Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan pengarahan langsung kepada 400 calon pemimpin masa depan BUMN dalam Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/5).

Program ini disebut sebagai salah satu upaya serius pemerintah menyiapkan generasi baru pemimpin perusahaan pelat merah.

P3MD merupakan program pembinaan yang digagas bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Fokusnya bukan hanya peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga pembentukan karakter, integritas, dan kepemimpinan calon pemimpin BUMN ke depan.

Dalam arahannya, Prabowo menekankan pentingnya kesiapan mental dan kemampuan mengambil keputusan cepat di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Para peserta disebut harus memiliki loyalitas, disiplin, serta komitmen kuat terhadap kepentingan negara.

Program ini langsung menyedot perhatian karena melibatkan proses seleksi yang sangat ketat.

Dari sekitar 6.000 pendaftar, hanya 400 orang yang berhasil lolos dan mengikuti angkatan pertama P3MD.

Awalnya, Prabowo mengira jumlah perusahaan yang berada dalam lingkup BUMN tidak terlalu besar. Ia memperkirakan jumlahnya hanya sekitar 200 hingga 250 perusahaan. Namun setelah menelaah data lebih dalam, ia menemukan bahwa struktur perusahaan negara jauh lebih luas dan kompleks dari yang dibayangkan.

Menurut Prabowo, jumlah tersebut mencakup perusahaan induk, anak perusahaan, hingga cucu perusahaan yang terbentuk melalui berbagai ekspansi bisnis selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut membuat struktur pengelolaan BUMN menjadi sangat besar dan berlapis.

Ia menilai situasi tersebut menjadi tantangan serius bagi manajemen perusahaan negara. Dalam pandangannya, tidak ada praktik manajemen modern yang mampu mengelola ribuan entitas perusahaan secara efektif jika tidak dilakukan konsolidasi dan penataan ulang.

“Tidak ada manajemen di dunia yang mampu mengelola ribuan entitas perusahaan dalam satu ekosistem tanpa sistem yang sangat rapi,” ujar Prabowo dalam sebuah acara resmi di Jakarta.

Presiden kemudian menjelaskan bahwa pembentukan BUMN pada masa awal kemerdekaan sebenarnya didasari oleh niat baik para pendiri bangsa untuk membangun fondasi ekonomi nasional. Pada masa itu, Indonesia masih kekurangan berbagai industri strategis sehingga negara harus turun tangan membangun sektor-sektor penting bagi kebutuhan masyarakat.

Dalam sektor tekstil, misalnya, pemerintah mendirikan sejumlah pabrik untuk memenuhi kebutuhan sandang masyarakat. Salah satu contoh yang sering disebut dalam sejarah industri nasional adalah pabrik tekstil yang pernah berdiri di kawasan Senayan, Jakarta.

Setelah sebelumnya menegaskan penolakan keras penggunaan dana negara untuk menutup kewajiban proyek tersebut, kini Purbaya membuka ruang pembahasan skema baru yang memungkinkan pemerintah ikut berperan.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah sampai saat ini masih mematangkan skema pembagian peran dalam menangani beban utang KCJB.

Menurutnya, belum ada keputusan final mengenai bentuk penyelesaian yang akan ditempuh, namun arah diskusi mulai mengerucut pada opsi pendanaan yang terkait dengan infrastruktur.

“Masih terus dibahas, belum ada putusan. Sepertinya kita memang akan cenderung membayar ke jalannya infrastrukturnya,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Senin (17/11/2025).

Ia menegaskan ingin mengikuti seluruh proses pembahasan, bukan hanya hasil akhirnya, agar keputusan yang diambil benar-benar menguntungkan negara.

Pemerintah, kata Purbaya, masih mengkaji berbagai opsi sebelum menetapkan langkah resmi terkait beban utang yang kini menjadi tekanan besar bagi BUMN pemegang saham mayoritas KCIC.

Pernyataan ini kontras dengan sikap Purbaya pada Oktober lalu. Saat itu, ia menolak tegas penggunaan APBN untuk menutup utang proyek KCJB dan menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran harus berada di tangan BPI Danantara Indonesia, lembaga yang kini menerima seluruh dividen BUMN.

