Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sedang mengkaji kemungkinan adanya hubungan antara uang tersebut dan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

KPK juga mendalami kemungkinan keterkaitan pengembalian dana tersebut dengan pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) beberapa waktu lalu.

Budi menjelaskan, uang yang dikembalikan oleh salah satu organisasi kemasyarakatan itu telah disita penyidik untuk kepentingan penyidikan.

“Materi itu sedang didalami, dan memang ada pengembalian dari salah satu ormas. Pengembalian uang tersebut juga telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, salah satunya pengembalian uang senilai Rp250 juta,” ujar Budi kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).

Menurut dia, penyidik akan menganalisis lebih lanjut untuk memastikan apakah dana tersebut memiliki hubungan dengan perkara yang tengah ditangani KPK.

Apabila terbukti berkaitan dengan kasus tersebut, uang itu akan diproses sebagai barang bukti.

Sebaliknya, jika tidak ditemukan hubungan dengan perkara, dana tersebut akan dikembalikan kepada PCNU Nias.

Budi turut mengapresiasi langkah pengembalian dan pelaporan uang tersebut.

Menurutnya, tindakan itu menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan lembaga antirasuah.

“Namun yang pasti, kami menyampaikan apresiasi, kami menyampaikan terima kasih. Pelaporan dan penyerahan uang yang dilakukan, tentu itu juga menjadi salah satu bentuk dukungan pada proses penegakan hukum yang KPK lakukan,” katanya.

“Tim telah mengamankan 14 orang dan juga barang bukti kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua,” kata Budi di Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2025).

Namun ia masih bungkam soal siapa saja orang yang ditangkap dalam operasi tersebut.

Ia meminta semua pihak menunggu saja informasi perkembangan yang akan disampaikan KPK dalam sesi konferensi pers.

“Kami akan update,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut total orang yang terjaring OTT bersama Noel berjumlah 10 orang.

“10 orang,” kata Fitroh.

Proses penangkapan dilakukan sejak hari Rabu, 20 Agustus 2025 malam.

Persoalan yang dibidik adalah dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Bahkan dari proses penangkapan, setidaknya ada 20 unit kendaraan mahal diamankan, mulai dari kendaraan roda dua maupun roda empat, diantaranya:

1. Jeep Cherokee 1 unit
2. Suzuki Jimny 1 Unit
3. Hyundai Palisade 2 unit
4. Mitsubishi Pajero 1 Unit
5. BMW seri 3 1 Unit
6. Toyota Corolla Cross Hybrid 1 Unit
7. Toyota Hilux 1 unit
8. Nissan GTR 1 Unit
9. Honda Crv 3 Unit
10. Hyundai Stargazer 1 unit
11. Mitsubishi Expander 2 Unit
12. Ducati 2 Unit
13. Vespa 2 unit. []

Informasi tersebut disampaikan Anggota Tim Juru Bicara KPK, Biudi Prasetyo

“Ada 48 wajib lapor baru itu untuk tingkat menteri dan wakil menteri,” kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Jumat 1 November 2024.

Ia mengatakan, dari 48 orang tersebut sudah terdapat beberapa yang telah berkomunikasi dengan tim LHKPN KPK.

Pihak KPK menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya hal itu menjadi inisiatif yang sangat baik dalam awal kepatuhan LHKPN.

Budi memastikan, pihaknya siap memberikan bantuan serta pendampingan jika para wajib lapor baru mengalami kendala dalam pengisian LHKPN.

“Saya yakin ke depan menteri dan wakil menteri melalui stafnya tentu pasti akan lebih intensif lagi untuk melakukan pendaftaran dan pelaporan LHKPN,” jelasnya.

“Karena kita masih punya waktu sekitar dua bulan lebih ya kalau kita hitung dari masa pelantikan atau penjabatan pertama, yaitu tiga bulan untuk pelaporan LHKPN-nya,” tambahnya.

Kata Budi, dari 109 menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih, sebanyak 61 orang sudah melaporkan LHKPN pada periode sebelumnya. []

Para pembantu presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu diingatkan untuk segera melaporkan kekayaannya.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 02 tahun 2020, bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban menyampaikan LHKPN nya dengan jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak pengangkatan pertama atau dilantik,” ucap Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam Keterangannya, Selasa 22 Oktober 2024.

“Oleh karena itu, bagi Menteri dan Wakil Menteri yang telah dilantik dan belum menyampaikan LHKPN pada periode Tahun 2024 ini, maka agar dapat menyampaikan LHKPN nya sesuai jangka waktu tersebut,” sambung Budi.

Sedangkan bagi Menteri dan Wakil Menteri yang sebelumnya telah lapor LHKPN pada 2024, dapat melaporkan harta kekayaannya kembali secara periodik pada Tahun 2025.

Dikatakan Budi, pihaknya siap membantu ataupun melakukan pendampingan penyampaian LHKPN jika dalam pengisiannya mengalami kendala.

“Penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat melalui https://elhkpn.kpk.go.id,” tutur Budi.

Tak jauh berbeda juga disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

Dikatakan Pahala, setiap penyelenggara negara berkewajiban menyampaikan LHKPN nya dengan jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak pengangkatan pertama atau dilantik.

Sementara bagi mereka yang sudah melapor hanya perlu melaporkannya kembali secara periodik seperti yang sudah dilakukan.

“Yang belum lapor maksimal tiga bulan setelah dilantik harus lapor,” kata Pahala Nainggolan.

Diketahui, Presiden Prabowo telah mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri, dan kepala badan di dalam kabinet pemerintahannya untuk periode 2024-2029. []