Agus menegaskan itu saat menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dirinya sebagai calon Panglima TNI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).

“Berkaitan dengan pesta demokrasi Pemilu 2024. Saya berkomitmen untuk memberikan jaminan netralitas TNI pada setiap tahapan pemilu,” ucap Agus.

Selain itu, lanjut Agus, dirinya akan memperkuat sinergisitas dengan Polri dalam mengamankan jalannya proses demokrasi lima tahunan tersebut melalui pelatihan dan posko bersama. Dengan begitu, kata dia, keberlangsung roda pemerintahan dan stabilitas politik Indonesia terjaga.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Jenderal TNI Agus subiyanto sebagai calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun.

Penunjukan itu melalui Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan ke DPR RI dan disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani pada 31 Oktober 2023.

“Nama calon pengganti dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, nama yang diusulkan oleh Presiden adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto yang saat ini menjabat sebagai KSAD,” kata Puan.

Karir Agus Subiyanto terbilang cukup cepat. Sebelum ditunjuk Presiden Jokowi sebagai bakal Panglima TNI, dia terlebih dahulu dilantik menjadi KSAD pada 25 Oktober 2023.

Setelah pelantikan itu, Agus mengaku mendapatkan pesan khusus dari Presiden Jokowi untuk menjaga kondusivitas pada Pemilu 2024.

“Bapak Presiden berpesan untuk membuat kondusif di semua wilayah,” kata Agus dalam keterangannya seusai dilantik sebagai KSAD di Istana Negara, Jakarta, 25 Oktober 2023. (*)

Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan pihaknya telah menerima surat dari Presiden Jokowi mengenai usulan calon Panglima TNI yang baru yakni Letjen Agus Subiyanto.

“Pada kesempatan ini, saya akan mengumumkan nama calon pengganti dari Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Nama yang diusulkan oleh Presiden adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat,” kata Puan Maharani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Puan menjelaskan, berdasarkan aturan, Presiden Jokowi harus mengusulkan calon Panglima TNI yang baru maksimal 20 hari kerja sebelum masa pensiun Panglima TNI yang lama.

Untuk diketahui, Laksamana Yudo Margono akan memasuki masa pensiun pada tanggal 26 November 2023.

“Sesuai dengan Undang-Undang TNI, Presiden harus mengusulkan calon pengganti Panglima TNI kepada DPR kurang lebih mekanismenya itu adalah 20 hari sejak Surat Presiden diterima oleh pimpinan DPR,” jelas Puan.

Politisi PDIP ini menyatakan akan menindaklanjuti Surat Presiden (Surpres) tersebut sesuai mekanismen yang berlaku di DPR.

“Kami sudah menerima Surpres tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di DPR mengenai calon Panglima TNI yang akan datang,” ujar Puan.

Baru Dilantik Jadi KSAD

Sebelum diusulkan menjadi Panglima TNI, Letjen TNI Agus Subiyanto belum lama ini dilantik Presiden Jokowi sebagai KSAD pada tanggal 25 Oktober 2023. Jabatan jabatan sebelumnya adalah Wakil KSAD. Dia menggantikan Letjen Dudung Abdurrachman.

Kenaikan pangkat tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 90/TNI/Tahun 2023 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI. (as) 

ERANASIONAL.COM- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI pengganti Jenderal TNI Andika Perkasa.

Atas penunjukan Laksamana TNI Yudo Margono, begini respon dari anggota Komisi I DPR, Christina Aryani.

Dia mengatakan Presiden Jokowi sudah mempertimbangkan penunjukan KSAL, Laksamana TNI Yudo Margono, sebagai calon tunggal panglima TNI.

“Tentu kami menyambut baik hal ini sebagai bagian dari hak prerogatif presiden. Komisi I pun siap melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap beliau,” katanya, Senin, 28 November 2022.

Dia yakin Margono memiliki kemampuan yang bisa membawa institusi TNI ke depannya lebih baik lagi.

“Karena pasti yang diusulkan ke DPR itu yang terbaik dan tentu juga profesional,” ujarnya.

Meski demikian, kata dia, tidak serta-merta Margono akan mudah menjalankan tugas sebagai panglima TNI, lantaran tantangan ke depan yang dinilainya juga tidaklah mudah.

“Bicara dinamika pertahanan tentu ke depannya akan lebih dinamis lagi, baik regional maupun global. Apalagi kita juga dihantui tantangan ekonomi yang juga menuntut kerja bersama TNI utamanya konteks ketahanan pangan. Ini juga penting,” tuturnya.

Selain itu, ujarnya lagi, panglima baru TNI akan berhadapan pula dengan dinamika politik jelang pemilu yang memerlukan perhatian lebih dalam memastikan pemilu berjalan aman, sukses, serta institusi TNI sendiri tidak terjebak dalam praktek politik praktis.

“Ini patut jadi perhatian juga, selain tantangan internal, kita bicara soal kedisiplinan prajurit, kesejahteraan prajurit dan upaya tanpa henti menjadikan TNI semakin profesional,” kata dia.

