Fahri menyatakan akan memberi hadiah Rp100.000 saja kepada siapa pun yang bisa menangkap Harun Masiku.

“Yang bisa tangkap Harun Masuki aku kasih Rp100.000 ok?” tulis Fahri Hamzah di akun media sosial X (Twitter) seperti dilihat, Selasa (31/10/2023).

Dia menjelaskan, bahwa pekerjaan terbesar KPK menjelang Pemilu 2024 adalah menangkap Harun Masiku. Menurut dia, kasus Harun Masiku merupakan bagian dari kecurangan pemilu.

“Salah satu PR (pekerjaan rumah) terbesar KPK adalah menemukan Harun Masiku untuk mengungkap salah satu modus terpenting dalam kecurangan pemilu yang pernah ada,” ucap Fahri.

Dia menjelaskan membuat sayembara tangkap Harun Masiku menjadi pengingat agar pemilu ke depan tidak lagi berjalan curang.

“Hal ini penting dilakukan sebelum pemilu berlangsung, meskipun waktunya singkat tetapi ini mengingatkan bahwa aktor pemilu curang telah ditemukan untuk mengingatkan yang lainnya agar tidak curang,” ujar mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Sejak Januari 2020 keberadaan Harun Masiku masih belum diketahui, entah di Tanah Air atau kabur ke luar negeri.

Kasus berawal ketika KPK melakukan OTT kepada Wahyu Setiawan yang saat itu masih aktif sebagai Komisioner KPU. Wahyu diduga menerima sejumlah uang terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

Selain Wahyu Setiawan, KPK juga menetapkan Tio Fridelina sebagai tersangka karena diyakini keduanya menerima suap.

Sedangkan Harun Masiku dan Saeful Bahri ditetapkan sebagai pemberi suap.

Diketahui, Harun Masiku disebut-sebut sebagai kader PDIP, partai yang sedang berkuasa. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak mampu membawa pulang ke Indonesia buronan kasus korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, tim yang diutus KPK untuk menangkap Paulus Tannos hanya bisa melihat buronan itu lepas tanpa bisa mencegahnya.

Namun, meskipun telah menangkap Tannos, tim penyidik KPK tidak bisa membawanya ke Indonesia, karena belum ada perjanjian ekstradisi. Peristiwa itu terjadi saat tim penyidik KPK mendeteksi keberadaan Tannos di salah satu negara di Asia Tenggara.

“Kita utus penyidik ke sana, hanya bisa melihat saja,” ucap Alex, Jumat (18/8/2023).

Menurut Alex, penyidik KPK tidak bisa memaksa dan membawa pulang Paulus Tannos karena akan menjadi persoalan lantaran belum ada perjanjian ekstradisi. Selain itu, Tannos memiliki dua paspor dari negara yang berbeda.

“Ketika pemerintah Indonesia mencabut paspornya, dia masih mengantongi paspor dari negara lain,” tuturnya.

“Dia waktu itu sedang berjalan keluar dari Singapura, dia tidak menggunakan paspor Indonesia,” sambung Alex Marwata.

JAKARTA, Eranasional.com – Koruptor kelas kakap dan buronan KPK, Paulus Tannos, diketahui telah berpindah kewarganegaraan di salah satu negara di benua Afrika untuk menghindari jeratan hukum di Indonesia.

Dengan begitu, Paulus memiliki dua kewarganegaraan yaitu WNI dan WNA di salah satu negara di benja Afrika. Tak hanya itu, diketahui Tannos telah mengganti namanya menjadi Tjhin Thian Po.

“Dia memiliki dua kewarganegaraan. Memang ada negara yang memperbolehkan warganya memiliki dua kewarganegaraan salah satunya di Afrika,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Untuk diketahui, KPK menetapkan Paulus Tannos sebagai buronan sejak tahun 2019, dan sampai sekarang belum berhasil dibawa ke Tanah Air.

Bahkan rencananya Tannos ingin mencabut status kewarganegaraan Indonesia, apalagi paspor WNI-nya sudah mati.

Kemudian Asep menceritakan momen ketika tim KPK menemukan Tannos di Thailand. Saat itu sang koruptor sudah tertangkap namun tidak bisa dibawa ke Indonesia karena sudah berganti identitas.

