Setibanya di Bandara Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Presiden Jokowi akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Merangin dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Di sana, Kepala Negara akan berkunjung ke pasar dan komplek pergudangan bulog setempat.

Setelahnya, Presiden Jokowi akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Tebo dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Di Kabupaten Tebo, Presiden Jokowi dijadwalkan untuk mengunjungi pasar dan salah satu rumah sakit umum daerah (RSUD) di kabupaten tersebut.

Usai dari Kabupaten Tebo, Presiden Jokowi dan rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bungo dengan berkendara mobil. Presiden direncanakan bermalam di Kabupaten Bungo untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Jambi antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Bagus P selaku General Manager Operational PT SDP menyebut, pihaknya selama ini telah banyak bersabar terhadap tindakan PT KBPC yang selalu mengerahkan massa untuk menghalangi proses masuknya alat berat milik PT SDP ke lokasi pertambangan.

“Selama ini pihak KPBC diduga menggalang dan memprovokasi massa dengan mengatasnamakan warga untuk melakukan pengadangan dan menghalangi kegiatan investasi pertambangan kami,” ujar Bagus melalui pesan tertulisnya kepada media, Senin (25/3/2024).

Menurut Bagus, klaim PT KBPC terkait kepemilikan izin pertambangan di lokasi Konsesi IUP-OP PT Marga Bara Tambang (PT MBT) di Rantau Duku, Kecamatan Rantau Pandan, Bungo, Jambi adalah hal yang tak memiliki dasar.

“justru izin usaha pertambangan PT KBPC tidak ada di sistem Minerba One Map Indonesia. Lalu bagaimana mereka bisa mengklaim 80 persen lahan yang akan kami tambang adalah milik KBPC? ini jelas klaim tidak berdasar,” ungkap Bagus.

Terkait perizinan, Bagus mengaku pihaknya selalu terbuka jika diminta adu data dan dokumen.

Justru, kata Bagus, dalam beberapa kesempatan mediasi, pihak KBPC tak pernah menunjukkan dokumen atas lahan pertambangan yang mereka kuasai.

Bagus memastikan, klaim sepihak dari PT KBPC itu hanya merupakan alibi agar mereka bisa menggangu aktivitas penambangan PT SDP dengan modus menggalang massa menghalangi proses masuknya alat berat.

“Apa yang mereka lakukan itu sama saja mengganggu iklim investasi di Bungo. Ujungnya negara juga yang dirugikan karena kehilangan potensi pendapatan dari pajak,” ucap dia.

Sementara itu, terkait perizinan, Bagus menegaskan bahwa PT KBPC selama ini tidak menunjukkan sikap kooperatif, termasuk menunjukkan data-data kepemilikan izin kepemilikan lahan maupun izin usaha pertambangan.

“Kalau ngomongin izin resmi, kita sudah lakukan mediasi bersama Bupati (Bungo), Kapolres dan Dandim. Di situ kami datang, ada tim legal, juga manajemen. Kami bawa semua dokumen perizinannya. Sementara dari PT KBPC cuma mengutus kepala keamanan dan karyawan,” terang Bagus.

“Dan utusan dari KBPC itu tidak pernah menunjukkan dokumen apapun terkait klaim dia atas lahan lahan tambang maupun lahan jalan sepanjang 31,2 km. Jadi, apa yang mereka gemborkan selama ini hanya sebatas klaim sepihak,” Bagus menambahkan.

Bagus juga mengungkapkan alasan setiap kali ada aksi menghadang alat berat yang dilakukan massa, Pihak PT SDP memilih mundur.

“Alasan kenapa kami mundur saat dihalangi massa dari PT KBPC sejak Januari 2024 lalu karena kami menghindari tindakan anarkis, menjaga kondusifitas di Bungo dan menghormati aparat. Kami juga melakukan upaya-upaya mediasi, persuasif hingga melakukan validasi data dan dokumen dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi kita tidak pernah namanya hit and run,” jelas dia.

Meski begitu, PT SDP tak tinggal diam. Bagus mengatakan saat ini pihaknya sudah membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum.

“Kami sudah melaporkan pihak-pihak yang diduga terlibat menghalangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang legal sesuai Pasal 162 Undang-undang Minerba,” pungkas dia.

.

“Alhamdulillah santunan kali ini kita rencanakan akan dilaksanakan di seluruh Kabupaten Bungo, semoga tanpa terkecuali anak anak yatim yang terdata melalui setiap dusun dapat berbagi kebahagiaan.” ucap Bang Rahman sapaan H. Abdurahman Yusyari kepada media di lokasi acara.

Dia berharap, kegiatan ini membawa manfaat dan keberkahan untuk semua anak yatim yang ada di kabupaten bungo.

“Semoga kita diberi umur panjang, kesehatan dan bisa istiqomah memberi santunan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan khususnya anak anak yatim, dan insyaallah membawa manfaat dan berkah bagi semua,” tambahnya.

Terpantau, ratusan anak yatim se-Kecamatan Jujuhan menerima santunan dengan wajah sumringah.

