Kapolsek Pasar Kemis AKP Ucu Nuryandi mengatakan debt collector tersebut berinisial D (38).

“Korban dibacok oleh SH (40) saat berada di sebuah showroom motor di Jalan Raya Kuta Bumi, Kuta Baru, Kabupaten Tangerang, Selasa. 19 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB,” kata Ucu, Selasa, 26 Desember 2023.

Lalu, dia menceritakan kronologis kejadian bermula ketika korban bersama seorang rekannya membuntuti pelaku hingga di sebuah showroom motor.

“Korban membuntuti pelaku karena ingin nagih cicilan pembayaran kredit sepeda motor yang nunggak selama dua bulan,” jelas Ucu.

“Korban ini kerjanya sebagai debt collector atau mata elang (matel). Dia menanyakan pembayaran cicilan Honda Vario pelaku yang nunggak dua bulan,” sambungnya.

Rupanya, pelaku tidak terima saat ditagih, sehingga keduanya cekcok. Kesal, SH yang bekerja sebagai sales motor, mengambil sebilah golok di dalam laci meja kerjanya, lalu ditebaskannya ke tubuh korban.

“Di tempat lokasi kejadian terjadi cekcok mulut yang berujung pada penganiayaan. Korban dibacok sebanyak dua kali di bagian leher dan tangan sebelah kiri,” terangnya.

Kendati demikian, Ucu memastikan luka yang dialami korban tak begitu parah dan tidak dirawat di rumah sakit.

Pelaku ditangkap

Sementara itu, lanjut Ucu menceritakan, pelaku membuang golok yang ia gunakan untuk melukai korban ke sungai daerah Sepatan, Tangerang. Hal itu dilakukan pelaku untuk menghilangkan barang bukti kejahatan.

“Barang bukti yang kami amankan hanya berupa sarung goloknya. Nah, goloknya dibuang di salah satu sungai di wilayah Sepatan,” jelas Ucu.

Beberapa hari setelah peristiwa pembacokan, polisi berhasil menangkap SH. Ia ditangkap dalam persembunyiannya di Kampung Lembur Sawah, Desa Pangkalan, Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, 24 Desember 2023.

Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dengan ancaman penjara paling lama lima tahun. (*)

ERANASIONAL, Jakarta – Bank Indonesia ( BI) akan memberlakukan relaksasi rasio loan to value/financing to value atau LTV/ FTV untuk kredit pembiayaan properti maksimal 100 persen mulai 1 Maret 2021.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, relaksasi ini diberikan setelah mempertimbangkan perlunya dorongan pemulihan, khususnya di sektor properti.

“Selain itu, memperhatikan bahwa sektor tersebut (properti) memiliki backward dan forward linkage (keterkaitan ke depan) yang tinggi terhadap perekonomian,” ucap Ferry usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang dikutip Kompas.com, Kamis (18/2/2021).

Dengan relaksasi rasio LTV/FTV ini berarti para calon konsumen bisa membeli properti tanpa membayar uang muka alias down payment (DP) 0 persen.

Seluruh pembiayaan properti yang dibeli konsumen dengan memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah dan apartemen (KPR/ KPA) ditanggung oleh perbankan.

Pelonggaran LTV/FTV ini diberlakukan untuk semua jenis properti termasuk rumah tapak, rumah susun (rusun), rumah toko ( ruko) maupun rumah kantor atau rukan.

Relaksasi LTV/FTV ini akan berakhir pada 31 Desember 2021 dan dievaluasi kembali satu kali dalam setahun.

Perry mengatakan, pelonggaran LTV/FTV ini merupakan bagian dari langkah BI sebagai tindak lanjut sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi ( PEN).

Penting diketahui, Pelonggaran LTV/FTV hingga 100 persen diberikan kepada bank dengan risiko non-performing loan/non-financing loan (NPL/ NPF) kurang dari 5 persen.

Kebijakan ini untuk pembiayaan semua tipe rumah tapak, ruko, rusun/rukan baik yang berwawasan lingkungan maupun tidak.

Sementara bagi bank dengan NPL/NPF lebih dari 5 persen akan tetap diberikan kelonggaran LTV/FTV hanya berkisar 90-95 persen.

Kelonggaran sebesar itu diperuntukkan bagi rumah tapak dan rusun berdimensi 21 meter persegi hingga lebih dari 70 meter persegi, serta rukan.

Namun, bagi rumah tapak maupun rusun dengan tipe kurang dari 21 akan mendapatkan kelonggaran LTV/FTV 100 persen, meski bank memiliki risiko NPL/NPF lebih dari 5 persen.

“Namun demikian, bank tetap wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pemberian pencairan kredit/pembiayaan untuk properti inden,” tutup Perry.

(Red/kmps).