Sanksi ini karena Lucky berlibur ke Jepang selama libur lebaran tanpa mengantongi izin Kemendagri.

“Kementerian Dalam Negeri memutuskan menjatuhkan sanksi dalam bentuk pendalaman mengenai tata kelola politik pemerintahan dalam waktu 3 bulan dan paling tidak satu hari dalam seminggu Bupati Indramayu diwajibkan untuk hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” kata Wamendagri Bima Arya di Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).

Bima Arya mengatakan Lucky Hakim akan menjalani sanksi mulai pekan depan. Dengan demikian Lucky Hakim harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Dalam Negeri.

“Pak Bupati Indramayu diminta membagi tugas-tugas pokoknya sebagai kepala daerah dengan pendalaman tentang tata kelola politik pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.

“Pak Bupati diminta untuk hadir langsung ikut dalam kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan di keseluruhan komponen yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” sambungnya.

Sebelum mendapat sanksi itu Lucky Hakim telah menjalani pemeriksaan di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, 8 April lalu. Ia diperiksa selama dua jam dan mendapat 43 pertanyaan.

Sekretaris Itjen Kemendagri Husni Tambunan mengatakan Lucky saat diperiksa mengaku salah paham terkait perizinan liburan ke luar negeri.

Ancaman sanksi bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin diatur dalam pasal 77 ayat 2
“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota,” bunyi pasal itu.
Lucky Hakim sendiri telah mengakui kesalahannya berlibur ke Jepang tanpa izin Kemendagri.

Lucky mengklaim tidak menggunakan anggaran daerah sepeser pun saat plesir selama 5 hari ke Negeri Sakura.

Dia juga mengklaim tidak menggunakan fasilitas daerah ketika berangkat ataupun tiba di Indonesia setelah liburan ke Jepang.
“Bahkan ke airport tidak diantar dan tidak dijemput. Ini murni liburan pergi bersama keluarga menggunakan dana pribadi. Itu yang saya jelaskan,” ujar dia.

Meski demikian ia tetap mengaku salah dan siap jika harus mendapat sanksi pemberhentian sementara.

“Saya salah, saya minta maaf dan pemaafan itu saya juga enggak tahu apakah akan dimaafkan, terus seperti apa. Artinya, saya melakukan suatu perbuatan saya minta maaf,” kata Lucky usai diperiksa di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

“Kalau memang ternyata sanksinya adalah saya harus diberhentikan selama tiga bulan, saya harus lakukan itu, saya harus terima itu dengan segala konsekuensinya,” ujar dia.

INDRAMAYU, Eranasional.com- Setelah sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh belahan bumi, Kabupaten Indramayu kini mulai bangkit.

Dibawah kepemimpinan Bupati Indramayu, Hj Nina Agustina Da’i Bachtiar S.H M.H C.R.A, Kabupaten Indramayu perlahan mulai menata diri. Geliat pembangunan mulai terlihat dimana-mana hingga bebagai prestasi dan pencapaian diraih.

Sejak memasuki masa 1 tahun kepemimpinannya di awal 2022, berbagai prestasi telah diraih. Sederet prestasi baik yang diberikan kepada Bupati Nina Agustina Da’i Bachtiar, maupun prestasi dan capaian yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Tercatat dari awal tahun 2022, Nina Agustina telah memperoleh sebanyak 12 penghargaan. Begitu pula Pemerintah Kabupaten Indramayu yang dipimpinnya banyak memperoleh penghargaan atas prestasi dan capaian yang diraih. Tidak kurang dari 10 prestasi dan capaian diraih baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Terakhir,  penghargaan terbaik 1 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai  Daerah dengan Pertumbuhan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Terbaik di even West Java Investment Summit 2022 yang berlangsung di Kota Bandung pada 5 Oktober 2022.