“Pada hari Rabu, 29 November 2023, KPK telah mengajukan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk mencegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 4 orang, di antaranya Wamenkumham, pengacara dan pihak swasta,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, November 2023.

Ali menyebut, KPK mengajukan pencegahan terhadap Eddy Hiariej selama 6 bulan terhitung sejak 29 November 2023. Pencegahan itu dilakukan agar para pihak yang dimaksudkan tidak berpergian ke luar negeri sehingga mempermudah proses penyidikan.

Ali diberitahunya, dalam penyidikan dugaan korupsi di kasus tersebut sudah ditetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Namun identitasnya akan disampaikan lebih lanjut.

“Kami sampaikan kembali bahwa penyidikan dugaan korupsi di Kemenkumham tersebut sudah ditetapkan beberapa orang sebagai tersangka, namun identitasnya akan kami sampaikan secara resmi pada saat penahanan para tersangka,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kasus dugaan gratifikasi dengan terlapor Eddy Hiariej sudah naik ke tahap penyidikan. Ada empat tersangka dalam kasus ini.

Alex mengatakan surat perintah penyidikan telah ditandatangani beberapa pekan yang lalu. Alex mengatakan tiga tersangka sebagai penerima dan satu tersangka sebagai pemberi. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Sedikitnya lima orang terseret kasus dugaan kasus gratifikasi mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Lima orang itu dicekal agar tidak bisa berpergian ke luar negeri.

Empat orang di antaranya merupakan keluarga, yakni istri Rafael bernama Ernie Meike Torondek, adik Rafael Alun, Gangsar Sulaksono, dan dua anak Rafael masing-masing bernama Angelina Embun Prasasya dan Christofer Dhyaksa Darma.

Selain itu, Kepala Kantor Madya Pajak Jakarta Timur, Wahono Saputro, yang merupakan rekan bisnis Rafael juga dicekal.

Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh menyebutkan kelima orang itu dicegah keluar negeri selama enam bulan ke depan.

“Saat ini semua nama tersebut tercantum dalam sistem daftar pencegahan berlaku 13 April 2023 sampai dengan 13 Oktober 2023,” kata Ahmad Nursaleh, Sabtu (15/4/2023).

Adapun alasan pencegahan lima orang tersebut berpergian ke luar negeri, yakni terkait dengan kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo yang sedang diselidiki KPK.

“KPK telah mengajukan tindakan cegah agar lima orang itu yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses penyidikan perkara Tersangka RAT (Rafael Alun Trisambodo) tidak melakukan perjalanan ke luar negeri,” kata Kabag Pemberitaan Ali Fikri, Jumat (14/4).

Ali pun meminta agar lima orang saksi yang telah dicegah ke luar negeri itu untuk bersikap kooperatif mengikuti proses hukum di KPK.

“Para pihak yang dicegah diharapkan kooperatif hadir dan jujur menyampaikan seluruh hal yang diketahuinya terkait dugaan perbuatan penerimaan gratifikasi dari tersangka RAT,” ucapnya.

Rafael Alun Jadi Tersangka Gratifikasi

Rafael Alun Trisambodo resmi menjadi tersangka kasus gratifikasi. KPK menyebut Rafael Alun diduga menerima gratifikasi US$90.000. KPK mengklaim telah menemukan bukti yang cukup terkait kasus korupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan Rafael menerima gratifikasi dari sejumlah wajib pajak atas pengkondisian atas temuan pemeriksaan perpajakannya.

Selain itu, KPK menyebut Rafael memiliki perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi pembukuan dan perpajakan bernama PT AME. Rafael disebut aktif berperan memberikan rekomendasi kepada wajib pajak terhadap permasalahan pajak yang dialaminya.

“Jadi RAT punya pekerjaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi terkait pembukuan dan perpajakan. Adapun yang menggunakan jasa PT AME adalah para wajib pajak yang diduga memiliki permasalahan pajak, khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan melalui DJP,” kata Ketua KPK Firli, Senin (3/4).

Rafael diduga menerima US$90.000 yang merupakan gratifikasi atas tindakannya.

Adapun US$90.000 tersebut jika dikonversikan ke rupiah dengan kurs Rp15.000 menjadi sekitar Rp1,3 miliar. Saat ini KPK terus menelusuri aliran dana terkait kasus tersebut.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan ke Ditjen Imigrasi untuk mencegah dan menangkal (cekal) Mahendra Dito Sampurno alias Dito Mahendra agar tidak bisa berpergian ke luar negeri.

Dito sebelumnya mangkir dari panggilan penyidik KPK sebagai saksi kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

“Instansi pengusul KPK,” kata Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh, Sabtu (8/4/2023).

Dito dicegah ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Pencegahan terhitung mulai Rabu (5/4). “Masa pencegahan 5 April 2023 sampai 5 Oktober 2023,” jelasnya.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Dito Mahendra kembali tidak memenuhi panggilan penyidik pada Kamis (6/4).

“Yang bersangkutan (Dito Mahendra) mangkir, tidak hadir tanpa konfirmasi,” kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (3/4).

Ali memperingatkan kekasih penyanyi Dito Mahendra itu untuk kooperatif. Jika tidak, KPK akan menjemput secara paksa.

JAKARTA, Eranasional.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) tahun 2020-2022.

