Menanggapi itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi membantah lonjakan harga beras yang diikuti oleh kelangkaan pasokan di ritel modern diakibatkan penyaluran bansos oleh pemerintah.

Menurut dia, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan beras bansos sudah dialokasikan bersama.

“Beras yang digunakan untuk penyaluran bansos tidak diambil dari beras SPHP yang selama ini digelontorkan ke masyarakat melalui pasar tradisional maupun ritel modern,” kata Bayu di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2024.

Sedangkan, alasan pemerintah mengimpor 2 juta ton beras tahun ini yaitu untuk pemberian bantuan pangan dan beras SPHP.

Untuk diketahui, tahun ini pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 10 kg setiap bulan selama tiga bulan untuk 22,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Beras untuk kebutuhan tersebut bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Sementara, untuk 2 juta ton beras yang diimpor pada 2024 untuk memenuhi kebutuhan bansos pangan dan beras SPHP, saat ini sudah dalam tahap penjajakan dengan mitra.

Surat izin impor sudah diterbitkan oleh pemerintah dan untuk tahap awal akan didatangkan sebanyak 500.000 ton sebelum Ramadan atau pertengahan Maret 2024.

Penyaluran bantuan pangan beras untuk saat ini dihentikan sementara lantaran penyelenggaraan pemungutam suara Pemilu 2024 pada Rabu, 14 Februari 2024.

Bansos akan kembali disalurkan sehari setelah Pemilu 2024 atau pada Kamis, 15 Februari 2024.

“Kita menghentikan sementara buat menghormati proses Pemilu. Daripada nanti timbul fitnah dan segala macam, jadi dihentikan,” tuturnya. (*)

SUKOHARJO, Eranasional.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan kegiatan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023. Kegiatan tersebut digelar di Perum Bulog Pusat Distribusi Ngabeyan, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, pada Senin (10/04/2023).

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya luncurkan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden menyebut bahwa kegiatan penyaluran cadangan beras pemerintah tersebut akan dilakukan selama tiga bulan ke depan. Nantinya, setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan 10 kg beras setiap bulannya.

“Dan ini nanti akan segera kita salurkan ke kabupaten/kota di Solo Raya dan secara nasional semuanya yang diberi bantuan pangan sebanyak 21,3 juta keluarga,” ungkap Presiden.

Presiden berharap bantuan pangan berupa penyaluran cadangan beras pemerintah tersebut akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, bantuan pangan ini juga diharapkan dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran.

“Kita harapkan dengan bantuan pangan ini kita juga bisa menurunkan harga beras,” ucap Presiden.

Presiden pun memastikan ketersediaan beras di sejumlah daerah di Tanah Air masih terkendali. Hal ini dikarenakan panen raya masih berlangsung di sejumlah provinsi di Tanah Air, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sulawesi Selatan.

“Jadi masalah pasokan, supply tidak ada masalah karena memang pas panen raya,” tutur Presiden Jokowi.

Meski demikian, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan tetap melakukan impor beras. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah dalam menghadapi El Nino.

“Itu untuk jaga-jaga, untuk cadangan strategis untuk beras pemerintah, untuk jaga-jaga karena persiapan ada El Nino,” ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam peluncuran kali ini adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Boyolali M Said Hidayat.