“Dulu kan semuanya pemerintah yang menanggung. Tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu,” ujarnya pada 15 Oktober 2025 lalu, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta.

Sejak tahun ini, Kementerian Keuangan memang tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara karena seluruhnya telah dialihkan ke Danantara.

Namun demikian, besarnya beban utang Whoosh dan tekanan finansial terhadap BUMN pemegang saham membuat pemerintah kini harus memikirkan ulang pendekatan penyelesaiannya.

Dengan perubahan nada dari Menkeu, pembahasan mengenai penyelamatan keuangan proyek Kereta Cepat Whoosh diperkirakan akan memasuki fase baru, di mana pemerintah tidak lagi sepenuhnya menutup pintu keterlibatan dalam skema pembayaran.

Hal itu dikatakan Kepala Pusat Penerangaj Hukum (Kapuspenkum) Anang Supriatna usai merespon terkait kebijakan WNA bisa menjadi pimpinan di BUMN.

“Kita menganut hukum positif. Selama itu dilakukan di wilayah hukum Indonesia, yang berlaku hukum Indonesia. Artinya, siapapun bisa dikenakan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/10).

Ia juga mencontohkan kasus korupsi proyek pengadaan satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang menyeret CEO Navayo International AG, Gabor Kuti Szilard.

Dalam kasus itu, ia mengatakan Gabor ditetapkan sebagai tersangka meskipun berstatus WNA. Anang bahkan menyebut kasus tersebut akan disidangkan meski tanpa kehadiran Gabor.

Meski demikian, ia memastikan seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional dan hati-hati serta sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penegakan hukum kita tidak serta-merta, akan secara profesional hati-hati. Apalagi itu membahayakan kerugian negara,” ujarnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah mengubah aturan dan memperbolehkan ekspatriat menjadi pimpinan di BUMN.

Prabowo mengaku telah mengubah manajemen Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk menjalankan bisnisnya dengan standar internasional. Pasca keputusan Prabowo itu, dua WNA juga telah ditunjuk sebagai Direktur di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Keduanya merupakan Direktur Transformasi Neil Raymond Nills serta Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Balagopal Kunduvara. Penunjukan Neil dan Balagopal dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (15/10).

Pernyataan ini mencerminkan langkah reformis dalam upaya memperkuat daya saing dan tata kelola perusahaan pelat merah.

Prabowo mengungkapkan bahwa regulasi terkait hal ini telah diubah.

“Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita,” kata Prabowo di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Ia menambahkan bahwa keterbukaan tersebut dimaksudkan untuk memperluas ruang bagi profesional asing yang memiliki keahlian khusus, terutama di bidang manajemen dan teknologi, agar dapat masuk ke sistem kepemimpinan di perusahaan negara.

Dengan demikian, pemerintah berharap kualitas kepemimpinan di BUMN bisa naik ke level global dan mendorong inovasi yang lebih cepat.

Namun demikian, meski pintu dibuka, Prabowo menegaskan bahwa penunjukan pemimpin asing tidak otomatis dan harus melalui seleksi yang ketat, mempertimbangkan kompetensi, integritas, serta kemampuan memahami budaya dan kontekstual Indonesia.

Ia memastikan bahwa seorang calon asing tidak akan diangkat asal-asalan, tetapi melewati proses evaluasi transparan.

Reaksi publik

Para pengamat bisnis menilai bahwa kebijakan ini bisa menjadi terobosan positif, tetapi juga harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan masalah kedaulatan ekonomi.

Sebaliknya, sebagian kritikus menyuarakan kekhawatiran mengenai pengaruh asing yang berlebihan di sektor strategis.

Kementerian BUMN belum memberikan respons resmi hingga berita ini diturunkan. Namun menurut catatan, beberapa negara maju telah menerapkan model serupa, di mana pimpinan perusahaan negara bisa berasal dari warga negara asing, selama mereka memenuhi persyaratan profesional dan regulasi yang berlaku.

Kebijakan ini menjadi salah satu langkah paling progresif di era kepemimpinan Prabowo, dan akan menjadi titik pantau penting bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara keterbukaan global dan proteksi kepentingan nasional.

Rapat membahas Skema Pembiayaan dan Pembangunan/Penyediaan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Mendes Yandri mengatakan, ada sekitar 1.000 Desa yang dalan waktu dekat bakal melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan bakal dibuka olehnya secara langsung.

