Dalam persidangan tersebut, jaksa menghadirkan advokat Marcella Santoso sebagai saksi. Marcella diperiksa dalam perkara yang menjerat terdakwa Junaedi Saibih (advokat), Tian Bahtiar (mantan Direktur JakTV), dan M. Adhiya Muzakki, yang dikenal sebagai Ketua Cyber Army sekaligus pengelola jaringan buzzer.

Jaksa membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Marcella Santoso, yang menyebutkan bahwa pada tahun 2024 ia berupaya mencari pihak yang dapat memberikan perimbangan atas derasnya opini negatif di media sosial terhadap kliennya, Harvey Moeis.

Dalam BAP tersebut, Marcella mengaku mendapatkan kontak M. Adhiya Muzakki menjelang putusan perkara korupsi timah. Keduanya kemudian bertemu secara langsung di sebuah restoran di kawasan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan.

“Karena pada saat itu klien saya HM sudah sangat tertekan atas komentar negatif masyarakat pengguna media sosial atas postingan perkara timah,” kata jaksa membacakan keterangan Marcella dalam BAP.

Pada pertemuan itu, Marcella disebut menyampaikan kebutuhannya untuk menghadapi komentar-komentar negatif yang ramai beredar di platform media sosial.

Menurut jaksa, dalam pertemuan tersebut Adhiya menawarkan sejumlah opsi untuk menghadapi sentimen negatif publik. Di antaranya adalah penggunaan buzzer media sosial, pemanfaatan key opinion leader (KOL) atau tokoh publik yang memberikan pendapat menguntungkan, hingga aktivitas kontraintelijen seperti pemasangan spanduk dan pengorganisasian gerakan sosial berupa demonstrasi.

Namun, pada pertemuan pertama, belum ada kesepakatan yang dicapai terkait strategi yang akan digunakan.

“Pada pertemuan pertama belum tercapai kesepakatan antara saya dengan Adhiya atas saran apa yang saya pilih,” ujar jaksa mengutip BAP Marcella.

Jaksa kemudian mengungkap bahwa terdakwa Junaedi Saibih beberapa kali melanjutkan komunikasi dan pertemuan dengan Adhiya Muzakki. Hingga akhirnya, Marcella disebut menyetujui penggunaan jasa Adhiya untuk membentuk opini yang menguntungkan Harvey Moeis di media sosial.

Dalam BAP tersebut, nilai kerja sama disebut mencapai Rp 597.500.000 untuk durasi satu bulan.

“Pada akhirnya saya setuju menggunakan jasa Adhiya, yang akan memberikan pendapat yang menguntungkan,” ujar jaksa membacakan keterangan Marcella.

]]> https://eranasional.com/96929/jaksa-tuding-marcella-santoso-gunakan-jasa-buzzer-terkait-kasus-harvey-moeis/feed 0 Aditya https://eranasional.com/56576/cak-imin-sebut-menteri-agama-buzzer-ada-apa-nih https://eranasional.com/56576/cak-imin-sebut-menteri-agama-buzzer-ada-apa-nih#respond Tue, 03 Oct 2023 10:38:25 +0000 https://eranasional.com/56576/cak-imin-sebut-menteri-agama-buzzer-ada-apa-nih

JAKARTA, Eranasional.com – Ketegangan terjadi antara Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Usma (Gus Yaqut) dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Persoalannya yaitu kriteria capres yang jangan didukung.

Ketegangan berawal ketika Gus Yaqut berpidato di acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alia, Solo, Jumat (29/9) lalu. Acara itu diikuti oleh umat Buddha.

Saat itu Yaqut mengingatkan agar saat memilih pemimpin negara tidak boleh asal-asalan. Dia mengajak masyarakat memilih pemimpin yang tidak hanya pandai dalam berbicara dan bermulut manis.

“Oleh karena itu bapak ibu sekalian, saya berharap nanti bapak ibu dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, wajahnya ganteng itu yang dipilih. Jangan asal begitu, harus dilihat track record-nya,” kata Gus Yaqut.

Lebih spesifik lagi Ketua Umum GP Ansor tersebut mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik. Ia lalu mengungkit Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 yang menggunakan agama untuk kepentingan politik.

“Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik dengan menggunakan agama demi kepentingan politik ketika Pilgub DKI Jakarta, kemudian dua pilpres terakhir. Agama digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan,” ujar Yaqut.

Seperti diketahui, pada Pilgub DKI 2017 Anies Baswedan terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Saat itu nuansa politik identitas dan SARA sangat terasa.

ERANASIONAL.COM– Pegiat media sosial, Abu Janda, menyoroti kepedulian Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terhadap Umat Hindu hanya pencitraan semata atau tipu belaka.

Hal itu diungkapkan pria yang bernama lengkap Heddy Setya Permadi ini melalui laman Instagramnya.

Pendengung (buzzer) media sosial kelahiran 14 Desember 1973 ini juga mengunggah pernyataannya itu melalui video.

Ia pun menjelaskan, beberapa hari belakangan ini viral sebuah berita terkait Anies yang peduli dengan umat Hindu. Berita itu, beber Abu Janda, diviralkan oleh buzzer Anies.

