Dengan kapasitasnya sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI, Budi Gunawan berdalih bahwa ada kerumitan dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Firli Bahuri.

“Kita sangat mengedepankan pada aspek pembuktian, dan itu memang kita tahu tidak mudah, dan kita tunggu saja perkembangannya ke depan, akan kami sampaikan setelah terbuka,” kata Budi Gunawan pada Senin (11/11).

Budi Gunawan yang batal menjadi Kapolri karena kasus korupsi di KPK itu pun berharap agar Polri bisa segera menuntaskan kasus tersebut dengan baik.

“Tentu Polri punya alat-alat bukti yang harapannya alat-alat bukti itu terkait dengan pasal-pasal yang dipersangkakan,” ucapnya.

Oleh karena itu, Budi Gunawan yang juga menjabat sebagai Menko Politik dan Keamanan itu berjanji bahwa Kompolnas akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

“Kami menunggu perkembangannya seperti apa, apalagi ini Kompolnas baru, dan kami akan mengikuti dinamika perkembangannya seperti apa,” kilahnya.

Terkait kasus Firli, ada dua berkas laporan yang ditangani oleh Polda Metro Jaya, yaitu satu laporan polisi yang merujuk pada Pasal 12e atau Pasal 12b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau Pasal 11 juncto Pasal 65 KUHP, kemudian satu berkas lainnya merujuk pada Pasal 36 UU KPK. []

Penjelasan mengenai hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan di Istana Negara, Sealasa 5 November 2024.

“Ada akses-akses melalui kemampuan khusus, kalau sudah disebut dengan VPN maupun non-VPN itu semua akan ditelisik dan dilidik maupun sidiknya juga akan dilakukan,” kata dia, dikutip Antara.

Budi Gunawan juga menjelaskan mengenai dugaan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang terlibat dalam aktivitas perjudian daring.

Pihaknya, kata dia, terus mengembangkan kasus tersebut.

Selain penindakan terhadap oknum yang terlibat dalam aktivitas judi daring, Budi mengatakan Desk Penanganan Judi Online juga akan melakukan edukasi dan tindakan preventif.

Mantan Kepala BIN itu menyebut, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai pimpinan desk tersebut akan menindak tegas bandar judi daring.

“Pak Kapolri sudah menjelaskan, sepanjang bandarnya ada di Indonesia, pasti akan ditindak,” jelasnya.

“Banyak hal yang tidak bisa kami buka, biar beri kesempatan kepada rekan-rekan dari Desk Judi Online untuk bekerja,” sambung Budi Gunawan.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengumumkan pemberhentian sementara 11 orang pegawai kementeriannya yang ditangkap polisi karena terindikasi menyalahgunakan wewenang untuk melindungi situs judi online.

Kemenkomdigi berkoordinasi dengan Polri dalam mendata pegawai-pegawai kementerian yang diduga punya afiliasi dengan kegiatan perjudian daring.

Pihaknya juga melanjutkan upaya pemutusan akses ke konten maupun situs web yang digunakan untuk keperluan judi daring. []

Hal itu disampaikannya usai menggelar rapat koordinasi tingkat kementerian di kantornya, Jakarta, pada hari Senin, 4 November 2024.

Langkah pertama yang disampaikan Budi Gunawan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online (judol).

“Ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif serta membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online,” terangnya dalam konferensi pers, yang dikutip Senin 4 November 2024.

Kemudian langkah kedua yakni memberikan peringatan dini dengan mengamankan simpul-simpul keberadaan dari aktor judol seperti akses konektivitas, termasuk sistem pembayarannya.

“Tujuannya tentu untuk memutus mata rantai judol,” ujarnya.

Sedangkan langkah ketiga penerapan hukuman berat apabila ada upaya dan ditemukan unsur tindak pelanggaran.

Hal ini sebagai bagian dari upaya menimbulkan efek jera kepada para pelaku.

“Penting dicatat bahwa pendekatan pencegahan ini artinya tidak berarti meniadakan penindakan. Sebaliknya, penindakan tetap menjadi bagian integral dari langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan,” ucap mantan Kepala BIN tersebut.

Diketahui, bahwa pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) RI telah membentuk 7 (tujuh) desk polkam, dimana salah satunya yakni desk penanganan judi online.

Untuk desk tersebut, dipegang oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai leading sector-nya.

Dalam kesempatan yang sama sebelumnya, Menko Budi memberikan apresiasi kepada Kapolri Listyo dan jajarannya yang telah bergerak dengan kecepatan tinggi.

