“Benar, salah satunya,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Jumat (19/12/2025).

Budi mengatakan Ade Kuswara sudah bersama petugas KPK. Ade sedang diperiksa secara intensif oleh KPK.

“Benar, masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” jelasnya.

KPK membenarkan sedang melakukan serangkaian OTT di Bekasi, dan sudah menangkap sepuluh orang hingga pukul 21.00 WIB.

Adapun KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari sepuluh orang tersebut, termasuk Ade Kuswara, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KPK mulai melakukan OTT pada tahun 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Namun setelah Keputusan Presiden (Keppres) nomor 28 tahun 2025 tentang Tim Koordinas antar Kementerian dan Lembaga untuk Pengelolaan Program MBG diberlakukan, Kepala Daerah justru memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan program unggulan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini.

“Sekarang BGN tidak lagi jalan sendiri. Di daerah, yang menjadi conductornya, yang menjadi arrangernya adalah Ibu Bupati di Lumajang ini. Jadi Ibu bisa menghentikan dapur, dengan memberitahu ke kanan kiri, merekomendasikan ini harus diberhentikan karena tidak nurut, karena SLHS belum ada, IPAL nggak ada, dapurmya jelek, berantem mulu antara SPPG dengan mitra, silakan. Karena saya tim investigasi beritahu saya, tembuskan ke saya, dan anda punya hak untuk itu,” kata Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang dalam pengarahannya di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG, Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG, di Ballroom Aston Inn, Lumajang, Sabtu, (13/122025).

Nanik menjelaskan hal itu di depan Bupati Lumajang, Indah Amperawati yang selama ini merasa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Program MBG.

Padahal, dia menemukan beberapa hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaan program MBG. Karena itu, sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai Bupati, ia lalu membuka saluran Whatsapp untuk pengaduan kasus MBG yang terjadi di Lumajang.

“Benar,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, kepada wartawan, Rabu (10/12).

Namun, Fitroh belum menjelaskan lebih jauh soal jumlah orang yang ditangkap dalam OTT tersebut. Termasuk konstruksi perkaranya.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang terjaring dalam OTT tersebut.

Ardito Wijaya belum berkomentar mengenai penangkapan tersebut. Para pihak yang diamankan masih dalam perjalanan untuk dibawa ke kantor KPK.

Ardito Wijaya sebelumnya merupakan politikus dari PKB. Dia kemudian dikabarkan bergabung ke Golkar.

“Kalau yang mau lari, lari aja, enggak apa-apa. Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses ini? Bisa ya?,” kata Presiden Prabowo kepada Mendagri, dikutip Antara, Senin (8/12/2025).

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi di Posko Terpadu Penanganan Bencana di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh.

Prabowo yang memiliki latar belakang militer mengatakan dalam istilah militer, sikap yang dilakukan Mirwan merupakan desersi, yang berarti meninggalkan anak buah.

Kepala Negara bertanya ke Menteri Luar Negeri Sugiono yang juga Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra terkait pemecatan Mirwan dari partai yang dipimpinnya.

“Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu gak bisa itu. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?” kata Prabowo.

Sebelumnya, Pemkab Aceh Selatan telah mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan darurat banjir dan longsor pada 27 November 2025.

Menanggapi polemik tersebut, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, memberikan klarifikasi.

“Keberangkatan Bupati Aceh Selatan beserta istri menjalani ibadah umrah ke Tanah Suci tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di pemukiman warga pada wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya,” kata Denny, Jumat (5/12/2025).

Denny membantah narasi yang menyebut Bupati meninggalkan rakyatnya di tengah bencana. Ia menyatakan bahwa Bupati Mirwan telah melakukan sejumlah langkah penanganan sebelum akhirnya berangkat.

“Bupati beserta istri sebelum berangkat telah beberapa kali mengunjungi dan menyambangi beberapa lokasi terdampak, seperti wilayah Trumon Raya dan Bakongan Raya,” ujar Denny.