Menurut Abu Janda, berita itu diviralkan buzzer Anies karena untuk mengimbangi berita Niluh Djelantik yang mundur dari Partai Nasdem karena partai yang ketua umumnya Surya Paloh itu mengusung Anies sebagai capres pada 2024 mendatang.

“Beberapa hari ini ada satu berita yang viral di media sosial, judulnya selama 10 tahun, cuma Gubernur DKI Anies yang peduli sama umat Hindu. Berita ini diviralkan buzzer politik Anies Baswedan untuk mengimbangi berita Mbok Niluh Djelantik yang mundur dari Partai Nasdem karena NasDem mengusung Anies sebagai capres,” beber Abu Janda di dalam video itu.

Faktanya, beber Abu Janda dimedia sosial ini, sembari menunjuk foto Anies bersama Habib Rizieq Shihab yang diblur itu. Dia juga mengingatkan umat Hindu dan warga Bali terkait ucapan Habib Rizieq Shihab yang pernah mengancam akan meratakan semua kuil umat Hindu di Indonesia.

“Faktanya Anies didukung oleh orang ini dan sekedar mengingatkan umat Hindu dan warga Bali orang ini pernah mengancam akan meratakan semua kuil Hindu di Indonesia,” beber Abu Janda dalam video itu sembari menunjuk foto Rizieq Shihab yang diblur.

“Jangan terkecoh sama berita Anies peduli dengan umat Hindu yah. Kalau dia dekat-dekat orang ini (Habib Rizieq Shihab, red) artinya peduli dia dengan umat Hindu cuma pencitraan aja alias tipu belakang,” bebernya, dikutip Senin (10/10/2022).

Tak hanya itu, Abu Janda juga memberikan narasi terhadap video yang diunggahnya itu.

“semeton warga hindu dan bali, jangan tertipu dengan berita ini ya 🙏 PERINGATAN: konten mungkin terdiri dari individu berbahaya tertentu BUKAN untuk pemuliaan NOR untuk tujuan politik,” tulisnya. (fjr)

JAKARTA, Eranasional.com- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap pada Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) untuk menjalankan peran dan fungsi sebagai humas kementerian dan lembaga.

Tugas dan fungsi humas kementerian dan lembaga ialah menyampaikan fakta kepada publik atas keberhasilan-keberhasilan pembangunan, di kementerian dan lembaga masing-masing.

“Yang kami sama-sama rasakan dan saksikan, peran dan fungsi humas kementerian dan lembaga kadang kalah dengan para buzzer. Kenyataannya, humas kementerian dan lembaga kalah dengan serangan udara dan darat oleh pihak yang tidak ingin melihat pemerintahan ini sukses,” kata Bamsoet.

Hal ini dikatakannya ketika menyampaikan keynote speech dalam Forum Tematik Bakohumas MPR RI bertema Sidang Tahunan MPR Sebagai Konvensi Ketatanegaraan di Ruang Delegasi Lantai II, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/8).

Bamsoet mengungkapkan pihak yang tidak ingin melihat pemerintahan ini sukses hanya menyampaikan atau menyajikan berita-berita bahwa rakyat sampai hari ini terus mengalami kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan.

“Itu yang selalu digaungkan mereka. Sementara itu, para menteri dan pimpinan lembaga bekerja mati-matian untuk mewujudkan harapan Indonesia sejahtera,” ujarnya.

Menurut Bamsoet, humas kementerian dan lembaga kalah dengan para buzzer karena terbiasa dalam birokrasi.

“Humas kementerian dan lembaga kadang kurang adaptif, responsif, terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Mereka (buzzer) sudah memakai berbagai platform, media sosial, sedangkan humas kementerian masih terjebak pada rilis dan berita konvensional,” ucapnya.

Lanjut Bamsoet, Untuk menghadapi buzzer, humas kementerian dan lembaga harus bisa membangun narasi yang baik, tidak hanya menyampaikan berita atau hanya menyampaikan peristiwa.

“Menyampaikan narasi-narasi yang bisa memengaruhi bawah sadar orang-orang yang membacanya. Itulah fungsi dari para humas lembaga dan kementerian dalam bidang kehumasan,” ujarnya.

Bakohumas berperan menjalin koordinasi dengan humas kementerian dan lembaga agar bisa bersatu dan berjuang membangun narasi yang baik.

“Bakohumas bekerja bukan untuk kepentingan sendiri tetapi kepentingan bersama. Itulah gunanya koordinasi, kolaborasi. Platform sudah banyak, mulai Facebook, Instagram, Tiktok, YouTube, Twitter, tetapi perlu juga dibentuk antarindividu,” katanya.

Bamsoet menambahkan, dengan anggaran yang cukup besar, humas kementerian dan lembaga tidak boleh kalah dengan para buzzer yang bekerja secara serabutan.

“Masa kalah sama buzzer. Humas kementerian dan lembaga punya anggaran besar. Buzzer kerja serabut meski ada beberapa yang dibayar. Humas bisa memakai jasa-jasa mereka (buzzer) untuk meluruskan atau membenarkan satu informasi yang menyesatkan,”

“Yang penting, humas kementerian dan lembaga tidak boleh kalah dengan buzzer yang merugikan negara Indonesia yang mengancam nilai Pancasila,’’ tuturnya.