“Kita ketahui bersama, bahwa desk judi Online Ini sudah bergerak dengan Kecepatan yang penuh begitu. Oleh karenanya, kita patut memberikan apresiasi untuk Pak Kapolri bersama jajarannya,” tutur Budi. []

Mantan Kepala BIN itu sesumbar, dirinya bakal menjalankan program kerja kementeriannya sejalan dengan delapan program utama atau Astacita yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto.

“Kami akan fokus pada program-program dengan hasil cepat atau quick wins. Delapan program prioritas Presiden Prabowo menjadi perhatian utama kami ke depan,” kata Budi Gunawan di Jakarta pada Selasa 22 Oktober 2024.

Budi yang disebut mempunyai kedekatan dengan Megawati Soekarnoputri itu menjelaskan bahwa Kemenko Polkam akan memprioritaskan penguatan pertahanan dan stabilitas politik di dalam negeri.

Menurutnya, stabilitas politik sangat penting untuk memastikan tidak terjadinya konflik di masyarakat, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.

Selain menjaga stabilitas dalam negeri, Kemenko Polkam juga akan memantau seluruh dinamika geopolitik yang sedang berkembang di dunia internasional.

Perubahan geopolitik global perlu diwaspadai karena memiliki dampak langsung terhadap ketahanan Indonesia, terutama dalam hal pangan, energi, dan logistik.

“Kita tahu bahwa situasi geopolitik dunia saat ini tidak stabil dan tidak menentu. Hal ini memengaruhi rantai pasok global, termasuk Indonesia, khususnya di bidang pangan, energi, dan logistik,” jelasnya.

Selain fokus pada stabilitas politik, Budi juga menegaskan bahwa Kemenko Polkam akan memperkuat pertahanan nasional.

Upaya ini mencakup penguatan alat utama sistem senjata (alutsista) serta pertahanan di bidang siber.

“Program-program prioritas ini dapat dieksekusi dan mencapai target sesuai dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto. Kami mohon dukungan dan doa dari semua pihak,” pungkasnya. []

JAKARTA, Eranasional.com – Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN) Budi Gunawan menyebut aura Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagian sudah pindah ke Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Budi Gunawan mengatakan itu saat memberikan sambutan pada peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua, Selasa (21/3/2023).

Saat menyapa Prabowo Subianto, Budi Gunawan itu menyinggung kebersamaan Ketua Umum Partai Gerindra itu dengan Presiden Jokowi akhir-akhir ini.

“Yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto. Kita semua mengamati akhir-akhir ini Bapak Prabowo sering berpergian bersama Bapak Presiden Jokowi,” kata Budi Gunawan.

“Beberapa kali Pak Prabowo juga menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah gurunya, guru Beliau,” sambungnya.

Dia juga menyinggung seringnya Prabowo Subianto mendampingi Presiden Jokowi ketika saat kunjungan kerja.

“Pada akhirnya hari ini kita menjumpai beliau berdua di sini. Seluruhnya mulai melihat ada aura, aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo,” ucap Budi Gunawan.

Menanggapi itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanto menilai pernyataan Budi Gunawan itu sebagai sinyal dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dia meminta Presiden Jokowi agar menegur Budi Gunawan.

“Kontras mendesak Presiden RI Joko Widodo menegur Kepala BIN Budi Gunawan yang terindikasi tidak profesional karena diduga melanggar asas penyelenggaraan intelijen sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara,” tegas Fatia dalam keterangan tertulis, Jumat (24/3/2023).

Selain itu, Jokowi didesak agar meningkatkan sistem pengawasan intelijen negara. Ia berharap, BIN bisa menjadi lembaga yang profesional, obyektif, dan netral.

“Sebagaimana diamanatkan oleh UU Intelijen,” kata dia.

Kontras menilai, dua langkah itu perlu dilakukan karena sinyal dukungan Budi Gunawan yang menyebut aura Jokowi sudah pindah ke Prabowo merupakan bentuk pelanggaran asas penyelenggaran intelijen.

Pernyataan Budi Gunawan itu juga dinilai bisa disalahgunakan sebagai instruksi memobilisasi instrumen intelijen untuk memenangkan Prabowo sebagai capres 2024 nanti.

Fatia juga menyebut, kontroversi BIN bukan kali pertama terjadi di era kepemimpinan Budi Gunawan. BIN disebut sangat aktif terlibat dalam penanganan COVID-19, mulai dari kegiatan vaksinasi dengan mengetuk pintu rumah warga.

“Selain itu, BIN juga pernah terlibat dalam dalam sosialisasi terkait Rancangan KUHP. Hal ini jelas merupakan bentuk eksesifnya peran intelijen yang menjangkau aktivitas di luar tupoksinya,” ujar Fatia.