“Jadi masih ada sekitar 5.681 calon terpilih yang belum melaporkan LHKPN. Untuk itu KPK mendorong para caleg ini agar segera melaporkan LHKPN-nya sebelum batas waktu 21 hari sebelum pelantikan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Jumat (19/7/2024).

Tessa menerangkan berdasarkan data KPK, pada 18 Juli 2024 tercatat sebanyak 14.201 caleg telah memenuhi kewajibannya melaporkan LHKPN ke komisi antirasuah.

Sebelumnya, Anggota Komisi Pemilihan Umum RI Idham Holik menegaskan bahwa calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.

“Ya, benar (terancam tidak akan dilantik),” kata Idham saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (17/7).

Aturan itu tertuang pada Pasal 52 Peraturan KPU (PKPU) Nomor: 6 Tahun 2024 mengenai penetapan calon terpilih.

Sebelumnya, KPU telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 1262/PL.01.9-SDFD/05/2024 ihwal pelaporan LHKPN dalam rangka persiapan penyampaian salinan keputusan calon terpilih untuk pengucapan sumpah janji.

Caleg terpilih yang telah melaporkan harta kekayaan akan mendapatkan tanda terima dari KPK. Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.

Apabila caleg terpilih tidak mendapatkannya sampai 21 hari sebelum tanggal pelantikan maka mereka dapat menyampaikan bukti pelaporan LHKPN dan surat pernyataan kepada KPU provinsi atau kabupaten/kota.

Dalam hal caleg terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, maka KPU tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian calon terpilih.

Hal itu disampaikan Hasyim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Sebelumnya, dia menyatakan caleg terpilih tak harus mundur bila maju pilkada.

Ia menjelaskan dalam Undang-Undang Pilkada menentukan bahwa jika ada anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota didaftarkan sebagai calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan dari jabatannya.

“Pada dasarnya di UU Pilkada menentukan bahwa kalau ada anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota didaftarkan sebagai calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya. Ini bagi anggota,” ujar Hasyim.

Meski begitu, bagi calon terpilih yang belum dilantik maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD walaupun belum dilantik.

“Jadi, kalau belum dilantik itu statusnya adalah sebagai calon terpilih. Maka apabila yang bersangkutan didaftarkan partai politik sebagai calon atau bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri,” jelasnya.

Adapun syarat atau dokumen yang diperlukan adalah dokumen pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD yang diserahkan paling lambat lima hari setelah penetapan pasangan calon (paslon) di Pilkada 2024.

Dokumen kedua adalah tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri tersebut.

Kemudian, yang ketiga adalah surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Selain itu, Hasyim juga memberikan simulasi. Ia menuturkan dalam tahapan pilkada pendaftaran calon dilaksanakan tanggal 27-29 Agustus 2024.

Hasyim menjelaskan bahwa yang mengundurkan diri adalah anggota legislatif yang sedang menjabat, bukan caleg terpilih di Pemilu 2024. Adapun Hasyim sebelumnya sempat menyampaikan pernyataan serupa pada Jumat (10/5).

“Setiap kali mau ada Pilkada, orang yang sedang menduduki jabatan sebagai anggota DPR/DPD maupun DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, kalau mau mencalonkan diri, atau dicalonkan atau didaftarkan sebagai kepala daerah, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari jabatannya,” kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.

Hasyim juga menjelaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan penafsirannya terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024.

“Kalau saya baca di Undang-Undang Pilkada dan juga dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi, yang wajib mundur itu adalah anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, baik provinsi maupun kabupaten. Makanya, frasa yang digunakan adalah calon terpilih yang telah dilantik, itu artinya apa? Bukan calon terpilih, tetapi anggota,” jelasnya.

Kepala Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Manokwari Sidarman di Manokwari, Rabu, mengatakan sesuai pasal 52 PKPU No. 6/2024 calon terpilih wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

“Tanda terima pelaporan harga kekayaan tersebut wajib disampaikan kepada KPU sesuai tingkatan baik KPU RI, KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota,” jelas Sidarman.

Ia menjelaskan, tanda terima pelaporan harga kekayaan tersebut wajib diserahkan paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.

Ia mengatakan, jika tidak membuat laporan harta kekayaan akan berdampak pada calon terpilih. Sesuai pasal 52 ayat 3 PKPU No. 6/2024, KPU tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.

“Informasi ini sebagai bentuk sosialisasi pada calon yang sudah menghitung dan memperoleh kursi. Pelaporan harga kekayaan adalah syarat mutlak untuk diserahkan kepada KPU paling lambat 21 hari sebelum pelantikan,” katanya.

