Mendagri Tito telah menunjuk Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis sebagai pelaksana tugas Bupati Aceh Selatan

“Ada dua SK yang sudah saya tanda tangani terkait dengan Bupati Aceh Selatan, yaitu SK pertama mengenai penghentian sementara selama 3 bulan ke Mirwan MS,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (9/12).

Tito mengatakan Mirwan melakukan pelanggaran Pasal 76 ayat 1 UU 23/2014 tentang Pemda.

“Melakukan perjalanan luar negeri tanpa izin dari Kemendagri. Di situ diatur dengan spesifik dalam Pasal 77 ancamannya sanksinya adalah penghentian sementara Desember selama tiga bulan, yang bersangkutan dengan luar negeri yang melakukan umrah tanggal 2,” ujarnya.

Mirwan menjadi sorotan karena pergi umrah di tengah kondisi bencana di wilayahnya. Tingkah Mirwan ini juga tak lepas dari sorotan Presiden RI Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya sebelumnya mengatakan Mirwan telah menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri setelah tiba di Jakarta dari Arab Saudi.

“Nah, sekarang bisa juga begitu, ini apakah betul itu ibadah umrah, dengan siapa, membiayai dari mana itu penting ya,” kata Bima di parlemen kompleks, Jakarta, Senin (8/12).

Ia mengatakan pemeriksaan juga dilakukan tidak hanya kepada Bupati Mirwan, tetapi juga kepada semua pihak terkait, seperti hal yang sempat dilakukan terhadap kasus Bupati Indramayu yang juga sekretaris daerahnya juga diperiksa.

“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mirwan MS, selaku Bupati Aceh Selatan, dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Haji Prabowo Subianto, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Haji Tito Karnavian, dan juga pada Bapak Gubernur Aceh, Haji Muzakir Manap, serta seluruh lapisan masyarakat,” kata Mirwan MS di akun Instagram pribadinya, Selasa (9/12/2025).

Mirwan menyadari kepergiannya ke Tanah Suci di tengah musibah menyebabkan perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Meski demikian, Mirwan menyatakan siap bertangggung jawab dengan kondisi pascabencana di Aceh Selatan.

Mirwan MS telah melakukan pelanggaran karena rkepergiannya ke Tanah Suci untuk menjalani ibadah umrah di tengah penanganan bencana banjir di wilayahnya.

Dasco menyerahkan proses tersebut sepenuhnya kepada DPRD Aceh Selatan untuk diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Kalau itu semuanya kan ada mekanisme yang ada. Kita negara demokrasi, ya kita serahkan nanti kepada DPRD setempat,” kata Dasco usai memimpin Paripurna penutupan sidang DPR di kompleks parlemen, Senin (8/12).

Saat ini, Dasco mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan meminta agar Mirwan dihentikan sementara.

Nantinya, kata dia, Mirwan bisa menjalani pelatihan di Kemendagri. Sebaliknya, Dasco meminta Kemendagri untuk menunjuk pelaksana tugas (Plt) bupati untuk melaksanakan tugas penanganan bencana di Aceh Selatan.

“Secara partai kami mengusulkan kepada Kemendagri untuk mengadakan evaluasi, menyetujui UU Nomor 23 Tahun 2014, untuk kemudian selain dibina, yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara, agar dapat menunjuk Plt, yang bisa kemudian memimpin penanganan bencana di daerah tersebut dengan benar,” katanya.

Kepala Daerah Harus Miliki Empati

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan semua kepala daerah mestinya memiliki empati. Puan juga meminta semua pihak agar fokus pada penanganan bencana.

“Untuk Bupati, harusnya semua kepala daerah punya empati,” kata Puan.

Serahkan ke DPRD 

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda meyakini DPRD Aceh Selatan akan mengambil sikap terhadap ulah Bupati Mirwan MS yang tengah menjadi sorotan setelah pergi umrah di tengah penanganan bencana wilayahnya.

Rifqi mengatakan, sebagai kepala daerah yang dipilih langsung rakyat, Bupati mempunyai tanggung jawab terhadap DPRD. Meski begitu, dia meyakini proses politik di DPRD akan berjalan, apalagi Partai Gerindra, sebagai partai Mirwan, telah memberhentikannya sebagai Ketua DPC.

“Tapi saya kira proses politik pasti akan berjalan, membayangkan Partai Gerindra yang merupakan partai pengusung dan tempat asal beliau saja sudah mencopot,” kata Rifqi di kompleks parlemen, Selasa (8/12).