“Musdesus ini akan mempercepat proses pengajuan proposal bisnis yang diajukan oleh Pengurus Koperasi Desa Merah Putih ke Himbara,” kata Mendes Yandri.

Saat ini, kata Mendes Yandri, Kemendes PDT sedang lakukan invetarisasi potensi dan tipe desa yang dibagi Desa Mandiri dan Desa Maju.

Saat ini, pihaknya terfokus pada Desa Mandiri sebanyak 20.503 desa. Setelah itu fokus dialihkan ke Desa Maju sebanyak sekitar 23.000an.

“Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan desa, ternasuk kebutuhan gudang hingga bisnis yang akan dijalankan,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, rapat koordinasi ini membahas Skema Pembiayaan dan Pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Rapat ini juga membahas tata cara pencairan dan persiapan Koperasi Desa Merah Putih untuk mengajukan pinjaman ke Himbara,” kata Menkop Ferry.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, saat ini Danantara dan BUMN sudah siapkan sekitar 1.000 Calon Penerima Kredit Tahap Pertama.

“Diharapkan dalam seminggu ini digelar Musdesus untuk memastikan jika kredit bisa cair dengan persetujuan Kepala Desa,” kata Kartika.

KAI meraih penghargaan prestisius sebagai “BUMN Corporate Excellence 2025 Award” untuk kategori perusahaan dengan aset Rp 20 triliun hingga Rp 100 triliun.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata KAI dalam mendukung pertumbuhan industri pertahanan nasional, khususnya melalui penguatan sektor transportasi strategis yang andal dan terintegrasi.

Corporate Secretary KAI, Raden Agus Dwinanto Budiadji, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh insan KAI dalam mewujudkan transformasi berkelanjutan. “KAI terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan transportasi modern, efisien, dan berkelanjutan yang mendukung ekosistem industri nasional, termasuk sektor pertahanan. Pengakuan ini menjadi bukti bahwa transformasi dan inovasi yang kami jalankan berada di jalur yang tepat,” ujar Raden Agus.

Selain kontribusi terhadap sektor strategis, KAI juga dinilai berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan melalui penerapan inovasi, digitalisasi proses bisnis, serta prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Raden Agus Dwinanto Budiadji, yang mewakili KAI dalam seremoni penghargaan yang dihadiri oleh para tokoh dan pelaku strategis BUMN Indonesia.

Dewan juri pada ajang ini terdiri dari para profesional berpengalaman di bidangnya, antara lain Zulkifli Zaini (mantan CEO Bank Mandiri dan PLN), Toto Pranoto (Staf Pengajar FEB Universitas Indonesia), Suria Dharma (Wakil Presiden Direktur Samuel Sekuritas), dan Primus Dorimulu (CEO Investortrust.id).

Investortrust BUMN Awards 2025 juga dihadiri oleh sejumlah perusahaan dan institusi terkemuka, termasuk Pertamina, Perum Perhutani, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bio Farma, PT Pupuk Indonesia, dan PT TASPEN.

Capaian ini semakin menegaskan peran strategis KAI dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional, tidak hanya sebagai penyedia layanan transportasi publik, tetapi juga sebagai mitra penting dalam mendukung pertumbuhan sektor industri dan pertahanan.

Kegiatan ini dilaksanakan di Klinik Mediska Manggarai, Jakarta Selatan, selama dua hari, yaitu pada Selasa hingga Rabu (17–18 Juni 2025).

Sebanyak 410 peserta mengikuti tahapan seleksi ini dan dibagi ke dalam 8 sesi. Hal ini guna memastikan proses pemeriksaan berjalan tertib, nyaman, dan optimal.

Pemeriksaan kesehatan merupakan tahapan penting untuk memastikan calon pegawai memiliki kondisi fisik yang sehat dan siap bekerja secara profesional dan aman.

Hadir dalam kegiatan ini jajaran manajemen KAI Daop 1 Jakarta, antara lain Wahyu Santoso Manager Kesehatan dan Wawik Suharjono Manager SDM dan Umum, beserta tim, untuk memastikan setiap proses dilaksanakan sesuai dengan standar layanan dan prinsip transparansi.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas biaya.

