misalnya pengusaha bahan bangunan menambah kapasitas stok mereka. Dengan potensi yang tinggi ini, kami yakin KPP akan menjadi mesin baru bagi BTN ke depan,” kata Nixon.

BTN juga telah melakukan sosialisasi KPP di beberapa daerah dan melihat minat yang tinggi karena kebutuhan terhadap perumahan meningkat sejalan dengan perekonomian lokal yang juga bertumbuh di berbagai daerah tersebut.

Misalnya saja wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara dan Sumatera masih menjadi kontributor terbesar untuk kredit KPP BTN sisi supply, dengan jumlah debitur masing-masing mencapai lebih dari 100.

KPP, ujar Nixon, akan menjadi salah satu andalan BTN pada tahun 2026 karena pemerintah telah mengalokasikan Rp130 triliun untuk program ini.

“Selain itu, semakin banyak wirausaha nasabah di BTN yang menunjukkan ketertarikannya terhadap KPP,” ujar Dirut BTN.

Untuk itu, kata Nixon,  BTN juga mendorong bagi nasabah wirausaha yang sebelumnya telah memiliki Fasilitas KPR Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mengajukan top up kredit guna mendukung usahanya dengan fasilitas KPP.

Sebagai informasi, KPP sisi pasokan ditujukan untuk pelaku usaha perumahan seperti pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan yang membutuhkan pembiayaan modal kerja atau investasi pembangunan rumah.

Sementara KPP sisi permintaan ditujukan untuk UMKM individu atau badan usaha yang membutuhkan kredit untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah guna mendukung kegiatan usahanya.

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk mantan Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo menjadi Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggantikan Pahala Nugraha Mansury yang kini menjadi Wakil Menteri BUMN.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu 10 Maret 2021 juga mengangkat Nofry Rony Poetra sebagai Direktur Finance, Planning, and Treasury dan Eko Waluyo selaku Direktur Compliance and Legal. Iqbal Latanro ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.

Pemegang saham memutuskan memberhentikan dengan hormat Pahala Nugraha Mansury selaku Direktur Utama Bank BTN dan Yossi Istanto dari posisi sebagai Direktur Human Capital, Legal, and Compliance.

Haru memiliki rekam jejak cukup panjang di dunia perbankan. Puncaknya, dia pernah menjadi Direktur Keuangan BRI sekitar lima tahun lalu. (red)

ERANASIONAL.COM – Beberapa nasabah kredit perumahan BTN mengalami penurunan angsuran atau cicilan yang dibayar. Seperti diungkapkan Septian (35 tahun), yang kaget saat mengetahui rekening cicilan kreditnya terdebet dengan nilai lebih sedikit.

“Saya biasa bayar Rp 3 juta jadi Rp 1,2 juta dari biasa debet,” jelas dia kepada Liputan6.com.

Nasabah lain juga mengungkapkan hal serupa. Aziz (40 tahun) mengetahui jika cicilan kredit rumah pada Maret hanya sekitar Rp 1,7 juta dari biasanya Rp 2,7 juta.

Ketika dikonfirmasi, PT Bank Tabungan Negara (BTN) menyebut turunnya tagihan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nasabah dikarenakan adanya penurunan suku bunga dan grace period. Sehingga bagi para nasabah BTN jangan khawatir jika terjadi penurunan.

“Penurunan karena kemungkinan penurunan suku bunga, dan kemungkinan debitur tersebut termasuk debitur Restrukturisasi karena terdampak covid-19 dengan grace period selama 6 bulan,” kata Corporate Secretary BTN Ari Kurniawan kepada Liputan6.com, Selasa (9/3/2021).

Lebih lanjut Ari menjelaskan penurunan itu dikarenakan grace period bukan subsidi.  Nanti bunganya ditagihkan kembali setelah masa grace period nya selesai.

“Grace period bukan subsidi, grace period itu penundaan pembayaran bunga selama periode tertentu.  Jadi besarnya bergantung bunga yang bersangkutan (nasabah),” ujarnya.

Sebagai informasi, dilansir dari KoinWorks.com, grace period adalah masa tenggang yang memungkinkan peminjam untuk membayar sebagian pokok hutang dengan bunga pinjaman atau bunga pinjaman saja hingga jangka waktu grace period berakhir.

Biasanya peminjam mendapatkan keringanan grace period 3-6 bulan. Sehingga pada masa grace period berlangsung, pendana hanya akan mendapatkan pengembalian yang lebih rendah dibanding pengembalian ketika masa grace period berakhir.

Kemudian, setelah masa grace period berakhir, peminjam akan membayar pokok dan bunga kembali tiap bulannya hingga tenor pinjaman berakhir. Begitupun dengan pengembaliannya, akan kembali normal seperti biasanya. (liputan6)