“Saya diminta oleh pimpinan KPK datang ke negara tetangga dengan informasi yang kami terima. Kami sudah berhadap-hadapan dengan dia tapi tidak bisa dieksekusi karena paspornya sudah berganti menjadi salah satu negara di Afrika dan namanya sudah lain, bukan lagi Tannos,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Paulus Tannos adalah Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra dan telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP tahun 2019.

KPK meyakini Paulus Tannos bersama Andi Agustinus, Johanes Marliem, dan Isnu Edhi Wijaya kerap bertemu sehingga menghasilkan peraturan yang bersifat teknis terkait proyek e-KTP, bahkan sebelum proyek lelang dilakukan.

Wakil Ketua KPK saat itu, Saut Situmorang, mengatakan Ketiganya juga membahas pemenangan dan menyepakati fee 5 persen untuk diberikan kepada anggota DPR RI dan pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dari hasil megkorupsi proyek e-KTP disebut mendapat keuntungan hingga ratusan miliar dari proyek e-KTP.

JAKARTA, Eranasional.com – Terungkap ada buronan KPK yang sudah mengubah status kewarganegaraannya. Identitas buronan itu kini sudah dikantongi Polri.

Hal itu diungkapkan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Irjen Krishna Muri.

Kata Krishna, temuan itu didapat usai Polri bertukar informasi dengan pihak Interpol.

“Ada buronan KPK yang sudah mengganti kewarganegaraannya. Nanti kami sampaikan siapa orang itu dan KPK juga sudah aware,” kata Krishna, Senin (7/8/2023).

Saat ini Polri tengah berkoordinasi dengan aparat hukum di negara terkait untuk memulangkan buronan tersebut ke Indonesia.

“Kami sedang mengupayakan langkah-langkah lainnya untuk mendukung KPK memulang yang bersangkutan,” ujarnya.

Disinggung nama Harun Masiku, Krishna memastikan eks politisi PDIP itu masih berkewarganegaraan Indonesia. “Masih warga negara Indonesia,” jelas Krishna.

JAKARTA, Eranasional.com – Buronan KPK kasus dugaan suap, Harun Masiku, diduga sudah kembali ke Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri Irjen Krishna Murti.

“Dugaan kami berdasarkan data perlitasan, sepertinya dia sudah berada di Indonesia. Tapi kita tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar negeri,” kata Krishna Murti di Gedung KPK, Jakarta, Senin (7/8/2023).

Mengenai kedatangannya ke Gedung KPK, Krishna menjelaskan, selain membicarakan buronan KPK yang belum tertangkap, juga membahas sejumlah isu terkait kejahatan transnasional. Dia menyatakan Polri akan akan membantu KPK mencari tiga tersangka korupsi dan masih buron.

“Tadi kami membicarakan bantuan teknis apa yang bisa diberikan Polri,” jelasnya.

Adapun ketiga tersangka yang dimaksud adalah Harun Masiku, Paulus Tannos, dan Kirana Kotama. Kata Krishna, pihaknya menemukan data perlintasan Harun di Indonesia.

“Ada data perlintasannya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri,” ucap Krishna.

Buron Sejak Januari 2020

Mantan politisi PDIP Harun Masiku dinyatakan buron sejak Januari 2020. Kasus berawal dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wahyu Setiawan, anggota KPU saat itu. Wahyu ditangkap karena menerima suap dalam penetapan anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024.

Pada 9 Januari 2020, Wahyu Setiawan resmi menyandang sebagai tersangka. Dia tidak sendiri. Ada seorang bernama Agustiani Tio Fridelina yang diduga juga menerima suap. Sedangkan pemberi suap saat itu ditetapkan KPK adalah Harun Masiku dan Saeful Bahri.

Namun saat itu Harun tidak ikut terjaring OTT KPK. Sejumlah kabar menyebutkan Harun berada di luar negeri. Dia diduga bersembunyi di Malaysia hingga Kamboja.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, Paulus Tannos yang merupakan buronan atas kasus dugaan korupsi proyek e-KTP sempat terdeteksi berada di Thailand. Namun, Paulus Tannos mengubah identitasnya di paspor saat berada di luar negeri.

Namun, KPK tidak mengungkap lebih detail negara yang mengeluarkan paspor Paulus Tannos dengan identitas baru tersebut.