Tim penyidik kali ini melakukan pencegahan ke luar negeri alias cekal terhadap Direktur Utama BAKTI Kemkominfo berinisial AAL dan 22 orang lainnya.

“Jaksa Agung Muda Intelejen atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia resmi menetapkan Keputusan tentang Pencegahan ke luar wilayah Indonesia terhadap 23 orang terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Rabu (18/1/2023).

Ada 23 orang yang dicegah ke luar negeri, di antaranya pihak swasta hingga pegawai BAKTI Kominfo. Salah satu pihak yang dicegah adalah Dirut BAKTI Kominfo inisial AAL, yang dalam kasus ini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ketut mengatakan surat pencegahan tersebut dikeluarkan sejak tanggal 25 November 2022, 23 Desember 2022, dan 26 Desember 2022. Sebanyak 23 orang tersebut dicegah selama 6 bulan ke depan untuk memudahkan proses penyidikan dan menggali keterangan pihak yang dicegah ke luar negeri.

“Keputusan tersebut dikeluarkan sejak 25 November 2022, 23 Desember 2022, dan 26 Desember 2022 selama 6 bulan, karena dugaan keterlibatannya melakukan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022,” jelasnya.

Berikut ini daftar 23 orang yang dicegah ke luar negeri:

1. Direktur PT Surya Energi Indotama inisial BI

2. Direktur Niaga PT Aplikanusa Lintasarta inisial AA

3. Account Director PT Huawei Tech Investment inisial MA

4. Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial AAL

5. Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial FM

6. Direktur Keuangan BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial AJ

7. Direktur Layanan Masyarakat dan Pemerintah BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial DJI

8. Direktur Layanan untuk Badan Usaha BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial DAF

9. Direktur Infrastruktur BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial BN

10. Direktur Utama PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera inisial MJ

11. Direktur Utama PT Telkominfra inisial BS

12. Direktur Utama PT Sansaine Exindo inisial JS

13. Direktur PT Multi Trans Data inisial BP

14. Direktur PT ZTE Indonesia inisial LWX

15. Direktur Utama PT ZTE Indonesia inisial LWQ

16. Direktur Utama PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera inisial HJ

17. Chief Financial Officer PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera inisial AS

18. Kepala Divisi Lastmil/Backhaul BAKTI – Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial MFM

19. Pegawai BAKTI – Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial EH

20. Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia inisial GMS

21. CEO PT Huawei Tech Investment inisial CM

22. CEO PT Fiber Home Teknologi Indonesia inisial LH

23. Sales Director Fiber Home Teknologi Indonesia inisial DM.

Kasus Korupsi BTS Kominfo
Sebelumnya, Kejagung juga mengusut kasus pencucian uang terkait kasus korupsi dalam penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemkominfo Tahun 2020 s/d 2022.

Dalam kasus korupsi tersebut, Kejagung telah menetapkan 3 tersangka, yaitu:

1. AAL selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika,

2. GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia,

3. YS selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020.

Sementara itu, peranan para tersangka, yaitu AAL, disebut mengatur agar pemenang tender adalah pihak tertentu.

“Tersangka AAL telah dengan sengaja mengeluarkan peraturan yang telah diatur sedemikian rupa untuk menutup peluang para calon peserta lain sehingga tidak terwujud persaingan usaha yang sehat serta kompetitif dalam mendapatkan harga penawaran. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk mengamankan harga pengadaan yang sudah di-mark up sedemikian rupa,” ucapnya.

Para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengusaha Dito Mahendra sudah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dito dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebagai tersangka.

KPK menyatakan mempertimbangkan untuk mengeluarkan pencegahan bagi kekasih penyanyi Nindy Ayunda tersebut.

“Tentu nanti dipertimbangkan, apakah kemudian cegah misalnya untuk tidak bepergian ke luar negeri itu harus dilakukan dalam rangka kebutuhan proses penyidikan,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Jumat (6/1)

Meski begitu, Ali masih berharap Dito kooperatif untuk mengonfirmasi keberadaannya kepada penyidik. Dia menyatakan, penyidik belum menemukan keberadaan pria yang disebut sebagai kekasih penyanyi Nindy Ayunda itu.

“KPK sudah berupaya, termasuk mendatangi tempat kediamannya, sebagaimana di data kependudukan tetapi memang tidak ada keberadaan dari yang bersangkutan,” ungkapnya

Ali mengingatkan, keterangan Dito sangat dibutuhkan untuk membuat perbuatan pencucian uang Nurhadi menjadi terang.

Penyidik komisi antirasuah pertama kali memanggil Dito 8 November 2022. Kemudian, panggilan kedua dilakukan pada 21 Desember 2022. Dan terakhir, Dito dipanggil Kamis (5/1) kemarin.

Diketahui KPK kembali menjerat Nurhadi sebagai tersangka. Nurhadi diduga menerima sejumlah uang dari mantan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro dan kawan-kawan.

KPK menduga telah terjadi perubahan bentuk dan penyamaran dari dugaan korupsi berupa pembelian aset-aset bernilai ekonomis seperti properti maupun aset lainnya. Aset-aset milik Nurhadi telah didalami KPK melalui pemeriksaan saksi-saksi

Nurhadi saat ini sedang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, untuk menjalani masa pidana penjara selama 6 tahun terkait kasus suap dan gratifikasi.

Dia juga dihukum membayar pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.