Ketua DPR, Puan Maharani, menerima surat presiden atau surpres tentang calon panglima TNI atas nama Laksamana TNI Yudo Margono yang diusulkan menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun.

Surat presiden tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, kepada Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

JAKARTA, Eranasional.com- Surat Presiden Pergantian Panglima TNI atau Panglima TNI baru akan disampaikan resmi Mensesneg Pratikno ke pimpinan DPR RI pada Senin (28/11) pekan depan.

Dalam surat presiden ini berisi nama Panglima TNI baru pengganti Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada Desember 2022.

Sekretariat Jenderal DPR RI hingga Rabu sore (23/11) belum menerima Surat presiden (Surpres) pergantian calon Panglima TNI.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan, Surpres Pergantian Panglima TNI akan disampaikan secara resmi oleh Mensesneg Pratikno ke pimpinan DPR RI pada Senin (28/11) pekan depan.

“Pak Mensesneg itu akan disampaikan secara resmi pada 28 November, hari Senin,” kata Indra saat dikonfirmasi wartawan.

Indra mengungkapkan, alasan penundaan Surpres tersebut antara lain karena Ketua DPR RI Puan Maharani masih berada di Kamboja mewakili Indonesia menghadiri 43th General Assembly of ASEAN Interparliamentary (AIPA).

“Kenapa gak jadi disampaikan hari ini karena Ibu Puan masih memimpin delegasi Indonesia pada sidang parlemen asean atau AIPA di Kamboja,” kata Indra.

Adapun, untuk waktu penyerahan Surpres tersebut dijadwalkan pada Senin siang.

“Ya, nanti akan disepakati lagi jamnya, mungkin sekitar 10.30 WIB waktunya,” demikian Indra.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pihaknya akan mengirimkan Supres itu pada Rabu (23/11) mengingat DPR akan memasuki masa reses pada 16 Desember 2022 mendatang.

Berita sebelumnya, surat presiden mengenai calon Panglima TNI gagal dikirim Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR. Sedianya surat itu dikirim sore tadi, Rabu 23 November 2022.

Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menyebutkan gagalnya Surpres calon Panglima TNI tersebut dikirim karena Puan Maharani.

Indra menyebutkan Surpres tersebut dikirim Presiden Jokowi ke DPR jika Puan Maharani pulang dari luar negeri.

“Kenapa nggak jadi disampaikan hari ini? Karena Ibu Puan masih memimpin delegasi Indonesia pada sidang parlemen ASEAN atau AIPA di Kamboja,” kata Indra kepada wartawan, Rabu, 23 November 2022. (fjr)

JAKARTA – Komisi I DPR RI menyambangi kediaman calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di wilayah Senayan, Jakarta Selatan. Kedatangan para wakil rakyat ini untuk melakukan verifikasi faktual.

Pantauan detikcom di lokasi, Minggu (7/11/2021) Jenderal Andika bersama sang istri Hetty Perkasa dan anaknya terlihat menunggu di depan gerbang rumahnya. Andika mengenakan baju coklat muda dan celana hitam sedangkan sang istri mengenakan setelan bercorak batik.

Andika terlihat menyambut kedatangan satu per satu anggota dewan dari Komisi I ke rumahnya. Terlihat yang datang lebih dahulu ada Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus dengan mengenakan kemeja putih.

Kemudian disusul oleh anggota Komisi I Syarief Hasan. Tak lama berselang datang Ketua Komisi I Meutya Hafid berkemeja hitam datang ke kediaman Andika bersama rombongan anggota dewan Komisi I lainnya.

Tiada sepatah kata pun yang diucapkan oleh wakil rakyat itu. Mereka langsung masuk ke kediaman Andika. Awak media hanya boleh meliput di luar rumah.

Seperti diketahui, Komisi I DPR RI menyetujui Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Selanjutnya, keputusan Komisi I DPR ini akan dibawa ke rapat paripurna.

“Dengan demikian, Komisi I akan berproses. Surat ini (persetujuan Komisi I DPR) secara kelengkapan dokumentasi akan kami tanda tangani dari pimpinan mewakili anggota Komisi I yang terhormat untuk kemudian dibawakan di rapat paripurna terdekat,” kata Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11).

Lantas, anggota Komisi I DPR dari PDIP menyarankan agar Meutya menyebut jadwal rapat paripurna terdekat, yakni Senin (8/11) lusa. Meutya enggan menyebut tanggal pasti lantaran Badan Musyawarah (Bamus) DPR belum menyuratinya, itu juga merupakan kewenangan pimpinan DPR.

“Terkait yang disampaikan Pak Effendi, dengar-dengarnya memang akan dilaksanakan hari Senin. Namun, sekali lagi, kami menyampaikan hanya yang terkait Komisi I,” kata Meutya.

Persetujuan diberikan setelah Jenderal Andika Perkasa menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Proses fit and proper test itu digelar terbuka-tertutup dan diakhiri dengan keterangan pers.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha sempat mengungkap tujuan anggota DPR ke rumah Jenderal Andika Perkasa.