Selain itu Bang Rahman melalui Adamro menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kecamatan, pemerintah dusun, tokoh masyarakat, pegawai syara’, kepala kampung, RT, pemuda serta semua pihak di Kecamatan Jujuhan yang telah membantu.

“Ucapan terimakasih kepada seluruh masyarakat jujuhan dan semoga tidak ada satupun anak yatim yang tidak terdata sebagai penerima, semuanya harus mendapat santunan, itu pesan bang Rahman,” tutur Adamro.

Salah satu tokoh masyarakat setempat, Fauzan sangat mengapresiasi kepedulian Bag Rahman kepada anak-anak yatim.

BUNGO – Ribuan warga rantau pandan menggelar aksi demo menolak keberadaan perusahaan tambang yang diduga melakukan illegal mining dan juga menyerobot tanah meraka.

Dari pantauan di lapangan, aksi penutupan jalan mulut tambang dilakukan massa, tepatnya di RT 19, Desa Sungai Pandan. Sekitar pukul 11.30 WIB, massa sempat ditahan oleh pihak keamanan agar tidak melakukan aktifitas tersebut dan menempuh jalur mediasi.

Namun, warga tetap ingin melakukan apa yang sudah disepakati bersama untuk menutup jalur di mulut tambang. Aparat kepolisian pun tidak kuasa melarang dan warga pun berhasil menutupi jalan mulut tambang PT. KBPC dengan kawat berduri dan sepanduk yang sengaja dicetak sebagai alat peraga demo.

Warga menyebut, perusahaan tambang yanh di komandoi H Syamsudin sudah meyerobot lahan dengan cara menggandakan sertifikat tanah milik warga.

“Banyak tanah masyarakat yang diserobot Samsudin. Sudah Kayo, tapi masih jugo nak nindas masyarakat kecil,” kata warga.

Selain itu, warga menambahkan kalau perusahaan yang dikomandoi H Syamsudin tidak ada manfaatnya kepada masyarakat sekitar apalagi mobil mobil yang besar besar melintas.

Warga juga menambahkan, perusahaan tersebut tidak jelas izinnya ‘illegal Mining’ untuk melakukan pekerjaan penambangan.

“Perusahaan ini tidak jelas. Tidak ada izin tambang, ilegal,” kata Husaini tokoh masyarakat Dusun Rantau Pandan.

Maka dari itu, warga meminta kepada pihak pemda, aparat TNI Polri berani tegas menindaklanjuti dugaan illegal mining dan perampasan hak warga yang di lakukan oleh perusaahan tambang yang dikomandoi H Syamsudin tersebut dan untuk perusahaan diminta stop beroperasi

“Kami minta perusahaan stop beroperasi didusun kami. Dan meminta aparat hukum, pemerintah bertindak dengan perusahaan,” kata Husaini lagi.

Tokoh Pemuda Batang Bungo, PT KBPC Merugikan Negara, Pemerintah Pusat Harus Turun Ke Bungo

Sementara itu ditempat yang berbeda, Tokoh Pemuda Batang Bungo, Mardedi Susanto menyebutkan terkait permasalahan tambang batubara yang di kelola PT KBPC dikomandoi Syamsudin memakai izin dari PT NTC ( Nusantara Termal Coal ) yang sudah dicabut tahun 2015.

“Setahu saya itu perusahaan di dalam tempat dia berkerja PT Nusantara Termal Coal (NTC) dan IUP izin NTC itu di tahun 2015 sudah dicabut.” Ucapnya Mardedi.

Lanjutnya, mardedi mengatakan PT KBPC mengeruk diwilayah IUP NTC jadi kami masyarakat di sekiling tambang merasa dirugikan bahkan kalau menurut dia bukan hanya masyarakat Kabupaten Bungo saja tapi negara indonesia juga dirugikan.

“PT KBPC ini mengeruk di IUP NTC jadi warga disekeliling tambang merasa dirugikan, bahkan kalau menurut saya bukan hanya masyarakat Kabupaten Bungo saja tapi juga negara indonesia juga dirugikan” tambahnya.

Menurut informasi, masalah perizinan PT KBPC bekerja diwilayah yang bukan izinnya dia, yaitu barasu yang dimana PT BRASSU itu tidak ada potensi batu bara.

“Jadi disini saya menyampaikan, masalah perizinan PT KBPC bekerja diwilayah yang bukan izin dia bekerja, memakai PT BRASSU sementara barasu tidak ada potensi batu baranya,” ucap mardedi

Dalam hal ini, mardedi mengungkapkan harapannya kepada pemerintah pusat turun tangan ke Kabupaten Bungo untuk cek lokasi tambang milik KBPC yang dia bekerja bukan pada izin yang mereka pegang.

“Harapan saya kedepannya untuk pemerintah pusat turun ke Kabupaten Bungo cek langsung tambang PT KBPC yang bekerja bukan izin yang mereka pegang, maka itu saya sebut menyolong”, tutupnya