JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tidak ada sangkut pautnya dengan proses politik.

KPK mengklaim pemeriksaan terhadap Cak Imin murni atas dasar proses penegakan hukum.

Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan terhadap Cak Imin dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012.

Adapun, proses penyidikan kasus korupsi di Kemnaker tersebut sudah dimulai sejak Juli 2023.

Jauh sebelum Muhaimin Iskandar dicalonkan sebagai Bakal Calon Presiden (Bacawapres) Anies Baswedan.

Hal tersebut ditegaskan Ali sekaligus meluruskan isu negatif terkait pemeriksaan Cak Imin oleh KPK.

“Kami memanggil dan memeriksa Muhaimin Iskandar sebagai saksi. Yang tentu sudah pasti ada dasar hukum pemanggilannya yaitu karena kami sedang selesaikan proses penyidikan 3 orang tersangka yang telah dimulai sejak Juli 2023 atas dugaan korupsi sistem proteksi TKI, yang artinya sudah sangat jelas itu jauh dari urusan pencapresan,” kata Ali, Sabtu (9/9/2023).

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terlihat santai selepas diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 7 September 2023.

Cak Imin diperiksa KPK terkait kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012 kala itu dia menjabat sebagai menteri.

Cak Imin hadir di KPK mengenakan kemeja putih. Dia memberikan keterangan pers singkat di depan gedung KPK selepas diperiksa.

Dalam keterangan singkatnya, Cak Imin menyebut, dirinya diperiksa penyidik KPK terkait dengan dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012.

“Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2012,” katanya.

Disebutnya, ada program perlindungan TKI di luar negeri. Sistem proteksi perlindungan TKI di luar negeri.

“Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan dirjen, mantan salah satu dirjen, dan salah seorang pengusaha,” terangnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di luar negeri Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012, Kamis (7/9).

Untuk diketahui, pada 2012 era Presiden SBY, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) namanya Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans), dan Cak Imin sebagai menterinya.

Usai diperiksa, Cak Imin mengatakan dirinya diperiksa sebagai saksi dengan tersangka untuk dua mantan anak buahnya di Kemnaker yang saat itu menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) dan staf Dirjen.

“Dengan tersangka, mantan Dirjen, salah satu staf Dirjen, dan seorang atau pengusaha atau apa,” kata Cak Imin di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (7/9/2023).

Wakil Ketua DPR RI ini mengklaim telah menyampaikan semua informasi yang ia ketahui terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker. Dia pun berharap proses hukum semua korupsi yang ditangani KPK berjalan lancar dan segera selesai.

“Semua yang saya dengar, yang saya ingat, yang saya tahu sudah saya sampaikan,” ujarnya.

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan tiga orang. Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan salah satu tersangka merupakan mantan anak buah Cak Imin berinisial RU yang saat itu menjabat sebagai Dirjen di Kemenakertrans.

Selain itu, KPK telah memeriksa mantan Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans, Reyan Usman. KPK juga menggeledah kediaman Reyna di Kabupaten Badung, Bali. Diketahui, saat ini Reyna merupakan Ketua DPW PKB Bali.

Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian lebih dari Rp20 miliar.

JAKARTA, Eranasional.com – KPK telah menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pekan depan. Seharusnya, Cak Imin diperiksa hari ini, Selasa (5/9).

Cak Imin diperiksa terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI tahun 2012. Saat itu dia menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Menakertrans) di era Presiden SBY.

“Tim penyidik akan menjadwalkan kembali pemanggilan saksi (Cak Imin) pekan depan,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Ali menyebut pihaknya telah menerima surat permintaan penundaan pemeriksaan dari Cak Imin. Wakil Ketua DPR RI itu beralasan di hari yang sama memiliki agenda lain yang harus dihadirinya.

“Informasi yang kami peroleh dari tim penyidik, telah menerima surat konfirmasi dari saksi tersebut yang menyatakan tidak bisa hadir karena ada agenda lain, di tempat lain,” jelasnya.

Dalam surat permohonan itu, Cak Imin meminta untuk diperiksa hari Kamis (7/9). Namun, permintaan itu ditolak KPK karena penyidik telah memiliki agenda penyidikan di hari yang sama. Akhirnya, penyidik memutuskan untuk memeriksanya pekan depan.

“Kamis besok penyidik ada agenda lain, yaitu mengumpulkan alat bukti di daerah,” ujar Ali.

Diberita sebelumnya, melalui Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Cak Imin mengaku tidak dapat memenuhi panggilan KPK karena sedang menghadiri acara pembukaan Musabag Tilawati Quran se-Dunia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dia menyebut kehadirannya di acara tersebut sudah diagendakan sudah dipersiapkan sejak lama.