“KPK belum dapat menyampaikan spesifik identitas lengkap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, peran dan sangkaan pasalnya hingga nanti ketika kecukupan alat bukti selesai dipenuhi semua oleh tim penyidik. Namun kami mengonfirmasi atas pertanyaan media bahwa betul yang bersangkutan menjabat bupati di Kabupaten Sidoarjo periode 2021-sekarang,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ali menerangkan penetapan tersangka tersebut dilakukan berdasarkan analisa dari keterangan para pihak yang diperiksa sebagai saksi termasuk keterangan para tersangka dan juga alat bukti lainnya.

Tim penyidik KPK kemudian menemukan peran dan keterlibatan pihak lain yang turut serta dalam terjadinya dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

“Dengan temuan tersebut, dari gelar perkara yang dilakukan kemudian disepakati adanya pihak yang dapat turut dipertanggungjawabkan di depan hukum karena diduga menikmati adanya aliran sejumlah uang,” ujarnya.

Meski demikian, Ali belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut soal perkara tersebut karena proses penyidikan yang masih berjalan.

Namun dia memastikan perkembangan kasus tersebut akan disampaikan secara berkala kepada masyarakat.

“Perkembangan dari penanganan perkara ini, akan kami sampaikan bertahap pada publik,” tuturnya.

KPK pada 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Hasil dari penggeledahan itu, penyidik KPK mengamankan pecahan mata uang asing dan tiga unit mobil.

Penggeledahan rumah dinas Bupati Sidoarjo ini terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) ) terhadap 11 orang pada Kamis dan Jumat 25-26 Januari 2024 kemarin di Sidoarjo di antaranya kakak ipar dan ajudan Gus Muhdlor.

“Dari penggeledahan rumah dinas Bupati Sidoarjo, kami mengamankan sejumlah mata uang asing dan 3 unit kendaraan roda empat,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, Rabu, 31 Januari 2024.

Kata Ali, penggeledahan dilakukan pada hari Selasa, 30 Januari kemarin.

Selain rumah dinas Gus Muhdlor, KPK juga menggeledah Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, dan rumah para pihak terkait.

Penyidik KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga didapat dari hasil pemotongan intensif yang merupakan haknya aparatur sipil negara (ASN) Sidoarjo dan retribusi daerah.

Selain uang dan mobil, KPK juga mengamankan barang bukti dokumen pemotongan dana insentif serta barang-barang elektronik.

Tim KPK saat ini masih mencari tahu alias belum mengetahui keberadaan Gus Muhdlor.

Hingga hari ini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka yakni Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sekaligus Bendahara BPPD Sidoarjo, Siska Wati.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pada 2023 BPPD Sidoarjo berhasil mengumpulkan pajak sebesar Rp1,3 triliun.

Dari perolehan itu, ASN di BPPD berhak mendapatkan dana insentif. Namun, uang itu dipotong secara sepihak oleh Siska. (*)

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, beberapa di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN).

“Beberapa di antaranya masih menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur, dan lainnya sudah dibawa ke KPK,” kata Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 26 Januari 2024.

Namun, Ali tidak menjelaskan apakah salah satunya yang ditangkap itu adalah Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor.

Kata Ali, saat ini proses pemeriksaan masih dilakukan sehingga pihaknya belum bisa mengungkap identitas siapa saja yang terjaring OTT.

“Yang kami peroleh informasinya beberapa ASN diamankan,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang beredar, mereka yang ditangkap diduga sedang melakukan korupsi pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah. (*)