Informasi tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, saat dikonfirmasi mengenai kabar pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

“Gibran mundur betul,” kata Budi Arie.

Budi Arie juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri Gibran diserahkan saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.

“Diserahkan di Halim betul,” ujarnya.

Meski demikian, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai alasan pengunduran diri Gibran maupun proses administrasi dan ketatanegaraan yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. []

Ade Ary menjelaskan sejak dimulainya penyidikan atas penanganan perkara itu, Tim Penyidik Gabungan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi.

“15 orang saksi di antaranya merupakan pegawai pada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari upaya penyidikan yang dilakukan tersebut, pada hari ini, Kamis tanggal 19 Desember 2024, tim penyidik gabungan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap BAS (Budi Arie Setiadi) selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Periode Tahun 2023-2024, sebagai Saksi, di Ruang Pemeriksaan Lantai 6 Gedung Bareskrim Polri,” ujar Ade Ary.

“BAS tiba di Gedung Bareskrim Polri pada pukul 10.50 WIB dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan dimulai pada pukul 11.10 WIB dan berakhir pada pukul 17.13 WIB. Dalam permintaan keterangan terhadap BAS, penyidik mengajukan 18 pertanyaan,” kata Ade Ary.

Budi Arie menyebut, dirinya saat ini lebih fokus untuk menjalankan tugasnya sebagai Menteri Koperasi dan tetap mendukung adanya pemberantasan judi online.

“Ya pokoknya saya fokus urus koperasi, kita dukung penegakan hukum. Kita harus serius berantas judol,” tegas Budi Arie dalam keterangannya dikutip, 8 November 2024.

Ketua umum relawan Projo itu bahkan menantang dirinya siap diperiksa aparat kepolisian untuk membuktikan tuduhan keterlibatan dirinya dalam kegiatan judi online.

“Selalu siap kita warga negara. Dalami nggak apa-apa,” ucapnya.

Budi Arie memastikan dirinya tidak terlibat dalam kasus judi online yang kini menjerat pegawai Komidigi.

“Pasti nggak,” kilahnya. []

“Udah, udah, udah (didalami). Iya maksudnya udah kita pelajari,” kata Budi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Budi Arie menegaskan akun tersebut bukan milik Gibran berdasarkan pendalaman yang dilakukan.

“Bukan lah bukan (Gibran),” tegasnya.

Kendati demikian, Budi tak menjawab dengan tegas ketika ditanya siapa pemilik sebenarnya akun yang disebut sering menghujat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama masa Pemilu 2014 lalu itu.

“Kita enggak tahu, tunggu lagi. Tunggu aja entar ada waktunya untuk kita,” jelas dia.

Sebelumnya, Gibran juga telah buka suara soal akun fufufafa tersebut. Ia mengaku tak tahu menahu soal akun itu. Ia juga meminta wartawan untuk bertanya ke pemilik akun tersebut.

“Lha mbuh, takono sing duwe akun, kok aku (Tidak tahu, tanyakan ke yang punya akun. Kok ke saya),” jawab Gibran singkat usai blusukan di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Solo, Selasa (10/9/2024).

Sejumlah netizen mengunggah tangkapan layar beberapa postingan akun fufufafa di Kaskus yang diduga punya Gibran.

Akun itu menyindir Prabowo lewat tulisan, “Kasihan capres yg anaknya fashion designer ****” Postingan itu diunggah 17 September 2017.

Adapula tulisan, “Istri cerai anak **** Trus mau lebaran sama siapa?” Tulisan itu diunggah 19 Juni 2018.

“Masa satu hari bisa ada Rp1 juta sampai Rp2 miliar transfer lewat pulsa,” ujar Budi dalam konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Budi ragu dengan nominal tersebut digunakan untuk telepon. Untuk itu, pihaknya telah mengeluarkan regulasi membatasi jumlah nominal transfer pulsa seluler.

“Kita juga bikin aturan untuk maksimal transfer pulsa hanya boleh 1 juta rupiah per hari. Kalau karena kalau sudah lebih dari itu, mencurikan sekali,” jelasnya.
Budi menekakan pihaknya terus mencari cara, agar judi online tidak tumbuh lagi di tengah masyarakat. Sejumlah situs terkait judi online terus diblokir.

“Melakukan pembatasan akses masyarakat untuk mengakses fitur-fitur judi online, di ruang digital kita,” pungkas dia.

Desakan ini disampaikan Southeast Asian Freedom of Expression Network (SAFEnet) yang meminta untuk mundur dari jabatannya.