Dia juga mengimbau kepada seluruh peserta dan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengaku dapat meluluskan seleksi dengan imbalan tertentu atau menjanjikan kelulusan secara instan.

“Kami tegaskan bahwa tidak ada jalur instan dalam proses seleksi ini. Jika ada pihak yang mengaku dapat meluluskan peserta dengan imbalan atau janji palsu, maka itu adalah bentuk penipuan. Kami harap peserta bijak, jangan tergoda, dan segera laporkan jika menemukan hal mencurigakan,” tegas Ixfan.

KAI Daop 1 Jakarta mendukung penuh program Rekrutmen Bersama BUMN ini sebagai bagian dari komitmen mencetak SDM unggul, sehat, dan berintegritas, yang siap berkontribusi dalam membangun negeri.

Alasannya, setoran dividen dari perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut tidak lagi masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP), melainkan dikelola langsung oleh Danantara sebagai investasi.

“Setoran dividen 65 BUMN ke negara yang ditargetkan sebesar Rp 90 triliun pada 2025 dari sebelumnya Rp 85,5 triliun pada 2024 dari 10.402 triliun aset yang mereka kelola. Jumlah ini akan masuk ke kas BPI Danantara dan dikelola menjadi investasi. Dividen BUMN ini akan dikembangkan terus-menerus sebesar-besarnya,” ujar Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada Selasa, 18 Februari 2025.

Dalam Undang-Undang APBN 2025, belanja negara diperkirakan sebesar Rp3.621,3 triliun, naik Rp 271 triliun atau 8,1 persen dari realisasi belanja 2024 yang mencapai Rp 3.350,3 triliun.

Sementara itu, penerimaan negara dalam APBN 2025 direncanakan sebesar Rp 3.005,1 triliun, terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 2.490,9 triliun dan PNBP sebesar Rp 513,6 triliun.

Nawardi menekankan perubahan status BUMN di bawah Danantara bakal berdampak pada penerimaan negara.

“Status Danantara inilah yang membuat perusahaan BUMN yang dikelola Danantara bukan lagi kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak ada lagi yang namanya pendapatan dari PNBP dari BUMN tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menilai Kementerian Keuangan perlu merevisi skema penerimaan PNBP dalam UU APBN.

Jika tidak ada langkah pengganti, berkurangnya pemasukan dari dividen BUMN berisiko mempersempit ruang fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan belanja negara.

“Penerimaan negara harus ada solusi pengganti penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari dividen BUMN,” tambahnya.[]

Kebijakan ini, yang baru diterapkan di lingkungan internal kementerian, belum menyentuh perusahaan BUMN di bawah pengawasannya.

Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata, menjelaskan bahwa program ini masih dalam tahap evaluasi.

“Ini bentuk fasilitas. Kalau pegawai sudah memenuhi waktu kerja 40 jam dalam seminggu, mereka boleh mengambil sistem kerja empat hari, tapi tetap perlu persetujuan,” ujar Tedi di Jakarta, Jumat, 24 Januari 2024.

Menurut Tedi, kebijakan ini bertujuan memberikan fleksibilitas kepada pegawai sambil menjaga produktivitas.

“Kita masih terus evaluasi sebelum diterapkan di seluruh perusahaan BUMN,” tambahnya.

Langkah ini diharapkan menjadi dasar pengembangan kebijakan kerja yang lebih fleksibel di Indonesia, seiring dengan berkembangnya tren global yang menunjukkan manfaat sistem kerja empat hari, termasuk peningkatan keseimbangan hidup dan kerja, serta efisiensi.

Kementerian BUMN juga menyambut baik wacana tim transisi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berencana mengadopsi sistem kerja empat hari untuk pekerja di Jakarta.

Tedi menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif. “Oh, saya kira kita enggak apa-apa. Ini kebijakan yang bagus,” katanya.

Meski demikian, implementasi sistem ini memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada pengurangan produktivitas, terutama jika diperluas ke sektor swasta atau perusahaan BUMN. []

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan bantuan itu diberikan karena banyak Purna PMI yang perekonomiannya tak membaik saat kembali ke Indonesia. Hal itu diungkapkan usai Erick menggelar pertemuan dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding.

