Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut berawal dari dugaan praktik pemerasan yang dilakukan kepala daerah terhadap bawahannya.

“Perkara ini terkait dugaan pemerasan oleh bupati kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7).

Operasi tangkap tangan dilakukan tim penindakan KPK di kawasan Soloraya, Jawa Tengah, pada Kamis (9/7).

Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan lima orang, termasuk Bupati Sukoharjo.

Hingga kini, KPK belum mengungkap identitas empat pihak lainnya yang turut diamankan dalam OTT tersebut.

Menurut Budi, seluruh pihak yang terjaring telah menjalani pemeriksaan awal di Polresta Surakarta.

Selanjutnya, kelima orang tersebut dijadwalkan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.

Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

OTT terhadap Bupati Sukoharjo menjadi operasi tangkap tangan ketiga yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah dalam kurun waktu yang berdekatan.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Langkat, Sumatera Utara, Syah Afandin, sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Selain itu, Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Suhardiman Amby, juga diproses hukum atas dugaan suap terkait jabatan serta gratifikasi dalam pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). []

Berdasarkan informasi yang beredar, salah satu pihak yang turut diamankan dalam operasi tersebut adalah Bupati Sukoharjo.

Selain kepala daerah, sejumlah pihak lain juga disebut ikut dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik KPK.

Hingga berita ini ditulis, identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan maupun perkara yang menjadi dasar operasi tersebut belum diumumkan secara resmi oleh KPK.

Juru Bicara KPK juga belum memberikan keterangan rinci mengenai konstruksi perkara, barang bukti yang berhasil diamankan, maupun status hukum para pihak yang diperiksa.

Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan OTT.

Setelah proses pemeriksaan awal selesai, lembaga antirasuah itu akan menyampaikan hasilnya kepada publik melalui konferensi pers.

Operasi tangkap tangan merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi secara langsung.

Dalam setiap OTT, penetapan tersangka baru dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat kini menunggu penjelasan resmi dari KPK terkait kronologi operasi, pihak-pihak yang terlibat, serta dugaan tindak pidana yang menjadi dasar dilaksanakannya OTT di Kabupaten Sukoharjo.

Berita ini akan diperbarui setelah KPK menyampaikan keterangan resmi. []

Pada Kamis (9/7) malam, tim penindak KPK menggelar OTT di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan mengamankan sang bupati, Etik Suryani.

Pimpinan KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan informasi penangkapan ini saat dihubungi pada Jumat (10/7).

Meski demikian, KPK masih menutup rapat informasi mengenai detail perkara maupun tersangka lain yang ikut terjaring, mengingat proses pemeriksaan awal terhadap Etik masih berjalan.

Rencananya, para pihak yang diamankan dalam operasi ini akan langsung diterbangkan ke Jakarta dan tiba pada pagi hari ini.

Di sisi lain, suasana di Pemkab Sukoharjo masih hening; belum ada klarifikasi atau pernyataan resmi dari pihak keluarga bupati maupun jajaran pemerintah daerah setempat.

Kasus di Sukoharjo ini menjadi OTT ketiga terhadap kepala daerah dalam waktu yang berdekatan.

, KPK juga sukses membongkar praktik rasuah yang melibatkan Bupati Langkat Syah Afandin (terkait suap proyek Dinas Pendidikan dan Perkim) serta Bupati Kuansing Suhardiman Amby (terkait kasus suap jabatan). []