Jakarta– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 17 tersangka terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di Probolinggo, Jawa Timur Tahun 2021.

Upaya paksa tersebut dilakukan penyidik setelah merampungkan pemeriksaan terhadap para tersangka sejak Selasa (31/8).

“Untuk kepentingan proses penyidikan, dilakukan upaya paksa penahanan oleh tim penyidik untuk 20 hari pertama,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (4/9).

Penahanan terhadap 17 tersangka tersebut terhitung hari ini, 4 September 2021 sampai dengan 23 September 2021.

Adapun 11 tersangka nanti akan ditahan pada Rutan KPK Cabang Pomda Jaya Cabang Guntur. Dua orang tersangka ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur.

Sementara sisanya masing-masing satu orang tersangka ditahan di Rutan Salemba, Rutan Polres Jakarta Barat, Rutan KPK Gedung Merah Putih, dan Rutan Polda Metro Jaya.

“Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri sebagai pemenuhan untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Rutan KPK,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya KPK telah menetapkan puluhan tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana dan suaminya Hasan Aminuddin.

Para tersangka mayoritas merupakan ASN yang diusulkan mengisi jabatan kepala desa di 24 kecamatan di Probolinggo dan diduga memberi suap ke pasangan suami istri tersebut.

Wakil Ketua KPK Alex Marwata sebelumnya mengungkap, tarif yang harus diberikan oleh setiap ASN calon kepala desa kepada Puput dan suaminya sebesar Rp20 juta, plus upeti tanah senilai Rp5 juta per hektare.

Dia menjelaskan, praktik jual beli jabatan itu dilakukan setelah pemilihan kepala desa serentak tahap II di Probolinggo diundur dari semula akan digelar pada 27 Desember 2021. Walhasil, sebanyak 252 jabatan kepala desa yang tersebar di 24 kecamatan harus segera diisi per 9 September.

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 17 tersangka pemberi suap dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Probolinggo telah tiba di Jakarta.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan 17 orang tersangka itu sudah tiba di ibu kota untuk dilakukan pemeriksaan. Diketahui, kasus dugaan suap itu melibatkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana dan suaminya Hasan Aminuddin.

“17 tersangka pemberi suap dalam dugaan korupsi seleksi jabatan di lingkungan Pemkab probolinggo telah tiba di Jakarta untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK,” kata Ali dalam keterangannya, Sabtu (4/9).

KPK menetapkan puluhan tersangka, mayoritas merupakan ASN yang diusulkan mengisi jabatan kepala desa di 24 kecamatan di Probolinggo dan diduga memberi suap ke pasangan suami istri tersebut.

Wakil Ketua KPK Alex Marwata sebelumnya mengungkap, tarif yang harus diberikan oleh setiap ASN calon kepala desa kepada Puput dan suaminya sebesar Rp20 juta, plus upeti tanah senilai Rp5 juta per hektare.

Dia menjelaskan, praktik jual beli jabatan itu dilakukan setelah pemilihan kepala desa serentak tahap II di Probolinggo diundur dari semula akan digelar pada 27 Desember 2021. Walhasil, sebanyak 252 jabatan kepala desa yang tersebar di 24 kecamatan harus segera diisi per 9 September.

Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Probolinggo, Jawa Timur, Puput Tantriana Sari bersama suaminya yang merupakan mantan Bupati daerah tersebut, Hasan Aminuddin sebagai tersangka dugaan korupsi jual beli jabatan.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara mengenai kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

“Korupsi adalah musuh utama dan musuh bersama dalam mencapai tujuan kemakmuran yang berkeadilan,” ujar Ani, sapaan akrabnya, melalui akun Instagram resmi @smindrawati, Sabtu (4/9).

Ia mengungkapkan transfer keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Kabupaten Probolinggo yang meningkat berbanding terbalik dengan kesejahteraan warga.

Ani menerangkan, sejak 2012 hingga 2021, transfer APBN ke Probolinggo mencapai Rp15,2 triliun. Khusus tahun ini, angkanya meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan 2012.

“Dari Rp959 miliar pada 2012 menjadi Rp1,857 triliun pada 2021,” ujar Ani.

Selain itu, ia menyebut jumlah keseluruhan dana desa yang diterima Kabupaten Probolinggo sejak 2015 hingga 2021 mencapai Rp2,15 triliun.

Dana tersebut ditujukan kepada 325 desa. Setiap desa, kata Sri, rata-rata mendapatkan anggaran Rp291 juta pada 2015. Anggaran dana desa ini naik hingga 3,5 kali lipat pada enam tahun berikutnya.

Namun, kenaikan jumlah anggaran dari pemerintah pusat itu tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Probolinggo.

Berbanding terbalik dengan anggaran yang naik, kasus kekurangan gizi atau stunting pada anak usia dini di bawah 2 tahun di Kabupaten Probolinggo justru meningkat.

Menurut Ani, pada 2015, jumlah anak di bawah 2 tahun yang mengalami stunting sebanyak 21,99 persen. Angka ini meningkat menjadi 34,04 persen pada 2019.

“(Sebanyak) 3,5 anak dari 10 anak kurang gizi!” tulisnya.

Selain itu, menurut Ani, jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo juga melonjak dari 2,89 persen pada 2019 menjadi 18,61 persen pada 2021.

Sementara, penduduk miskin di Probolinggo hanya berkurang 2,37 persen dari 20,98 persen pada 2015 menjadi 18,61 persen pada 2020.

Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun lalu juga cuma meningkat 1,95 persen dari 64,12 persen pada 2015 menjadi 66,07 persen.