Menanggapi hal itu, Juru bicara (jubir) PDI Perjuangan (PDIP) Chico Hakim menduga penambahan jmlah kursi menteri diduga untuk bagi-bagi kekuasaan atau balas budi.

Diketahui, dalam kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin jumlah kementeriannya ada sebanyak 34.

“Harapan kami jangan sampai ini hanya dilakukan untuk berbagi-bagi kekuasaan atau bagi-bagi jabatan semata atau balas budi terkait dengan pemenangan dan lain-lain,” kata Chico dikutip dari Kompas TV, Jumat 13 September 2024.

Ia menjelaskan, dengan gemuknya kabinet Prabowo-Gibran tentu itu akan membebani keuangan negara.

Sebab, nantinya menteri dan seluruh jajarannya digaji menggunakan uang rakyat.

“Penambahan kursi menteri tentunya berdampak pada anggaran dan hal-hal yang sifatnya didapat dari uang rakyat,” katanya.

Chico berharap dengan penambahan jumlah menteri nantinya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

“Harapan kami harus efektif, dan sebisanya efisien. Namun, ini kembali lagi hak prerogatif presiden terpilih,” katanya. []

Chico mengatakan, jika benar Jokowi melakukan itu maka muncul anggapan pelanggaran etika, praktik nepotisme dan lain-lain.

“Tentunya akan semakin kental nuansa itu apabila Presiden Jokowi mengkampanyekan salah satu pasangan capres-cawapres yang kebetulan di situ ada putra kandungnya (Gibran Rakabuming Raka),” kata Chico, Rabu, 24 Januari 2024.

Meski begitu, Chico sependapat dengan Jokowi bahwa seorang presiden boleh berkampanye atau memihak salah satu calon dan tidak melanggar aturan perundang-undangan.

“Terkait pernyataan Presiden Jokowi mengenai bolehnya seorang presiden berkampanye dan memihak pada salah satu paslon, saya rasa memang diperbolehkan oleh UU. Contohnya, pada Pilpres 2019 dia kan incumbent, mencalonkan diri kembali, berarti dia mengkampanyekan dirinya,” ujar politikus PDIP ini.

Namun, Chico mengingatkan Jokowi soal adanya batasan etika jika seorang presideb ingin memihak salah satu calon.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, seorang Kepala Negara itu boleh berkampanye dan memihak terhadap salah satu pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024.

Namun kata dia saat berkampanye tidak boleh memakai fasilitas negara.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.

“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” sambungnya.

Karena kata Jokowi, Presiden dan menteri itu selain pejabat publik juga seorang politikus.

Oleh sebab itu, mereka memiliki hak politik yang mesti dijaga.

“Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh. Menteri juga boleh,” kata Jokowi. (*)