“Ya betul, tentu ada paspor yang berubah dari negara lain. Tentu kami tidak bisa sebutkan saat ini ya, negara mana yang kemudian menerbitkan paspor dari tersangka KPK yang saat ini DPO,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Meski Paulus Tannos mengubah identitas, Ali memastikan KPK tetap berupaya menangkapnya bersama tiga orang lain yang menyandang status daftar pencarian orang.

“Upaya-upaya pengejaran itu kan ada dinamika, dan itu menjadi evaluasi ke depan tentunya ketika melakukan pengejaran terhadap para DPO KPK khususnya,” tegas Ali.

Sebelumnya, Ketua KPK, Firli Bahuri mengakui terdapat buronan KPK yang mengubah identitasnya di luar negeri. Pernyataan ini disampaikan Firli di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/2/2023) kemarin.

“Jadi kalau awal namanya PT (Paulus Tannos) di saat melakukan upaya penangkapan, nama yang bersangkutan sudah berubah menjadi TTP,” kata Firli.

Firli mengakui perubahan identitas itu membuat KPK sulit menangkap Paulus Tannos. Namun, Firli memastikan jajarannya tetap berupaya menangkap buronan tersebut.

“Ini tentu akan menyulitkan kita tetapi kita tidak akan pernah menyerah karena kita sudah tahu proses peralihan nama dari PT menjadi TTP itu,” kata Firli.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pihaknya hampir saja menangkap buronan kasus e-KTP Paulus Tannos. Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan pihaknya gagal menangkap Tannos karena keterlambatan penerbitan status red notice di Interpol.

“Paulus Tannos itu statusnya sudah diketahui keberadaannya. Tapi karena beberapa kendala yang bersangkutan bisa lolos dari kejaran kami,” kata Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Karyoto mengatakan, karena hambatan yang ditemui KPK tersebut mengakibatkan status red notice terlambat diterbitkan. Sehingga, kata dia, Paulus Tannos bisa berpindah tempat dari Thailand sebelum dicokok oleh aparat penegak hukum.

“Padahal waktu itu hanya tinggal menunggu penerbitan status red notice saja dari Interpol sebelum akhirnya bisa dieksekusi,” ujarnya.

Penyebabnya, Karyoto mengatakan, KPK kesulitan menyelesaikan proses administrasi untuk penerbitan status red notice dari Interpol pada tenggat waktu yang ditentukan.

Sementara itu, kata dia, KPK harus berpacu dengan waktu dalam melakukan pengejaran terhadap buronan daftar pencarian orang (DPO).

“Kami tidak bisa salahkan siapa-siapa. Karena pengajuan red notice itu melalui Interpol di Indonesia yang kemudian diteruskan ke Interpol di Lyon, Prancis. Baru selanjutnya bisa dikirim ke seluruh dunia,” kata Karyoto.

Karyoto menyebut andai saja waktu itu status red notice Paulus Tannos bisa segera didapatkan oleh KPK, maka yang bersangkutan bisa segera ditangkap.

Sebabnya, kata dia, status red notice yang telah diajukan sejak lima tahun itu, teryata belum terbit hingga saat hendak dilakukan penangkapan.

Atas kegagalan itu, Karyoto mengatakan pihaknya akan terus menelusuri kembali keberadaan Paulus Tannos hingga berhasil ditemukan.

Paulus Tannos merupakan Direktur PT Sandipala Arthaputra di mana perusahaan tersebut merupakan salah satu konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia.

Tannos menjadi tersangka bersama tiga orang lain dalam kasus korupsi e-KTP. Pada tahun 2017 lalu, Tannos beserta keluarga pergi ke Singapura dengan alasan ancaman keselamatan. Hingga kini, Tannos masih berstatus sebagai buronan KPK dalam kasus e-KTP.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendeteksi keberadaan tersangka kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku, di luar negeri. KPK menyatakan memiliki strategi untuk menangkap politisi PDIP tersebut.

“Kami memiliki strategi bagaimana caranya mengejar para DPO (Daftar Pencarian Orang) KPK yang jumlahnya lima,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/1/2023).

Namun, Ali Fikri enggan menyebutkan strategi itu. Pasalnya, keberadaan Harun Masiku dan para buronan lainnya bersifat dinamis alis sering berpindah-pindah.