Lebih lanjut, ia menjelaskan Bupati turun langsung mengantarkan bantuan logistik ke lokasi terdampak untuk memastikan masyarakat mendapat perhatian dan bantuan yang memadai dari pemerintah. Menurut Denny, kondisi di lapangan saat ini telah membaik. Sebagian besar pengungsi di wilayah terdampak dilaporkan sudah kembali ke rumah masing-masing.

“Selanjutnya untuk beberapa titik pengungsian di Aceh Selatan dalam beberapa hari ini juga masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing, terutama wilayah terdampak Kecamatan Trumon Tengah dan Trumon Timur, sehingga tidak ada lagi masyarakat wilayah Aceh Selatan yang berada di lokasi pengungsian, demikian kami sampaikan,” jelas Denny.

Klarifikasi ini disampaikan untuk menjawab keresahan publik sekaligus memberikan gambaran mengenai situasi terkini di Aceh Selatan pascabencana banjir dan longsor.

Turnamen ini menjadi bukti bahwa olahraga mampu menyatukan berbagai kalangan masyarakat. Tak hanya ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi wadah silaturahmi bagi para legenda sepak bola Purwakarta.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Plt. Camat Campaka Heri Anwar, Kepala Desa Campaka Yayan Sahrodi, serta ratusan warga yang antusias memberikan dukungan kepada tim kesayangan mereka.

Dalam sambutannya, Bupati Saepul Bahri Binzein menyampaikan apresiasi tinggi kepada panitia penyelenggara atas kerja keras dan kekompakan seluruh pihak yang terlibat.

“Saya sangat mengapresiasi terselenggaranya turnamen ini. Semoga kegiatan seperti ini terus mengingatkan kita akan pentingnya olahraga dan kesehatan. Lebih dari itu, turnamen ini menjadi momen berharga untuk mempererat kebersamaan dan persaudaraan di semua kalangan,” ujar Om Zein.

Suasana di Lapangan Artha Marga dipenuhi sorak-sorai penonton yang memberi semangat kepada para pemain. Para peserta yang merupakan legenda sepak bola Purwakarta menampilkan permainan terbaik mereka dengan penuh sportivitas.

Turnamen ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat tali silaturahmi dan menumbuhkan gaya hidup sehat. Kehadiran Bupati Purwakarta menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan positif berbasis masyarakat.

Dengan semangat Friendship Football Tournament U-40 ini, diharapkan nilai-nilai sportivitas, persahabatan, dan kebersamaan terus menyala dan menginspirasi seluruh masyarakat Purwakarta.

TAMIANG LAYANG, Eranasional.com – Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengikuti Kick Off Penandatanganan Kontrak  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini diikuti oleh Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Panahan Moetar, SE, M.Si, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Barito Timur, Kamis (12/01/2023) di Ruang Rapat Bupati Barito Timur.

Selain kegiatan Kick Off Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Tengah Tahun 2023, juga dirangkai dengan Launching Beras “Siam Kahayan”, penyerahan DPA dan Penandatangan MoU antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

Hadir dalam Kick Off Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Pemprov. Kalteng Tahun 2023, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo, bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng.

Dikutip dari halaman MMC Kalteng, Wagub Edy Pratowo menekankan agar Perangkat Daerah baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/kota dan stakeholders terkait bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk melakukan percepatan pembangunan di Kalteng.

“Saya minta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk bergerak cepat dan tepat, segera menjalankan berbagai program dan kegiatannya sesuai yang telah direncanakan, dengan selalu memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, tepat manfaat, dan tepat sasaran,” kata Wagub.

Lebih lanjut Wagub Edy Pratowo menambahkan sebagai salah satu langkah nyata untuk mengendalikan inflasi di Kalteng, Pemprov. Kalteng me-launching beras tekstur karau cap “Siam Kahayan” dan beras tekstur pulen cap “Burung Tingang”.

“Kita harapkan kehadiran beras tersebut bisa menjadi alternatif bagi masyarakat Kalimantan Tengah agar dapat mengkonsumsi beras dengan harga yang lebih terjangkau tapi berkualitas premium, di tengah meningkatnya harga beras di pasaran.