“Ketika masyarakat kita mendapat akses pekerjaan di luar negeri tetapi terkunci dengan faktor-faktor yang akhirnya membelenggu, mereka tidak bisa tumbuh ke depan menjadi sebuah ekonomi yang baik untuk sebuah keluarga,” kata Erick di kantornya, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Karding mengatakan, pada faktanya banyak Purna PMI yang makin miskin karena pihak keluarga tak bisa mengelola keuangan dengan baik.

“Jadi saya sering mengatakan beberapa PMI kita kalau pulang itu bukan tambah kaya tapi kadang-kadang tambah miskin banyak masalah cerai bawa pulang anak keluarganya hedon,” tutur Karding.

Erick mengatakan, pihaknya akan memberikan akses kepada Purna PMI terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Himbara.

“Karena itu tadi saya sampaikan kami untuk fasilitas Himbara, BNI dan lain-lainnya kita siap mendukung program KUR yang akan diluncurkan oleh pak menteri,” ucap Erick.

Kembali ke Karding, dia mengatakan pihaknya dan Erick Thohir juga membahas bantuan untuk Purna PMI dalam skema tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

“Jadi tinggal kita kaji sedikit lagi. Lalu nanti kita buat MoU bersama dan termasuk juga hal-hal lain yang support dari beliau CSR dan lain-lain,” ucap Karding.

Yaitu dari tujuh BUMN akan dimerger menjadi tiga BUMN.
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, langkah itu tidak akan mengganggu penugasan dan program pemerintah.

Erick juga menjamin merger tidak akan menimbulkan masalah pada proyek-proyek yang sudah berjalan.

Hal itu ia sampaikan usai bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk membicarakan merger BUMN karya, di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat 15 November 2024.

“Ini hanya bagian restrukturisasi, tidak akan mengganggu penugasan dan percepatan,” kata Erick dikutip dari laman resmi Kementerian BUMN, Sabtu (16/11/2024).

Ia mengatakan, restrukturisasi itu justru akan membuat BUMN karya menjadi lebih sehat dan berkinerja baik.

“Insya Allah, kita akan jalankan. Terlebih lagi, sebelumnya kita telah melakukan restrukturisasi. Kami bekerja keras untuk memastikan bahwa BUMN karya ini berada dalam kondisi sehat dan menjalankan efisiensi dengan baik,” bebernya.

Ketujuh perusahaan karya yang akan dilebur menjadi tiga BUMN adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita (Persero), PT PP (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero).

Erick yang juga menjabat Ketua Umum PSSI itu menyampaikan, konsolidasi ini akan mempercepat dan mendorong efektivitas dalam pelaksanaan program strategis nasional.

Seperti swasembada pangan, energi hingga hilirisasi.

Tak hanya melakukan perbaikan dari aspek bisnis, Erick juga meneruskan program bersih-bersih di BUMN karya sebagai wujud komitmen menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.

Erick mengaku tidak segan-segan menghukum oknum yang melakukan pelanggaran hukum.

“Siapa pun yang melakukan pelanggaran, kemarin kita bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, sudah banyak juga yang ditahan karena kasus-kasus. Jadi, direksi yang sekarang, kita yakini mereka benar-benar bekerja secara profesional, transparan, dan efisiensi, kita terus tekan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap dirinya bersama Erick meninjau ulang kawasan-kawasan produksi seperti kawasan ekonomi atau lumbung agar bisa lebih optimal ke depan.

Ia menekankan rencana restrukturisasi BUMN Karya untuk mewujudkan program Asta Cita, utamanya dukungan infrastruktur untuk swasembada pangan dan hilirisasi.

“Selama ini, backbone kami adalah BUMN Karya. Di mana Kementerian PU sebagai pengguna jasa, dan Kementerian BUMN sebagai pengelolanya. Tadi kami sudah berkoordinasi mengenai rencana restrukturisasi BUMN Karya. Untuk itu, kami akan terus mengawal dan mendorong prosesnya untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan, terkait swasembada pangan, air dan energi, serta hilirisasi komoditas tetap berjalan,” tutur Dody seperti dikutip dari Antara.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti juga menegaskan agar proses restrukturisasi tidak mengganggu pekerjaan dan penugasan pada BUMN Karya.