“Strateginya mencarinya seperti apa di lapangan, ada di situasi tertentu tidak bisa kami sampaikan, karena ini sesuatu yang dinamis tidak statis seperti kita mencari alamat. Karena kalau dinamis, orang, ini kan terus bergerak. Oleh karena itu, tentu strateginya tidak bisa kami ceritakan,” ucap Ali.

Namun, Ali memastikan KPK akan menuntaskan semua kasus yang ditanganinya. KPK juga berjanji menangkap lima orang tersangka yang kini berstatus buron.

“KPK tentu tidak fokus hanya kepada Harun Masiku. Ada lima DPO KPK yang menjadi kewajiban yang semuanya harus kami kejar dan dilakukan untuk upaya-upaya menangkapnya untuk dibawa ke proses persidangan. Kelima-limanya kami cari,” tegasnya.

Sebelumnya, KPK menyebut tersangka kasus suap pergantian PAW anggota DPR RI, Harun Masiku, berada di luar negeri. KPK kini masih berkoordinasi dengan agensi luar negeri.

“Ada di luar negeri. Kami masih berkoordinasi dengan beberapa agensi dari luar negeri,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir Antara, Kamis (5/1/2023) malam.

Namun, Asep tidak menyebutkan di negara mana Harun Masiku bersembunyi. Ia hanya memastikan yang bersangkutan ada di luar negeri berdasarkan informasi yang diterima.

“Informasi yang kami terima begitu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait urusan PAW anggota DPR dari PDIP yang meninggal, Nazarudin Kiemas.

Bila mengikuti aturan suara terbanyak di bawah Nazarudin, penggantinya adalah Riezky Aprilia.

Harun Masiku diduga berupaya menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar dapat menjadi PAW Nazarudin. KPK turut menduga ada keinginan dari DPP PDIP mengajukan Harun Masiku.

Ada empat tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Selain Harun dan Wahyu, ada nama Agustiani Tio Fridelina, yang diketahui sebagai mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawasllu) dan berperan menjadi orang kepercayaan Wahyu, dan Saeful, yang hanya disebut KPK sebagai swasta.

Harun Masiku diumumkan masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 20 Januari 2020, dan masuk red notice Interpol. Namun hingga kini keberadaannya masih misterius.

JAKARTA, Eranasional.com – Setelah resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Silmy Karim menyatakan akan melacak keberadaan buronan KPK, Harun Masiku.

“Saya baru hari pertama menjabat. Saya akan mempelajari, nanti saya cek kemungkinannya seperti apa,” kata Silmy di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (4/1/2023).

Selain itu, Silmy juga menyoroti soal izin perlintasan internasional yang mulai melonggar. Hal itu menurutnya imbas dari melandainya angka penyebaran virus COVID-19 sehingga izin berpergian lintas negara menjadi lebih mudah.

Karena itu, Silmy pun akan meningkatkan lagi pelayanan imigrasi. Sebab, imigrasi memiliki peran penting dalam mengawasi setiap orang yang melakukan perjalanan keluar dan masuk ke Indonesia.

“Oleh karena itu kewaspadaan dalam penegakan hukum keimigrasian dan pelayanan terbaik keimigrasian harus kita tingkatkan lagi,” tuturnya.

Polri Ikut Lacak Keberadaan Harun Masiku

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri turut membantu KPK memburu tersangka kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, Harun Masiku.

Polri mengatakan, Bareskrim dan Divisi Hubinter terus berkoordinasi dengan KPK untuk melacak jejak Harun Masiku.

“Polri terus berkoordinasi dengan KPK untuk mencari Harun Masiku,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Rabu (9/11/2022).

Namun, Dedi tidak menyebut bentuk koordinasi yang dilakukan, termasuk ketika ditanya penyisiran lokasi yang diduga tempat singgah Harun Masiku. Dia hanya mengatakan, Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan Divisi Hubinter diturunkan dalam pencarian politisi PDIP tersebut.

“Direktorat Tipikor Bareskrim terus berkoordinasi untuk melakukan pencarian bersama Divisi Hubinter,” ujarnya.

Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait urusan PAW anggota DPR dari PDIP yang meninggal, Nazarudin Kiemas.

