Angka ini tumbuh 12,7 persen secara tahunan (yoy), atau 101,3 persen dari target sebesar Rp1,905,5 triliun. Sementara, kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp1.03p,3 triliun atau 53,4 persen.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan, investasi yang masuk ke Indonesia tetap terjaga meskipun dunia diliputi dipublikasikan dan terjadi aksi peningkatan pada Agustus 2025.

“Investasi yang masuk ke Indonesia ini terjaga, baik dari dalam maupun luar negeri. Terlepas kemarin ada ribut sedikit di Agustus, alhamdulillah kita bisa pulih di kuartal ke IV,” kata Rosan dalam konferensi pers realisasi investasi, Kamis (15/01/2026).

Rosan menambahkan, peningkatan investasi turut mendorong penyerapan tenaga kerja nasional. Sepanjang tahun 2025, investasi menyerap 2.710.532 tenaga kerja atau naik 10,4 persen.

“Ini adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang tercipta dari total investasi sebesar Rp1.931,2 triliun pada tahun 2025,” tambahnya.

Halaman selanjutnya…………………

Capaian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar pada Rabu (14/01/2026) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

“Kita sudah bersama-sama berusaha keras untuk untuk menuntaskan target realisasi SHAT PTSL hingga mencapai 100 persen, termasuk capaian pendataan tanah ulayat yang juga terealisasi sepenuhnya. Sepanjang tahun 2025, seluruh program penetapan hak dan pendaftaran tanah terus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan target yang ditetapkan,” ujar Asnaedi.

Tembus 97,4 Juta Bidang

Dengan realisasi tersebut, jumlah bidang tanah yang telah terdaftar dan bersertifikat secara nasional kini mencapai 97,4 juta bidang. Tidak hanya melalui PTSL, kinerja Kementerian ATR/BPN juga tercermin dari keberhasilan pendataan tanah ulayat yang melampaui target, dengan realisasi mencapai 2.623,44 hektare dari rencana awal seluas 600 hektare.

Capaian positif lainnya terlihat pada berbagai program sertipikasi tanah. Program Redistribusi Tanah berhasil menerbitkan 62.869 sertifikat, Konsolidasi Tanah sebanyak 2.394 sertifikat, non-sistematis sebanyak 13.209 sertifikat, serta sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) yang mencapai 3.299 sertifikat.

Asnaedi menegaskan bahwa keberhasilan tersebut didukung oleh perencanaan yang matang serta penguatan pengawasan dalam pelaksanaan program.

“Capaian ini menunjukkan bahwa perencanaan yang terukur, pemanfaatan sistem informasi, serta penguatan koordinasi antara pusat dan daerah mampu mendorong kinerja yang lebih efektif dan akuntabel,” tambahnya.

Dari aspek pengelolaan anggaran, pelaksanaan program pada tahun 2025 juga dinilai berjalan optimal. Tingkat penyerapan anggaran untuk rincian output utama mencapai 99,31 persen, sementara realisasi anggaran pada program prioritas tercatat sebesar 96,91 persen, yang mencerminkan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Lebih lanjut, Asnaedi menyoroti perlunya percepatan sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Ia menyampaikan bahwa masih terdapat jumlah tanah wakaf dan rumah ibadah yang belum bersertipikat dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk penyelesaiannya.

“Target sertipikasi tanah wakaf masih sangat besar. Kita fokus di situ supaya di tahun 2026 ini didapatkan lagi tambahan kekuatan untuk menyelesaikan sertipikat tanah wakaf atau rumah ibadah,” jelasnya.