“Kami mengikuti kebijakan restrukturisasi Kementerian BUMN, karena sudah dipikirkan dan dikaji secara matang. Saat ini, jumlah paket pekerjaan di Kementerian PU (yang sedang dilaksanakan oleh BUMN Karya) adalah sebanyak 177 paket dengan nilai total hampir Rp178 triliun, termasuk yang MYC. Kami berharap tetap bisa berjalan baik tanpa gangguan,” pungkasnya. []

“RUPSLB Garuda hari ini tanggal 15/11/2024 telah memutuskan memberhentikan saya sebagai dirut Garuda Indonesia,” ujar Irfan dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Jumat (15/11/2024).

Irfan mengaku, dia menerima keputusan tersebut dengan sikap profesional dan disertai ucapan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan.

“Dengan tulus saya berterima kasih atas dukungan rekan-rekan selama ini, untuk kerelaan menerima informasi dari saya, juga untuk pertanyaan-pertanyaan kritis yang kadang ‘mengerikan namun membuat saya makin mawas diri. Terima kasih juga untuk pertemanan yg ‘seru’ dan doa yg telah dipanjatkan,” ungkapnya.

Dua di antaranya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Daftar yang dibuat atas kerja sama TIME dengan Statista ini memberikan kejutan bagi bangsa Indonesia, sebab lima dari 1.000 perusahaan di dunia yang masuk daftar bergengsi tersebut berasal dari Indonesia.

Dua dari lima perusahaan Indonesia BUMN yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Mandiri.

Dalam daftar Perusahaan terbaik tersebut disebutkan BNI menduduki peringkat 892, dan Bank Mandiri pada ranking 914.

Adapun tiga Perusahaan asal Indonesia lainnya adalah Astra International yang menduduki peringkat 435, kemudian Adaro Energy di posisi 908, dan ⁠Charoen Phokphand Indonesia di peringkat 961.

Menteri BUMN RI Erick Thohir menilai, hal tersebut suatu pencapaian yang luar biasa.

Salah satu alasannya adalah karena di award yang sama pada tahun sebelumnya (tahun 2023), belum ada BUMN dan perusahaan Indonesia yang masuk ke list Perusahaan terbaik berdasarkan TIME dan Statista.

Prestasi ini, bagi Erick, telah membawa sejumlah makna penting.

Dikutip melalui akun Instagram resmi pribadinya yang terverifikasi @erickthohir pada Minggu, di Jakarta, Erick menuturkan total dividen Rp85,52 triliun tersebut disumbang oleh 20 BUMN.

“Alhamdulillah kerja keras dari seluruh komisaris, direksi, dan seluruh insan BUMN bisa memberikan kontribusi positif untuk Indonesia. Semoga dividen sebesar Rp85,5 triliun yang diberikan BUMN kepada negara bisa menjadi manfaat besar untuk masyarakat luas,” kata Erick.

Sebanyak 20 BUMN penyumbang dividen untuk negara tahun 2024 tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp25.715 miliar, PT Bank Mandiri Rp17.179 miliar, PT Mineral Industri Indonesia Rp11.214 miliar, PT Pertamina Rp9.357 miliar.

Kemudian, PT Telkom Indonesia senilai Rp9.211 miliar, PT Bank Negara Indonesia Rp6.277 miliar, PT Perusahaan Listrik Negara Rp3.090 miliar, PT Pupuk Indonesia Rp1.213 miliar, PT Pelabuhan Indonesia Rp1.000 miliar, PT Bank Tabungan Negara Rp420 miliar.

Selanjutnya, PT Semen Indonesia sebesar Rp293 miliar, PT Jasa Marga Rp192 miliar, PT Biro Klasifikasi Indonesia Rp148 miliar, PT Aviasi Pariwisata Indonesia Rp101 miliar, PT ASDP Indonesia Ferry Rp31 miliar.

Selain itu, ada juga Perum Perhutani yang memberikan dividen untuk negara sebesar Rp28 miliar, PT Pos Indonesia Rp20 miliar, Perum Peruri Rp21 miliar, Perum Jasa Tirta II Rp7 miliar, dan Perum Jasa Tirta I Rp3 miliar.