Terkait penetapan perolehan kursi dan calon terpilih DPRD Manokwari, ia mengatakan KPU saat ini belum bisa menetapkan perolehan kursi calon terpilih karena KPU Manokwari sudah terdaftar pada sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menjelaskan, KPU Manokwari telah digugat ke MK oleh pemohon dari Partai Hanura. Sidang pendahuluan gugatan MK tersebut dijadwalkan tanggal 3 Mei 2024.

“Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih baru bisa dilakukan tiga hari setelah MK mengeluarkan surat ke KPU RI dan menyatakan daerah bersangkutan tidak ada lagi sengketa yang terdaftar di MK,” ujarnya.

Ia mengatakan, KPU Manokwari juga sudah menyurati sekretariat dewan (Setwan) DPRD Manokwari terkait akhir masa jabatan anggota DPRD periode 2019-2024. Hal itu menjadi salah satu tahapan yang harus dilalui.

Dari data KPU, Krisdayanti berada di urutan ketiga perolehan caleg yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), setelah Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah (89.769 suara) dan Andreas Lody Susetyo (81.020 suara). Jika dihitung dengan menggunakan metode Sante Lague, berat bagi KD untuk bisa lolos mendapatkan satu kursi dari 8 kursi yang tersedia di dapil Jawa Timur V.

KD dalam berbagai kesempatan di media sosialnya pun mengaku pasrah apabila memang dirinya gagal menjadi anggota DPR untuk periode ini. Bahkan dirinya menyatakan siap kembali ke panggung musik Tanah Air apabila memang gagal ke Senayan.

“Siap-siap jadi penyanyi kondangan lagi,” tulis KD dalam akun instagramnya yang dikutip Beritasatu.com, Jumat (15/3/2024).

Dalam unggahan lain, KD pun mengucapkan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai anggota DPR periode 2019-2024 ini. Istri Raul Lemos itu pun mengaku telah berbuat yang terbaik bagi masyarakat.

“Di sini kami telah melakukannya dengan baik,” tegasnya.

KD mengaku sudah berupaya yang terbaik untuk bisa lolos, tetapi dirinya ternyata kalah bersaing dengan para calon anggota legislatif lain.

“Kursi PDIP di dapil Jawa Timur V cuma dua. Sayang sekali saya belum bisa lolos kembali. Namun yang jelas saya tetap bertugas menyelesaikan akhir jabatan saya. Insyaallah masih di jalur politik, tetap ke masyarakat dan di PDI Perjuangan,” pungkas dia.

Berdasarkan aturan KPU, ada tujuh kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diperebutkan oleh para calon legislatif (caleg) di dapil ini. Sejumlah nama tenar pun masuk dalam surat suara; mulai dari menteri, petahana, politikus senior, artis, musisi, hingga influenser.

Data rekapitulasi sementara, menempatkan Wakil Ketua Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada posisi pertama dengan raihan 86.510 suara. Pada posisi kedua, nyaris separuhnya, ditempati artis dan politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Uya Kuya dengan 44.620 suara.

Lima suara tertinggi lainnya diperoleh Himmatul Aliyah (Partai Gerindra) dengan 37.019 suara; Abraham Sridjaja (Partai Golkar); Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah (PKB) dengan 28.859 suara; musisi Once Mekel (PDIP) dengan 26.339 suara; dan Ade Armando (PSI) dengan 26.821 suara.

Mengetahui hal itu, Vicky pun mengaku tak patah arang dan berencana akan maju menjadi calon bupati atau calon wakil bupati di Pilkada Kabupaten Bekasi 2024 ini. Hal itu diungkapkan Vicky saat berbincang dengan media di Jakarta, Sabtu (24/2/2024).

“Andai kata suara saya enggak bisa masuk karena partai enggak lolos, kan masih ada suara pribadi yang buat saya lumayan bagus. Ya mungkin masih ada pilkada tahun ini yang mungkin bisa jadi opsi dan opsi ini sudah aku pikirin sebelum aku terjun maju di pileg,” ungkap Vicky.

Sebelum memutuskan untuk terjun dalam pertarungan Pilkada 2024, Vicky sejauh ini masih menanti dan menunggu hasil perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Sekarang terlalu prematur menentukan pemenang, suara di PPK kecamatan, akan kita tunggu semuanya. Masih harus optimistis dong. Kita akan berjuang sampai akhir sampai penyelenggara pemilu menentukan siapa yang menang,” tegasnya.

Vicky juga menyatakan keikhlasan hatinya bila memang dirinya harus gagal di pemilu legislatif tahun ini. Namun asanya sebagai pejuang politik tidak akan padam lantaran gagal di pemilu kali ini.

“Kita anggota partai harus menghormati rumah politik. Kalau memang rumahnya bisa masuk membawa teman-teman legislatif mewakilkan partai, kita harus bersyukur,” tandasnya.