“Saya yakin pasti partai-partai politik juga memiliki rasa politik dan rasa kemanusiaan terkait dengan ini,” imbuhnya.

Saat ini, Rifqi menyerahkan sepenuhnya proses sementara tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai mitra Komisi II. Namun, dia meyakini sanksi akan dijatuhkan, entah penghentian sementara, maupun penghentian permanen.

Nah setelah itu pasti akan ada sanksi. Sanksi yang bisa dilakukan itu pencopotan sementara, kalau dari Kemendagri, kata Rifqi.

Pemeriksaan tersebut terkait kepergiannya ke Tanah Suci untuk menjalani ibadah umrah di tengah penanganan bencana banjir di wilayahnya.

Hal itu dikatakan Wamendagri Bima kepada wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin.

“Hari ini informasinya Bupati Aceh Selatan sedang menjalani pemeriksaan oleh Tim Inspektorat kami,” kata Wamendagri Bima.

Wamendagri Bima Arya mengatakan Itjen Kemendagri akan mendalami kasus tersebut. Tak hanya Mirwan, pemeriksaan juga dilakukan terhadap jajaran Pemda Aceh Selatan yang lain.

“Hari ini informasinya Bupati Aceh Selatan sedang menjalani pemeriksaan oleh Tim Inspektorat kami,” kata Wamendagri Bima.

Menurut Wamendagri, pemerintah lewat pemeriksaan itu akan mendalami kepergian Mirwan, mulai dengan, termasuk pembiayaannya.

Dia menyebut Itjen nantinya juga akan memeriksa aparatur pemerintah daerah Aceh Selatan yang lain, salah satunya Sekda.

Dia memastikan proses pemeriksaan akan berlangsung lama, dan hasilnya akan diketahui dalam beberapa hari ke depan.

“Nah sekarang kan juga begitu, ini apakah betul itu ibadah umroh, dengan siapa, membiayai dari mana itu penting ya,” kata Wamendagri.

“Jadi pemeriksaan juga pasti tidak hanya kepada Bupati Aceh Selatan, tapi aparatur dan semua yang terkait pemberangkatan akan dilakukan pemeriksaan. Mungkin memerlukan waktu beberapa hari, beberapa hari ke depan,” imbuhnya.

Bima menyebut bahwa Mirwan telah melakukan kesalahan fatal. Selain sebagai kepala daerah, Mirwan juga merupakan pimpinan forum komunikasi pimpinan kepala daerah (forkopimda) bersama Kapolres dan Dandim.

Sehingga keberadaannya sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan di lapangan.

Wamendagri menjelaskan, hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri akan menghasilkan sejumlah opsi sanksi atau teguran. Mulai dari teguran, penghentian sementara, hingga penghentian permanen.

Dia mengatakan ketentuan itu telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Daerah. Keputusan pemeriksaan itu akan dibawa dan diadili oleh Mahkamah Agung (MA).

“Bahkan mungkin inspektorat bisa merekomendasikan penghentian tetap yang kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung begitu itu pintu-pintunya, jadi mari kita tunggu dulu hasil pemeriksaan terhadap Bupati Aceh Selatan,” tandas Wamendagri Bima.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menyampaikan keprihatinannya atas informasi tersebut.

“Kami sangat menyayangkan sekali, begitu mengetahui dari media bahwa Bupati Aceh Selatan saat ini dikabarkan sedang berada di Tanah Suci melaksanakan ibadah umrah. Kita ketahui bersama, Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor,” ujar Benni dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (6/12/2025).

Benni menegaskan, dalam situasi bencana yang masih menyisakan kerusakan dan berbagai keterbatasan, kehadiran kepala daerah sangat penting untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat.

“Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya,” tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa Mendagri telah menghubungi langsung Bupati Mirwan untuk meminta klarifikasi.

“Bapak Mendagri sudah telepon langsung, yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri untuk umrah dan akan pulang besok,” jelasnya.

Benni mengatakan, tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri sudah bergerak menuju Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya di Tanah Air.

Pemeriksaan oleh Itjen Kemendagri akan dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum dipatuhi.

Lebih lanjut, Benni menambahkan bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebelumnya menolak permohonan izin perjalanan luar negeri yang diajukan Bupati Mirwan.

Penolakan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025. Permohonan itu ditolak karena Aceh sedang berada dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi, termasuk Kabupaten Aceh Selatan yang telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir dan tanah longsor berdasarkan keputusan Bupati Mirwan.