SAFEnet menilai Budi Arie seharusnya bertanggung jawab atas serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

“Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi, termasuk keamanannya, sudah seharusnya Kominfo juga bertanggung jawab terhadap serangan ransomware pada PDNS saat ini. Untuk itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi harus mundur sebagai pertanggungjawaban dan meminta maaf secara terbuka terhadap situasi ini,” kata SAFEnet dalam siaran persnya, Jumat (28/6/2024).

Selain itu, SAFEnet juga meminta Kominfo dan BSSN harus mengaudit keamanan semua teknologi dan sumber daya manusia keamanan siber negara yang saat ini digunakan.

“Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. MUNDURLAH!” jelasnya.

Menurut pemantauan SAFEnet, selama dua tahun terakhir terjadi kebocoran data pribadi setidaknya 113 kali, yaitu 36 kali pada 2022 dan 77 kali pada 2023.

“Jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan temuan lembaga keamanan siber Surfshak yang menemukan lebih dari 143 juta akun di Indonesia menjadi korban kebocoran data hanya sepanjang tahun 2023. Jumlah tersebut membuat Indonesia berada di urutan ke-13 secara global sebagai negara yang paling banyak mengalami kebocoran data,” ujarnya.

Desakan SAFEnet agar Budi Arie mundur dilancarkan lewat petisi di situs Change.org. Petisi bertajuk “Kartu Merahkan Budi Arie” ini telah diteken 7.891 saat berita ini diunggah.

“Iya menurut tim (meminta) 8 juta dolar AS,” kata Budi Arie dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia mengatakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar konferensi pers di Kementerian Kominfo siang hari ini terkait serangan terhadap PDN.

Budi Arie mengungkapkan serangan tersebut merupakan virus ransomware jenis baru dari lockbit 3.0.

Sebelumnya pada Kamis (20/6) terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik. Salah satu layanan yang terdampak adalah keimigrasian.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengatakan sejak Sabtu (22/4/2024) layanan keimigrasian sudah pulih.

Imigrasi memutuskan untuk memindahkan pusat data (data center) 12 jam sejak gangguan teknis di PDN Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) teridentifikasi.

Kepada Budi, Kharis menyinggung kasus Briptu Fadhilatun Nikmah (28) yang membakar suaminya, Briptu Rian Dwi Wicaksono (29), karena judi online di Jawa Timur yang menjadi sorotan publik.

“Kasus judi online barusan menelan korban tanggal 9 bulan 6 2024. Seorang polisi dibakar oleh istrinya,” kata Abdul Kharis saat raker bersama Menkominfo, Senin (10/6/2024).

Budi pun terlihat melihat mengetahui kasus yang tengah disinggung oleh Kharis.
“Polisi sama polisi,” kata Budi Arie.

Kharis pun meminta Budi Arie untuk mengambil sikap tegas menindak judi online. Apalagi kasus ini sudah melibatkan aparat penegak hukum.

“Bayangkan suami istri polisi, istrinya membakar suaminya sampai meninggal. Saya kira ini kan mereka orang yang tahu secara dia aparat penegak hukum kan masalahnya,” ucap Abdul Kharis.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi mengatakan, pertemuan di Istana untuk mengerucutkan pembentukan satgas judi online. Budi mengatakan secara struktur nantinya satuan tugas ini akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto.

Budi Arie akan diberi mandat sebagai ketua bidang pencegahan, sementara Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditugaskan untuk bidang penindakan. “Tunggu satu atau dua hari ini lah diumumkan,” kata Ketua Umum Projo ini di Kompleks Istana Kepresidenan usai rapat.

Rencana pembentukan satgas diungkap oleh pemerintah pada bulan lalu. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto sempat menggelar rapat untuk mematangkan pembentukan satgas judi online bersama beberapa pejabat kementerian/lembaga di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa (23/4/2024).

Ketika ditanya apa yang menyebabkan proses pembentukan satgas judi online ini begitu lama, Budi Arie menjelaskan ini bagian dari concern pemerintah sebab kasusnya begitu menantang sekali. Dia meminta publik menunggu satu hingga dua pekan ke depan untuk gebrakan yang signifikan.

“Pak presiden minta ini harus berdampak,” kata Budi Arie.

“Jangan bikin ramai di publik. Saya yang jadi sasaran omongan Pak Butet saja, tidak mengadukan ke polisi, kok. Apalagi, Pak Butet itu kan kawan kita sendiri,” kata Budi Arie mengulangi penjelasan Presiden Jokowi pada Senin (5/2/2024).