Sejauh ini tercatat Ibas memperoleh 249.345 suara di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII yang meliputi wilayah Pacitan, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek dan Magetan.

Angka tersebut didapat dari Sirekap KPU berdasarkan 81,06 persen data masuk. Perolehan suara Ibas bisa bertambah seirama rekapitulasi yang masih dilakukan KPU.

Seperti diketahui, Ibas adalah putra bungsu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan adik dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini.

Berikut perolehan suara terbanyak caleg DPR RI per 23 Februari 2024:

1. Edhy Baskoro Yudhoyono/Ibas (Partai Demokrat)- 249.345 suara

2. Puan Maharani (PDIP) – 186.033 suara

3. Faisol Reza (PKB) – 162.574

4. Hilarry Brigita Lasut (Partai Demokrat) – 155.485 suara

5. Sarmuji (Partai Golkar) – 143.684 suara

6. Haeny Relawati (Partai Golkar) – 143.087 suara

7. Pulung Agustanto (PDIP) – 135.848 suara

8. Herviano Widyatama (PDIP) – 126.440 suara

9. Ade Ginanjar (Partai Golkar) 125.162 suara

10. Nusron Wahid (Partai Golkar) 124.953 suara

11. Ashraff Abu (Partai Golkar) 124.832 suara

12. Habibur Rochman (Partai Nasdem) 121.861 suara. (*)

Informasi ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan medik RSUD Taman Sari, Ngabila Salama. Ia menyebutkan sebanyak 11 anggota tim sukses caleg datang ke RSUD Taman Sari untuk konsultasi kesehatan mental.

“Dari kuota 100 pasien sudah terpakai 85, sebanyak 11 diantaranya adalah dari anggota tim sukses caleg ,” kata Ngabila, dilansir dari Antara, Selasa (20/2/2024).

Selain timses caleg, dari 85 pasien yang memakai layanan konsultasi mental, ada juga 4 petugas KPPS. Sementara itu sisanya merupakan ibu rumah tangga, ASN, mahasiswa, tenaga kesehatan, dan masyarakat yang tidak bekerja.

Icha diketahui tidak terima karena suara sementara yang diperolehnya relatif sedikit.

Diketahui, sampai hari ini, Sabtu (17/2/2024), Marissya Icha hanya memperoleh 150 suara.

Lantas, Marissya Icha pun mempertanyakan perolehan suaranya tersebut. Ia melayangkan protes pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena dirinya yakin suaranya tidak mungkin sekecil itu.

Hingga, Kamis, 15 Februari 2024 pukul 08.30 WIB, perolehan suara si ‘uhuy’ ini sebesar 173.945 atau 8,12 persen untuk DPD Jawa Barat.

Di belakangnya ada Aanya Rina Casmayanti dengan peraihan 80.757 suara (3,77 persen) dan Jihan Fahira 73.575 suara atau 3,44 persen, selisih cukup jauh dari Komeng.

Angka ini belum final, perhitungan suara yang masuk untuk DPD Jawa Barat di situs KPU baru 30,57 persen.

Sebelumnya, Komeng viral di media sosial karena foto yang digunakannya “tidak lazim” seperti pada umumnya caleg.

Masyarakat yang melihat fotonya di kertas suara caleg DPD RI daerah pemilihan Jawa Barat pasti tersenyum.

Pasalnya, Komeng memasang foto dirinya dengan pose kepala condong ke kiri dengan mulut agak terbuka dan mata melotot.

Komeng mengaku senang menggunakan foto yang tak lazim bagi caleg-caleg lainnya.

“Ane (saya) demen aja, antimainstream, enggak sama dengan caleg-caleg lainnya,” kata Komeng saat dihubungi, Rabu, 14 Februari 2024.

Namun, Komeng menampik bahwa foto yang dipilihnya itu merupakan strategi untuk meraih dukungan suara dari masyarakat di Jawa Barat.

Kata dia, tujuannya hanya ingin menunjukkan hal yang baru kepada masyarakat.

“Enggak kepikiran ngegunain foto itu supaya terpilih. Memang saya pada dasarnya senang dengan konsep ngelawak. Pengen sesuatu yang baru,” ujarnya.

Komeng mengungkapkan, foto yang dia gunakan untuk surat suara itu dibuat secara mendadak

Dia menceritakan, saat itu dirinya akan pergi, begitu di depan rumah secara spontan selfie.

“Foto sendiri. Kan pagi-pagi matahari lagi kencang, lagi terang, selfie deh, foto sendiri. Cekrek-cekrek, langsung jalan. Saya selfie sambil manasin mobil,” tutur Komeng.