Bila mengikuti aturan suara terbanyak di bawah Nazarudin, penggantinya adalah Riezky Aprilia. Namun, Harun Masiku diduga berupaya menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar dapat menjadi PAW Nazarudin. KPK turut menduga ada keinginan dari DPP PDIP mengajukan Harun.

Ada empat tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Selain Harun Masiku dan Wahyu, dua nama lainnya adalah Agustiani Tio Fridelina, yang diketahui sebagai mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan menjadi orang kepercayaan Wahyu, dan Saeful, yang hanya disebut KPK sebagai pihak swasta.

Harun Masiku kemudian menghilang. Dia diumumkan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 20 Januari 2020. “Sudah DPO,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).

Harun Masiku juga telah masuk red notice Interpol. Namun hingga kini keberadaannya masih misterius keberadaannya.

Eranasional.com – Tahun 2022 akan segera berakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum berhasil menangkap 5 tersangka kasus korupsi yang masih buron.

“Dari daftar pencarian orang (DPO) KPK, sejumlah 21 orang, yang telah tertangkap sebanyak 16 orang, dan masih dalam pencarian sejumlah 5 orang,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022).

Dia menyebutkan, kelima buronan KPK yang hingga kini masih diburu yaitu Harun Masiku hingga Bupati Mamberami Tengah, Ricky Ham Pagawak.

Berikut ulasan singkat tentang kelima burunan kasus korupsi yang diburu KPK.

1. Harun Masiku

Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Dia diduga menyuap komisioner KPU Wahyu Sitiawan senilai Rp600 juta. Tujuannya, agar KPU menetapkan dirinya sebagai anggota DPR.

Menurut KPK, jejak terakhir Harun Masiku terdeteksi saat berada di lingkungan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 8 Januari 2020. Namun, dia lolos ketika hendak ditangkap petugas KPK.

Harun Masiku masuk dalam DPO atau buronan KPK sejak 26 Januari 2022.

2. Ricky Ham Pagawak

Bupati Mamberamo Tengah periode 2013-2018 dan 20182023, Ricky Ham Pagawak masuk dalam daftar buronan KPK. Ricky ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di wilayahnya.

Ricky kabur saat hendak dijemput paksa oleh penyidik KPK. Diduga dia melarikan diri ke Papua Nugini melalui jalur darat dibantu sejumlah oknum polisi dan TNI sejak 26 Juli 2023.

3. Izil Azhar

Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Sabang ini masuk dalam DPO KPK setelah menjadi buron sejak Desember 2018. Dia ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi pembangunan Dermaga Sabang yang dibiayai APBN 2006-2011.

Izil disebut sebagai orang kepercayaan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Mereka diduga menerima gratifikasi sebesar Rp32 miliar.

Menurut laporan, Izil dulunya berdinas di Korps Marinir TNI Angkatan Laut (AL), tetapi kemudian membelot dan bergabung dengan HAM. Karena latar belakangannya itu dia dijuluki “ayah Merin (Marines) oleh para anggota GAM, yang merupakan bahasa Inggris dari Korps Marinir.

4. Kirana Kotama

Kirana Kotama merupakan terduga penyuap Kepala Divisi Perbendaharaan PT PAL Indonesia, Arif Cahyana, serta Direktur Desain dan Teknologi merangkap Direktur PT PAL Indonesia, Saeful Anwar.

Suap itu diduga diberikan terkait penunjukan Ashanti Sales Inc sebagai agen eksekutif PT PAL Indonesia (Persero) dalam Pengadaan Kapal Strategic Sealift Vessel (SSV) untuk Pemerintah Filipina pada 2014-2017.

Kirana selalu pemilik PT Perusa Sejati menjadi perantara suap kepada Arif Cahyadi, Saiful Anwar, serta Direktur Utama M Firmansyah Arifin.

Kirana masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK sejak 15 Juni 2017.

5. Paulus Tannos

Paulus Tannos merupakan salah satu tersangka korupsi e-KTP. Dia merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra. Perusahaannya terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah.

KPK menetapkan Paulus Tannos masuk ke dalam DPO pada 22 Agustus 2022. Menurut laporan, Tannos bersembunyi di Singapura.

KPK disebut telah berkoordinasi dengan KPK Singapura atau Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) untuk melacak keberadaan Paulus Tannos.