Selain itu, dengan adanya kedua beras ini, diharapkan harga-harga beras dengan tekstur sejenis dapat dikendalikan lonjakan kenaikannya,” imbuh Wagub.

Wagub Edy Pratowo juga mengungkapkan, sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendukung penyelanggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalteng.

Pemprov Kalteng melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi. “Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan Kejaksaan Tinggi dapat membantu dan mendukung kami dalam mengatasi persoalan-persoalan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara, serta dalam mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi,” harap Wagub. **

NGAWI – Bupati Ngawi Ony Anwar resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Bupati tentang PPKM Mikro Lanjutan, Senin (8/3). Bupati Ony mengatakan, SE ini lebih longgar dibandingkan SE tentang penerapan PPKM Mikro sebelumnya.

“Mulai hari ini kita keluarkan SE tentang PPKM Mikro dan efektif berlaku mulai besok (Selasa, 9/3),” jelas Ony Anwar usai sosialisasi SE secara virtual dan terpusat dari Pendopo Wedya Graha Pemkab Ngawi. Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh camat dan kepala desa yang ada.

Namun Bupati Ony meminta masyarakat menanggapi secara bijaksana kelonggaran kegiatan sosial yang diberikan. Sebab, tujuan utama kelonggaran tersebut untuk mempercepat dan memulihkan laju roda perekonomian.

“Kita harus gas pol untuk pemulihan ekonomi, tetapi juga siap dengan rem yang pakem saat terjadi lonjakan virus,” urainya.

Sementara itu, SE baru bupati terkait pelonggaran kegiatan masyarakat ini ditanggapi positif oleh masyarakat, salah satunya Nuri Karimatunisa, salah satu warga Kota Ngawi.

“Kita mendukung sepenuhnya tentang SE Bupati yang telah memberikan kelonggaran dalam kegiatan sosial masyarakat, meskipun dengan meningkatkan protokol kesehatan yang ketat,” terang pemilik kedai di dalam wilayah Kota Ngawi tersebut.

Meski ada kelonggaran, namun dalam SE tersebut tetap mengatur waktu operasional bagi toko modern dan retail, yakni hingga pukul 21.00 WIB. Kecuali tempat wisata, rumah makan, dan tempat hiburan malam tidak ada batas waktu operasional. Akan tetapi pemantauan protokol kesehatan dilakukan secara ketat oleh Satgas Covid-19.

(Bansaonline/red)

SUKABUMI KAB – Marwan Hamami kembali memimpin sebagai bupati untuk periode kedua di Kabupaten Sukabumi. Kali ini ia berpasangan dengan wakil bupati Iyos Somantri. Beragam harapan dari warga mengalir di masa kepemimpinannya kali ini.

“Harapan saya di periode kedua ini beliau kembali memberikan kepemimpinan yang terbaik dan amanah. Beliau terpilih kembali itu membuktikan kepercayaan dan kecintaan masyarakat Kabupaten Sukabumi kepada beliau. Kabupaten Sukabumi yang begitu luas, pembangunan bisa merata,” kata Sandi Suwandi pengusaha asal Palabuhanratu kepada awak media, Jumat (26/2/2021).

Sementara itu, Ustaz Sahlan meskipun warga Cianjur ia mengaku kerap memberikan ceramah dan pengajian di Kabupaten Sukabumi. Ia tinggal di perbatasan antara Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, namun aktivitasnya kerap memberikan ceramah di Kabupaten Sukabumi.

“Alhamdulillah, Bapak Marwan Hamami hari ini dilantik. Saya ingin beliau tetap konsisten dalam pemerataan infrastruktur. Meskipun warga Kabupaten Cianjur satu yang bisa saya rasakan adalah dibangunnya Jembatan Cibuni yang sudah bertahun-tahun tidak tersentuh perbaikan,” ungkapnya.

Nanang Budiman, warga Kecamatan Cikakat berharap pasangan Marwan-Iyos mampu membawa perubahan dan perbaikan untuk Kabupaten Sukabumi.