Lalu, Komeng membawa foto antimainstream-nya itu KPU Jawa Barat, dan dijadikan sebagai foto profilnya di kertas suara. (*)

menurut Koordinator Divisi Humas Rumah Sakit Dadi, Wawan Satriawan, kamar perawatan kejiwaan bagi peserta Pemilu yang depresi ada dua ruangan.

Ruangan tersebut yakni cempaka dan ruang kasih sayang.

“Sebanyak 100 kamar kita siapkan, yang kita tampung kurang lebih 100 pasien karena kita kondisikan dengan pasien-pasien yang lain,” kata Wawan kepada awak media saat ditemui di RSKD Dadi Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Senin 12 Februari 2024

Wawan menjelaskan, untuk di ruangan cempaka ada kamar kelas 1, 2, dan 3.

Sementara di ruangan kasih sayang khusus ruangan Very Important Person atau VIP dan Super VIP.

“RS Dadi ini khusus kejiwaan, jadi kita sudah siapkan kamar untuk peratawan para peserta pemilu. Untuk kamar kelas 1 kita siapkan 4 Bed, kelas 2 ada 12 bed dan kelas 3 ada 24 bed. Kamar VIP-nya kita siapkan 2 kamar dan super vipnya 2 kamar juga,” jelasnya.

Wawan menambahkan, fasilitasnya ada tempat tidur, TV, AC dan kipas angin tergantung dari ruangan dan jenis kelas kamarnya.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin menyebutkan pihaknya bersama Bawaslu DKI, Satpol PP akan menertibkan APK yang masih terpasang di berbagai sudut Jakarta jika masih ada saat masa tenang.

“Kami akan menurunkan dan membersihkan APK tersebut karena tidak diizinkan ada APK yang terpasang selama masa tenang,” kata Arifin dikutip dari Antara, Selasa (6/2/2024).

Arifin menegaskan bahwa seluruh personel Satpol PP DKI Jakarta, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, akan terus memantau dan membersihkan seluruh APK yang masih terpasang hingga tanggal 13 Februari 2024.

“Peserta pemilu, caleg, atau timses gagal memenangkan Pemilu 2024 yang membutuhkan pendampingan psikolog, ada psikolog yang tersebar di 25 puskesmas,” kata Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati kepada media, Selasa (6/2/2024).

Ani menjelaskan stres hingga gangguan jiwa sering terjadi kepada caleg yang gagal di pemilu. Namun, dia tidak memiliki data caleg gagal berujung stres pada Pemilu 2019.

“Di Pemilu 2024 ini, kami akan mendata peserta pemilu yang gagal dan berobat ke fasilitas kesehatan kami,” ujar dia.

Berikut 25 puskemas yang menyediakan layanan kejiwaan:

Jakarta Pusat

1. Puskesmas Cempaka Putih

2. Puskesmas Gambir

3. Puskesmas Johar Baru

4. Puskesmas Kemayoran

5. Puskesmas Menteng

6. Puskesmas Sawah Besar

7. Puskesmas Senen

8. Puskesmas Tanah Abang

Jakarta Utara

1. Pukesmas Cilincing

Jakarta Barat

1. Puskesmas Palmerah

2. Puskesmas Tamansari

3. Puskesmas Kembangan

Jakarta Selatan

1. Puskesmas Pancoran

2. Puskesmas Tebet

3. Puskesmas Setiabudi

4. Puskesmas Mampang Prapatan

5. Puskesmas Kebayoran Lama

6. Puskesmas Kebayoran Baru

7. Puskesmas Cilandak

Jakarta Timur

1. Puskesmas Pasar Rebo

2. Puskesmas Ciracas

3. Puskesmas Cipayung

4. Puskesmas Kramatjati

5. Puskesmas Duren Sawit

6. Puskesmas Matraman.

Kombes Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya sudah menetapkan oknum anggota tersebut sebagai tersangka dan ditahan.

“Pelaku, PH (Parlagutan Harahap) adalah salah satu Komisioner KPU Padang Sidempuan sudah kita amankan. Statusnya sudah menjadi tersangka adalah PH,” kata Hadi Wahyudi, kemarin.

Dia menjelaskan, Parlagutan ditangkap di sebuah kafe dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp26 juta.

Parlagutan, lanjut Hadi, ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 28 Januari 2024 dan kini menjalani proses penahanan dan penyidikan lebih lanjut.

Parlagutan Harahap terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Polda Sumut di sebuah kafe di Jalan Masjid Raya Baru, Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sabtu, 27 Januari 2024 dini hari.

Adapun modus yang digunakan tersangka yaitu mengiming-imingi dengan membayar sejumlah uang akan memberikan suara kepada caleg.

Saat ditangkap, Parlagutan diduga sedang terlibat pembagian uang Rp26 juta. Dia diduga meminta sejumlah uang pada seorang caleg dengan iming-iming akan memberikan suara pada Pemilu 2024 nanti. (*)