Sebelumnya, Butet dilaporkan ke polisi atas pantun sindirannya kepada Presiden Jokowi ke Polda DIY pada Selasa, 30 Januari 2024, sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315. Pelapor Butet itu antara lain relawan Pro Jokowi (Projo) DIY, Sedulur Jokowi, dan Jokowi Arus Bawah.

Saat melapor, para relawan Jokowi itu didampingi Tim Kampanye Daerah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pelaporan tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/114/1/2024/SPKT Polda DIY tertanggal 30 Januari 2024. Berkas laporan ditandatangani Ka Siaga II SPKT Polda DIY Kompol Sugiarta.

Ia meminta awak media bisa menghadirkan pemberitaan mengenai Pemilu 2024 yang tidak sensasional, mengambil berita bernilai positif sehingga mendukung peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.

“Peran media menjadi sangat penting untuk menyosialisasikan semuanya apa yang terjadi. Ini kebijaksanaan juga diperlukan untuk menumbuhkan media sebagai ruang publik apalagi di era digital,” kata Budi di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis.

Ajakan itu disampaikan Budi dalam acara peresmian fasilitas ruang kerja bagi para wartawan di Kantor Kementerian Kominfo sehingga para pekerja media bisa lebih mudah mendapatkan informasi dan menyebarkan berita kepada masyarakat.

Budi mengatakan terkhusus di momen menuju Pemilu 2024, kecepatan dan ketepatan pemberitaan dari awak media menjadi penting untuk menciptakan suasana positif dan kondusif tidak hanya di ruang digital tapi pada kehidupan nyata.

Meski tidak dimungkiri di masa menjelang Pemilu 2024 pemberitaan dengan topik politik meningkat dan menunjukkan banyak persepsi dari berbagai sisi namun ia berharap media bisa mengangkat manfaat dan nilai-nilai baik dari Pemilu 2024.

Ia juga menilai pemberitaan media juga perlu hadir untuk meredam dan menangkis hoaks politik yang ikut bertumbuh serta menyebar di tengah masyarakat.

Sebagai contoh misalnya saat hoaks terkait Presiden Joko Widodo yang berpidato menggunakan Bahasa Mandarin pada pekan lalu.

Apabila tidak ditangani dengan tepat dan tidak disebarkan kebenarannya oleh media maka berpotensi menciptakan persepsi yang tidak baik di tengah masyarakat.

“Nah itu mereka pakai deepfake, ini kecanggihan hoaks sudah luar biasa. Jadi saya harapkan media bisa hadir di ruang publik dan mengantisipasi hal-hal seperti ini sehingga ruang digital kita ini lebih sejuk dan adem,” kata Budi.

Adapun ruang kerja untuk media di Kementerian Kominfo itu terletak di lantai 1 Gedung Utama Kantor Kementerian Kominfo.

Awak media dapat mencari,mengumpulkan, dan menyebarkan berita dengan lebih cepat salah satunya berkat fasilitas internet cepat yang telah didukung teknologi WiFi 6.

JAKARTA – Partai Demokrat rersmi melaporkan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi.

“Laporan pengaduan ini diterima oleh Polisi dengan nomor laporan 015/DPD.PD/JB/VII/2021 perihal laporan atas dugaan penyebaran berita bohong (hoaks) dan fitnah tertanggal 29 Juli 2021,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Asep Wahyuwijaya, Jumat (30/7).

Asep turut menunjukkan tanda terima tertulis bahwa laporan pengaduan DPD Partai Demokrat Jawa Barat terhadap Wamendes telah diterima oleh Polda Jabar.

Surat tanda terima itu memuat informasi, antara lain laporan pengaduan terhadap Wamendes ditujukan langsung ke Kapolda Jabar.

Pengurus DPD Partai Demokrat Jabar sebagai pelapor juga menyertakan hasil cetak tangkapan layar unggahan di media sosial Facebook sebagai barang bukti laporan pengaduan berita bohong yang diduga dilakukan oleh Wamendes.

Namun sejauh ini, Wamendes Budi Arie belum dapat dihubungi untuk diminta keterangannya soal kepemilikan akun Facebook itu dan tanggapannya terkait laporan Partai Demokrat Jawa Barat.

Budi Arie Setiadi pada 24 Juli 2021 mengunggah poster berisi karikatur dan tulisan “Pakai Tangan Adik-Adik Mahasiswa Lagi untuk Kepentingan Syahwat Kuasanya Berkuasanya #BongkarBiangRusuh” di media sosial Facebook.

Dalam unggahan itu, ada tulisan “DE-MO-K-RA-T” pada masing-masing gambar karikatur ruas jari.