ERANASIONAL.COM – Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Sementara itu, Afrizal Sintong selaku Bupati dan Sulaiman sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir terpilih terlihat mengabaikan Protokol Kesehatan.

Dalam foto yang beredar di media sosial mereka berfoto tanpa menggunakan masker dan tidak menjaga jarak fisik saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rohil menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih di Bagansiapiapi, Rabu pekan lalu (10/2/2021).

Dalam akun tersebut, beberapa foto Wakil Bupati Rohil terpilih juga terlihat secara terang terangan di publikasikan di media sosial Facebook tanpa menggunakan masker ditengah Pandemi Covid-19.

Diduga foto itu diambil saat DPRD Kabupaten Rohil menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Pengumuman Usulan Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Rohil masa jabatan 2016-2021 dan Pengumuman Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Rokan Hilir, Rabu (24/2/2021).

Saat dikonfirmasi Indonesiaparlemen terkait beredarnya foto Bupati Rohil terpilih tanpa menggunakan masker ditengah Pandemi Covid-19 itu, Afrizal Sintong yang akrab disapa Episintong menjawab dengan simpel.

]]> https://eranasional.com/6033/beredar-foto-di-sosial-media-tanpa-masker-bupati-dan-wakil-bupati-rohil-abaikan-prokes/feed 0 Redaksi Era https://daerah.eranasional.com/3401/bupati-kabupaten-tangerang-pantau-penyaluran-bansos-di-cisoka https://daerah.eranasional.com/3401/bupati-kabupaten-tangerang-pantau-penyaluran-bansos-di-cisoka#respond Thu, 21 May 2020 18:04:17 +0000 https://daerah.eranasional.com/3401/bupati-kabupaten-tangerang-pantau-penyaluran-bansos-di-cisoka

Eranasional.com, Kabupaten Tangerang – Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar melakukan pemantauan langsung penyaluran jaring pengaman sosial dari provinsi Banten di kecamatan Cisoka. Kamis, (21/05/2020).

Bupati Zaki hadir di lokasi penyaluran Bansos Provinsi Banten yang berlokasi di kantor bersama keagamaan Kecamatan Cisoka pada pukul 14.20 WIB dan langsung berkeliling memantau jalannya proses pencairan bantuan tersebut.

Di sela-sela kunjungannya Bupati Zaki mengatakan bahwa bantuan sosial ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di bawah terutama yang terkena dampak dari Corona virus.

“Saya harap bantuan Ini bisa memberikan stimulus kepada masyarakat terutama di tingkat bawah dan semoga bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik,” Kata Zaki.

Bupati Zaki pun tidak bosan-bosan meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang yang menerima bantuan baik dari pusat dari provinsi maupun dari Kabupaten Tangerang untuk bisa bijak dalam mempergunakannya karena nilainya tidak seberapa dan diharapkan bisa dibelikan kepada kebutuhan pokok.

“Bantuan ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat terutama untuk kebutuhan sehari-hari membeli kebutuhan pokok dan kebutuhan pangan lainnya terutama menjelang lebaran,” Pinta Zaki.

Sementara itu Ahmad Hafid selaku Camat Cisoka mengatakan bantuan yang diberikan di kecamatan Cisoka hari ini berasal dari bantuan Provinsi Banten dan di kecamatan Cisoka tersendiri terdapat 3017 KK yang menerima bantuan.

“Di Cisoka Ini ada 3017 kakak yang menerima bantuan dari provinsi yang penyalurannya melalui Bank BJB Banten dibagi tiga tempat yang pertama di kantor bersama keagamaan yang kedua di SDN Selapajang I dan yang ketiga di taman Cicido,” terangnya.

Opang Supandi pria Asal Cisoka selaku penerima bantuan jaring pengaman sosial tersebut mengatakan bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada Gubernur Kepada Bupati Tangerang yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat karena bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat seperti dirinya.

“Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Tangerang dan kepada pak gubernur karena kami masyarakat kecil ini bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah Sekali lagi kami ucapkan terima kasih,” Ucap Pria yang berprofesi sebagai penjaga Sekolah.(NR)

(Bidang IKP Diskominfo)