“Iya, kita lihat rumahnya gimana begitu, apa sesuai dengan laporan kekayaan yang disampaikan. Kemudian supaya lebih familiar, dalam hal ini dengan Komisi I,” ucapn Tamliha.

JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Andika Perkasa akan memaparkan visi dan misinya sebagai calon panglima TNI di hadapan Komisi I DPR dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), Sabtu (6/11/2021). Penyampaian visi dan misi ini merupakan rangkaian dari fit and proper test yang harus dijalani Andika.

Berdasarkan agenda RDPU akan dimulai pukul 10.00 WIB dengan pembukaan oleh ketua rapat. Selanjutnya calon Andika selaku calon panglima TNI akan menyampaikan visi dan misi secara terbuka, tetapi penyampaian strategi dan kebijakan dilaksanakan secara tertutup dengan alokasi waktu kurang lebih selama 30 menit.

Semua forum setelahnya akan berlangsung secara tertutup.

Setiap fraksi diberikan waktu masing-masing sekitar tujuh menit untuk melontarkan pertanyaan. Andika memiliki waktu sekitar 20 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Setelah itu, masing-masing anggota Komisi I diberi waktu selama kurang lebih 3 menit untuk kembali mengajukan pertanyaan. Untuk menjawab berbagai pertanyaan ini, Andika kembali diberikan waktu sekitar 20 menit.

Selanjutnya forum ditutup oleh ketua rapat. Kemudian, Komisi I DPR akan menggelar rapat internal untuk penyampaian pandangan anggota dan fraksi-fraksi, lalu mengambil keputusan.

Tahapan berikutnya adalah verifikasi faktual calon panglima TNI oleh pimpinan dan kepala kelompok fraksi Komisi I DPR.

JAKARTA – Komisi I DPR RI telah selesai melakukan verifikasi dokumen terhadap Calon Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyatakan, dokumen administrasi calon Panglima TNI Andika Perkasa sudah lengkap.

“Komisi I DPR telah menerima berkas administrasi calon panglima TNI. Pada hari ini, pukul 14.00, Pimpinan Komisi 1 dan Kapoksi telah melakukan verifikasi dokumen terhadap Calon Panglima TNI atas nama Andika Perkasa, S.E., M.A., M.SC. Dengan demikian lengkap verifikasi administrasi,” kata Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/10/2021).

Meutya mengungkapkan dokumen verifikasi calon Panglima TNI sudah lengkap.

Adapun dokumen yang sudah diverifikasi antara lain, Data Riwayat Hidup, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Surat Keterangan Bersih Diri/Sehat (SKBD).

“Dalam dokumen Jenderal Andika beristeri satu dan memiliki dua anak. Dalam dokumen juga disebutkan telah melaporkan LHKPN pada Juni 2021, lalu telah melaporkan pajak terakhir 20 Juni 2021 serta keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani sesuai keterangan dokter dengan hasil PCR negatif,” ujar Meutya.

Lebih lanjut, politikus Partai Golkar itu mengatakan proses Fit and Proper akan dilanjutkan dengan pendalaman RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Calon Panglima TNI pada Sabtu (6/11/2021) besok, pukul 10.00 WIB.

“Verifikasi Faktual direncanakan dilakukan setelah RDPU pada hari Minggu, 7 November 2021,” tandasnya.

Jakarta- Surat Presiden (Surpres) dari Jokowi terkait pergantian Panglima TNI akan dikirimkam ke Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (3/11/2021). Supres terkait penunjukkan nama yang ditunjuk Jokowi untuk mengganti posisi Panglima TNI Hadi Tjahjanto itu rencananya akan diserahkan ke DPR, siang nanti. Hal itu dikonfirmasi lewat Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar.

“Iya benar siang ini akan diserahkan surpres-nya,” kata Indra kepada wartawan, Rabu (3/11/2021).

Namun Indra belum menjawab detail siapa calon yang diajukan Jokowi untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang sebentar lagi memasuki masa pensiun pada bulan ini.

Sementara itu berdasarkan agenda, pimpinan DPR diketahui akan menggelar konferensi pers pada pukul 11.30 WIB.

Indra berujar surat presiden yang dikirimkam ke parlemen itu akan diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.

“Iya Bu Puan didampingi wakil-wakil ketua,” ujar Indra.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI fraksi Golkar Meutya Hafid mengatakan pihaknya memperkirakan Presiden Joko Widodo baru akan mengirim nama calon Panglima TNI pada awal November 2021 ke parlemen. DPR masih memberikan waktu kepada Jokowi terkait calon Panglima TNI pengganti Marsekal Jenderal TNI Hadi Tjahjanto.

“Ya kurang lebih awal-awal November, begitu yang saya dengar terakhir. Dan memang masih ada waktu sampai akhir November prosesnya,” kata Meutya ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (18/10/2021).

“Tapi terkait kapan fit and proper dan lain-lain itu nanti setelah di paripurna diumumkan sudah ada surat masuk Presiden, Komisi I akan menggelar rapat untuk menentukan gitu kapan harinya,” tandasnya